Lab 45 - Laboratorium Indonesia 2045

LAPORAN

Ekonomi Politik

Selama pantauan bulan Agustus, eksposur berita daring dalam pantauan klaster ekonomi politik (ekopol) terdeteksi meningkat, meskipun secara proporsi relatif menurun dari bulan lalu akibat peningkatan konten berita di klaster lainnya. Berbeda dari bulan sebelumnya, pemberitaan terkait ekopol tidak lagi berfokus kepada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh Pidato Kenegaraan Presiden pada acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.

Terdapat dua isu utama yang dianalisis lebih lanjut pada laporan ini, pertama, isu program dan upaya digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melonjak karena Pidato Kenegaraan Presiden dan peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kedua, isu kontraksi ekonomi meningkat signifikan karena kekhawatiran penurunan kinerja ekonomi kuartal ketiga akibat kebijakan PPKM, meskipun rilis data kuartal kedua telah berhasil tumbuh positif.

LAPORAN

Ekonomi Politik

Secara umum, eksposur berita daring dalam klaster ekonomi politik (ekopol) relatif menurun dari bulan sebelumnya. Namun, secara proporsi pantauan klaster ekopol berhasil mendominasi sebesar 50,27% di antara klaster lainnya. Selama bulan Juli, pemberitaan dalam klaster ekopol cenderung berfokus kepada kebijakan PPKM Darurat dan Level 4 yang terus diperpanjang hingga akhir periode pantauan.

Terdapat tiga isu utama yang dianalisis lebih lanjut pada laporan ini, pertama, penyaluran bantuan sosial dalam upaya membuat tren penurunan kasus Covid-19 yang terekam dalam isu pengurangan bantuan sosial (bansos). Kedua, respons pemerintah atas kebijakan PPKM Darurat melalui penambahan anggaran bantuan sosial di program PEN juga terekam dalam isu peningkatan bantuan sosial. Pemilihan isu ini sebagai pembanding lonjakan eksposur dalam konteks bantuan sosial selama periode pantauan. Terakhir, lonjakan eksposur yang signifikan juga terdeteksi pada isu pelonggaran regulasi terkait TKA yang dipicu oleh kedatangan 20 TKA asal China di Makassar.

LAPORAN

Ekonomi Politik

Berbeda dari bulan sebelumnya, peningkatan eksposur hampir terjadi pada seluruh topik pantauan membuat klaster ekonomi politik (ekopol) memiliki eksposur berita terbesar selama bulan Juni. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian selama periode pantauan kali ini, yaitu (1) isu insentif pajak, dan (2) isu kesulitan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isu insentif pajak membahas perpanjangan insentif diskon PPnBM kendaraan bermotor yang dibandingkan dengan wacana PPN sembako dan pendidikan, serta penyelenggaraan tax amnesty jilid II. Sementara itu, isu kesulitan keuangan BUMN memberitakan seputar penurunan laba bersih BUMN akibat pandemi dan upaya restrukturisasi utang Garuda Indonesia.

LAPORAN

Ekonomi Politik Semester I Tahun 2021

Secara umum, klaster ekonomi politik (ekopol) memiliki eksposur kedua terbesar dengan tiga topik terbesar antara lain topik infrastruktur, moneter, dan koperasi-UMKM. Klaster ekopol didominasi oleh konten berita bersifat soundbite sebesar 61,02% yang cenderung dipengaruhi oleh kinetik aktor politik dari pemerintah.

