Lab 45 - Laboratorium Indonesia 2045

TILIK DATA Ekonomi Politik

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Mei relatif menurun dari bulan sebelumnya. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian analisis lebih lanjut pada laporan kali ini, antara lain (1) isu proyek infrastruktur bermasalah, dan (2) isu penyelenggaraan Tax Amnesty. Pertama, eksposur isu proyek infrastruktur bermasalah dipenuhi oleh dua pemberitaan utama yakni polemik penyebutan Padang sebagai Provinsi oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan kritik presiden terhadap proyek infrastruktur di daerah. Kedua, isu penyelenggaraan Tax Amnesty yang mencuat bersamaan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan cukup perhatian dari media. Isu tersebut juga sering dikaitkan dengan rencana Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

TILIK DATA Ekonomi Politik

Seperti pantauan bulan sebelumnya, pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) pada bulan April secara agregat kembali memiliki eksposur lebih kecil dari klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Terdapat dua isu utama yang menjadi fokus laporan bulan ini. Pertama, isu proyek infrastruktur bermasalah yang memiliki eksposur tertinggi di antara isu-isu yang harus diantisipasi selama dua bulan terakhir. Lonjakan juga terjadi selama bulan April yang dipengaruhi oleh kasus korupsi Nurdin Abdullah, munculnya narasi proyek infrastruktur mangkrak era Presiden Joko Widodo, dan demo penolakan pembangunan tambang quarry sebagai bahan material proyek Bendungan Bener di Purworejo. Namun, berdasarkan hasil analisis belum ditemukan aktor politik yang mengendalikan isu ini. Kedua, isu dampak positif investasi pada lapangan kerja menjadi isu utama karena memiliki dampak ekonomi dan politik yang lebih substansial dengan lonjakan eksposur yang signifikan dari pantauan sebelumnya. Pembentukan Kementerian Investasi dan target investasi untuk kementerian tersebut, serta peluang investasi di sektor pariwisata menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan isu ini selama sebulan terakhir.Seperti pantauan bulan sebelumnya, pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) pada bulan April secara agregat kembali memiliki eksposur lebih kecil dari klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Terdapat dua isu utama yang menjadi fokus laporan bulan ini. Pertama, isu proyek infrastruktur bermasalah yang memiliki eksposur tertinggi di antara isu-isu yang harus diantisipasi selama dua bulan terakhir. Lonjakan juga terjadi selama bulan April yang dipengaruhi oleh kasus korupsi Nurdin Abdullah, munculnya narasi proyek infrastruktur mangkrak era Presiden Joko Widodo, dan demo penolakan pembangunan tambang quarry sebagai bahan material proyek Bendungan Bener di Purworejo. Namun, berdasarkan hasil analisis belum ditemukan aktor politik yang mengendalikan isu ini. Kedua, isu dampak positif investasi pada lapangan kerja menjadi isu utama karena memiliki dampak ekonomi dan politik yang lebih substansial dengan lonjakan eksposur yang signifikan dari pantauan sebelumnya. Pembentukan Kementerian Investasi dan target investasi untuk kementerian tersebut, serta peluang investasi di sektor pariwisata menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan isu ini selama sebulan terakhir.

TILIK DATA Ekonomi Politik

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Maret meningkat cukup signifikan menjadi 70.656 konten berita. Jika dibandingkan dengan klaster lain, ekopol mencakup 33,27% atau kedua terbanyak setelah klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam), karena pada klaster tersebut terdapat aksi terorisme dan turbulensi kekuasaan di partai politik meningkat. Temuan konten berita ekopol pada Maret 2021 mengerucut pada dua isu dengan eksposur tertinggi yang perlu diantisipasi pemerintah, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, dan impor pangan. Pertama, eksposur berita isu pelemahan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan seiring dengan pelemahan secara riil terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, kekosongan narasi politik terdeteksi karena belum adanya aktor politik yang berbicara mengenai isu ini. Kedua, isu impor pangan menjadi catatan buruk bagi strategi komunikasi kebijakan pemerintah, terutama akibat polemik yang ditimbulkan dari rencana impor beras. Posisi pemerintah menjadi tersudut bukan hanya karena mendapatkan penolakan dari partai politik dan pemerintah daerah, melainkan friksi yang terjadi di internal pemerintah sendiri.

