Di sudut-sudut ingatan kolektif bangsa ini, setiap 21 April masih terpatri kuat sosok Raden Ajeng Kartini. Ia bukanlah sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan juga bara api emansipasi yang menyala-nyala. Surat-suratnya ialah jendela jiwa seorang perempuan yang mendambakan kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan bagi kaumnya.

Namun, lebih dari sekadar romantisme masa lalu, warisan Kartini hari ini justru terasa begitu mendesak, relevan, bahkan getir ketika kita menelisik belantara patriarki yang masih mencengkeram perempuan Indonesia di abad ke-21 ini.

The Indonesian military has a new role in cybersecurity but, worryingly, no clear doctrine on what to do with it nor safeguards against human rights abuses.

Assignment of cyber responsibility to the military is part of controversial amendments to the Armed Forces Law which the parliament passed in March and which significantly broadened the armed forces’ role in civilian governance.

The government says these amendments are crucial for strengthening Indonesia’s capabilities in information operations, with the military playing a pivotal role in safeguarding national interests in cyberspace. Military officials have also said the military’s cyber capabilities will not be used to police digital spaces or restrict freedom of expression. They point to the establishment of the Singaporean armed forces’ cyber force in 2022 as a precedent and to cyber operations in the Russia-Ukraine war as developments the amendments aim to address.

REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025. Meski mendapatkan kritik dari masyarakat sipil dan disambut dengan demonstrasi di berbagai kota, DPR dan pemerintah sepakat merevisi UU yang sudah berumur lebih dari 20 tahun tersebut. Kedua pihak menyebutkan bahwa perubahan itu tetap menjaga supremasi sipil, mendukung profesionalisme TNI, serta merespons perubahan ancaman yang dihadapi. Namun, tidak pernah dijelaskan secara jelas kegentingan apa yang mengancam sehingga prosesnya begitu cepat dan tidak transparan.

Dalam dua dekade terakhir, memang sudah terjadi perubahan dinamika ancaman di dunia. Ancaman dari aktor nonnegara seperti terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional, termasuk penyebaran narkotika dan kejahatan siber, cukup menjadi perhatian utama.

Momentum pemilihan kepala pemerintahan merupakan titik kulminasi dalam menilai seberapa jauh demokrasi sebuah negara bertumbuh. Pada momentum tersebut masyarakat internasional secara singkat dapat melihat efektivitas institusi politik bekerja, baik pemerintah, parlemen hingga independensi peradilan, demografi budaya politik,  dan peran masyarakat sipil dalam satu periode yang bersamaan. Oleh karena itu, pemilihan umum kerap kali dimanfaatkan negara di dunia untuk meningkatkan ataupun merevitalisasi pembangunan demokrasinya. Namun, menurut laporan lembaga pemeringkat demokrasi, nilai Indonesia kembali menurun ketika Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pemilihan langsung secara serentak tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato pelantikannya, menyatakan bahwa Indonesia menghendaki demokrasi sebagai cara bernegara namun tentu diimplementasikan dengan karakter Indonesia. Apakah pemerintahan Prabowo dapat memulihkan kondisi demokrasi nasional dengan ciri khas Indonesia? Bagaimana proyeksi demokrasi Indonesia ke depan?

In September 2024, as his presidency drew to a close, Joko Widodo (known as Jokowi) unveiled an ambitious plan: the creation of a dedicated cyber force – a fourth branch of Indonesia’s armed forces. This was a decisive response to growing threats in cyberspace, especially ransomware and the proliferation of cyber scams and online mis- and disinformation.

Just months later, that vision has all but disappeared. Jokowi’s successor, Prabowo Subianto, has quietly shelved the idea and slashed cybersecurity budgets. The new government’s retreat isn’t just about money. It signals a deeper problem: Indonesia’s political leadership still sees cyber defence as an afterthought. While other nations are bolstering their cyber resilience, Indonesia remains fixated on conventional threats, leaving its cyber vulnerabilities dangerously exposed.

As Indonesia moves forward with the Cyber Security and Resilience Bill (RUU KKS) in 2025, a leaked draft has sparked debates over its potential impact on cyber governance. The bill aims to strengthen the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), but its provisions on content filtering, AI regulation, and law enforcement powers raise concerns about overlapping roles with other key institutions, such as the Ministry of Digital and Communications (Kemkomdigi) and the National Police (Polri). With multiple agencies vying to maintain or expand their authority in cyberspace, the bill could either streamline cybersecurity governance or deepen existing institutional rivalries, shaping the future of Indonesia’s digital security framework.

Pada 18 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyetujui pembahasan revisi UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke rapat paripurna keesokan harinya. Salah satu pertimbangan revisi ini adalah usia UU TNI sudah berusia dua puluh tahun sehingga dibutuhkan evaluasi dan perbaikan mengikuti dinamika lingkungan strategis pada masa ini. Namun, alih-alih bertujuan mendorong profesionalisme TNI sebagai kekuatan utama dalam menghadapi potensi konflik dunia yang semakin bergejolak, pembahasan revisi UU TNI terkesan terburu-buru dan belum secara signifikan menyentuh aspek fundamental dalam pembangunan pertahanan Indonesia. 

Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto menuai banyak kritik. Pemangkasan anggaran tak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Kebijakan ini juga bakal berpengaruh terhadap sektor krusial lain, seperti keamanan siber di Indonesia, yang saat ini menghadapi risiko besar.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada November tahun lalu menunjukkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal. Pada tingkat provinsi, hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia memiliki kandidat perempuan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, keterwakilan kandidat perempuan lebih merata, dengan hampir semua provinsi memiliki setidaknya satu kandidat perempuan di kabupaten atau kota. Kehadiran kandidat perempuan di berbagai tingkatan mencerminkan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan daerah.

Masa depan kerap sewenang-wenang memangkas masa lalu. Mungkin ini adalah salah satu pesan yang hendak disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam perayaan 52 tahun PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025.

Pesan itu lebih dari sekadar peringatan. Ia adalah sebuah panggilan untuk kembali ke akar sejarah, ke masa lalu, untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Megawati membandingkan masa lalu yang heroik dengan realitas saat ini, sebuah perbandingan yang mengundang kita pada sebuah dialektika sejarah yang mendalam.