Diponegoro 58

Tiga puluh tahun.

Angka itu ganjil di mulut. Terlalu bulat untuk sesuatu yang belum diselesaikan.

Hari ini Senin. Waktu itu Sabtu, dan orang menyebutnya Sabtu Kelabu — sebutan yang terasa aneh, sebab kelabu adalah warna langit yang ragu-ragu, dan pagi itu mereka bergerak tanpa ragu-ragu.

Saya suka membayangkan alamat itu sebelum ia berubah menjadi peristiwa. Sebuah rumah tua Menteng. Pagar besi. Halaman yang tak seberapa luas. Pohon yang menaungi orang-orang yang bergiliran bicara di sana pada malam-malam sebelumnya, bergantian memegang pengeras suara, seperti orang yang baru menemukan bahwa suaranya masih ada.

Dan nama jalannya.

Diponegoro. Lima Delapan.

Seorang pangeran yang berperang lima tahun, yang tak pernah dikalahkan di medan tempur, dan yang pada akhirnya jatuh bukan karena kekuatan lawan. Ia jatuh karena orang-orangnya sendiri. Panglima-panglimanya menyeberang satu per satu. Kerabatnya berhitung. Sesama anak negeri menjadi perantara bagi sebuah perundingan yang sejak awal bukan perundingan, dan di ruangan itu ia ditangkap.

Ia tidak dikalahkan oleh Belanda. Ia dikhianati oleh bangsanya sendiri.

Kita menaruh namanya di papan jalan dan berhenti di situ. Kita jarang menanyakan apa sebenarnya yang sedang kita kenang.

Dan di jalan bernama pangeran yang dikhianati orang-orangnya sendiri itulah, seratus enam puluh enam tahun kemudian, sebuah pagi mengulang pelajaran yang sama.

***

Tetapi untuk mengerti pagi itu, kita harus mundur lebih jauh lagi — ke sebuah nama yang dihapus.

Sesudah 1966, nama Proklamator itu pelan-pelan dikeluarkan dari sejarah resmi negerinya sendiri. Ia menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Ia wafat pada 1970 dalam pengasingan dan dimakamkan jauh dari ibu kota yang ia dirikan.

Lalu dua dasawarsa berikutnya politik berlangsung tanpa dia. Anak-anak sekolah tumbuh dengan buku pelajaran yang menyebut namanya sesedikit mungkin. Proklamasi tetap dirayakan; yang memproklamasikannya dibuat samar. Sebuah bangsa mencoba merayakan hari kelahirannya sambil melupakan siapa yang melahirkannya.

Baru pada 1986 sebagian dikembalikan: sebuah gelar Proklamator, diberikan dengan sangat hati-hati.

Setahun kemudian, yang dulu diasingkan menyiram akar rumput.

Pemilu 1987. Seorang politisi muda masuk gelanggang. Seorang perempuan. Sendirian, tanpa mesin, tanpa restu, tanpa apa pun kecuali satu hal yang tidak bisa diambil darinya:

nama di belakang namanya.

Sukarnoputri.

Ia tidak perlu berpidato panjang. Nama itu sendiri sudah merupakan pidato — dan pidato yang tidak bisa dilarang, sebab melarangnya berarti mengakui bahwa nama itu masih berbahaya sesudah dua puluh tahun didiamkan.

Suara partainya naik. Lima tahun kemudian, pada 1992, naik lagi. Dan yang bergerak bukan elite. Yang bergerak akar rumput: orang-orang di kecamatan dan kampung yang selama ini menyimpan foto lama di dalam lemari, di balik lipatan kain, dan pada suatu hari memutuskan bahwa foto itu boleh keluar.

Lalu akar rumput itu berteriak. Mereka meminta perempuan itu memimpin partai.

Di sinilah rezim kehilangan pegangan.

