Dekonstruksi TNI

Sejarah itu seperti lukisan maestro, menghentak dalam untuk setiap goresan warna. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah lukisan semacam itu, penuh lapisan yang berganti, ditoreh dengan darah dan debu. 

Di awal, kita melihat bingkai sederhana tentang para pemuda desa, berlari di pematang sawah, berkumpul menjadi laskar, mata mereka menyala seperti kunang-kunang di malam revolusi. Mereka bukan tentara dengan seragam rapi, hanya mengenakan sarung kusam, tapi kuat memeluk mimpi merdeka. Dari guyub mereka, organisasi tentara tercipta, sebuah perisai untuk kedaulatan. 

Tapi sejarah, seperti pelukis yang suka mengganti sketsa, tak pernah sederhana. Lukisan menjadi rumit, nyaris abstrak. 

Narasi utama dalam konstruksi diri TNI adalah tentang pertempuran melingkar, dengan pekik merdeka, tanpa kata menyerah, walau hanya memegang bambu, saat bertarung gerilya melawan penjajah. Goresan kuas tentang tandu kayu yang digotong bergantian oleh prajurit setia menjadi lukisan utama yang menghiasi markas-markas militer. Namun, saat tandu itu tidak lagi bergerak memimpin, tergantikan oleh perang di dalam rumah sendiri, goresan kuas menjadi lebih kelam. 

Pemberontakan Madiun 1948, ketika PKI mencoba merenggut republik yang masih rapuh, menjadikan “komunis” musuh pertama, sebuah nama yang bergaung dengan darah. PRRI-Permesta di akhir 1950-an, dari Sumatera dan Sulawesi, dicap “antek asing,” seolah cinta tanah air hanya milik Jakarta. Dan 1965, tahun yang seperti noda abstrak hitam di kanvas, ketika Gerakan September Tiga Puluh memicu pembantaian. TNI, di bawah bayang rejim baru, menjadikan “komunis” musuh abadi, menyapu ratusan ribu nyawa, tak peduli bersalah atau hanya terseret fitnah.

Musuh-musuh ini adalah seperti coretan tajam yang merobek kanvas lukisan, diciptakan untuk menyederhanakan komposisi yang kacau. “Komunis” adalah alasan untuk membungkam, dari Madiun hingga Orde Baru, ketika siapa saja yang kritis bisa dicap kiri. “Antek asing” adalah sapuan kuas nasionalisme, dilemparkan pada PRRI-Permesta, atau siapa pun yang berbeda warna dengan pusat. “Separatis” jadi musuh di  Aceh, Papua, dan Timor Timur, sebuah kata yang menggema untuk menutup tangis rakyat yang meminta keadilan sejarah. Dan, “fundamentalisme radikal” juga muncul, bayang terorisme yang nyata, yang memberikan TNI  musuh baru untuk dilukis.

Di era Orde Baru, ABRI bukan sekadar tentara. Dwifungsi menjadikannya pelukis utama kanvas kekuasaan, menggores politik, ekonomi, hingga urusan desa. Jenderal-jenderal duduk di parlemen, bupati dan gubernur berseragam, Golkar dilukis dengan palet loreng. ABRI bukan hanya penjaga, tapi penyanyi lagu “stabilitas,” yang sering kali membungkam warna lain. Musuh favorit—komunis, antek asing, separatis—adalah pigmen yang mereka gunakan untuk menjaga komposisi. Tapi kuasa itu tak hanya di panggung politik. Di bisnis, seragam hijau menggoda, beralih status menjadi  pengusaha tambang, properti, atau yayasan yang bermunculan seperti jamur. Jejaring bayang tercipta, sipil memakai baju loreng, mengklaim pangkat bintang hingga tujuh, seolah loreng adalah warna kuasa yang bisa dibeli. Dari kontrak bisnis hingga pengamanan swasta, TNI—atau bayangannya—terperangkap dalam bingkai emas yang mereka ciptakan sendiri.

Reformasi 1998 mencoba mengganti kanvas, mencabut dwifungsi, menyeret TNI kembali ke bingkai sejarah. Tapi bayang-bayang itu tak mudah pudar. Di bisnis, di politik lokal, seragam hijau masih menggoda, dan jejaring bayang terus menggores pelan.

Modernisasi? Ini adalah kegagalan sipil, seperti lukisan yang tak juga selesai. Pimpinan sipil, yang seharusnya memberi TNI “palet”—doktrin modern, komitmen anggaran, senjata canggih, teknologi mutakhir—tersandung. Anggaran pincang, korupsi dalam pengadaan, dan ketergantungan pada teknologi asing membuat TNI seperti pelukis tanpa kuas: kapal tua yang karatan, pesawat yang terdiam di hanggar, rudal yang tidak presisi. Gagap bersanding dengan tentara lain, TNI melirik gugup pada militer tetangga, yang tampil dengan warna-warna multi-spektral, sementara prajurit kita melukis dengan semangat laskar, bukan teknologi. Perang modern—siber, tanpa awak, hipersonik, hibrida, zona abu-abu, asimetris—sudah mengetuk, tapi TNI masih mencari komposisi yang pas.

Upaya untuk melakukan dekonstruksi sejarah TNI memang seperti melukis ulang kanvas, merobek lapisan-lapisan palsu untuk menemukan gambar sejatinya. Konstruksi musuh semu, operasi politik dan jejaring bisnis bayangan, dan kegagalan sipil dalam modernisasi, adalah cermin buram yang menunjukkan kita pernah tersesat, menjadi pelukis kekuasaan, bukan payung rakyat. 

TNI harus dilukis tegas dalam kanvas modern yang harus menemukan harmoni dalam koridor ketatanegaraan demokrasi. Tapi koridor itu masih samar, penuh bayang.

Dalam demokrasi, TNI harus profesional, menjauh dari politik praktis dan bisnis yang mencuri warna, dengan modernisasi yang nyata—alutsista yang bukan sekadar janji, doktrin dengan jahitan geopolitik, visi yang tak terjebak pada musuh karikatur. Jejaring bayang harus diputus, seragam loreng tak lagi jadi jubah bagi sipil yang haus kuasa. Negara, terutama pimpinan sipil, harus memberi TNI palet yang jelas: anggaran, teknologi, bahkan musuh nyata yang membuat prajurit melukis dengan bangga, tidak lagi gugup di panggung dunia.

Awas! Demokrasi bukan satu-satunya koridor. Ada lorong-lorong gelap: otoritarianisme, junta militer, fasisme, komunisme, teokrasi. Di kegelapan, TNI bisa jadi pelukis represif, bahkan algojo ideologi. Musuh favorit akan kembali diciptakan—“liberal” untuk fasisme, “sekuler” untuk teokrasi, “kapitalis” untuk komunisme, “aktivis” untuk junta militer —untuk membenarkan darah. Tapi lukisan itu, seperti kanvas yang robek, hanya menawarkan kekelaman pahit.

Sejarah adalah cermin, dan di dalamnya, TNI berdiri: lahir dari goresan kemerdekaan, ternoda oleh darah saudara, terhanyut dalam musuh yang ia pilih, kuasa yang ia petik, dan palet yang tak kunjung diberi. Saat ini, gerak sejarah politik militer memberi satu peluang tipis untuk terus bergerak melukis kanvas demokrasi.