TILIK DATA Ekonomi Politik 2020

Sepanjang tahun 2020, fluktuasi pemberitaan ekonomi politik (ekopol) dipengaruhi oleh konten mengenai pertumbuhan ekonomi negatif, pro-kontra terkait UU Cipta Kerja, dan peresmian proyek infrastruktur perhubungan yang terus dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia. Klaster ekonomi politik menjadi perhatian publik dibandingkan tiga klaster lainnya, dengan dominasi pemberitaan sebesar 58% dan jumlah konten sebanyak 773.225. Terdapat tiga isu dominan di dalam klaster ekopol selama tahun 2020 antara lain kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan.

Isu-isu ekonomi politik, terutama kontraksi ekonomi dan ancaman resesi, membutuhkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang memadai dan situasi pandemi yang terkendali dalam rangka memperbaiki kembali kepercayaan publik dan perusahaan privat. Kepercayaan tersebut sederhananya akan terwujud dalam bentuk kembali tumbuhnya konsumsi rumah tangga sampai dengan investasi barang modal perusahaan, jika pemerintah berhasil menekan dan mengendalikan angka kasus baru melalui pelacakan yang mumpuni. Kondisi tersebut membutuhkan kerja keras pemerintah untuk tidak hanya mencari peluru perak, tetapi melindungi warga negaranya dari ancaman wabah. Karena, sekalipun vaksin tersedia, dibutuhkan proses pengadaan dan distribusi yang sangat panjang untuk dapat menjangkau 50% atau bahkan 90% warga Indonesia.

Selain itu, UU Cipta Kerja yang digadang-gadang sebagai faktor penarik investasi sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi, juga harus dilihat signifikansi dampaknya secara riil. Beberapa agenda penting yang harus diawasi adalah keberlanjutan peraturan turunan, realisasi investasi asing terhadap penciptaan lapangan kerja, dan apakah sentimen positif UU Cipta Kerja benar berasal dari publik, ataukah diciptakan oleh strategi politik yang diamplifikasi secara khusus. Terakhir, proyek-proyek pembangunan infrastruktur perhubungan tampaknya sedikit kehilangan relevansinya pada masalah kesehatan di era pandemi. Adanya pembatasan sosial misalnya, berpotensi membatasi kemanfaatan ruas jalan tol, bandara, maupun infrastruktur perhubungan lainnya yang baru selesai dibangun tahun ini. Pada saat sensitivitas publik meningkat terhadap kinerja pemerintah, selebrasi kunjungan kerja peresmian infrastruktur yang melibatkan presiden maupun pejabat tinggi sudah pasti berpotensi menjadi sumber masalah baru.

TILIK DATA Ekonomi Politik

Secara umum pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Februari menurun cukup signifikan, meskipun masih mendominasi pemberitaan sebanyak 34.908 konten berita atau 55,7%. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua isu dengan capaian eksposur tertinggi yang perlu ditempatkan sebagai isu sensitif oleh pemerintah, sehingga dibangun kewaspadaan dan mitigasi risiko. Pertama, peningkatan isu terasosiasi kasus-kasus lembaga keuangan menimbulkan kekhawatiran baru dengan terlibatnya kelompok buruh di dalam dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kasus korupsi Asabri berpotensi memunculkan friksi politik antara pemerintah dan militer. Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan komunikasi kebijakan kembali terulang saat rilis peraturan turunan UU Cipta Kerja yang menimbulkan resistensi politik dari kelompok kultural. Lebih lanjut, resistensi politik dari kelompok kiri yakni buruh dan pegiat lingkungan hidup perlu menjadi perhatian ke depan.

