Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim di dunia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan di wilayah tropis membuat Indonesia terancam akan mengalami lebih banyak bencana seperti banjir dan pasang air laut. Selain itu, luas wilayah Indonesia juga bisa tereduksi oleh perubahan iklim karena kenaikan muka air laut yang menenggelamkan pulau-pulau. Maka dari itu, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki urgensi tinggi bagi kita.

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dinamika global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik. Dewasa ini, negara-negara adidaya saling bersaing menawarkan kerangka kerja konektivitas dengan membangun suatu jaringan rantai nilai untuk kepentingan geopolitik mereka. Meskipun isu ini strategis, perkembangan diskusi dan literatur masih cenderung berporos pada perspektif negara-negara penggagas inisiatif global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan cara pandang baru dari negara non-penggagas dalam menghadapi beragam prakarsa konektivitas.

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Dalam upaya menjadi negara maju, potensi ekonomi biru menawarkan solusi alternatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi biru yang terarah dan spesifik menjadi salah satu kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. Monograf ini bertujuan untuk memberikan panduan dan usulan pengembangan proyek ekonomi biru yang lebih konkret.

Situasi geopolitik di Timur Tengah sempat berangsur membaik akibat adanya upaya normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel dan Arab Saudi-Iran yang tentunya tidak luput dari pengaruh kontestasi negara adidaya. Akan tetapi, eskalasi tensi di kawasan meningkat tajam akibat aksi serangan Hamasterhadap Israel melalui Operasi Badai Al-Aqsa.

Sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang tengah menuai bonus demografi harus secara bijak memanfaatkan momentum ini. Pasalnya, fase ini hanya dinikmati satu kali oleh sebuah negara dan dapat menjadi penentu kondisi perekonomian di masa depan. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia sejatinya dapat menjadi peluang untuk keluar dari dekapan Middle Income Trap demi mencapai tujuan sebagai negara maju pada 2045. Sementara itu, pengelolaan secara ceroboh dapat membawa pada bencana demografi berupa pengangguran masif dan ketika negara mulai masuk ke masa aging population. Sebut saja Afrika Selatan, studi oleh Oosthuizen (2015) mencatat kegagalan negara ini dalam pemanfaatan bonus demografinya salah satunya disebabkan oleh investasi pembangunan manusia dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal.

Tahun 2023 adalah tahun pelaksana jabatan (Pj). Kekosongan pemimpin daerah karena pemilihan umum diisi oleh Pj yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengadministrasi pemerintahan daerah sampai pemimpin baru dilantik. Pada tahun ini, terdapat 170 kepala daerah yang diisi Pj (Radio Republik Indonesia, 2023). Salah satunya adalah posisi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang ditinggalkan oleh Ganjar Pranowo setelah satu dekade berkuasa, berakhir tepatnya pada 5 September 2023.