Selama periode pantauan bulan Januari hingga Juni 2021, terdapat tiga isu soundbite yang dapat memenangkan narasi media di klaster ekopol, yaitu: (1) Pembangunan Akses Perhubungan, (2) Program dan Upaya Digitalisasi, dan (3) Insentif Pajak. Isu yang pertama masih memiliki daya tarik sendiri berkat kinetik aktor pemerintahan. Lebih lanjut, program dan upaya digitalisasi cenderung menjadi isu yang paling banyak dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan eksposur media. Terakhir, isu insentif pajak memiliki eksposur yang tinggi berkat insentif diskon PPnBM yang relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat tiga isu noise  yang perlu dihindari untuk mengurangi citra negatif, yaitu: (1) Proyek Infrastruktur Bermasalah, (2) Pelemahan Nilai Tukar Rupiah, dan (3) Kontraksi Ekonomi. Sama halnya dengan isu soundbite terkait topik infrastruktur, isu noise yang beririsan dengan topik ini cenderung memberikan dampak negatif cukup besar. Di sisi lain, isu pelemahan nilai tukar rupiah dan kontraksi ekonomi cenderung ramai diberitakan karena menjadi tolak ukur yang jelas terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola ekonomi. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari keterlibatan dari isu noise, yaitu mengurangi blunder, memperhatikan kinerja yang memiliki indikator yang jelas, dan menghindari afiliasi dari kasus-kasus pidana atau perdata.

Selama periode semester I 2021, dari keseluruhan dua puluh tiga Aktor Politik 2024, yang konsisten berada di peringkat teratas adalah menteri-menteri di bidang perekonomian, terutama Airlangga Hartarto. Airlangga memimpin dengan eksposur yang relatif positif pada isu-isu UU Cipta Kerja, PPnBM, dan transformasi digital UMKM. Pada tempat kedua, Sri Mulyani membahas beban APBN di tengah pandemi, yang kemudian meruncing pada masalah perpajakan. Ketiga, Erick Thohir yang menjadi penjuru isu-isu strategis, maupun dinamika rutin BUMN.

Sebaliknya, pada posisi terbawah terdapat tiga aktor yang jarang membicarakan isu-isu ekonomi politik. Pertama, Andika Perkasa yang membahas mengenai penggunaan BPJS Kesehatan di RSPAD, serta mitigasi bencana di NTT dan NTB yang menyinggung pembangunan infrastruktur. Kedua, Gatot Nurmantyo yang menyinggung UU Cipta Kerja mendorong legalisasi miras, pentingnya ketahanan pangan, dan rakyat sebagai pelaku bukan objek pembangunan. Terakhir, Budi Gunawan sama sekali tidak membicarakan apa pun terkait ekonomi politik, melainkan hanya disebutkan bahwa tiga Kasatgas KPK yang menangani kasus rekening gelapnya ikut tersingkir dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

LAPORAN

Ekonomi Politik

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Mei relatif menurun dari bulan sebelumnya. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian analisis lebih lanjut pada laporan kali ini, antara lain (1) isu proyek infrastruktur bermasalah, dan (2) isu penyelenggaraan Tax Amnesty. Pertama, eksposur isu proyek infrastruktur bermasalah dipenuhi oleh dua pemberitaan utama yakni polemik penyebutan Padang sebagai Provinsi oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan kritik presiden terhadap proyek infrastruktur di daerah. Kedua, isu penyelenggaraan Tax Amnesty yang mencuat bersamaan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan cukup perhatian dari media. Isu tersebut juga sering dikaitkan dengan rencana Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