Rezim sanggup membaca konspirasi; ia tidak sanggup membaca kerinduan. Ia punya perangkat lengkap untuk melacak gerakan yang dirancang, dibiayai, dan dikendalikan — dan tidak punya apa-apa untuk memahami sesuatu yang tidak dirancang siapa pun, tidak dibiayai siapa pun, dan tidak bisa dipanggil untuk dinasihati, karena gerakan itu bukan organisasi. Gerakan itu hanya suara orang banyak yang menemukan bentuknya.

Dan rezim yang tidak sanggup mengenali sesuatu akan selalu memperlakukannya sebagai ancaman.

Kongres di Surabaya pada 1993 memilihnya dari lantai, dan hasilnya tidak diakui. Sebuah kongres tandingan di Medan pada pertengahan 1996 memasang nama lain. Ketika rekayasa demi rekayasa itu tetap tidak membuat orang-orang pulang dari halaman rumah tua di Menteng, tersisa satu instrumen terakhir yang memang selalu tersedia.

Kantor itu diserbu.

***

Pukul enam lebih sedikit.

Massa berkaus merah. Batu. Pentungan. Dan di sekitarnya, di antaranya, tidak jauh di belakangnya — seragam.

Saya tidak ingin menuliskan bagian itu dengan nada tinggi. Sudah cukup banyak suara tinggi tentang hari itu. Saya hanya ingin mencatat, sepelan mungkin, apa yang sesungguhnya terjadi: pada pagi itu, orang-orang yang tidak bersenjata berdiri di halaman rumah mereka sendiri, dan yang datang mengeluarkan mereka bukan orang asing.

Itulah yang sulit ditanggung sampai hari ini. Bukan kekerasannya. Kekerasan pernah terjadi di banyak tempat, di banyak zaman. Yang sulit adalah dari mana ia datang.

***

Saya besar di rumah yang mencintai tentara.

Bukan mencintai dari jauh, seperti orang mengagumi parade. Mencintai dalam arti mengenal bunyi sepatu di lantai pada jam-jam yang bukan jam manusia biasa. Mengenal keberangkatan yang tidak boleh ditanya tujuannya. Mengenal nama-nama tempat yang disebut setengah suara di ruang makan — dan di rumah saya, salah satu nama itu adalah Timor Timur, tahun tujuh puluh lima, sebuah operasi yang dinamai dari bunga teratai. Seroja.

Dari rumah itu saya mewarisi satu keyakinan sederhana: bahwa tentara Indonesia lahir dari rakyat.

Itu bukan kiasan. Tidak ada akademi yang mencetaknya lebih dulu, tidak ada kerajaan yang mewariskannya. Ia dibentuk dari laskar, dari pemuda, dari guru sekolah dan pegawai rendahan yang mengangkat senjata karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya.

Dan ada satu hal yang semestinya selalu disebut lebih dahulu, setiap kali orang berbicara tentang tentara dan politik.

Yang pertama kali melarangnya bukan orang sipil.

***

Lima Oktober 1949. Alun-alun Utara, Yogyakarta. Hari Angkatan Perang.

Panglima Besar Sudirman baru saja pulang. Tujuh bulan di hutan dan lereng, dari Gunung Kidul menyeberang ke timur sampai ke pedalaman Pacitan, dipikul di atas tandu ketika ia tidak lagi sanggup berjalan, dengan satu paru-paru, pada usia tiga puluh tiga tahun. Ibu kota sudah jatuh. Para pemimpin sipil sudah ditawan. Gerilya itu bukan sekadar taktik militer; ia sebuah argumen — bukti bahwa republik masih ada selama masih ada orang yang bertempur atas namanya di gunung.

Sudirman pulang sebagai orang yang paling berhak menuntut apa pun dari republik ini.

Dan yang ia sampaikan di alun-alun itu, di depan pasukannya, dengan tubuh yang sudah hampir habis, bukan kebanggaan atas apa yang telah dimenangkan. Disampaikannya bahwa tentara ini tentara nasional: milik seluruh rakyat, bukan milik satu golongan;tidak boleh menjadi alat kelompok mana pun. Bahwa gelanggang politik bukan tempatnya.

