Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama- sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi rapproachment Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.

Seluruh negara tengah menghadapi krisis planet (planetary crisis) yang tidak dapat diselesaikan oleh beberapa negara saja. Inisiatif mitigasi yang diselenggarakan secara multilateral telah membuahkan Kesepakatan Paris yang menuntut komitmen tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang dalam menurunkan emisi, salah satunya adalah Indonesia. Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui praktik Ekonomi Hijau. Berdasarkan kondisi tersebut, monograf ini mencoba melakukan 1) Evaluasi perkembangan Ekonomi Hijau; 2) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia; 3) memberikan strategi dan rekomendasi; dan 4) Menyusun proyeksi perkembangan Indonesia ke depan.

Amerika Serikat tidak dapat dipungkiri masih menjadi kekuatan utama dalam tatanan keamanan global. Namun, tren di level regional semakin bergeser ke arah multipolaritas akibat ekspansi ekonomi Tiongkok di Asia Pasifik dan bangkitnya pengaruh Rusia di Eropa Timur. Pergeseran ini meningkatkan potensi konflik regional atau bahkan memicu perang antarnegara adidaya. Indonesia cenderung memiliki limitasi dalam mengambil kebijakan di tengah konteks tersebut. Dalam konteks itu, tim penulis menyajikan sembilan skenario perang antarnegara adidaya dengan menimbang intensitas konflik berdasarkan pola-pola komitmen hegemonik dan perimbangan kekuatan, serta risikonya terhadap Indonesia melalui analisis disrupsi ekonomi dan pola kedekatan geografis. Guna mendekatkan analisis alternatif masa depan dengan kondisi nyata, studi ini juga melakukan simulasi kasus sederhana pada daerah-daerah rawan konflik antarnegara adidaya, yaitu di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, Kepulauan Diaoyu/Senkaku, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Ukraina.

Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar sebagai alternatif penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi atas potensi ini menjadi krusial ketika pertumbuhan dari sektor lainnya tidak lagi bisa menopang kebutuhan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemetaan dan perencanaan terhadap potensi ini perlu disusun sedini mungkin. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi menjadi kunci pengembangan ekonomi biru. Dalam konteks tersebut, kajian ini menganalisis

Indonesia telah mengalami rangkaian pasang surut demokrasi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Dengan kata lain, demokrasi di Indonesia tidak bergerak secara linier. Namun demikian, terdapat keyakinan bahwa gagasan tentang demokrasi di Indonesia tidak akan pernah musnah, yang di antaranya terlihat dari kuatnya dukungan atas demokrasi dibandingkan sistem politik lainnya. Demokrasi di Indonesia akan terus hidup karena berbagai faktor yang menopangnya.

Studi ini menganalisis geografi militer, karakter ancaman, dan adopsi strategi dalam peperangan yang melibatkan ibu kota negara.

Kajian ini memetakan dinamika persenjataan global 2045 dan posisi Indonesia berdasarkan faktor ekonomi, potensi, dan teknologi pertahanan.

Kajian ini membangun beberapa skenario kebijakan luar negeri Indonesia di 2045 dan menekankan pentingnya komitmen terhadap demokrasi dan pembangunan ekonomi.

Kajian ini menjelaskan relasi AS-Tiongkok hingga 2045 dengan mengukur interdependensi dan persaingan kekuatan, serta rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.

Kajian ini memetakan kondisi kesetaraan gender di Indonesia dan merumuskan peta jalan pencapaian tingkat kesetaraan gender di Indonesia sejak 2021 hingga 2045.