Publikasi Ekonomi Politik

Mengacu pada Santiago Principles sebagai benchmark tata kelola SWF global, regulasi Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi dan tata kelola risiko. Hal ini bisa berpotensi membuat Danantara mengikuti jejak kegagalan 1MDB Malaysia yang lemah secara tata kelola investasi dan operasional.

Kabinet Merah Putih saat ini sedang melakukan sebuah langkah ‘penghematan’ guna memperoleh tambahan penerimaan yang ditargetkan mencapai Rp750 triliun. Terdapat tiga tahap yang dilakukan, yakni penghematan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), efisiensi belanja K/L yang sedang dilakukan saat ini, dan setoran dividen BUMN. Spesifik pada efisiensi K/L, Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan pemberlakuan efisiensi belanja dalam APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun yang terdiri atas potongan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) L sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50 triliun.

LPG subsidi tabung 3 kg (Gas Melon) tidak lagi dijual di pengecer mulai 1 Februari 2025. Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat berbagai permasalahan muncul atas putusan tersebut. Kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, antrean panjang di pangkalan, hingga kasus kematian warga usai antre LPG 3 kg. Deskripsi tersebut didukung oleh rekaman SNA yang menangkap percakapan warganet dominan dengan sentimen negatif sebesar 98,18% dan tidak tampak pembicaraan bersentimen positif. Sentimen negatif disumbang oleh influencer politik hingga warganet natural. Perkembangan situasi berujung pada instruksi Presiden Prabowo bahwa pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg mulai tanggal 5 Februari 2025.

Tidak ada yang baru di atas muka bumi. Sama seperti hal lainnya, sejarah mencatat tarif telah digunakan Amerika Serikat pertama kali pada 1789 melalui produk legislasi, Hamilton Tariff.

Bahkan, kebijakan ini merupakan produk hukum yang kedua setelah AS merdeka. Motivasi tarif tak hanya ekonomi, tetapi politik yang mencerminkan kepentingan nasional. Berbagai kebijakan tarif memiliki dampak yang berbeda.

Kebijakan Corn Laws 1815 di Inggris memunculkan pemikiran David Ricardo yang menganut perdagangan bebas dan masih jadi rujukan hingga kini. Namun, tarif tak selalu menguntungkan pembuat kebijakan.

Produktivitas komoditas gula dalam negeri tidak dapat berkembang akibat dua hal, yaitu: (1) rendahnya upaya intensifikasi seperti mesin dari pabrik gula yang mayoritas berumur 100-184 tahun; dan (2) terbatasnya kegiatan ekstensifikasi terlihat dari ketersediaan lahan tanam tebu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Penerimaan Pajak, pada tanggal 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12% setelah sebelumnya naik menjadi 11% pada tahun 2022. Kajian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% turut menurunkan daya beli masyarakat yang tercermin melalui tren penurunan tingkat inflasi inti yang disertai stagnasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR). Dengan demikian, kenaikan PPN menjadi 12% dinilai berpotensi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat mengingat lapangan pekerjaan yang menyempit ditandai dengan gelombang PHK.

Mengapa kita perlu mempersoalkan ketidakseimbangan global? Jawabannya mungkin beragam.

Dalam pandangan penulis, ada dua alasan utama. Pertama, sebagian kita mungkin berpandangan bahwa tatanan global memengaruhi kesejahteraan kita, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa akan datang.

Jakarta (ANTARA) - In November 2024, the United States (U.S.) citizens will elect a new leader, with ​the world anticipating the U.S. presidential election outcome, which will affect geopolitical dynamics, including international trade and economic cooperation, for 2025-2029.

In the short term, Indonesia's new president, Prabowo Subianto, will face challenges in capitalizing on the U.S. leadership transition to achieve his economic agenda.

Jakarta (ANTARA) - In 1945, most of the world lived in poverty due to war and colonization. To avert a similar situation during the interwar period, the United States (US) and its allies designed a new international economic system that ensured economic stability and a free flow of capital and goods.

The post-war era marked the rise of the liberal economy as the primary guide to global prosperity. Despite its shortcomings, the liberal economic regime indeed delivered its promise. Over four decades, it accelerated global growth and significantly reduced poverty worldwide.