Sudirman tidak sedang berteori. Ia baru saja membuktikan dengan tubuhnya sendiri apa artinya setia pada negara dan bukan pada faksi.

Empat bulan kemudian ia wafat. Usianya tiga puluh empat tahun.

Amanat itu menjadi perintah terakhirnya.

Saya ingin sekali kalimat ini ditulis besar-besar di setiap ruang belajar sekolah perwira di negeri ini: larangan tentara berpolitik bukan gagasan sipil yang dipaksakan kepada tentara. Ia wasiat dari panglima pertama mereka sendiri, diucapkan ketika ia sedang sekarat, dan tidak pernah ia cabut.

***

Empat tahun kemudian, seorang lagi mengucapkan hal yang sama dengan cara yang lain.

Tujuh belas Agustus 1953. Pidato kenegaraan yang ia beri judul Jadilah Alat Sejarah.

Latarnya belum lama berlalu. Pada Oktober 1952, meriam-meriam pernah diarahkan ke istana oleh perwira-perwira yang kehilangan kesabaran terhadap parlemen. Republik ini baru berumur delapan tahun dan sudah harus menjawab pertanyaan yang menentukan seluruh nasibnya: siapa yang berhak memutuskan — orang yang dipilih, atau orang yang bersenjata.

Dua tahun lagi rakyat akan memilih untuk pertama kalinya.

Dan yang diminta Sukarno pada hari itu, dengan nada yang sebangun dengan amanat Sudirman, adalah agar demokrasi yang masih bayi ini diberi kesempatan tumbuh — tanpa laras senapan mengintip dari balik bahu. Bahwa bangsa ini harus belajar berselisih dengan kata-kata, dan bahwa kekuatan bersenjata bukan wasit bagi perselisihan itu.

Pemilu 1955 berlangsung. Jujur, damai, dan sampai hari ini masih sering disebut yang paling bersih yang pernah kita punya.

Lalu kita kehilangannya selama empat puluh empat tahun.

***

Saya menulis ini dengan kesedihan. Yang saya rasakan setiap tanggal ini lebih menyerupai duka — duka atas sesuatu yang seharusnya tidak perlu mati.

Sebab Dwifungsi tidak lahir sebagai kejahatan, namun sebagai ketakutan: takut pada negara yang belum selesai, pada politik sipil yang dianggap terlalu ribut, pada republik yang beberapa kali nyaris pecah. Hampir setiap doktrin yang buruk dimulai dari kecemasan yang masuk akal. Di situlah letak tragedinya. Tidak ada penjahat di awal cerita — hanya orang-orang yang yakin sedang menyelamatkan sesuatu.

Lalu penyelamatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi struktur. Struktur menjadi kursi di parlemen, kursi gubernur, kursi direksi, kursi di ruang-ruang yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara. Dan pada satu titik, institusi itu tidak lagi sanggup membedakan antara menjaga republik dan menjaga mereka yang sedang berkuasa atas republik.

Pagi 27 Juli adalah hari ketika perbedaan itu hilang seluruhnya, di depan mata semua orang.

Dan pada hari itu, jarak antara alun-alun Yogyakarta 1949 dan halaman Menteng 1996 terasa jauh lebih panjang daripada empat puluh tujuh tahun.

***

Catatan resminya sedikit, dan justru sedikitnya itu yang lama membuat saya termenung.

Lima orang meninggal. Seratus empat puluh sembilan luka. Dua puluh tiga hilang.

Dua puluh tiga.

Saya selalu berhenti di angka itu. Sebab hilang bukan sebuah keadaan; ia sebuah kata yang dipakai ketika tidak ada yang bersedia mengucapkan kata yang lain. Dan di ujung setiap satu dari dua puluh tiga itu ada seorang ibu yang, sampai hari ini, masih menyisihkan satu piring.

Sesudahnya kerusuhan menjalar ke Salemba, ke Kramat, ke Matraman. Jakarta terbakar untuk pertama kalinya dalam satu generasi. Ketika asap turun, dicarilah sesuatu untuk dipersalahkan, dan yang ditemukan adalah sekelompok anak muda yang jauh terlalu kecil untuk melakukan apa pun sebesar itu.

