Halaman Pencarian

Pantauan media atas isu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang dilakukan pada tanggal 22 April 2024, ditemukan beberapa temuan menarik di media. Di media daring, eksposur naik pada pukul 09.00 sejak sidang dimulai hingga pukul 17.00. isu terbanyak yang naik adalah terkait dengan penolakan seluruh gugatan yang dilayangkan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, dissenting opinion tiga hakim MK terhadap putusan MK, dan poin-poin penolakan gugatan seperti pernyataan MK yang sebut tidak ada hubungan antara pemberian bansos dengan kenaikan suara yang didapatkan oleh salah satu paslon dan tidak terbuktinya tindakan cawe-cawe presiden dalam Pemilu 2024. Lima tokoh yang paling banyak diberitakan adalah 1) Hakim MK Saldi Isra, 2) Hakim MK Arief Hidayat, 3) Capres 01 Anies Baswedan, 4) Jubir MK Fajar Laksono, dan 5) Capres 03 Ganjar Pranowo. Pemberitaan pada umumnya diangkat oleh media nasional dan didominasi oleh sentimen pemberitaan netral cenderung negatif.

The pivotal issue of cybersecurity is poised to dominate the upcoming third presidential debate scheduled for Sunday. This topic has gained the attention of all three presidential candidates, as mirrored in their manifestos, notably Ganjar Pranowo and Mahfud MD, who propose the establishment of an independent cyber military force.

Peran media sosial dalam dinamika politik elektoral telah banyak dibahas dalam lanskap akademik. Platform media sosial seperti Twitter dan Facebook telah memengaruhi berbagai pemilihan umum di dunia dalam berbagai bentuk. Pada pertengahan 2010-an, muncul media sosial baru yang pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami pertumbuhan pesat, yakni TikTok. Besarnya audiens TikTok membuatnya dikonsiderasikan sebagai instrumen baru kandidat politik untuk bertarung dalam kontestasi politik di media sosial. Studi kasus di Filipina dan Malaysia menunjukkan tren awal penggunaan TikTok sebagai instrumen politik. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pemilu pada tahun 2024 mendatang dan TikTok bukan tidak mungkin akan mengikuti jejak Facebook dan Twitter yang sudah terlebih dahulu digunakan politisi untuk menyebarkan narasinya.

Berdasarkan konteks ini, tim penulis melakukan focus group discussion dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan dalam isu ini. Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa TikTok memang merupakan instrumen politik elektoral yang ideal untuk meningkatkan kesadaran pemilih terhadap seorang kandidat. Lebih lanjut, tim penulis juga menemukan bahwa TikTok memiliki karakteristik tertentu yang nantinya akan menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi politisi, otoritas, maupun masyarakat dalam dinamika politik elektoral di tahun 2024 mendatang. Monograf ini juga mengajukan beberapa poin saran bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam Pemilu 2024 dalam merespons TikTok.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) diibaratkan seperti api, yang evolusi dan implikasinya terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, “kobaran api” (“ignition”) mengeksplorasi elemen dasar data, algoritma, dan kekuatan komputasi yang telah merevolusi AI modern, membedakannya dari rekayasa perangkat lunak tradisional. Kedua, “bahan bakar” (“fuel”) menunjukkan daya tarik keberhasilan AI dalam mendorong negara-negara untuk memanfaatkan potensinya demi kepentingan keamanannya, serta menyadari signifikansi strategisnya. Ketiga, “kebakaran” (“wildfire”) menyelidiki risiko terkait pengembangan AI yang tidak terkendali, menekankan keseimbangan antara mencapai keamanan dan mengurangi rasa takut, ketika negara-negara memasukkan AI ke dalam strategi militernya, yang berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Ketiga bagian ini dilihat secara berbeda tiga kelompok utama yang memiliki perspektif masing-masing terhadap perkembangan AI, yakni Evangelist, Cassandra, dan Warrior. Sementara para Evangelist ingin menggunakan AI untuk memajukan sains dan memberi manfaat bagi umat manusia, Cassandra mengkhawatirkan dampak bencana dari machine learning, sedangkan para Warrior menahan keinginan untuk menghakimi sambil mendorong riset-riset lebih jauh.

As 2023 draws to a close, armed conflicts continue to rage in Gaza and Ukraine. Competition for strategic resources and cutting-edge technologies is reshaping geopolitics and global trade. Given the unprecedented interest rate hikes by central banks in the world’s major financial centres, households and businesses feel the effects of high borrowing costs and tight credit conditions.

Combine these developments with issues surrounding the ongoing campaigning for elections in Indonesia. The world’s third-largest democracy will hold simultaneous legislative and presidential polls on Valentine’s Day 2024. Indonesian voters are typically non-ideological, but they care about what candidates can offer to make their lives more bearable.

Indonesia’s political environment next year will be shaped by the integrity of the electoral process, the level of societal or political frictions, and the effects of potential global disruptions. The varied combinations of these three factors yield nine possible risk scenarios that could affect the country’s outlook in the foreseeable future.

The year 2024 will feature two significant landmarks in Indonesia. First, 2024 is an election year. In addition to the controversy surrounding the Constitutional Court’s decision against imposing a maximum age for presidential candidates, the upcoming general elections will be fiercely competitive owing to a row between incumbent President Jokowi and the ruling party – the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) – as well as ideological criticism of existing economic liberalisation policies from leftist-nationalist politicians and populist religious leaders.

Peringatan Hari Ikan Nasional tahun ini, pada 21 November, mengambil tema ”Ikan untuk Generasi Emas”. Ikan tidak lagi dilihat sebatas komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi asupan pangan utama guna menyiapkan generasi unggul 2045. Membesarnya manfaat ikan mensyaratkan perhatian lebih kepada nelayan kecil dan tradisional.

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Dinamika global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik. Dewasa ini, negara-negara adidaya saling bersaing menawarkan kerangka kerja konektivitas dengan membangun suatu jaringan rantai nilai untuk kepentingan geopolitik mereka. Meskipun isu ini strategis, perkembangan diskusi dan literatur masih cenderung berporos pada perspektif negara-negara penggagas inisiatif global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan cara pandang baru dari negara non-penggagas dalam menghadapi beragam prakarsa konektivitas.