TILIK DATA Vaksin

Media Daring

Seperti periode sebelumnya, media daring pada bulan Februari 2021 cenderung memberitakan aspek Program Vaksinasi dibandingkan Distribusi Vaksin COVID-19. Isu-isu yang diangkat adalah: (1) vaksinasi tahap kedua untuk masyarakat lanjut usia dan pekerja pelayanan publik; (2) perdebatan adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin; (3) pemberian izin BPOM pada vaksin Sinovac untuk lansia; dan (4) kerumunan saat kunjungan kerja Presiden ke Maumere.

Secara umum, aktor-aktor yang terlibat dalam pemberitaan Vaksin COVID-19 didominasi oleh para menteri bidang perekonomian, dan kepala daerah. Terkait Politik 2024, terpantau 3 aktor dominan yang mengangkat isu Vaksin, yaitu: (1) Erick Thohir terkait mekanisme vaksinasi gotong royong; (2) Ganjar Pranowo terkait penolakan sanksi dan dukungan terhadap vaksin nusantara; serta (3) Airlangga Hartarto terkait optimisme penurunan kasus COVID-19 akibat pemberlakuan PPKM dan vaksinasi nasional.

Media Sosial

Pada bulan Februari 2021, terdapat tiga momen penting yang dibicarakan warganet terkait dengan vaksin yaitu penyuntikan vaksin Wakil Presiden, Ma’ruf Amin yang bersamaan dengan pembicaraan mengenai vaksinasi massal yang diselenggarakan untuk essential workers (tenaga kesehatan, tenaga pendidik, wartawan, pedagang, tokoh lintas agama, atlit dan lainnya). Warganet juga mengkritik pemberitaan vaksinasi yang sudah dilakukan kepada para koruptor dan DPR beserta keluarganya.

TILIK DATA Ekonomi Politik

Klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Januari masih menempati pemberitaan tertinggi, dengan total 45.393 konten berita atau 48,78?ri akumulasi antar klaster. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua isu dengan capaian eksposur tertinggi yang perlu ditempatkan sebagai isu sensitif oleh pemerintah, sehingga dibangun kewaspadaan dan mitigasi risiko. Pertama, tingginya pemberitaan positif terkait narasi UU Cipta Kerja menguntungkan buruh, tetapi sumber utamanya berasal dari kegiatan sosialisasi pemerintah. Kedua, beberapa kasus kesulitan keuangan BUMN strategis yang naik pada Januari 2021. Sentimen positif terkait UU Cipta Kerja masih belum dapat dibuktikan hanya dari penantian peraturan pelaksana maupun komitmen investasi. Dibutuhkan dukungan data atas capaian pengurangan pengangguran selama 2021. Isu negatif terkait BUMN fokus kepada permasalahan utang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik.

TILIK DATA Vaksin

Media Daring

Vaksinasi dibandingkan Distribusi Vaksin dari topik Vaksin COVID-19.

Isu-isu terkait Program Vaksinasi adalah: (1) Program Vaksinasi yang membahas vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan; (2) Polemik Vaksinasi mengenai beberapa alasan penolakan vaksin, termasuk yang diributkan oleh Ribka Tjiptaning; (3) Vaksinasi Kelompok Rentan mengawasi perkembangan uji coba vaksin terutama untuk ibu hamil dan menyusui; dan (4) Orang Muda Abai Prokes menangkap gugatan Raffi Ahmad karena melanggar prokes setelah divaksin.

Secara umum, aktor-aktor yang terlibat dalam pemberitaan Vaksin COVID-19 didominasi oleh para menteri bidang perekonomian, dan kepala daerah. Aktor dengan sentimen negatif yang konsisten muncul adalah Ribka Tjiptaning.

Media Sosial

Isu dominan di bulan Januari di antaranya: momentum pelepasan vaksin Bio Farma, penyuntikan dosis vaksin pertama untuk Presiden Jokowi bersamaan isu pelanggaran protokol kesehatan oleh Raffi Ahmad, serta penyuntikan dosis kedua vaksin pada Presiden Jokowi.

Tagar-tagar terkait Vaksin didominasi oleh tagar dan narasi yang cenderung positif selama Januari. Warganet juga banyak memberikan komentar sinis terhadap orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau disuntik vaksin.