Publikasi Politik Keamanan

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko - Kamis, 02 September 2021

Topik utama pemberitaan media daring terkait Politik Keamanan di bulan Agustus 2021 meliputi topik Korupsi dan Koalisi Politik. Topik korupsi memuat pemberitaan bersentimen negatif karena polemik vonis Juliari Batubara dan narapidana korupsi lainnya, serta polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat laporan Ombudsman dan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada topik Koalisi Politik, pertemuan Jokowi dengan pimpinan partai koalisi pemerintah dan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi. Tidak hanya kedua topik utama, isu Penanggulangan Teror yang utamanya mengenai aksi aparat memburu jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI)-Jamaah Ansharut Daulah (JAD) turut mendapat sorotan di bulan Agustus.

img

TILIK DATA

"Perubahan Konstitusi"

Penulis Tim Analis Politik Keamanan - Rabu, 18 Agustus 2021

Negara-negara dengan sistem republik presidensial cenderung melakukan perubahan atau amandemen pada konsititusi mereka.

Perubahan konstitusional di 199 negara relatif berdampak cukup positif dengan perkembangan kehidupan demokrasi mereka.

Pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan lazim diberlakukan di negara-negara yang mengadopsi sistem republik presidensial, yaitu maksimal dua periode dengan durasi 4-5 tahun.

Pembatasan masa jabatan tersebut cenderung memiliki hubungan korelasi yang lemah dengan perbaikan indeks-indeks demokratisasi.

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko - Kamis, 05 Agustus 2021

Topik utama pemberitaan media daring terkait Politik Keamanan di bulan Juli 2021 meliputi topik Korupsi dan Papua. Topik korupsi memuat pemberitaan bersentimen negatif karena ketidakpuasan publik terhadap vonis Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Sementara itu, pemberitaan terkait Otonomi Khusus Papua menerima eksposur terbesar selama bulan Juli. Pengesahan Revisi UU Otsus Papua cenderung menciptakan pro-kontra dan kritik banyak muncul dari kelompok pegiat HAM.

img

TILIK DATA

"Kenapa Pembangkangan Sipil selama PPKM Darurat Tidak Eskalatif?"

Penulis Diyauddin, Iis Gindarsah - Rabu, 04 Agustus 2021

Terpantau sebanyak 276 aksi pelanggaran atau pembangkangan sipil terjadi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Meskipun insiden-insiden tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh sentimen penolakan PPKM Darurat, namun motivasi dan narasi yang diangkat oleh masing-masing kelompok pelaku cenderung berbeda.

Aparat keamanan relatif cepat tanggap dalam meredam aksi-aksi rawan di berbagai daerah, terutama pada saat titik kulminasi pada tanggal 22 Juli 2021.

Pemerintah pun mampu melakukan konsolidasi politik antara lain dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi.

img

LAPORAN

Politik Keamanan Semester I Tahun 2021

Penulis Tim Analis LAB 45 - Rabu, 07 Juli 2021

Pada periode pemantauan Januari-Juni 2021, di Klaster Polkam media daring paling banyak memberitakan topik Koalisi Politik, Korupsi, dan Papua. Secara agregat, sentimen topik-topik Polkam didominasi oleh pemberitaan yang bersifat noise yang mencapai 75,25% dari seluruh total pemberitaan. Pemberitaan Polkam pada periode Januari-Juni 2021 cenderung menyita perhatian konstituen Nasionalis-Pragmatis.

Berdasarkan pemantauan Januari-Juni 2021, 3 isu soundbite yang dinilai akan memenangkan presiden adalah Penanggulangan Teror, Non Blok, dan BUMN Strategis. Pada isu Penanggulangan Teror, dukungan elite dan masyarakat kepada aparat sangat tinggi, seperti pada upaya penumpasan jejaring teroris JAD-JI serta operasi Satgas Madago Raya dan Nemangkawi. Pada isu Non Blok, kepemimpinan dan diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional dipandang positif. Eksposur biasanya meningkat signifikan apabila pemerintah menjalankan kinetik kepemimpinan Islam, seperti dalam diplomasi kemerdekaan Palestina. Pada isu BUMN Strategis, narasi dukungan publik terhadap pemberdayaan industri pertahanan domestik untuk mendukung program modernisasi alutsista relatif tinggi, seiring dengan insiden-insiden kecelakaan alutsista dan rencana belanja pertahanan Rp 1,7 kuadriliun.

Sementara itu, 3 isu noise yang dinilai memberikan kegaduhan adalah Keterlibatan Oknum, KKB, dan Friksi Oposisi Pemerintah. Pada topik Keterlibatan Oknum, pemberitaan alih status pegawai KPK menjadi tema yang memberi dampak negatif terbesar. Banyak narasi bermunculan pemerintah tengah melemahkan KPK dan melindungi koruptor. Perihal KKB, kegaduhan sempat terjadi ketika pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris akibat peningkatan intensitas serangan kelompok itu di Papua selama tahun 2021. Mengenai Oposisi Pemerintah, kegaduhan politik dipantik oleh intensnya serangan kubu AHY terhadap Moeldoko yang merupakan bagian dari istana.