Nama-nama pernah disebut. Penyelidikan pernah dibuka. Sebuah persidangan pernah digelar, kecil, jauh, nyaris tanpa gema, lalu berhenti pada pangkat- pangkat yang tidak memerintahkan apa-apa.

Tiga puluh tahun, dan tidak ada yang benar-benar menanggung beratnya.

***

Tapi ada bagian dari cerita ini yang jarang kita ucapkan, dan saya ingin mengucapkannya dengan pelan.

Kekerasan pagi itu gagal.

Dimaksudkan untuk menutup sebuah perlawanan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebelum 27 Juli, perlawanan itu belum punya bentuk. Sesudahnya, ia punya tanggal. Punya alamat. Punya saksi. Punya sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh pidato mana pun, karena semua orang melihatnya sendiri.

Dua tahun kemudian, rezim yang dijaga begitu keras pada pagi itu runtuh — sebagian justru karena pagi itu. Mahasiswa turun. Kota-kota bergerak. Rezim tumbang.

Itu kekalahan yang paling sunyi dan paling telak dalam sejarah politik militer. Bukan kekalahan di medan perang. Kekalahan politik. Kekalahan legitimasi. Sebuah bangsa memutuskan bahwa ia tidak lagi ingin dijaga dengan cara itu.

Lalu datang tahun 1999.

Pemilihan umum yang bebas — yang pertama sejak 1955. Sejak tahun ketika Sukarno meminta demokrasi ini diberi kesempatan tumbuh tanpa laras senapan, dan untuk satu kali, sebentar, permintaan itu dikabulkan.

Empat puluh empat tahun jarak di antara keduanya. Dua generasi yang tidak pernah tahu rasanya memilih tanpa sudah tahu hasilnya.

Dan partai yang rumahnya direbut pada pagi Sabtu itu keluar sebagai pemenangnya.

Saya masih merasa ada sesuatu yang nyaris tidak masuk akal di situ. Bahwa sebuah halaman yang dikosongkan dengan paksa berubah menjadi kotak-kotak suara di seluruh nusantara. Bahwa nama yang dua puluh tahun dihapus dari buku sejarah kembali melalui pintu depan, dibawa oleh anaknya, dengan surat suara.

Bukan karena sejarah punya keadilan bawaan. Sejarah tidak punya apa-apa. Tetapi karena ada batas pada apa yang sanggup dilakukan kekuatan terhadap ingatan orang banyak, dan pada pagi itu batas tersebut dilampaui.

***

Yang lahir dari sana bukan hanya kemenangan pemilu. Yang lahir adalah kembalinya sebuah gagasan yang sebenarnya seumur republik ini:

Tentara tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya sendiri.

Tentara tidak boleh berpihak dalam politik.

Tentara harus profesional — dan profesionalisme itu hanya punya satu arti: keahlian bertempur yang dijalankan di dalam koridor demokrasi, tunduk pada otoritas sipil yang dipilih rakyat, dengan senjata yang selalu diarahkan ke luar dan tidak pernah ke dalam.

Reformasi tidak menemukan gagasan itu. Reformasi hanya memungutnya kembali dari tempat ia dijatuhkan — dari sebuah alun-alun di Yogyakarta, pada 1949, dari mulut seorang panglima yang sedang sekarat.

Itu sebabnya saya tidak pernah bisa menerima anggapan bahwa reformasi merendahkan tentara. Yang dilakukan reformasi justru mengembalikan martabatnya. Sebab tentara yang ditugasi menjaga kekuasaan adalah tentara yang sesungguhnya tidak dipercaya untuk mengerjakan pekerjaannya yang sebenarnya.

***

Dan yang mengubah gagasan itu dari pidato menjadi pasal adalah perempuan yang pada pagi itu diusir dari halaman rumah tua di Diponegoro 58.

Ada keadilan yang terlalu halus untuk disebut kemenangan di situ.

