Kesediaan Mediasi Indonesia yang Berhenti di Headline Berita

Haudi Irsyad Mushaffa Kamis, 19 November 2026
Generated by AI Generated by AI

Penulis

Haudi Irsyad Mushaffa

Haudi Irsyad Mushaffa

Analis
Politik Keamanan

Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan, salah satu hal yang disorot publik adalah aktivitas presiden dalam ranah politik luar negeri. Selain kerap melaksanakan kunjungan luar negeri, Prabowo juga pernah menyampaikan kesediaan dua kali untuk menjadi mediator antara negara berkonflik. Pernyataan pertama disampaikan ketika Amerika Serikat dan Israel berkonflik dengan Iran pada Februari 2026 (BBC Indonesia, 2026a). Kemudian, pada Juli 2026, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk menjembatani dialog dengan Korea Utara (Kompas, 2026). Dari kedua pernyataan tersebut, tidak ditemukan pemberitaan mengenai langkah komunikasi lebih lanjut Indonesia kepada pihak berkonflik.

Dalam kasus Iran, Pakistan dan Qatar telah menjadi mediator aktif sejak April 2026. Kemudian, dalam kasus Korea, Pyongyang menolak dialog dengan Seoul dari berbagai kanal, termasuk Indonesia. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia tersisih dari pasar mediasi dalam dua kasus tersebut. Faktor yang berasal dari negara berkonflik tampak dengan jelas dalam kasus Semenanjung Korea. Namun, cara Prabowo menyampaikan kesediaan juga dapat mempersempit peluang mediasi, yaitu tawarannya tidak ditopang kanal dan mandat formal, dipersonalisasi oleh kepala negara, diumumkan secara terbuka sebelum adanya kontrak dengan kedua pihak, serta potensi sikap imparsialitas Indonesia di antara pihak berkonflik. 

Tabel 1. Detail Pernyataan Mediasi oleh Prabowo

Sumber: Diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

 

Saat Indonesia menawarkan diri untuk menjadi mediator konflik Iran dengan AS dan Israel, Iran menyatakan pihaknya menghargai kesediaan tersebut meskipun menunjukkan sikap skeptis terhadap dampak mediasi (CNN Indonesia, 2026). Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai respons diplomatis dan bukan penerimaan. Setelahnya, mediasi berjalan melalui kanal lain. Pakistan membantu mencapai gencatan senjata pada 8 April 2026 (MetroTV, 2026) serta menjadi tuan rumah putaran tinggi pertama perundingan AS–Iran di Islamabad pada 11–12 April 2026 (Al Jazeera, 2026). 

Dalam konteks konflik Korea Selatan dan Korea Utara, Prabowo menyatakan bahwa Presiden Lee Jae-myung menanyakan kesediaannya untuk mengunjungi Korea Utara guna membuka dialog pada kunjungan terakhirnya ke Korea Selatan. Namun, pihak Korea Utara menolak ajakan dialog tersebut. Seoul juga telah mencoba menjangkau Pyongyang lewat Singapura, Vietnam, Swedia, dan PBB (Republika, 2026) sehingga Indonesia hanya satu dari beberapa kanal, dan faktor ketertutupan dari Korea Utara menjadi faktor dominan yang menentukan terwujudnya perundingan.

Pernyataan pada kasus Iran berupa tawaran formal melalui Kemlu, sedangkan pada kasus Korea berupa kesediaan atas permintaan Presiden Korea Selatan. Dengan bentuk pernyataan yang berbeda, keduanya berakhir tanpa tindak lanjut. Milena Dieckhoff mengemukakan bahwa setidaknya ada empat aspek yang menyebabkan emerging countries belum mampu menghasilkan perubahan substantif dalam mediasi terhadap negara berkonflik, yaitu (1) sentralitas negara dalam mediasi, (2) personalisasi mediasi, (3) kepentingan publisitas, dan (4) dugaan bias terhadap salah satu pihak (Dieckhoff, 2014, hlm.116, 119). Dalam penjelasannya, Dieckhoff menerangkan empat aspek tersebut ditemukan dalam pola mediasi emerging countries dengan mengambil studi kasus India, Tiongkok, Brazil, Turki, dan Afrika Selatan. Indonesia, sebagai salah satu negara emerging, dapat ditempatkan dalam kategori yang sama. Kerangka ini digunakan untuk melihat bagaimana keempat faktor tersebut juga berlaku di Indonesia.

