Halaman Pencarian

Produktivitas komoditas gula dalam negeri tidak dapat berkembang akibat dua hal, yaitu: (1) rendahnya upaya intensifikasi seperti mesin dari pabrik gula yang mayoritas berumur 100-184 tahun; dan (2) terbatasnya kegiatan ekstensifikasi terlihat dari ketersediaan lahan tanam tebu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Penerimaan Pajak, pada tanggal 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12% setelah sebelumnya naik menjadi 11% pada tahun 2022. Kajian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% turut menurunkan daya beli masyarakat yang tercermin melalui tren penurunan tingkat inflasi inti yang disertai stagnasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR). Dengan demikian, kenaikan PPN menjadi 12% dinilai berpotensi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat mengingat lapangan pekerjaan yang menyempit ditandai dengan gelombang PHK.

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwewenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer. Putusan MK menjadi langkah maju yang signifikan bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi di institusi militer.

"Putusan MK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI merupakan langkah maju yang signifikan. Jangan lupa, ini sesuai dengan komitmen dan perhatian Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi yang kerap beliau sebutkan di berbagai kesempatan," kata Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani kepada Media Indonesia, Kamis (5/12).

Pantauan media atas isu Wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tanggal 1-30 November 2024 menghasilkan beberapa temuan menarik.

Di media daring, pemberitaan mulai naik pada tanggal 14 November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% akan dilakukan pada awal tahun 2025. Kenaikan ini juga sudah melewati tahapan uji sosial dan ekonomi serta sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini kemudian mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan seperti pengusaha Mal-Ritel, Apindo, Serikat Pengusaha Muhammadiyah, dan Gaikindo. Kenaikan ini dianggap akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang diprediksi anjlok khususnya pada kelompok kelas menengah yang semakin terjepit. Pemberitaan kemudian kembali naik karena adanya aksi di media sosial yang kembali menaikkan lambang garuda biru yang disertai dengan seruan penolakan kenaikan PPN 12%. Beberapa ekonom kemudian menyebutkan bahwa kenaikan pajak ini tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan menyarankan alternatif lain untuk menambah pemasukan negara. Salah satunya adalah penerapan pajak harta dan pajak karbon. Selain itu, DPD meminta pemerintah untuk kembali mengkaji wacana ini dan meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait dengan wacana ini. Terakhir, Luhut B. Pandjaitan memberikan sinyal bahwa rencana kenaikan PPN 12% akan ditunda, namun Airlangga Hartarto menyatakan belum ada pembahasan soal rencana penundaan kenaikan ini. Lima tokoh yang paling banyak diberitakan adalah 1) Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; 2) Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono; 3) Menteri Sosial Saifullah Yusuf; 4) Presiden RI Prabowo Subianto; dan 5) Chief Economist Bank Permata Josua Pardede

Media sosial didominasi oleh sentimen negatif terhadap pemerintah dan menyuarakan isu ini dengan besaran klaster negatif (93,75%). Dari berbagai macam platform, X menjadi tempat dengan eksposur tertinggi dalam membicarakan kasus ini. Warganet mempertanyakan kredibilitas para pejabat karena merasa bahwa pejabat sembarangan dalam mengambil kebijakan. Kenaikan ini juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sebanding dengan kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Beberapa kata yang paling sering muncul dalam percakapan warganet adalah (1) Kenaikan PPN, 11.988 post, (2) BPJS Kesehatan, 4.196 post (3) Asuransi Wajib Kendaraan, 4.194 post, (4) Third Party Liability, 4.194 post, dan (5) Tax Amnesty, 4.007 post, dan [6] Pengampunan Pajak, 3.509 post.

Algorithmic Regimes, disebut juga Rezim Algoritma, adalah suatu kondisi di mana sistem algoritma berkembang menciptakan realitas baru melalui interaksi antara manusia dan mesin dalam dunia digital. Ide ini awalnya muncul dari sifat algoritma yang fleksibel, transparan, dan dinamis, sehingga menjadi suatu solusi yang dapat digunakan untuk mendukung demokratisasi dan transparansi dalam hubungan masyarakat-pemerintah, khususnya terhadap proses pemantauan berjalannya sistem pemerintahan dalam sistem pengawasan oleh masyarakat. Akan tetapi, fungsi algoritma juga dapat digunakan oleh segelintir pihak, khususnya penguasa, untuk memanipulasi perilaku, mengintervensi, memantau, dan memanfaatkan data milik masyarakat tanpa persetujuan untuk kepentingan pemerintah.

Di balik janji tegas Presiden Prabowo soal korupsi, realitas masih suram: stagnasi indeks persepsi, pelemahan KPK, dan politik transaksional. Reformasi belum terasa, bahkan setelah 25 tahun. Apakah kabinet ini mampu menjadi solusi, atau sekadar simbol kompromi? Tegas itu penting, tapi integritas dan konsistensi adalah kunci. Harapan besar publik menanti pembuktian nyata. Yuk, ikuti webinar kami dan temukan wawasan baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Mengapa kita perlu mempersoalkan ketidakseimbangan global? Jawabannya mungkin beragam.

Dalam pandangan penulis, ada dua alasan utama. Pertama, sebagian kita mungkin berpandangan bahwa tatanan global memengaruhi kesejahteraan kita, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa akan datang.

Jakarta (ANTARA) - In November 2024, the United States (U.S.) citizens will elect a new leader, with ​the world anticipating the U.S. presidential election outcome, which will affect geopolitical dynamics, including international trade and economic cooperation, for 2025-2029.

In the short term, Indonesia's new president, Prabowo Subianto, will face challenges in capitalizing on the U.S. leadership transition to achieve his economic agenda.

Proses modernisasi pertahanan Indonesia berada pada momentum yang penting pada penghujung tahun 2024. Pertama, tahun 2024 adalah akhir dari perencanaan pembangunan Minimum Essential Force (MEF). Kedua, bulan Oktober 2024 adalah akhir pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, presiden berlatar sipil pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung setelah reformasi. Maka dari itu, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki perannya tersendiri dalam pembangunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lebih profesional. Proses tersebut juga diwarnai hubungan sipil-militer yang dinamis selama 10 tahun terakhir. 

Lantas, bagaimana evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan dalam 10 tahun terakhir? Apakah Presiden Jokowi berhasil memperkuat dan mendorong TNI menjadi lebih profesional? Apa tantangan utama yang dihadapi olehnya dalam proses modernisasi TNI?

Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai periode keemasan—masyarakat sejahtera dan demokrasi matang—pada tahun 2045. Kelas menengah memegang peran penting untuk mewujudkan cita-cita ini karena merupakan mesin penggerak ekonomi dan juga garda demokrasi. Dengan demikian, mendukung kelas menengah menjadi tangguh adalah sebuah keniscayaan.

Meskipun sempat meningkatkan jumlah kelas menengah pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo pada akhir masa jabatannya dibayang-bayangi oleh penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9,48 juta orang. Fenomena ini tidak terlepas dari upaya transformasi ekonomi yang tidak efektif, tercermin dari berlanjutnya deindustrialisasi prematur di Indonesia. Hal ini diperparah dengan situasi demokrasi yang sedang sakit. Lantas, di tengah situasi pelemahan kelas menengah, apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh Indonesia ke depannya, khususnya pada masa pemerintahan presiden mendatang?