Publikasi Politik Keamanan

img

TILIK DATA Proyeksi Panglima TNI 2024

Penulis Iis Gindarsah, Andi Widjajanto - Minggu, 13 Juni 2021

Pasal 13 UU TNI mengatur bahwa:

(1) Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI; dan

(3) Jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

 

Ada empat pendekatan untuk memperkirakan kandidat Panglima TNI baru yang menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yaitu:

(1)rotasi antar matra;

(2)doktrin operasi gabungan;

(3)regenerasi kepemimpinan militer; dan

(4)stabilitas politik 2024.

Salah satu atau kombinasi dari 4 pendekatan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Presiden untuk mengusulkan kandidat Panglima TNI untuk disetujui oleh DPR.

img

TILIK DATA Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Rabu, 09 Juni 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan Mei 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan terkait Pertahanan didominasi oleh pembahasan terkait wacana belanja pertahanan 1,7 kuadriliun serta kelanjutan penyidikan kasus Asabri, khususnya seiring dengan publikasi hasil audit BPK terkait kerugian negara.

Terkait wacana belanja pertahanan analisis media daring juga merekam beberapa permasalahan utama yang menjadi kritik adalah
(1) Isu mafia alutsista dalam pengadaan senjata
(2) Keberadaan dan peran PT Teknologi Militer Indonesia di Kemhan

Media Sosial

Pembicaraan masyarakat mengenai terkait Pertahanan bulan Mei 2021 didominasi percakapan mengenai rencana anggaran pertahanan sebesar 1.7 kuadriliun. Masyarakat banyak mempermasalahkan isu yang beredar mengenai pemerintah yang akan menambah utang luar negeri dan isu tidak dilibatkannya TNI dalam penganggaran alutsista ini. Selain itu isu terkait mafia alutsista juga menjadi perbincangan serta menyoroti peran PT TMI sebagai broker dalam proyek 1.7 kuadriliun.

img

TILIK DATA Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Kamis, 03 Juni 2021

Topik utama pemberitaan media daring terkait Politik Keamanan 1-28 Mei 2021 meliputi topik Korupsi, Papua, dan Polugri. Topik korupsi memuat pemberitaan terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Topik Papua memuat aksi Satgas Nemangkawi dalam menumpas teroris KKB di Papua. Topik Polugri memuat pemberitaan terkait diplomasi pemerintah serta respons berbagai pihak di dalam negeri terkait agresi Israel ke Palestina.

img

TILIK DATA Dinamika Senjata Rp1,7 Kuadriliun

Penulis Reyhan Noor, Mutti Anggitta, Andi Widjajanto - Rabu, 02 Juni 2021

RPerpres belanja alutsista Rp. 1,7 kuadriliun  merupakan salah satu tahapan perencanaan strategis pertahanan yang menggunakan pendekatan teknokratik anggaran.

Pendekatan lain telah digunakan oleh pemerintah dalam tahapan sebelumnya seperti :

(1)pendekatan politik pertahanan melalui penetapan UU Ciptaker , Jakkum dan Jakgar Hanneg,  serta Doktrin – Strategi Pertahanan ;

(2)pendekatan skenario ancaman melalui  penetapan dokumen Analisa Lingkungan Strategis;

(3)pendekatan pengembangan kapabilitas melalui penetapan dokumen Postur Pertahanan.

 

Ada 3 model teknokratik anggaran yang bisa diterapkan untuk menghitung kebutuhan belanja alutsista hingga tahun 2044.

Model I: Postur Pertahanan 2045

Rp. 2,54 - 3,47 Kuadriliun

Model II: Proyeksi Belanja Modernisasi Alutsista

Rp. 1,1 Kudraliun

Model III : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Rp 1,7 kuadriliun

 

UU Ciptaker membuka peluang yang memungkinkan investasi asing, kolaborasi nasional –global, serta korporasi swasta terlibat langsung dalam produksi alutsista.

PT TMI merupakan entitas pertama yang memanfaatkan peluang ini yang operasionalisasinya masih harus menunggu kelengkapan kerangka regulasi turunan UU Ciptaker.

img

TILIK DATA Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 07 Mei 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan April 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh kritikan terhadap pemenuhan alutsista oleh Kementerian Pertahanan terkait aspek BUMN Strategis, Akuisisi Senjata, dan Kenaikan Anggaran yang mengikuti
musibah kecelakaan KRI Nanggala-402. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, pemberitaan ini membuat masalah persenjataan menjadi lebih disorot. Namun, isu-isu substansial di bidang pertahanan dan militer yang tergolong high politics
seperti strategi militer atau pertahanan negara relatif belum menjadi sorotan utama pemberitaan di media daring.

Analisis media daring juga menunjukkan bahwa beberapa permasalahan utama yang menjadi kritik seputar alutsista tersebut adalah
(1) alokasi anggaran pertahanan yang lebih terfokus pada kesejahteraan prajurit dibandingkan pemenuhan alutsista,
(2) prioritas pembelian alutsista dibandingkan peremajaan/perawatan (MRO), serta (3) ketimpangan anggaran antarmatra.