Pada aspek (1) sentralitas negara, dua pernyataan seluruhnya disampaikan oleh aktor negara. Dalam konteks konflik AS-Iran disampaikan oleh Kemlu RI. Kemudian, terkait konflik Semenanjung Korea, disampaikan oleh Prabowo secara langsung. Keduanya disampaikan tanpa adanya pemberitaan mengenai insentif untuk memberdayakan diplomasi jalur kedua sehingga inisiatif tetap tersentralisasi pada diplomasi track-one dan prosesnya tidak berlanjut. Padahal, dua organisasi masyarakat besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki perhatian pada konflik AS dan Israel dengan Iran (BBC Indonesia, 2026b). Namun, inisiatif mediasi dari Kemlu RI maupun presiden seperti tidak melirik peluang memberdayakan kelompok masyarakat sipil sebagai jalur penduukung. Meskipun demikian, upaya diversifikasi aktor lebih potensial untuk diterapkan pada konflik Iran-AS dibandingkan konflik semenanjung Korea mengingat ketertutupan pihak Korea Utara terhadap jaringan masyarakat sipil.

Pola aspek pertama juga berkelindan dengan aspek (2) personalisasi mediasi. Pernyataan Kemlu berupa “Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog,” (Kemlu, 2026) serta pernyataan personal Prabowo berupa “jika Anda meminta saya, saya akan pergi,” (Kompas, 2026) memosisikan menyatakan kesediannya sebagai mediator secara personal. Kedua pernyataan tersebut membuat peran mediator terkesan bergantung pada kehendak politik personal tanpa penguatan komitmen formal.

Selain itu, pernyataan Prabowo juga turut memperkuat dugaan adanya (3) kepentingan publisitas, sebab dua pernyataan terkait kesediaan mediasi disampaikan sebelum adanya persetujuan dengan pihak berkonflik dan langsung menuai liputan luas. Panduan mediasi PBB menegaskan persetujuan kedua pihak sebagai landasan krusial (United Nations, 2012) sehingga publikasi sebelum ada komunikasi bilateral berisiko membuat pihak lain berhati-hati dalam menerima tawaran karena mediasi terbuka dapat dilihat sebagai kemenangan diplomatik sepihak. Pada kasus Iran, publikasi dari Kemlu dengan jelas menunjukkan bahwa belum ada persetujuan kedua pihak berkonflik. Kemudian, pada kasus Korea, Prabowo justru membocorkan permintaan yang sifatnya tertutup dari Presiden Lee Jae-Myung kepada audiens domestik. Selain dalam dua kasus yang dijelaskan, Prabowo sempat  menyatakan keinginan untuk menjembatani komunikasi di tengah terjadinya perang tarif antara AS dengan Tiongkok (detikNews, 2025). Pada kenyataannya, perang tarif tidak membutuhkan mediator formal berupa negara pihak ketiga. Dengan demikian, pernyataan tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya diplomatik membangun citra tanpa mempertimbangkan konteks konflik yang terjadi.

Terakhir, pada faktor (4), Indonesia diduga bias karena honest broker menuntut imparsialitas, yaitu sikap adil terhadap semua pihak (United Nations, 2012). Namun, posisi Indonesia terlihat condong ke salah satu pihak. Pada waktu tawaran mediasi konflik AS dan Israel dengan Iran disampaikan, Indonesia sebelumnya telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) dengan posisi Presiden AS, Donald Trump, sebagai ketua tetap. Meskipun Iran menyatakan pihaknya menghargai pilihan Indonesia untuk bergabung, model kelembagaan BoP dikritik oleh Iran karena tidak menyentuh akar masalah dari persoalan Gaza (Tempo, 2026). Oleh karena itu, imparsialitas Indonesia berpotensi diragukan oleh pihak lain yang tengah berkonflik. 

