Publikasi Politik Keamanan

Sudut pandang multidisipliner berbasis etika menjadi pendekatan yang tepat dalam menghadapi konflik di abad ke-21. Coloquio Internacional sobre Cerebro y Agresión International Foundation bersama Antonio de Nebrija University dan didukung oleh Banco de Satander mencanangkan sebuah buku untuk mengumpulkan pendapat ahli dari berbagai bidang keilmuan tentang konflik yang terjadi pada zaman ini. Tema utama dalam buku Security and Defence: Ethical and Legal Challenges in The Face of Current Conflict dapat dibagi menjadi dua. Bagian pertama membahas masalah sains dan teknologi, khususnya pada bidang sibernetika. Sementara itu, bagian kedua mendalami permasalahan etis yang dihadapi dalam konflik di zaman ini. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini cenderung beragam, sesuai dengan realitas pascamodernisme yang kompleks, kontradiktif, dan bermacam-macam. 

Istilah orkestrasi intelijen yang disampaikan Presiden Joko Widodo memunculkan berbagai tafsir dan perdebatan. Istilah itu tak ada dalam UU Intelijen. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Presiden memiliki perhatian khusus.

Dilema keamanan mengacu pada situasi ketika tindakan yang diambil sebuah negara untuk meningkatkan keamanannya, seperti membuat aliansi atau memperkuat kemampuan militernya, sehingga mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama dan meningkatkan tensi atau ketegangan di antara mereka. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia selama beberapa dekade terakhir. Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan kebutuhan domestik Tiongkok dan dorongan untuk memperkuat kapabilitas militernya guna mengamankan kepentingan nasional. Kebangkitan Tiongkok tersebut merupakan ancaman bagi Amerika Serikat (AS).

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan perubahan-perubahan. Secara historis, Indonesia selama tahun 1945–1998 telah melewati lima (5) fase perkembangan demokrasi yang juga beriringan dengan perkembangan pemikiran mengenai dasar ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Periodisasi ini didasari dengan perubahan konstitusi yang disertai dengan dinamika politik domestik. Periode-periode tersebut merupakan masa terjadinya perubahan yang signifikan di Indonesia. Perubahan itu diawali dengan dimulainya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempertemukan kalangan kaum kebangsaan, kaum Islamis, dan kaum liberal Barat dalam sebuah forum rembuk untuk menyepakati apa yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia. Sidang BPUPKI juga bertujuan untuk menyepakati apa yang akan menjadi wilayah teritorial, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar (UUD), ekonomi, pendidikan, dasar negara, dan bentuk pemerintahan Indonesia.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya selalu menjadi variabel penting bagi seluruh negara di dunia untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat akan memberikan dampak, baik positif ataupun negatif, bagi seluruh negara di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu (midterms election) yang diselenggarakan pada 8 November 2022 menjadi variabel pengaruh terhadap dinamika tataran politik dunia yang semakin tidak pasti.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sejumlah analisis terhadap hasil pemilu paruh waktu dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil pemilu paruh waktu memiliki empat makna: (1) mengevaluasi bagaimana pemerintah telah bekerja; (2) menilai isu yang menjadi prioritas masyarakat; (3) menata kembali mekanisme cek dan perimbangan antara badan eksekutif dan legislatif; serta (4) menjadi indikator awal terhadap tren pemilu presiden pada tahun 2024. Adapun temuan analisis menunjukkan bahwa proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung bersifat bipartisan pada Kongres akan cenderung statis sebelum pemilu paruh waktu.

Secara spesifik kebijakan Amerika Serikat terhadap IPEF akan memiliki sinyal positif antara Kongres dan Pemerintahan Biden. Sedangkan, kebijakan terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Rusia, dan OPEC+ menuai sinyal negatif sehingga tekanan Kongres terhadap kebijakan Pemerintahan yang lebih keras cenderung menguat, utamanya dengan Dewan Perwakilan serta kursi ketiga di jajaran pemerintahan Amerika Serikat berada di bawah Partai Republik.

Indonesia, salah satu negara besar di kawasan Indo-Pasifik, perlu memainkan perannya sebagai stabilizer dalam mengurai sejumlah tantangan yang mengemuka guna memastikan stabilitas kawasan terjaga. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memanfaatkan kondisi terkini melalui modalitasnya, seperti Keketuaan ASEAN Tahun 2023 dan penggunaan mekanisme multilateral lainnya serta sumber daya nasional, yang dapat menjadi kekuatan dan daya tawar untuk memberikan ruang gerak Indonesia bermanuver sesuai kepentingan nasionalnya.

Pasca Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok (PKT), kekuasaan politik Xi Jinping menjadi sangat terkonsolidasi. Dalam hal ini, faksionalisasi politik dalam kepemimpinan puncak, sebagaimana tercermin dalam komposisi anggota Politbiro Standing Committee dan Politbiro, menjadi tidak signifikan.

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari lahir mereka setiap 5 Oktober. Cukup banyak peristiwa global yang mengiringi momentum bersejarah tersebut pada tahun ini. Sebut saja perang Rusia-Ukraina, ketegangan baru di Selat Taiwan dan Semenanjung Korea, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada November nanti.

Kisah tentang “kebangkitan pengaruh Tiongkok” di kancah global merupakan salah satu yang paling sering dibaca di abad ke-21. Baik di Washington maupun di dunia, kebangkitan Beijing merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Semua negara sedang mempersiapkan dunia di mana Tiongkok akan menjadi nomor satu. Brand dan Beckley dalam Danger Zone: The Coming Conflict with China memberikan pandangan berlawanan mengenai Tiongkok dengan menjabarkan mengapa negara tersebut berada di dalam masalah yang lebih besar daripada yang para ahli pikirkan, mengapa tren tersebut membuat beberapa tahun ke depan semakin sulit, dan bagaimana Amerika Serikat menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar.

Amerika Serikat tidak dapat dipungkiri masih menjadi kekuatan utama dalam tatanan keamanan global. Namun, tren di level regional semakin bergeser ke arah multipolaritas akibat ekspansi ekonomi Tiongkok di Asia Pasifik dan bangkitnya pengaruh Rusia di Eropa Timur. Pergeseran ini meningkatkan potensi konflik regional atau bahkan memicu perang antarnegara adidaya. Indonesia cenderung memiliki limitasi dalam mengambil kebijakan di tengah konteks tersebut. Dalam konteks itu, tim penulis menyajikan sembilan skenario perang antarnegara adidaya dengan menimbang intensitas konflik berdasarkan pola-pola komitmen hegemonik dan perimbangan kekuatan, serta risikonya terhadap Indonesia melalui analisis disrupsi ekonomi dan pola kedekatan geografis. Guna mendekatkan analisis alternatif masa depan dengan kondisi nyata, studi ini juga melakukan simulasi kasus sederhana pada daerah-daerah rawan konflik antarnegara adidaya, yaitu di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, Kepulauan Diaoyu/Senkaku, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Ukraina.

Indonesia telah mengalami rangkaian pasang surut demokrasi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Dengan kata lain, demokrasi di Indonesia tidak bergerak secara linier. Namun demikian, terdapat keyakinan bahwa gagasan tentang demokrasi di Indonesia tidak akan pernah musnah, yang di antaranya terlihat dari kuatnya dukungan atas demokrasi dibandingkan sistem politik lainnya. Demokrasi di Indonesia akan terus hidup karena berbagai faktor yang menopangnya.