Generated by AI
Penulis
Di sebuah desa, traktor bercat loreng membajak sawah yang digarap bersama petani setempat. Anak-anak sekolah menerima makan siang dari dapur yang dikelola oleh prajurit dan polisi. Seorang bupati, ketika ditanya alasan mengapa mengajukan pendirian komando distrik militer baru alih-alih memperkuat kepolisian daerahnya, menjawab singkat: supaya lebih aman.
Semua tampak wajar. Tidak ada yang mengeluh. Justru di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai, ketika kekuasaan yang meluas datang bukan dengan todongan senjata, melainkan dengan sepiring makanan, koperasi desa, ilusi keamanan, dan traktor yang bekerja, ia berhenti terasa seperti kekuasaan yang mengontrol. Semua terlihat wajar.
Itulah yang tengah berlangsung dalam hubungan sipil-militer Indonesia, dan Indonesia tidak sendirian. Amerika Serikat (AS), negara yang selama delapan dekade lebih menempatkan dirinya sebagai peletak dasar tata demokrasi dunia, kini menapaki jalan serupa, meski lewat pintu yang berlawanan arah.