Dibandingkan dengan negara mediator yang diterima dalam kasus Iran, kondisi Indonesia cukup berbeda. Pakistan menjadi tuan rumah perundingan, peran perantara gencatan senjata, dan kanal langsung ke kedua pihak (MetroTV, 2026; Al Jazeera, 2026). Kemudian, Qatar juga menjadi penghubung untuk mempertukarkan draf kesepakatan ke Teheran dalam inisiatif yang telah dikoordinasikan dengan Washington (Antara, 2026). Pola dari negara yang diterima sebagai mediator tampak sama. Mereka memiliki akses dua arah yang sudah berjalan dan penerimaan kedua pihak. Tawaran Indonesia berbeda karena belum mendapatkan persetujuan, tidak disertai kanal, dan baru berupa pernyataan. Dengan kondisi tersebut, pernyataan Indonesia justru lebih menonjol di pemberitaan daripada di meja perundingan.

Dengan kondisi tersebut, alih-alih berfokus pada penyelesaian masalah, yang terlihat justru orientasi Indonesia untuk mendapatkan panggung internasional tanpa langkah konkret. Bahkan, dari dua kasus yang ada, proses mediasi substantif masih belum bisa dinilai mengingat tidak adanya realisasi forum mediasi. Jika dibandingkan dengan pengalaman Indonesia saat merespons krisis Myanmar pada keketuaan ASEAN 2023, agenda produktif yang bisa diadaptasi tidak muncul dalam wacana mediasi belakangan ini. Selama menangani krisis Myanmar tahun 2023, Indonesia merujuk pada kerangka Lima Poin Konsensus atau Five-Point Consensus (5PC) ASEAN tahun 2021 (ASEAN, 2021). Bahkan, sejauh ini pemberitaan mengenai kesediaan mediasi justru menunjukkan sebaliknya. Aspek publisitas dari agenda mediasi bertolak belakang dengan poin mengenai dialog konstruktif terhadap pihak yang berkonflik, sedangkan agenda mediasi personal berbeda dengan konsensus utusan khusus sebagai representasi formal.
 
Selain 5PC ASEAN, jaringan masyarakat sipil independen di Asia Tenggara juga berinisiatif untuk memberikan usulan yang melampaui lima konsensus ASEAN tersebut. Melalui forum ASEAN Civil Society Conference - ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) 2023, masyarakat sipil membangun jejaring dan memberi ruang bagi perwakilan National Organizing Committee (NOC) Myanmar. NOC merupakan aliansi independen beranggotakan puluhan organisasi masyarakat sipil Myanmar yang pada saat forum ACSC/APF turut memberikan pandangannya terhadap implementasi mekanisme 5PC ASEAN (HRWG, 2023). Penulis melihat bahwa sintesis dari mekanisme 5PC ASEAN sebagai mekanisme formal dan forum ACSC sebagai perspektif pembanding dapat diadaptasi untuk agenda mediasi ke depan melalui beberapa agenda dan strategi antara lain:

Shuttle and Quiet Diplomacy

Secara ringkas, strategi shuttle berarti diplomasi dilakukan oleh mediator secara terpisah untuk bertemu masing-masing pihak yang berkonflik. Saat menghadapi krisis Myanmar, sebagai ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia membentuk Kantor Utusan Khusus (Special Envoy) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (VOA Indonesia, 2023). Kementerian Luar Negeri RI memilih jalur yang tidak dipublikasikan secara luas untuk mengurangi risiko tekanan terhadap pihak yang berkonflik. Pada masa tersebut, interaksi dengan pihak yang berkonflik justru dapat dilaksanakan secara intens tanpa pernyataan konfrontatif yang menimbulkan tekanan publik yang luas. Pada bulan Mei 2023, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia telah melaksanakan setidaknya 60 kali interaksi dengan pihak-pihak yang berkonflik (Radio Free Asia, 2023). Retno juga menyatakan secara eksplisit bahwa upaya tersebut ditempuh guna membangun kepercayaan sehingga berbagai pihak dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi. Jalur ini ditempuh tidak lain melalui strategi non-megaphone diplomacy yang berarti berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara senyap (quiet) tanpa publikasi luas. Selain itu, Kantor Utusan Khusus yang dipimpin Menlu Retno melakukan pendekatan tanpa kecondongan terhadap satu pihak,  terutama melalui kunjungan ke berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak junta maupun pihak oposisi (Tempo, 2023). Pola kunjungan dua arah ini menjadi inti yang dapat diterapkan dari strategi shuttle dalam diplomasi.