Dari 23 aktor yang dipantau, 3 aktor dengan eksposur tertinggi adalah AHY, Mahfud Md, dan Moeldoko. Pemberitaan terkait friksi Partai Demokrat berkontribusi signifikan terhadap eksposur AHY dan Moeldoko. Isu ini terbukti mampu menaikkan eksposur AHY, namun berpotensi mengerdilkan peluang konsolidasi politik Moeldoko karena partai-partai politik lain cenderung mengambil jarak dari polemik keduanya. Eksposur terhadap Mahfud Md cenderung ditopang oleh kinetiknya sebagai Menko Polhukam yang aktif memberikan respons pada isu-isu Polkam terkini.

Sementara itu, 3 aktor dengan eksposur terendah adalah Muhaimin Iskandar, Budi Gunawan, dan Khofifah Indar Parawansa. Terpantau tidak ada manuver khusus dari ketiga aktor tersebut yang terlihat sebagai upaya menaikkan eksposur dan/atau elektabilitasnya pada Semester I 2021.

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko - Selasa, 06 Juli 2021

Topik utama pemberitaan media daring terkait Politik Keamanan di bulan Juni 2021 meliputi topik Korupsi, Papua, dan Pertahanan. Topik korupsi memuat pemberitaan terkait pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Topik Papua memuat aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kinerja Satgas Nemangkawi, dan dugaan aliran dana dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua ke pemasok senjata KKB.

img

TILIK DATA

"Proyeksi Panglima TNI 2024"

Penulis Iis Gindarsah, Andi Widjajanto - Minggu, 13 Juni 2021

Pasal 13 UU TNI mengatur bahwa:

(1) Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI; dan

(3) Jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

 

Ada empat pendekatan untuk memperkirakan kandidat Panglima TNI baru yang menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yaitu:

(1)rotasi antar matra;

(2)doktrin operasi gabungan;

(3)regenerasi kepemimpinan militer; dan

(4)stabilitas politik 2024.

Salah satu atau kombinasi dari 4 pendekatan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Presiden untuk mengusulkan kandidat Panglima TNI untuk disetujui oleh DPR.

img

TILIK DATA

Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Rabu, 09 Juni 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan Mei 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan terkait Pertahanan didominasi oleh pembahasan terkait wacana belanja pertahanan 1,7 kuadriliun serta kelanjutan penyidikan kasus Asabri, khususnya seiring dengan publikasi hasil audit BPK terkait kerugian negara.

Terkait wacana belanja pertahanan analisis media daring juga merekam beberapa permasalahan utama yang menjadi kritik adalah
(1) Isu mafia alutsista dalam pengadaan senjata
(2) Keberadaan dan peran PT Teknologi Militer Indonesia di Kemhan

Media Sosial

Pembicaraan masyarakat mengenai terkait Pertahanan bulan Mei 2021 didominasi percakapan mengenai rencana anggaran pertahanan sebesar 1.7 kuadriliun. Masyarakat banyak mempermasalahkan isu yang beredar mengenai pemerintah yang akan menambah utang luar negeri dan isu tidak dilibatkannya TNI dalam penganggaran alutsista ini. Selain itu isu terkait mafia alutsista juga menjadi perbincangan serta menyoroti peran PT TMI sebagai broker dalam proyek 1.7 kuadriliun.

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Kamis, 03 Juni 2021

Topik utama pemberitaan media daring terkait Politik Keamanan 1-28 Mei 2021 meliputi topik Korupsi, Papua, dan Polugri. Topik korupsi memuat pemberitaan terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Topik Papua memuat aksi Satgas Nemangkawi dalam menumpas teroris KKB di Papua. Topik Polugri memuat pemberitaan terkait diplomasi pemerintah serta respons berbagai pihak di dalam negeri terkait agresi Israel ke Palestina.

img

TILIK DATA

"Dinamika Senjata Rp1,7 Kuadriliun"

Penulis Reyhan Noor, Mutti Anggitta, Andi Widjajanto - Rabu, 02 Juni 2021

RPerpres belanja alutsista Rp. 1,7 kuadriliun  merupakan salah satu tahapan perencanaan strategis pertahanan yang menggunakan pendekatan teknokratik anggaran.

Pendekatan lain telah digunakan oleh pemerintah dalam tahapan sebelumnya seperti :

(1)pendekatan politik pertahanan melalui penetapan UU Ciptaker , Jakkum dan Jakgar Hanneg,  serta Doktrin – Strategi Pertahanan ;

(2)pendekatan skenario ancaman melalui  penetapan dokumen Analisa Lingkungan Strategis;

(3)pendekatan pengembangan kapabilitas melalui penetapan dokumen Postur Pertahanan.

 

Ada 3 model teknokratik anggaran yang bisa diterapkan untuk menghitung kebutuhan belanja alutsista hingga tahun 2044.

Model I: Postur Pertahanan 2045

Rp. 2,54 - 3,47 Kuadriliun

Model II: Proyeksi Belanja Modernisasi Alutsista

Rp. 1,1 Kudraliun

Model III : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Rp 1,7 kuadriliun

 

UU Ciptaker membuka peluang yang memungkinkan investasi asing, kolaborasi nasional –global, serta korporasi swasta terlibat langsung dalam produksi alutsista.

PT TMI merupakan entitas pertama yang memanfaatkan peluang ini yang operasionalisasinya masih harus menunggu kelengkapan kerangka regulasi turunan UU Ciptaker.