Media Sosial

Pembicaraan masyarakat mengenai Kementerian Pertahanan selama bulan April 2021 didominasi oleh pembicaraan tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. Masyarakat banyak mempertanyakan kinerja Prabowo Subianto dalam memodernisasikan Alutsista TNI. Selain itu beberapa masyarakat juga membicarakan isu-isu lain seperti penembakan Kabinda Papua, penempatan kader PKS di PT PAL, serta pembentukan Denwalsus Kemhan.

img

TILIK DATA Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Rabu, 05 Mei 2021

Isu-isu utama pemberitaan media daring terkait politik keamanan pada bulan April 2021 meliputi isu Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, Friksi Koalisi Partai, dan KKB Papua sebagai kelompok teror. Keterlibatan oknum kasus korupsi terkait dugaan kasus suap yang mempertanyakan kredibilitas KPK dan SP3 BLBI. Friksi koalisi politik masih memuat dinamika konflik internal partai Demokrat dan ditambah dengan wacana reshuffle kabinet. Polemik wacana penetapan KKB Papua sebagai kelompok teror juga menjadi sorotan, terutama setelah penembakan Kepala BIN Daerah Papua. Berbeda dengan pantauan normal yang menyita perhatian konstituen Nasionalis-Pragmatis, pemberitaan pada periode ini turut menyita perhatian Nasionalis-Pragmatis-Kultural dengan adanya peristiwa penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang dikaitkan dengan terorisme, serta wacana reshuffle yang menyita perhatian dari seluruh partai baik oposisi maupun koalisi.

img

TILIK DATA Penetapan KKB sebagai Kelompok Teror

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 30 April 2021

Media Daring

Pemberitaan dari tanggal 25-29 April 2021 mengenai penetapan KKB sebagai kelompok teror di media daring memuat perdebatan yang murni terkait dukungan dan kritikan terhadap langkah pemerintah tersebut. Pejabat pemerintah dan elite partai yang menjadi koalisi (pro) maupun oposisi (kontra) pemerintah memiliki opini yang bercampur. Tidak serta merta aktor oposisi pemerintah mengkritik langkah ini dan sebaliknya. Kritikan lebih banyak datang dari kalangan aktivis, ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah memberikan dukungan, sementara partai nasionalis cenderung belum bersuara. Berbeda dengan pantauan di media sosial, tidak ada pemberitaan yang mengaitkan KKB dengan penangkapan Munarman.

Media Sosial

Terdapat tiga klaster utama yang terbentuk dari percakapan dari tanggal 25-29 April 2021 di media sosial mengenai perubahan status KKB menjadi kelompok terori, yakni klaster pertama yang cenderung didominasi oleh kelompok kanan yang mengaitkan penetapan teroris dengan penangkapan Munarman; klaster kedua adalah akun–akun pendukung pemerintah yang menaikkan tagar #KelompokSeparatisTeroris; dan klaster tiga cenderung bersifat umum yang menaikkan tagar #NKRITolakSeparatis dan #GugurPutraBangsa. Sementara itu, kelompok aktivis masyarakat sipil belum terdeteksi melakukan framing narasi atas perubahan status KKB menjadi teroris.  Secara umum, ketiga klaster yang terbentuk cenderung positif terhadap penetapan KKB sebagai kelompok teroris. Perubahan status KKB menjadi teroris cukup mendapat dukungan pengguna media sosial utamanya akun-akun pro pemerintah

img

TILIK DATA Pola Kecelakaan 13 Kapal Perang Indonesia

Penulis Iis Gindarsah - Kamis, 22 April 2021

Tercatat 13 kecelakaan laut yang dialami TNI dari tahun 2004-2021.

Peristiwa KRI Nanggala-402 yang hilang kontak saat latihan adalah insiden pertama yang melibatkan kapal selam Angkatan Laut.

Meski belum terpantau adanya korban jiwa, ketiga belas kecelakaan kapal TNI cenderung mengakibatkan kerusakan materiil yang tergolong berat.

Sebagian besar kapal perang  yang mengalami kecelakaan laut dibuat dengan teknologi dari blok non-NATO.

Diantara negara-negara operator kapal selam, Indonesia termasuk negara yang belum memiliki kemampuan SAR bawah laut.

img

TILIK DATA Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 09 April 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh kinetik Kementerian Pertahanan, TNI, dan BUMN Strategis. Sayangnya, isu-isu substansial di bidang pertahanan dan militer yang tergolong high politics relatif belum menjadi sorotan utama pemberitaan di media daring.

Analisis media daring juga menunjukkan bahwa isu yang terpantau paling dominan adalah Kesejahteraan Prajurit menyoal gaji, perumahan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan ketrampilan. Kemudian isu Korupsi dari Anggaran Pertahanan terkait kelanjutan penyelidikan kasus korupsi PT Asabri. Lalu isu BUMN Strategis seputar perkembangan kemajuan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Media Sosial

Pembicaraan netizen terkait dengan Kementerian Pertahanan selama bulan Maret 2021 didominasi oleh narasi mengenai diamnya Menteri Pertahanan Prabowo di saat terjadinya beberapa kali aksi teror di Indonesia. Masyarakat di media sosial juga membicarakan penyerahan pesawat karya anak bangsa CN235-220 kepada AU Senegal dan peresmian kapal selam Alugoro-405 buatan dalam negeri.

Dibandingkan pantauan media sosial, diamnya Prabowo cenderung tidak mengundang kritikan dan diangkat di pemberitaan daring. Dua peristiwa aksi teror cenderung tidak menguatkan wacana percepatan penuntasan Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, baik di media daring maupun media sosial.

img

TILIK DATA Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Senin, 05 April 2021

Isu-isu utama pemberitaan media daring terkait politik keamanan pada bulan Maret 2021 meliputi isu Friksi Oposisi Pemerintah, Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, dan Penanggulangan Teror. Friksi Oposisi Pemerintah memuat dinamika konflik internal partai Demokrat, terutama seputar Kongres Luar Biasa (KLB). Keterlibatan oknum kasus korupsi mencakup residu penyelesaian kasus korupsi 2020. Penanggulangan Teror merupakan pemberitaan seputar bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan penangkapan jaringan teror yang mengikutinya. Pemberitaan seputar partai Demokrat menyumbang lonjakan jumlah pemberitaan yang sangat tinggi, disusul dengan pemberitaan terkait terorisme.