Jika ditinjau dari dua pernyataan kesediaan mediasi Prabowo, langkah yang ditempuh berbeda dengan langkah Indonesia dalam menghadapi krisis Myanmar pada 2023. Sebelum ada upaya mendalam untuk membangun kepercayaan secara seimbang dari kedua pihak yang berkonflik, pemberitaan sudah lebih dahulu mengabarkan keinginan Presiden Prabowo untuk menjadi jembatan komunikasi. Tanpa dialog konstruktif yang berorientasi resolusi atau deeskalasi konflik, pemberitaan yang luas berisiko mempersempit peluang Indonesia untuk menjadi jembatan komunikasi. Dengan demikian, shuttle and quiet diplomacy ke depan harus menjadi strategi yang dipertimbangkan dalam merespons konflik internasional.

Institusionalisasi Komitmen Mediasi dan Pertimbangan Posisi Indonesia dalam Konflik

Sesuai dengan kapasitasnya, Kemlu mampu memberikan fokus lebih kepada isu yang dihadapi ketika mekanismenya terstruktur sehingga keberlanjutan diplomasi tidak bergantung pada komitmen politik presiden. Namun, mandat utusan khusus di bawah Kemlu perlu disesuaikan dengan sumber legitimasinya. Pada konflik Myanmar 2023, mandat bersumber dari ASEAN. Pada konflik di luar kawasan, mandat bersumber dari persetujuan para pihak atau forum multilateral yang diterima kedua pihak sehingga peran utusan lebih tepat sebatas penjajakan senyap untuk memeroleh persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, bentuk komitmen formal berupa utusan dari Kemlu dapat menjalankan peran sebagai representasi formal Indonesia dalam proses mediasi. Dengan adanya representasi formal, tim yang tergabung dalam utusan tersebut memiliki ruang lebih untuk merumuskan strategi serta agenda substantif guna mencari mekanisme resolusi konflik yang realistis dibandingkan dengan mengandalkan ketokohan presiden sebagai mediator.

Institusionalisasi komitmen tersebut juga harus sejalan dengan posisi Indonesia dalam konflik. Pada kasus Myanmar tahun 2023, Indonesia memiliki peranan sebagai ketua ASEAN sehingga mandatnya lebih luas daripada mandat Indonesia dalam dua konflik yang direspons Prabowo. Konsekuensi dari hal tersebut adalah tidak semua unsur pengalaman Myanmar dapat diadaptasi pada kasus belakangan ini. Mekanisme yang bersandar pada mandat kawasan, seperti konsensus ASEAN dan legitimasi kolektif yang menyertainya, tidak tersedia ketika Indonesia bertindak sendiri menghadapi konflik. Sebaliknya, unsur prosedural seperti diplomasi senyap, kunjungan dua arah, dan penugasan utusan di bawah Kemlu, tetap dapat dijalankan tanpa mandat tersebut. Oleh karena itu, Kemlu perlu meninjau daya tawar Indonesia terhadap negara berkonflik. Pada konteks Timur Tengah, Indonesia bukan aktor utama yang memiliki pengaruh besar. Dalam posisi demikian, peranan realistis bagi Indonesia adalah berkoordinasi bersama negara yang telah memiliki kanal aktif dengan pihak berkonflik, seperti Pakistan dan Qatar dalam konflik Iran (Media Indonesia, 2026). 

