Publikasi Ekonomi Politik

Indonesia's new sovereign wealth fund, Danantara, has drawn public scepticism due to concerns over transparency, accountability and potential conflicts of interest. To regain public trust, Danantara needs to clearly outline its investment guidelines, risk management strategies and governance practices. Danantara would benefit from taking cues from Indonesia's first sovereign wealth fund, the Indonesia Investment Authority, which effectively follows the Santiago Principles — such as ensuring fair competition, independent governance and transparent investment strategies.

On March 18, Indonesia's stock market plummeted by 2.5 percent in a single day, the sharpest drop of the Jakarta Composite Index (JCI) in three years. This negative response from the market did not happen overnight. Instead, it reflected the accumulation of market anxieties due to bad policies, opaque governance, confusing government communication and worrying economic performance.

Amid critiques on President Prabowo Subianto's governance and the reality of economic fallout why does he appear so confident in his policies? Democratic institutional disruptions seem to be the main driver.

Kemunculan gerakan #kaburaja dulu di kalangan penduduk usia produktif Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik.  Faktor pendorong dimaksud yaitu kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja, tercerminkan di antaranya melalui kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat di tengah kondisi perekonomian yang kian melesu, utamanya berkaitan dengan era bonus demografi yang mulai memasuki tahap akhir, kualitas SDM yang masih rendah, hingga deindustrialisasi prematur yang berujung pada kegagalan negara menyiapkan pekerjaan yang memadai bagi pekerja produktif.

Mengacu pada Santiago Principles sebagai benchmark tata kelola SWF global, regulasi Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi dan tata kelola risiko. Hal ini bisa berpotensi membuat Danantara mengikuti jejak kegagalan 1MDB Malaysia yang lemah secara tata kelola investasi dan operasional.

Kabinet Merah Putih saat ini sedang melakukan sebuah langkah ‘penghematan’ guna memperoleh tambahan penerimaan yang ditargetkan mencapai Rp750 triliun. Terdapat tiga tahap yang dilakukan, yakni penghematan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), efisiensi belanja K/L yang sedang dilakukan saat ini, dan setoran dividen BUMN. Spesifik pada efisiensi K/L, Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan pemberlakuan efisiensi belanja dalam APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun yang terdiri atas potongan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) L sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50 triliun.

LPG subsidi tabung 3 kg (Gas Melon) tidak lagi dijual di pengecer mulai 1 Februari 2025. Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat berbagai permasalahan muncul atas putusan tersebut. Kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, antrean panjang di pangkalan, hingga kasus kematian warga usai antre LPG 3 kg. Deskripsi tersebut didukung oleh rekaman SNA yang menangkap percakapan warganet dominan dengan sentimen negatif sebesar 98,18% dan tidak tampak pembicaraan bersentimen positif. Sentimen negatif disumbang oleh influencer politik hingga warganet natural. Perkembangan situasi berujung pada instruksi Presiden Prabowo bahwa pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg mulai tanggal 5 Februari 2025.

Tidak ada yang baru di atas muka bumi. Sama seperti hal lainnya, sejarah mencatat tarif telah digunakan Amerika Serikat pertama kali pada 1789 melalui produk legislasi, Hamilton Tariff.

Bahkan, kebijakan ini merupakan produk hukum yang kedua setelah AS merdeka. Motivasi tarif tak hanya ekonomi, tetapi politik yang mencerminkan kepentingan nasional. Berbagai kebijakan tarif memiliki dampak yang berbeda.

Kebijakan Corn Laws 1815 di Inggris memunculkan pemikiran David Ricardo yang menganut perdagangan bebas dan masih jadi rujukan hingga kini. Namun, tarif tak selalu menguntungkan pembuat kebijakan.

Produktivitas komoditas gula dalam negeri tidak dapat berkembang akibat dua hal, yaitu: (1) rendahnya upaya intensifikasi seperti mesin dari pabrik gula yang mayoritas berumur 100-184 tahun; dan (2) terbatasnya kegiatan ekstensifikasi terlihat dari ketersediaan lahan tanam tebu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Penerimaan Pajak, pada tanggal 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12% setelah sebelumnya naik menjadi 11% pada tahun 2022. Kajian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% turut menurunkan daya beli masyarakat yang tercermin melalui tren penurunan tingkat inflasi inti yang disertai stagnasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR). Dengan demikian, kenaikan PPN menjadi 12% dinilai berpotensi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat mengingat lapangan pekerjaan yang menyempit ditandai dengan gelombang PHK.

Mengapa kita perlu mempersoalkan ketidakseimbangan global? Jawabannya mungkin beragam.

Dalam pandangan penulis, ada dua alasan utama. Pertama, sebagian kita mungkin berpandangan bahwa tatanan global memengaruhi kesejahteraan kita, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa akan datang.