LAPORAN

Ekonomi Politik

Seperti pantauan bulan sebelumnya, pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) pada bulan April secara agregat kembali memiliki eksposur lebih kecil dari klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Terdapat dua isu utama yang menjadi fokus laporan bulan ini. Pertama, isu proyek infrastruktur bermasalah yang memiliki eksposur tertinggi di antara isu-isu yang harus diantisipasi selama dua bulan terakhir. Lonjakan juga terjadi selama bulan April yang dipengaruhi oleh kasus korupsi Nurdin Abdullah, munculnya narasi proyek infrastruktur mangkrak era Presiden Joko Widodo, dan demo penolakan pembangunan tambang quarry sebagai bahan material proyek Bendungan Bener di Purworejo. Namun, berdasarkan hasil analisis belum ditemukan aktor politik yang mengendalikan isu ini. Kedua, isu dampak positif investasi pada lapangan kerja menjadi isu utama karena memiliki dampak ekonomi dan politik yang lebih substansial dengan lonjakan eksposur yang signifikan dari pantauan sebelumnya. Pembentukan Kementerian Investasi dan target investasi untuk kementerian tersebut, serta peluang investasi di sektor pariwisata menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan isu ini selama sebulan terakhir.Seperti pantauan bulan sebelumnya, pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) pada bulan April secara agregat kembali memiliki eksposur lebih kecil dari klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Terdapat dua isu utama yang menjadi fokus laporan bulan ini. Pertama, isu proyek infrastruktur bermasalah yang memiliki eksposur tertinggi di antara isu-isu yang harus diantisipasi selama dua bulan terakhir. Lonjakan juga terjadi selama bulan April yang dipengaruhi oleh kasus korupsi Nurdin Abdullah, munculnya narasi proyek infrastruktur mangkrak era Presiden Joko Widodo, dan demo penolakan pembangunan tambang quarry sebagai bahan material proyek Bendungan Bener di Purworejo. Namun, berdasarkan hasil analisis belum ditemukan aktor politik yang mengendalikan isu ini. Kedua, isu dampak positif investasi pada lapangan kerja menjadi isu utama karena memiliki dampak ekonomi dan politik yang lebih substansial dengan lonjakan eksposur yang signifikan dari pantauan sebelumnya. Pembentukan Kementerian Investasi dan target investasi untuk kementerian tersebut, serta peluang investasi di sektor pariwisata menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan isu ini selama sebulan terakhir.

LAPORAN

Ekonomi Politik

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Maret meningkat cukup signifikan menjadi 70.656 konten berita. Jika dibandingkan dengan klaster lain, ekopol mencakup 33,27% atau kedua terbanyak setelah klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam), karena pada klaster tersebut terdapat aksi terorisme dan turbulensi kekuasaan di partai politik meningkat. Temuan konten berita ekopol pada Maret 2021 mengerucut pada dua isu dengan eksposur tertinggi yang perlu diantisipasi pemerintah, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, dan impor pangan. Pertama, eksposur berita isu pelemahan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan seiring dengan pelemahan secara riil terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, kekosongan narasi politik terdeteksi karena belum adanya aktor politik yang berbicara mengenai isu ini. Kedua, isu impor pangan menjadi catatan buruk bagi strategi komunikasi kebijakan pemerintah, terutama akibat polemik yang ditimbulkan dari rencana impor beras. Posisi pemerintah menjadi tersudut bukan hanya karena mendapatkan penolakan dari partai politik dan pemerintah daerah, melainkan friksi yang terjadi di internal pemerintah sendiri.

LAPORAN

Ekonomi Politik 2020

Sepanjang tahun 2020, fluktuasi pemberitaan ekonomi politik (ekopol) dipengaruhi oleh konten mengenai pertumbuhan ekonomi negatif, pro-kontra terkait UU Cipta Kerja, dan peresmian proyek infrastruktur perhubungan yang terus dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia. Klaster ekonomi politik menjadi perhatian publik dibandingkan tiga klaster lainnya, dengan dominasi pemberitaan sebesar 58% dan jumlah konten sebanyak 773.225. Terdapat tiga isu dominan di dalam klaster ekopol selama tahun 2020 antara lain kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan.

Isu-isu ekonomi politik, terutama kontraksi ekonomi dan ancaman resesi, membutuhkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang memadai dan situasi pandemi yang terkendali dalam rangka memperbaiki kembali kepercayaan publik dan perusahaan privat. Kepercayaan tersebut sederhananya akan terwujud dalam bentuk kembali tumbuhnya konsumsi rumah tangga sampai dengan investasi barang modal perusahaan, jika pemerintah berhasil menekan dan mengendalikan angka kasus baru melalui pelacakan yang mumpuni. Kondisi tersebut membutuhkan kerja keras pemerintah untuk tidak hanya mencari peluru perak, tetapi melindungi warga negaranya dari ancaman wabah. Karena, sekalipun vaksin tersedia, dibutuhkan proses pengadaan dan distribusi yang sangat panjang untuk dapat menjangkau 50% atau bahkan 90% warga Indonesia.

