Halaman Pencarian

Sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang tengah menuai bonus demografi harus secara bijak memanfaatkan momentum ini. Pasalnya, fase ini hanya dinikmati satu kali oleh sebuah negara dan dapat menjadi penentu kondisi perekonomian di masa depan. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia sejatinya dapat menjadi peluang untuk keluar dari dekapan Middle Income Trap demi mencapai tujuan sebagai negara maju pada 2045. Sementara itu, pengelolaan secara ceroboh dapat membawa pada bencana demografi berupa pengangguran masif dan ketika negara mulai masuk ke masa aging population. Sebut saja Afrika Selatan, studi oleh Oosthuizen (2015) mencatat kegagalan negara ini dalam pemanfaatan bonus demografinya salah satunya disebabkan oleh investasi pembangunan manusia dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal.

Tahun 2023 adalah tahun pelaksana jabatan (Pj). Kekosongan pemimpin daerah karena pemilihan umum diisi oleh Pj yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengadministrasi pemerintahan daerah sampai pemimpin baru dilantik. Pada tahun ini, terdapat 170 kepala daerah yang diisi Pj (Radio Republik Indonesia, 2023). Salah satunya adalah posisi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang ditinggalkan oleh Ganjar Pranowo setelah satu dekade berkuasa, berakhir tepatnya pada 5 September 2023.

Perang masih merupakan isu penting dalam hubungan antarnegara. Kemenangan dalam suatu perang berarti keberhasilan negara menggunakan beragam instrumen dalam peperangan di berbagai domain. Peperangan darat adalah salah satu domain kunci dalam memenangkan perang sejak masa lalu. Berbeda dengan domain lainnya, daratan memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik itu terdiri dari (1) pentingnya kepentingan politik atas daratan; (2) variabilitas medan pertempuran; (3) opasitas medan pertempuran di daratan; (4) resistensi akibat sulitnya bergerak dengan cepat di daratan jika dibandingkan laut maupun udara; serta (5) mutabilitas atau kemampuan modifikasi daratan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mendapatkan arahan strategis dari Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan Proyeksi Geopolitik V.

Proyeksi dilakukan dengan mengkaji Lima Pilar Ketahanan Nasional guna menegaskan lompatan strategis Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai kekuatan regional di tahun 2045.

Hasil kajian disajikan dalam bentuk kumpulan infografis agar mempermudah pemahaman atas kelima isu strategis yaitu Pembangunan Pertahanan dan Ibu Kota Nusantara, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital, dan Konsolidasi Demokrasi.

Dalam upaya menjadi negara maju, potensi ekonomi biru menawarkan solusi alternatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi biru yang terarah dan spesifik menjadi salah satu kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. Monograf ini bertujuan untuk memberikan panduan dan usulan pengembangan proyek ekonomi biru yang lebih konkret.

Berdasarkan sektor prioritas yang telah dirumuskan dalam studi terdahulu, monograf ini melakukan analisis terhadap arah pengembangan ekonomi biru dari pemerintah melalui pemetaan terhadap proyek/program hingga saat ini. Terdapat empat dokumen pemerintah yang menjadi referensi utama yaitu (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; (3) Buku Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (Blue Book) Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2021; dan (4) Buku Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (Green Book) Tahun 2022. Dari hasil pemetaan tersebut, monograf ini membuat daftar usulan proyek strategis untuk melengkapi proyek/program yang sudah ada dan mengidentifikasi prasyarat utama untuk merealisasikan proyek strategis tersebut. Di bagian terakhir, monograf ini melakukan perencanaan skenario pengembangan ekonomi biru hingga tahun 2045 berdasarkan sektor yang dikembangkan, dinamika global, dan transformasi digital, serta dampaknya terhadap upaya konsolidasi demokrasi.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Monograf ini mengidentifikasi bahwa dilema yang terbentuk diakibatkan implementasi dari demokrasi dan tata kelola pemerintah berlangsung satu arah atau tidak seimbang. Dinamika capaian indeks internasional dan tiga studi kasus yang diangkat (pemantauan kinerja pemerintah, penanganan korupsi, dan pembangunan jaminan kesehatan) menunjukkan bahwa dominasi salah satu variabel terhadap variabel lainnya dapat menghasilkan dampak negatif terhadap inisiatif kebijakan yang digagas oleh pemerintah.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim di dunia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan di wilayah tropis membuat Indonesia terancam akan mengalami lebih banyak bencana seperti banjir dan pasang air laut. Selain itu, luas wilayah Indonesia juga bisa tereduksi oleh perubahan iklim karena kenaikan muka air laut yang menenggelamkan pulau-pulau. Maka dari itu, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki urgensi tinggi bagi kita.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyongsong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bersahabat dengan alam. Dengan kata lain, transisi hijau adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Pertanyaannya kini adalah bagaimana cara untuk melakukan transisi hijau tersebut? Menjawab pertanyaan ini memerlukan kontekstualisasi dalam level nasional, khususnya dari cara negara tersebut membangkitkan energinya. Tanpa transisi energi yang konkret, maka ekonomi hijau akan menjadi retorika kosong semata.

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Berakhirnya Perang Dingin menjadi momentum signifikan bagi pasar senjata. Perubahan persepsi ancaman menekan anggaran pertahanan dan permintaan senjata. Guna nilai ekonomi industri pertahanan, negara pun mendorong kebijakan berorientasi ekspor. Industri pertahanan global pun bertransformasi. Makin banyak industri pertahanan dengan karakter dwifungsi. Kemudian terjadi internasionalisasi produksi yang mendorong proliferasi aktor produsen senjata. Ketegangan geopolitik di dekade terakhir kembali mengubah karakter pasar senjata. Kebutuhan militer yang tinggi mendorong karakter pasar kembali merepresentasikan bull market. Ketegangan geopolitik juga menciptakan efek pemisahan teknologi (technology decoupling) di industri pertahanan global.

Dinamika politik global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan Geopolitik. Dewasa ini, persaingan dimaksud mengambil bentuk persaingan inisiatif konektivitas global. Inisiatif ini dimaksudkan untuk membangun suatu jaringan rantai nilai demi mempertahankan dan memperkuat posisi negara kuat di tingkat global. Karakteristik persaingan ini dinyatakan oleh Widjajanto sebagai era Geopolitik V (Geo V).

Dalam menghadapi lingkungan Geo V, sangat disayangkan bahwa perkembangan diskusi dan literatur masih berporos pada negara-negara penggagas inisiatif konektivitas global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan perspektif baru dari negara non- penggagas dalam menghadapi inisiatif konektivtas dimaksud. Dalam hal ini, monograf meminjam perspektif Indonesia untuk menjawab “Bagaimana Indonesia dapat menanggapi inisiatif konektivitas global?”

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka yang lebih moderat, yaitu sekitar 5,0% pada tahun 2023. Misi Artikel IV menyarankan Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi struktural yang meluas, memperkuat penegakkan regulasi sektor keuangan, menjaga kehati-hatian fiskal, dan melakukan diversifikasi ekonomi dengan kebijakan industrial yang tidak mendistorsi kompetisi pasar. Pandangan IMF memiliki daya pengaruh yang kuat bagi sentimen dunia terhadap perekonomian Indonesia, sehingga sebuah upaya kajian yang komprehensif terhadap hasil Artikel IV IMF menjadi penting untuk menyikapi substansi yang disampaikan IMF.