Jebakan Profesionalisme TNI

Banyak pembahasan tentang remiliterisasi hari ini mengupas daftar yang sama: perwira aktif di jabatan sipil, revisi Undang-Undang TNI, dua belas kodam baru dalam dua tahun, ratusan batalion teritorial pembangunan, dan dapur makan bergizi gratis yang diurus kodim. Hampir semuanya berakhir pada resep yang sama pula: kembalikan TNI kepada profesionalismenya. Resep itu terdengar benar, dan justru di situlah jebakannya.

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto tidak sedang merusak profesionalisme TNI. Pemerintah sedang menulis ulang artinya. Selama kita terus menuntut sesuatu yang diklaim istana sudah dipenuhi, perdebatan ini kalah sebelum dimulai.

Untuk melihat jebakan itu, kita perlu kembali ke asal kata. Samuel Huntington, dalam The Soldier and the State (1957), mengikat profesionalisme militer pada tiga unsur: keahlian mengelola kekerasan, tanggung jawab kepada negara, dan kesadaran korporat (corporateness). Dari situ lahir gagasan kendali sipil obyektif: biarkan militer otonom dan unggul di wilayahnya, dengan imbalan menjauhi politik.

Tawar-menawar ini menyimpan satu syarat yang jarang diperiksa. Batas ”wilayah militer” harus sudah tetap dan disepakati. Profesionalisme hanya bekerja sebagai batas selama semua pihak sepakat tentang apa yang bukan urusan tentara.