Pada 18 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyetujui pembahasan revisi UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke rapat paripurna keesokan harinya. Salah satu pertimbangan revisi ini adalah usia UU TNI sudah berusia dua puluh tahun sehingga dibutuhkan evaluasi dan perbaikan mengikuti dinamika lingkungan strategis pada masa ini. Namun, alih-alih bertujuan mendorong profesionalisme TNI sebagai kekuatan utama dalam menghadapi potensi konflik dunia yang semakin bergejolak, pembahasan revisi UU TNI terkesan terburu-buru dan belum secara signifikan menyentuh aspek fundamental dalam pembangunan pertahanan Indonesia. 

As Indonesia moves forward with the Cyber Security and Resilience Bill (RUU KKS) in 2025, a leaked draft has sparked debates over its potential impact on cyber governance. The bill aims to strengthen the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), but its provisions on content filtering, AI regulation, and law enforcement powers raise concerns about overlapping roles with other key institutions, such as the Ministry of Digital and Communications (Kemkomdigi) and the National Police (Polri). With multiple agencies vying to maintain or expand their authority in cyberspace, the bill could either streamline cybersecurity governance or deepen existing institutional rivalries, shaping the future of Indonesia’s digital security framework.

Mengacu pada Santiago Principles sebagai benchmark tata kelola SWF global, regulasi Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi dan tata kelola risiko. Hal ini bisa berpotensi membuat Danantara mengikuti jejak kegagalan 1MDB Malaysia yang lemah secara tata kelola investasi dan operasional.

Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto menuai banyak kritik. Pemangkasan anggaran tak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Kebijakan ini juga bakal berpengaruh terhadap sektor krusial lain, seperti keamanan siber di Indonesia, yang saat ini menghadapi risiko besar.

Kabinet Merah Putih saat ini sedang melakukan sebuah langkah ‘penghematan’ guna memperoleh tambahan penerimaan yang ditargetkan mencapai Rp750 triliun. Terdapat tiga tahap yang dilakukan, yakni penghematan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), efisiensi belanja K/L yang sedang dilakukan saat ini, dan setoran dividen BUMN. Spesifik pada efisiensi K/L, Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan pemberlakuan efisiensi belanja dalam APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun yang terdiri atas potongan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) L sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50 triliun.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada November tahun lalu menunjukkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal. Pada tingkat provinsi, hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia memiliki kandidat perempuan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, keterwakilan kandidat perempuan lebih merata, dengan hampir semua provinsi memiliki setidaknya satu kandidat perempuan di kabupaten atau kota. Kehadiran kandidat perempuan di berbagai tingkatan mencerminkan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan daerah.

LPG subsidi tabung 3 kg (Gas Melon) tidak lagi dijual di pengecer mulai 1 Februari 2025. Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat berbagai permasalahan muncul atas putusan tersebut. Kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, antrean panjang di pangkalan, hingga kasus kematian warga usai antre LPG 3 kg. Deskripsi tersebut didukung oleh rekaman SNA yang menangkap percakapan warganet dominan dengan sentimen negatif sebesar 98,18% dan tidak tampak pembicaraan bersentimen positif. Sentimen negatif disumbang oleh influencer politik hingga warganet natural. Perkembangan situasi berujung pada instruksi Presiden Prabowo bahwa pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg mulai tanggal 5 Februari 2025.

Tidak ada yang baru di atas muka bumi. Sama seperti hal lainnya, sejarah mencatat tarif telah digunakan Amerika Serikat pertama kali pada 1789 melalui produk legislasi, Hamilton Tariff.

Bahkan, kebijakan ini merupakan produk hukum yang kedua setelah AS merdeka. Motivasi tarif tak hanya ekonomi, tetapi politik yang mencerminkan kepentingan nasional. Berbagai kebijakan tarif memiliki dampak yang berbeda.

Kebijakan Corn Laws 1815 di Inggris memunculkan pemikiran David Ricardo yang menganut perdagangan bebas dan masih jadi rujukan hingga kini. Namun, tarif tak selalu menguntungkan pembuat kebijakan.

Selama masa pantauan 1–31 Januari 2025, pemberitaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Media Daring mulai naik pada Senin (6/1/2025), bertepatan dengan mulainya uji coba MBG secara serentak di beberapa daerah. Isu-isu yang terekam selama satu bulan terakhir antara lain terkait pemerintah yang menargetkan 5.000 dapur MBG beroperasi pada pertengahan 2025, penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk uji coba MBG, insiden keracunan siswa SD di Sukoharjo, serta Sri Mulyani yang mengisyaratkan penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun. Sentimen pemberitaan dominan positif cenderung netral, dengan penekanan pada manfaat MBG bagi gizi anak-anak, serta dampaknya pada UMKM dan ketahanan pangan. Namun, ada juga berita negatif, di antaranya kritik terhadap rasa dan kualitas makanan, usulan penggunaan serangga sebagai menu, dugaan kebocoran dana, dan penurunan omzet kantin sekolah akibat MBG. Figur penting, seperti Prabowo, Gibran, dan beberapa menteri berperan dalam komunikasi program ini, dengan klaim bahwa MBG adalah bagian dari persiapan Indonesia Emas 2045.

Inaugurasi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu momentum geopolitik yang telah ditunggu semenjak November 2024. Pasalnya, dunia akan kembali dihadirkan pemimpin dunia dengan model kepemimpinan strongman. Ke depan dapat diproyeksikan tren kebijakan unilateral dan transaksional akan kental dalam berinteraksi dengan Amerika Serikat. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan mengingat upaya multilateralisme tidak kunjung pulih, konflik di berbagai belahan dunia masih terus berkecamuk hingga pertumbuhan ekonomi yang melemah dibayangi oleh resesi. Apakah ke depan Trump akan menjadi pusat gravitasi geopolitik-geoekonomi? Apakah Trump bisa menjalankan janji populismenya di tengah situasi geopolitik saat ini?