Publikasi Ekonomi Politik

Seluruh negara tengah menghadapi krisis planet (planetary crisis) yang tidak dapat diselesaikan oleh beberapa negara saja. Inisiatif mitigasi yang diselenggarakan secara multilateral telah membuahkan Kesepakatan Paris yang menuntut komitmen tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang dalam menurunkan emisi, salah satunya adalah Indonesia. Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui praktik Ekonomi Hijau. Berdasarkan kondisi tersebut, monograf ini mencoba melakukan 1) Evaluasi perkembangan Ekonomi Hijau; 2) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia; 3) memberikan strategi dan rekomendasi; dan 4) Menyusun proyeksi perkembangan Indonesia ke depan.

Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar sebagai alternatif penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi atas potensi ini menjadi krusial ketika pertumbuhan dari sektor lainnya tidak lagi bisa menopang kebutuhan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemetaan dan perencanaan terhadap potensi ini perlu disusun sedini mungkin. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi menjadi kunci pengembangan ekonomi biru. Dalam konteks tersebut, kajian ini menganalisis

Tekanan dari pembayaran kupon dan jatuh tempo utang terhadap nilai tukar cenderung tidak menimbulkan masalah. Tekanan ini juga relatif minimal terhadap Neraca Transaksi Berjalan (Current Account).

Istilah Ekonomi Hijau pertama kali muncul oleh Pearce et al. pada 1989, lewat laporan “Blueprint for a Green Economy”. Semenjak itu, terjadi perkembangan istilah. Pada 2011, United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan Ekonomi Hijau sebagai “peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi”.

Hasil survei memperlihatkan penyaluran BBM bersubsidi ke nelayan kecil dan tradisional belum tepat sasaran. Ketidaktepatan distribusi BBM bersubsidi ke nelayan kecil dan tradisional telah merugikan semua pihak.

Covid-19 memiliki dampak sistemik bagi perekonomian, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai sebuah perekonomian yang bergantung pada konsumsi, pemerintah Indonesia dihadapkan oleh dilema antara menekan laju penyebaran virus atau mempertahankan roda perekonomian. Kebijakan pembatasan sosial menjadi ‘pil pahit’ bagi perekonomian untuk dapat memulihkan aktivitas ekonomi sebelum pandemi terjadi. Meski begitu, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah untuk memperbaiki scarring effect akibat Pandemi Covid-19.

Pemerintah telah membuat langkah positif membuka kembali keran ekspor minyak sawit. Juga telah melakukan investigasi pelanggaran bisnis minyak sawit. Namun, upaya itu perlu dilengkapi agenda kebijakan untuk perbaikannya.

Produktivitas komoditas gula dalam negeri tidak dapat berkembang akibat dua hal, yaitu: (1) rendahnya upaya intensifikasi seperti mesin dari pabrik gula yang mayoritas berumur 100-184 tahun; dan (2) terbatasnya kegiatan ekstensifikasi terlihat dari ketersediaan lahan tanam tebu.

Hingga kini institusi-institusi internasional belum efektif mengatasi kelabilan global sebagai akibat dari tindakan perang dan agresi militer. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.

Pasar minyak goreng di Indonesia mendapat banyak intervensi. Di hulu, intervensi dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) melakukan intervensi di hilir.