Dua Jalur Diplomasi

Pelibatan aktor nonnegara bukan berarti menyerahkan mandat diplomasi kepada pihak di luar institusi kenegaraan. Pada forum masyarakat sipil ASEAN atau ACSC/APF tahun 2023, perwakilan NOC Myanmar menyatakan bahwa junta militer Myanmar mengabaikan 5PC ASEAN sehingga koalisi masyarakat sipil di Asia Tenggara bersepakat untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan penyegaran mengenai mekanisme penyelesaian konflik di Myanmar (HRWG, 2023). Hal tersebut menunjukkan sarana alternatif untuk memperkaya perspektif negara dalam menanggapi konflik. Mekanisme ACSC/APF berjalan pada jalur yang berbeda dari mediasi politik formal yang dipegang Kantor Utusan Khusus. Namun, ACSC dapat membuka akses komunikasi yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas serta informasinya dapat dihimpun sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan proses diplomasi formal oleh negara. 

Kedua pernyataan kesediaan mediasi Prabowo sebelumnya berjalan tanpa keterlibatan aktor nonnegara sebagai jalur pelengkap. Tidak terlihat pemberitaan terkait inisiatif paralel semacam interaksi kelompok masyarakat sipil yang menyertai agenda mediasi. Ke depan, apabila konflik memiliki peluang berupa ruang pendekatan diplomasi jalur kedua, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menawarkan dukungan jaringan, perlindungan, atau bentuk lainnya sebagai upaya membangun kepercayaan sebelum dialog tingkat kepala negara diajukan kembali. Dengan demikian, pelibatan aktor nonnegara perlu dipertimbangkan bukan sebagai pengganti peran representasi formal, melainkan sebagai jalur pendukung untuk membuka akses dan membangun kepercayaan sebelum inisiatif mediasi formal diajukan oleh aktor negara. Upaya ini dapat berjalan bersamaan dengan strategi diplomasi senyap dengan catatan bahwa strategi diplomasi senyap digunakan keberlanjutan komunikasi dengan berbagai pihak berkonflik, sedangkan forum masyarakat sipil seperti ACSC sebagai upaya menghimpun perspektif dan jejaring masyarakat sipil.

Tersisihnya Indonesia dari proses mediasi tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Faktor domestik juga turut menentukan seberapa besar peluang Indonesia diterima. Kesediaan yang dinyatakan tanpa persetujuan dan mandat formal, ketergantungan pada ketokohan presiden, pengungkapan permintaan rahasia di forum domestik, serta posisi imparsialitas yang dapat diragukan. Pengalaman Myanmar 2023 menunjukkan bahwa Indonesia pernah membangun akses kepada dua pihak berkonflik. Pengalaman itu tidak menghasilkan resolusi, tetapi pelajarannya dapat diadaptasi dalam kadar tertentu. Perspektif jaringan masyarakat sipil seperti ACSC juga perlu dipertimbangkan oleh aktor negara. Indonesia dapat mendukungnya, misalnya melalui stimulus berupa dukungan jaringan atau perlindungan, supaya jalur diplomasi tidak terbatas pada pendekatan formal. Dengan demikian, memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Indonesia perlu mengadaptasi tiga pelajaran tersebut ke depan, yaitu (1) menjalankan shuttle and quiet diplomacy sebelum mengumumkan kesediaan; (2) menginstitusionalisasi komitmen untuk menjalankan mediasi serta menimbang daya tawar Indonesia terhadap negara berkonflik; serta (3) melibatkan aktor nonnegara sebagai jalur pelengkap untuk membangun kepercayaan dari pihak berkonflik.

Daftar Referensi

ASEAN. (2021.) “Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, 24 April 2021 and Five-Point Consensus.” asean.org, 24 April 2021. https://asean.org/chairmans-statement-on-the-asean-leaders-meeting-24-april-2021-and-five-point-consensus-2/ 

CNN Indonesia. (2026). “Iran Respons Tawaran Prabowo Mediasi Gencatan dengan Amerika.” CNN Indonesia, 2 Maret 2026. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260302202149-106-1333572/iran-respons-tawaran-prabowo-mediasi-gencatan-dengan-amerika

Dieckhoff, M. (2014). International Mediation: A Specific Diplomatic Tool For Emerging Countries? European Review of International Studies, 1(2), 107–124. https://www.jstor.org/stable/26593338

