Di sudut-sudut ingatan kolektif bangsa ini, setiap 21 April masih terpatri kuat sosok Raden Ajeng Kartini. Ia bukanlah sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan juga bara api emansipasi yang menyala-nyala. Surat-suratnya ialah jendela jiwa seorang perempuan yang mendambakan kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan bagi kaumnya.

Namun, lebih dari sekadar romantisme masa lalu, warisan Kartini hari ini justru terasa begitu mendesak, relevan, bahkan getir ketika kita menelisik belantara patriarki yang masih mencengkeram perempuan Indonesia di abad ke-21 ini.

Bagaimana masa depan multilateralisme dengan kebijakan peningkatan tarif secara sepihak (unilateral) yang dilakukan Amerika Serikat, 2 April lalu?

Ada tiga alasan mengapa pertanyaan tersebut di atas diajukan.

Pertama, tidak ada satu pun negara yang membawa kasus ini ke mekanisme multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sampai dengan tulisan ini dibuat, reaksi dari WTO sangat formal. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, pada 3 April, menyatakan sedang mencermati situasi yang ada.

The Indonesian military has a new role in cybersecurity but, worryingly, no clear doctrine on what to do with it nor safeguards against human rights abuses.

Assignment of cyber responsibility to the military is part of controversial amendments to the Armed Forces Law which the parliament passed in March and which significantly broadened the armed forces’ role in civilian governance.

The government says these amendments are crucial for strengthening Indonesia’s capabilities in information operations, with the military playing a pivotal role in safeguarding national interests in cyberspace. Military officials have also said the military’s cyber capabilities will not be used to police digital spaces or restrict freedom of expression. They point to the establishment of the Singaporean armed forces’ cyber force in 2022 as a precedent and to cyber operations in the Russia-Ukraine war as developments the amendments aim to address.

Indonesia's new sovereign wealth fund, Danantara, has drawn public scepticism due to concerns over transparency, accountability and potential conflicts of interest. To regain public trust, Danantara needs to clearly outline its investment guidelines, risk management strategies and governance practices. Danantara would benefit from taking cues from Indonesia's first sovereign wealth fund, the Indonesia Investment Authority, which effectively follows the Santiago Principles — such as ensuring fair competition, independent governance and transparent investment strategies.

On March 18, Indonesia's stock market plummeted by 2.5 percent in a single day, the sharpest drop of the Jakarta Composite Index (JCI) in three years. This negative response from the market did not happen overnight. Instead, it reflected the accumulation of market anxieties due to bad policies, opaque governance, confusing government communication and worrying economic performance.

Amid critiques on President Prabowo Subianto's governance and the reality of economic fallout why does he appear so confident in his policies? Democratic institutional disruptions seem to be the main driver.

REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025. Meski mendapatkan kritik dari masyarakat sipil dan disambut dengan demonstrasi di berbagai kota, DPR dan pemerintah sepakat merevisi UU yang sudah berumur lebih dari 20 tahun tersebut. Kedua pihak menyebutkan bahwa perubahan itu tetap menjaga supremasi sipil, mendukung profesionalisme TNI, serta merespons perubahan ancaman yang dihadapi. Namun, tidak pernah dijelaskan secara jelas kegentingan apa yang mengancam sehingga prosesnya begitu cepat dan tidak transparan.

Dalam dua dekade terakhir, memang sudah terjadi perubahan dinamika ancaman di dunia. Ancaman dari aktor nonnegara seperti terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional, termasuk penyebaran narkotika dan kejahatan siber, cukup menjadi perhatian utama.

In September 2024, as his presidency drew to a close, Joko Widodo (known as Jokowi) unveiled an ambitious plan: the creation of a dedicated cyber force – a fourth branch of Indonesia’s armed forces. This was a decisive response to growing threats in cyberspace, especially ransomware and the proliferation of cyber scams and online mis- and disinformation.

Just months later, that vision has all but disappeared. Jokowi’s successor, Prabowo Subianto, has quietly shelved the idea and slashed cybersecurity budgets. The new government’s retreat isn’t just about money. It signals a deeper problem: Indonesia’s political leadership still sees cyber defence as an afterthought. While other nations are bolstering their cyber resilience, Indonesia remains fixated on conventional threats, leaving its cyber vulnerabilities dangerously exposed.

Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto menuai banyak kritik. Pemangkasan anggaran tak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Kebijakan ini juga bakal berpengaruh terhadap sektor krusial lain, seperti keamanan siber di Indonesia, yang saat ini menghadapi risiko besar.

Tidak ada yang baru di atas muka bumi. Sama seperti hal lainnya, sejarah mencatat tarif telah digunakan Amerika Serikat pertama kali pada 1789 melalui produk legislasi, Hamilton Tariff.

Bahkan, kebijakan ini merupakan produk hukum yang kedua setelah AS merdeka. Motivasi tarif tak hanya ekonomi, tetapi politik yang mencerminkan kepentingan nasional. Berbagai kebijakan tarif memiliki dampak yang berbeda.

Kebijakan Corn Laws 1815 di Inggris memunculkan pemikiran David Ricardo yang menganut perdagangan bebas dan masih jadi rujukan hingga kini. Namun, tarif tak selalu menguntungkan pembuat kebijakan.

Masa depan kerap sewenang-wenang memangkas masa lalu. Mungkin ini adalah salah satu pesan yang hendak disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam perayaan 52 tahun PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025.

Pesan itu lebih dari sekadar peringatan. Ia adalah sebuah panggilan untuk kembali ke akar sejarah, ke masa lalu, untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Megawati membandingkan masa lalu yang heroik dengan realitas saat ini, sebuah perbandingan yang mengundang kita pada sebuah dialektika sejarah yang mendalam.