MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwewenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer. Putusan MK menjadi langkah maju yang signifikan bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi di institusi militer.

"Putusan MK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI merupakan langkah maju yang signifikan. Jangan lupa, ini sesuai dengan komitmen dan perhatian Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi yang kerap beliau sebutkan di berbagai kesempatan," kata Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani kepada Media Indonesia, Kamis (5/12).

Seorang aktivis yang baik tentu tahu bahwa gerakan Reformasi 1998 adalah untuk memperjuangkan demokrasi.

The pivotal issue of cybersecurity is poised to dominate the upcoming third presidential debate scheduled for Sunday. This topic has gained the attention of all three presidential candidates, as mirrored in their manifestos, notably Ganjar Pranowo and Mahfud MD, who propose the establishment of an independent cyber military force.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) diibaratkan seperti api, yang evolusi dan implikasinya terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, “kobaran api” (“ignition”) mengeksplorasi elemen dasar data, algoritma, dan kekuatan komputasi yang telah merevolusi AI modern, membedakannya dari rekayasa perangkat lunak tradisional. Kedua, “bahan bakar” (“fuel”) menunjukkan daya tarik keberhasilan AI dalam mendorong negara-negara untuk memanfaatkan potensinya demi kepentingan keamanannya, serta menyadari signifikansi strategisnya. Ketiga, “kebakaran” (“wildfire”) menyelidiki risiko terkait pengembangan AI yang tidak terkendali, menekankan keseimbangan antara mencapai keamanan dan mengurangi rasa takut, ketika negara-negara memasukkan AI ke dalam strategi militernya, yang berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Ketiga bagian ini dilihat secara berbeda tiga kelompok utama yang memiliki perspektif masing-masing terhadap perkembangan AI, yakni Evangelist, Cassandra, dan Warrior. Sementara para Evangelist ingin menggunakan AI untuk memajukan sains dan memberi manfaat bagi umat manusia, Cassandra mengkhawatirkan dampak bencana dari machine learning, sedangkan para Warrior menahan keinginan untuk menghakimi sambil mendorong riset-riset lebih jauh.

As 2023 draws to a close, armed conflicts continue to rage in Gaza and Ukraine. Competition for strategic resources and cutting-edge technologies is reshaping geopolitics and global trade. Given the unprecedented interest rate hikes by central banks in the world’s major financial centres, households and businesses feel the effects of high borrowing costs and tight credit conditions.

Combine these developments with issues surrounding the ongoing campaigning for elections in Indonesia. The world’s third-largest democracy will hold simultaneous legislative and presidential polls on Valentine’s Day 2024. Indonesian voters are typically non-ideological, but they care about what candidates can offer to make their lives more bearable.

Indonesia’s political environment next year will be shaped by the integrity of the electoral process, the level of societal or political frictions, and the effects of potential global disruptions. The varied combinations of these three factors yield nine possible risk scenarios that could affect the country’s outlook in the foreseeable future.

The year 2024 will feature two significant landmarks in Indonesia. First, 2024 is an election year. In addition to the controversy surrounding the Constitutional Court’s decision against imposing a maximum age for presidential candidates, the upcoming general elections will be fiercely competitive owing to a row between incumbent President Jokowi and the ruling party – the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) – as well as ideological criticism of existing economic liberalisation policies from leftist-nationalist politicians and populist religious leaders.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.