Demokrat tapi Aristokrat?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.TV - Demokrasi tidak pernah mati oleh kudeta. Ia lebih sering dilemahkan oleh kesepakatan yang rapi, senyap, dan diberi alasan konstitusional. Pernyataan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt ini kerap dikutip oleh para ahli politik untuk menjelaskan How Democracies Die (2018).
Itulah yang sedang kita saksikan hari ini, ketika sejumlah partai politik, atas nama stabilitas, efektivitas, dan persatuan, mulai menyepakati satu gagasan lama: mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
Pernyataan resmi datang bertubi-tubi. Partai Demokrat, melalui Sekretaris Jenderalnya Herman Khaeron, menyatakan berada “bersama Presiden Prabowo” dalam penentuan sistem pilkada ke depan, seraya menegaskan bahwa pemilihan oleh DPRD adalah opsi sah secara konstitusi.
