Publikasi Ekonomi Politik

LAB 45 mengolah data yang dirilis oleh G20 Research Group untuk menilai kepatuhan setiap negara dalam memenuhi komitmen dari setiap pertemuan G20. Skor dilihat berdasarkan implementasi kebijakan di masing-masing negara yang relevan dengan komitmen G20.

Pemulihan Indonesia memang berlanjut paska keluar dari gelombang kedua Covid-19, namun perkembangan pandemi terus berlangsung dengan sangat dinamis dalam kurun waktu yang tidak diketahui.

ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi.

Komitmen implementasi ASEAN TCA dapat terlaksana selama kerja sama teknis di tingkat regional terpenuhi.

Selama bulan Juli, pemberitaan terkait bantuan sosial di media daring paling banyak dikaitkan dengan isu PPKM Darurat dan memuncak pada perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Konsep swasembada (self-reliance vs self-sufficiency). Swasembada garam tidak harus dipenuhi melalui produksi dalam negeri.

Eksposur berita terkait Garuda Indonesia meningkat signifikan menjelang akhir bulan Mei 2021

Selama pantauan bulan Agustus, eksposur berita daring dalam pantauan klaster ekonomi politik (ekopol) terdeteksi meningkat, meskipun secara proporsi relatif menurun dari bulan lalu akibat peningkatan konten berita di klaster lainnya. Berbeda dari bulan sebelumnya, pemberitaan terkait ekopol tidak lagi berfokus kepada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh Pidato Kenegaraan Presiden pada acara Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.

Terdapat dua isu utama yang dianalisis lebih lanjut pada laporan ini, pertama, isu program dan upaya digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melonjak karena Pidato Kenegaraan Presiden dan peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kedua, isu kontraksi ekonomi meningkat signifikan karena kekhawatiran penurunan kinerja ekonomi kuartal ketiga akibat kebijakan PPKM, meskipun rilis data kuartal kedua telah berhasil tumbuh positif.

Secara umum, eksposur berita daring dalam klaster ekonomi politik (ekopol) relatif menurun dari bulan sebelumnya. Namun, secara proporsi pantauan klaster ekopol berhasil mendominasi sebesar 50,27% di antara klaster lainnya. Selama bulan Juli, pemberitaan dalam klaster ekopol cenderung berfokus kepada kebijakan PPKM Darurat dan Level 4 yang terus diperpanjang hingga akhir periode pantauan.

Terdapat tiga isu utama yang dianalisis lebih lanjut pada laporan ini, pertama, penyaluran bantuan sosial dalam upaya membuat tren penurunan kasus Covid-19 yang terekam dalam isu pengurangan bantuan sosial (bansos). Kedua, respons pemerintah atas kebijakan PPKM Darurat melalui penambahan anggaran bantuan sosial di program PEN juga terekam dalam isu peningkatan bantuan sosial. Pemilihan isu ini sebagai pembanding lonjakan eksposur dalam konteks bantuan sosial selama periode pantauan. Terakhir, lonjakan eksposur yang signifikan juga terdeteksi pada isu pelonggaran regulasi terkait TKA yang dipicu oleh kedatangan 20 TKA asal China di Makassar.

Berbeda dari bulan sebelumnya, peningkatan eksposur hampir terjadi pada seluruh topik pantauan membuat klaster ekonomi politik (ekopol) memiliki eksposur berita terbesar selama bulan Juni. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian selama periode pantauan kali ini, yaitu (1) isu insentif pajak, dan (2) isu kesulitan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isu insentif pajak membahas perpanjangan insentif diskon PPnBM kendaraan bermotor yang dibandingkan dengan wacana PPN sembako dan pendidikan, serta penyelenggaraan tax amnesty jilid II. Sementara itu, isu kesulitan keuangan BUMN memberitakan seputar penurunan laba bersih BUMN akibat pandemi dan upaya restrukturisasi utang Garuda Indonesia.

