Beberapa waktu lalu, think-tank Prasasti Center for Policy Studies, yang beberapa nama pengurusnya terafiliasi dengan Presiden Prabowo, diresmikan.

Perjalanan waktu akan menguji apakah lembaga ini akan tetap independen dan obyektif terhadap pemerintah, seperti yang dijanjikan, atau justru terkooptasi.

Kehadiran lembaga ini setidaknya mengingatkan kita akan minimnya think-tank dan organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia, terutama setelah hengkangnya beberapa lembaga donor asing yang menopang keberlangsungan hidup mereka selama tiga dekade lebih.

Mengapa di tengah gelombang krisis global yang makin kompleks kita justru menyaksikan absennya suara-suara independen yang vital dalam perumusan kebijakan publik?

Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 37 think-tank, jauh tertinggal dari Amerika Serikat (2.203) atau China (1.413). Bahkan, di Asia Tenggara, kita masih kalah dari Vietnam (180). Data global (Global Go to Think Tank Index, 2020) menunjukkan kurva menanjak jumlah think-tank, mencapai 11.175 organisasi. Asia (30 persen) dan Eropa (26 persen) menyumbang porsi terbesar. Perkembangan ini mengindikasikan pengakuan implisit atas nilai strategis think-tank.