Lab45

Proses modernisasi pertahanan Indonesia berada pada momentum yang penting pada penghujung tahun 2024. Pertama, tahun 2024 adalah akhir dari perencanaan pembangunan Minimum Essential Force (MEF). Kedua, bulan Oktober 2024 adalah akhir pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, presiden berlatar sipil pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung setelah reformasi. Maka dari itu, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki perannya tersendiri dalam pembangunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lebih profesional. Proses tersebut juga diwarnai hubungan sipil-militer yang dinamis selama 10 tahun terakhir. Lantas, bagaimana evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan dalam 10 tahun terakhir? Apakah Presiden Jokowi berhasil memperkuat dan mendorong TNI menjadi lebih profesional? Apa tantangan utama yang dihadapi olehnya dalam proses modernisasi TNI?

Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai periode keemasan—masyarakat sejahtera dan demokrasi matang—pada tahun 2045. Kelas menengah memegang peran penting untuk mewujudkan cita-cita ini karena merupakan mesin penggerak ekonomi dan juga garda demokrasi. Dengan demikian, mendukung kelas menengah menjadi tangguh adalah sebuah keniscayaan. Meskipun sempat meningkatkan jumlah kelas menengah pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo pada akhir masa jabatannya dibayang-bayangi oleh penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9,48 juta orang. Fenomena ini tidak terlepas dari upaya transformasi ekonomi yang tidak efektif, tercermin dari berlanjutnya deindustrialisasi prematur di Indonesia. Hal ini diperparah dengan situasi demokrasi yang sedang sakit. Lantas, di tengah situasi pelemahan kelas menengah, apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh Indonesia ke depannya, khususnya pada masa pemerintahan presiden mendatang?

Peran media sosial dalam dinamika politik elektoral telah banyak dibahas dalam lanskap akademik. Platform media sosial seperti Twitter dan Facebook telah memengaruhi berbagai pemilihan umum di dunia dalam berbagai bentuk. Pada pertengahan 2010-an, muncul media sosial baru yang pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami pertumbuhan pesat, yakni TikTok. Besarnya audiens TikTok membuatnya dikonsiderasikan sebagai instrumen baru kandidat politik untuk bertarung dalam kontestasi politik di media sosial. Studi kasus di Filipina dan Malaysia menunjukkan tren awal penggunaan TikTok sebagai instrumen politik. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pemilu pada tahun 2024 mendatang dan TikTok bukan tidak mungkin akan mengikuti jejak Facebook dan Twitter yang sudah terlebih dahulu digunakan politisi untuk menyebarkan narasinya.

Dalam upaya menjadi negara maju, potensi ekonomi biru menawarkan solusi alternatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi biru yang terarah dan spesifik menjadi salah satu kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. Monograf ini bertujuan untuk memberikan panduan dan usulan pengembangan proyek ekonomi biru yang lebih konkret.

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Dinamika global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik. Dewasa ini, negara-negara adidaya saling bersaing menawarkan kerangka kerja konektivitas dengan membangun suatu jaringan rantai nilai untuk kepentingan geopolitik mereka. Meskipun isu ini strategis, perkembangan diskusi dan literatur masih cenderung berporos pada perspektif negara-negara penggagas inisiatif global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan cara pandang baru dari negara non-penggagas dalam menghadapi beragam prakarsa konektivitas.

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim di dunia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan di wilayah tropis membuat Indonesia terancam akan mengalami lebih banyak bencana seperti banjir dan pasang air laut. Selain itu, luas wilayah Indonesia juga bisa tereduksi oleh perubahan iklim karena kenaikan muka air laut yang menenggelamkan pulau-pulau. Maka dari itu, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki urgensi tinggi bagi kita.