Dianti, T., dan Firdaus, A. (2023). “Indonesian FM: Jakarta has quietly engaged with Myanmar stakeholders, including NUG.” Radio Free Asia, 5 Mei 2023. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/retno-05052023160847.html

Fajri, D.A. (2023). “Retno Marsudi Bertemu Menteri Luar Negeri NUG dan Junta Myanmar.” Tempo.co, 7 Juni 2023. https://www.tempo.co/internasional/retno-marsudi-bertemu-menteri-luar-negeri-nug-dan-junta-myanmar-169265

Human Rights Working Group. (2023). “Solidaritas Myanmar, Melampaui 5PC.” hrwg.or.id. 25 November 2023. https://www.hrwg.or.id/2023/11/25/solidaritas-myanmar-melampaui-5pc/

Irham, M. (2026a). “Presiden Prabowo tawarkan jadi juru runding konflik AS-Israel dengan Iran – ‘Sangat tidak realistis’.” BBC Indonesia.com. 2 Maret 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c07j5xp4n10o

Jasmine, A. (2026). “Kata Iran Soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza.” Tempo.co, 23 Januari 2026. https://www.tempo.co/internasional/kata-iran-soal-indonesia-gabung-dewan-perdamaian-gaza-2109310

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026). “Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.” x.com, 28 Februari 2026. https://x.com/Kemlu_RI/status/2027686527774691574 

Lainufar, I.R. (2026). “Prabowo Mengaku Diminta Presiden Korsel Jadi Mediator Damai dengan Korut.” Kompas.com, 3 Agustus 2026. https://www.kompas.com/global/read/2026/08/03/122924270/prabowo-mengaku-diminta-presiden-korsel-jadi-mediator-damai-dengan-korut

Lumbanrau, R. E. (2026b). “Ormas-ormas keagamaan di Indonesia kompak kecam serangan AS-Israel ke Iran.” BBC Indonesia, 4 Maret 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0mgkp702wzo 

Majni, F.A. (2026). “Iran Tinjau Proposal Negosiasi AS, Pakistan dan Qatar Mediator Utama.” Media Indonesia, 12 Oktober 2026. https://mediaindonesia.com/internasional/943368/iran-tinjau-proposal-negosiasi-as-pakistan-dan-qatar-mediator-utama 

Safitri, E. (2025). “Panas Perang Dagang AS-China, Prabowo: Kita Ingin Jadi Jembatan.” detikNews, 12 April 2025. https://news.detik.com/berita/d-7865362/panas-perang-dagang-as-china-prabowo-kita-ingin-jadi-jembatan

United Nations. (2012). United Nations Guidance for Effective Mediation. United Nations Peacemaker, Juli 2012. https://peacemaker.un.org/en/documents/united-nations-guidance-effective-mediation-0

Wardah, F. (2023). “Indonesia Akan Bentuk Tim Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.” VOA Indonesia, 12 Januari 2023. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-akan-bentuk-tim-utusan-khusus-asean-untuk-myanmar-/6913480.html

Chairullah, D. (2026). “Pakistan Minta AS-Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan Berakhir Buntu.” Metro TV, 12 April 2026. https://www.metrotvnews.com/read/kWDCzpQV-pakistan-minta-as-iran-jaga-gencatan-senjata-meski-perundingan-berakhir-buntu

Al Jazeera. (2026). “US-Iran talks: What’s the latest on mediation efforts?” Al Jazeera, 15 April 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/4/15/us-iran-talks-whats-the-latest-on-mediation-efforts 

Republika. (2026). “Menlu Cho Hyun: Korut Tolak Berdialog dan Berdamai dengan Korsel.” Republika Online, 6 Agustus 2026. https://news.republika.co.id/berita/tjbvpv484/menlu-cho-hyun-korut-tolak-berdialog-dan-berdamai-dengan-korsel

Xinhua. (2026). “Qatar sebut upaya mediasi AS-Iran masih berlangsung.” Antara News, 5 Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5680984/qatar-sebut-upaya-mediasi-as-iran-masih-berlangsung 

Publikasi Terkait