Publikasi Politik Keamanan

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Situasi geopolitik di Timur Tengah sempat berangsur membaik akibat adanya upaya normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel dan Arab Saudi-Iran yang tentunya tidak luput dari pengaruh kontestasi negara adidaya. Akan tetapi, eskalasi tensi di kawasan meningkat tajam akibat aksi serangan Hamasterhadap Israel melalui Operasi Badai Al-Aqsa.

Perang masih merupakan isu penting dalam hubungan antarnegara. Kemenangan dalam suatu perang berarti keberhasilan negara menggunakan beragam instrumen dalam peperangan di berbagai domain. Peperangan darat adalah salah satu domain kunci dalam memenangkan perang sejak masa lalu. Berbeda dengan domain lainnya, daratan memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik itu terdiri dari (1) pentingnya kepentingan politik atas daratan; (2) variabilitas medan pertempuran; (3) opasitas medan pertempuran di daratan; (4) resistensi akibat sulitnya bergerak dengan cepat di daratan jika dibandingkan laut maupun udara; serta (5) mutabilitas atau kemampuan modifikasi daratan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mendapatkan arahan strategis dari Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan Proyeksi Geopolitik V.

Proyeksi dilakukan dengan mengkaji Lima Pilar Ketahanan Nasional guna menegaskan lompatan strategis Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai kekuatan regional di tahun 2045.

Hasil kajian disajikan dalam bentuk kumpulan infografis agar mempermudah pemahaman atas kelima isu strategis yaitu Pembangunan Pertahanan dan Ibu Kota Nusantara, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital, dan Konsolidasi Demokrasi.

Terdapat dua konsep yang menjadi kunci dalam tulisan ini, yakni persaingan dan teater sekunder. Persaingan dalam dunia internasional melibatkan usaha memperoleh keuntungan. Usaha tersebut dilakukan melalui pengejaran kepentingan sendiri, seperti kekuatan, keamanan, kekayaan, pengaruh, dan status, yang sering dianggap pihak lain sebagai sumber tantangan atau ancaman. Dari definisi tersebut, dapat ditarik dua aspek persaingan. Pertama, persaingan adalah permainan relatif. Tulisan ini mengkaji pengaruh, kekuatan, dan status dari Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia secara relatif. Kedua, persaingan tidak terikat secara tegas dan bertempat di berbagai domain. Negara-negara memperebutkan berbagai jenis barang sehingga menggunakan seperangkat instrumen–diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi–untuk mencari keunggulan kompetitif. Dengan demikian, studi persaingan di teater sekunder perlu mempertimbangkan persaingan lintas dimensi yang berbeda. Konsep kedua adalah teater sekunder, yakni kekuatan-kekuatan besar bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya di luar wilayah mereka. Tiga teater sekunder tersebut meliputi Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, yang didefinisikan sebagian besar di sepanjang batas geografis komando daripada konvensi politik.

Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama- sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi rapproachment Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.

Sudut pandang multidisipliner berbasis etika menjadi pendekatan yang tepat dalam menghadapi konflik di abad ke-21. Coloquio Internacional sobre Cerebro y Agresión International Foundation bersama Antonio de Nebrija University dan didukung oleh Banco de Satander mencanangkan sebuah buku untuk mengumpulkan pendapat ahli dari berbagai bidang keilmuan tentang konflik yang terjadi pada zaman ini. Tema utama dalam buku Security and Defence: Ethical and Legal Challenges in The Face of Current Conflict dapat dibagi menjadi dua. Bagian pertama membahas masalah sains dan teknologi, khususnya pada bidang sibernetika. Sementara itu, bagian kedua mendalami permasalahan etis yang dihadapi dalam konflik di zaman ini. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini cenderung beragam, sesuai dengan realitas pascamodernisme yang kompleks, kontradiktif, dan bermacam-macam.