Selain itu, UU Cipta Kerja yang digadang-gadang sebagai faktor penarik investasi sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi, juga harus dilihat signifikansi dampaknya secara riil. Beberapa agenda penting yang harus diawasi adalah keberlanjutan peraturan turunan, realisasi investasi asing terhadap penciptaan lapangan kerja, dan apakah sentimen positif UU Cipta Kerja benar berasal dari publik, ataukah diciptakan oleh strategi politik yang diamplifikasi secara khusus. Terakhir, proyek-proyek pembangunan infrastruktur perhubungan tampaknya sedikit kehilangan relevansinya pada masalah kesehatan di era pandemi. Adanya pembatasan sosial misalnya, berpotensi membatasi kemanfaatan ruas jalan tol, bandara, maupun infrastruktur perhubungan lainnya yang baru selesai dibangun tahun ini. Pada saat sensitivitas publik meningkat terhadap kinerja pemerintah, selebrasi kunjungan kerja peresmian infrastruktur yang melibatkan presiden maupun pejabat tinggi sudah pasti berpotensi menjadi sumber masalah baru.

LAPORAN

Ekonomi Politik

Secara umum pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Februari menurun cukup signifikan, meskipun masih mendominasi pemberitaan sebanyak 34.908 konten berita atau 55,7%. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua isu dengan capaian eksposur tertinggi yang perlu ditempatkan sebagai isu sensitif oleh pemerintah, sehingga dibangun kewaspadaan dan mitigasi risiko. Pertama, peningkatan isu terasosiasi kasus-kasus lembaga keuangan menimbulkan kekhawatiran baru dengan terlibatnya kelompok buruh di dalam dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kasus korupsi Asabri berpotensi memunculkan friksi politik antara pemerintah dan militer. Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan komunikasi kebijakan kembali terulang saat rilis peraturan turunan UU Cipta Kerja yang menimbulkan resistensi politik dari kelompok kultural. Lebih lanjut, resistensi politik dari kelompok kiri yakni buruh dan pegiat lingkungan hidup perlu menjadi perhatian ke depan.

TILIK DATA

Vaksin

Media Daring

Seperti periode sebelumnya, media daring pada bulan Februari 2021 cenderung memberitakan aspek Program Vaksinasi dibandingkan Distribusi Vaksin COVID-19. Isu-isu yang diangkat adalah: (1) vaksinasi tahap kedua untuk masyarakat lanjut usia dan pekerja pelayanan publik; (2) perdebatan adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin; (3) pemberian izin BPOM pada vaksin Sinovac untuk lansia; dan (4) kerumunan saat kunjungan kerja Presiden ke Maumere.

Secara umum, aktor-aktor yang terlibat dalam pemberitaan Vaksin COVID-19 didominasi oleh para menteri bidang perekonomian, dan kepala daerah. Terkait Politik 2024, terpantau 3 aktor dominan yang mengangkat isu Vaksin, yaitu: (1) Erick Thohir terkait mekanisme vaksinasi gotong royong; (2) Ganjar Pranowo terkait penolakan sanksi dan dukungan terhadap vaksin nusantara; serta (3) Airlangga Hartarto terkait optimisme penurunan kasus COVID-19 akibat pemberlakuan PPKM dan vaksinasi nasional.

Media Sosial

Pada bulan Februari 2021, terdapat tiga momen penting yang dibicarakan warganet terkait dengan vaksin yaitu penyuntikan vaksin Wakil Presiden, Ma’ruf Amin yang bersamaan dengan pembicaraan mengenai vaksinasi massal yang diselenggarakan untuk essential workers (tenaga kesehatan, tenaga pendidik, wartawan, pedagang, tokoh lintas agama, atlit dan lainnya). Warganet juga mengkritik pemberitaan vaksinasi yang sudah dilakukan kepada para koruptor dan DPR beserta keluarganya.