Secara umum, klaster ekonomi politik (ekopol) memiliki eksposur kedua terbesar dengan tiga topik terbesar antara lain topik infrastruktur, moneter, dan koperasi-UMKM. Klaster ekopol didominasi oleh konten berita bersifat soundbite sebesar 61,02% yang cenderung dipengaruhi oleh kinetik aktor politik dari pemerintah.

Selama periode pantauan bulan Januari hingga Juni 2021, terdapat tiga isu soundbite yang dapat memenangkan narasi media di klaster ekopol, yaitu: (1) Pembangunan Akses Perhubungan, (2) Program dan Upaya Digitalisasi, dan (3) Insentif Pajak. Isu yang pertama masih memiliki daya tarik sendiri berkat kinetik aktor pemerintahan. Lebih lanjut, program dan upaya digitalisasi cenderung menjadi isu yang paling banyak dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan eksposur media. Terakhir, isu insentif pajak memiliki eksposur yang tinggi berkat insentif diskon PPnBM yang relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat tiga isu noise  yang perlu dihindari untuk mengurangi citra negatif, yaitu: (1) Proyek Infrastruktur Bermasalah, (2) Pelemahan Nilai Tukar Rupiah, dan (3) Kontraksi Ekonomi. Sama halnya dengan isu soundbite terkait topik infrastruktur, isu noise yang beririsan dengan topik ini cenderung memberikan dampak negatif cukup besar. Di sisi lain, isu pelemahan nilai tukar rupiah dan kontraksi ekonomi cenderung ramai diberitakan karena menjadi tolak ukur yang jelas terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola ekonomi. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari keterlibatan dari isu noise, yaitu mengurangi blunder, memperhatikan kinerja yang memiliki indikator yang jelas, dan menghindari afiliasi dari kasus-kasus pidana atau perdata.

Selama periode semester I 2021, dari keseluruhan dua puluh tiga Aktor Politik 2024, yang konsisten berada di peringkat teratas adalah menteri-menteri di bidang perekonomian, terutama Airlangga Hartarto. Airlangga memimpin dengan eksposur yang relatif positif pada isu-isu UU Cipta Kerja, PPnBM, dan transformasi digital UMKM. Pada tempat kedua, Sri Mulyani membahas beban APBN di tengah pandemi, yang kemudian meruncing pada masalah perpajakan. Ketiga, Erick Thohir yang menjadi penjuru isu-isu strategis, maupun dinamika rutin BUMN.

Sebaliknya, pada posisi terbawah terdapat tiga aktor yang jarang membicarakan isu-isu ekonomi politik. Pertama, Andika Perkasa yang membahas mengenai penggunaan BPJS Kesehatan di RSPAD, serta mitigasi bencana di NTT dan NTB yang menyinggung pembangunan infrastruktur. Kedua, Gatot Nurmantyo yang menyinggung UU Cipta Kerja mendorong legalisasi miras, pentingnya ketahanan pangan, dan rakyat sebagai pelaku bukan objek pembangunan. Terakhir, Budi Gunawan sama sekali tidak membicarakan apa pun terkait ekonomi politik, melainkan hanya disebutkan bahwa tiga Kasatgas KPK yang menangani kasus rekening gelapnya ikut tersingkir dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Mei relatif menurun dari bulan sebelumnya. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian analisis lebih lanjut pada laporan kali ini, antara lain (1) isu proyek infrastruktur bermasalah, dan (2) isu penyelenggaraan Tax Amnesty. Pertama, eksposur isu proyek infrastruktur bermasalah dipenuhi oleh dua pemberitaan utama yakni polemik penyebutan Padang sebagai Provinsi oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan kritik presiden terhadap proyek infrastruktur di daerah. Kedua, isu penyelenggaraan Tax Amnesty yang mencuat bersamaan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan cukup perhatian dari media. Isu tersebut juga sering dikaitkan dengan rencana Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).