Ia tidak membalas. Sebagai Presiden Kelima, ia membuat undang-undang.

Ia menuntaskan pemisahan TNI dan Polri dan menguncinya dalam hukum — bukan sekadar memisahkan dua struktur, melainkan memisahkan dua logika. Yang satu menghadapi musuh negara; yang lain melayani warga negara. Bahwa kekuatan tempur tidak pernah boleh dipakai untuk mengurus ketertiban rakyatnya sendiri: persis kekeliruan yang melahirkan pagi itu.

Lalu Undang-Undang Pertahanan Negara: untuk pertama kalinya, seluruh urusan pertahanan ditempatkan di bawah otoritas politik sipil secara tegas dan tertulis.

Disusul Undang-Undang TNI: prajurit dilarang berpolitik praktis, dilarang berbisnis, dilarang menduduki jabatan sipil selama masih berseragam. Kursi bersenjata di parlemen ditutup.

Undang-undang terakhir itu ia tandatangani pada hari-hari penghabisan masa jabatannya, ketika ia sudah tahu bahwa ia tidak akan memerintah lagi. Orang biasanya menyimpan sisa tenaganya untuk dirinya sendiri. Ia memakainya untuk mengunci sebuah pintu.

Saya sering memikirkan itu. Bahwa orang yang paling berhak marah pada institusi itu justru orang yang paling sungguh-sungguh menyusun aturan agar institusi itu bisa dihormati kembali.

Dan kalau dibaca berdampingan, undang-undang itu sesungguhnya hanya satu hal: amanat Sudirman, akhirnya, ditulis menjadi hukum.

***

Maka yang membuat saya termenung belakangan ini bukan tahun 1996. Tahun 1996 sudah selesai terjadi.

Yang membuat saya termenung adalah pintu itu.

Sebab hukum hanya sanggup mengerjakan bagian yang bisa dikerjakan hukum: batas kewenangan, kotak dalam bagan, larangan yang ditulis dengan tinta. Semuanya benar dan semuanya perlu. Tetapi tidak ada pasal yang sanggup mencabut keyakinan lama bahwa dalam keadaan tertentu, seragam berhak menentukan siapa yang boleh berkumpul di sebuah halaman.

Keyakinan itu tidak pernah diadili. Ia seakan-akan hanya diminta duduk diam untuk sementara.

Dan ketika ruang-ruang sipil kembali dibuka satu per satu bagi mereka yang bersenjata, saya mendengar orang mengangguk dan berkata: ini berbeda, ini terbatas, ini demi efektivitas.

Saya pernah mendengar kalimat itu. Kalimat itu selalu masuk akal. Kalimat itu masuk akal sampai ada satu pagi Sabtu di bulan Juli.

***

Lalu, 27 Juli 2026, saya berdiri di halaman itu.

Rumah tua di Diponegoro 58 sudah berubah. Dindingnya merah sekarang, dengan tiang-tiang tinggi. Dan di halamannya berdiri sebuah monumen: Monumen Kudatuli, karya Dolorosa Sinaga.

Saya kira bukan kebetulan bahwa yang mengerjakannya seorang pematung perempuan yang sepanjang hidupnya memahat tubuh-tubuh yang sedang bertahan.

Ia diletakkan di atas landasan granit hitam yang tinggi, sehingga untuk melihatnya orang harus mendongak.

Dan yang dipahat bukan seorang pahlawan.

Itu hal pertama yang saya sadari di depannya, dan barangkali hal yang paling penting. Kita punya ratusan monumen di negeri ini, dan hampir seluruhnya berisi satu orang: berdiri tegak, dagu terangkat, senjata di tangan, kadang kuda di bawahnya. Monumen ini tidak memiliki satu pun dari itu. Tidak ada senjata sama sekali. Tidak ada seragam. Tidak ada tokoh.

Yang ada hanya orang banyak.

Enam, tujuh tubuh — sulit dihitung, dan memang tidak dimaksudkan untuk dihitung — berhimpit menjadi satu massa perunggu berpatina cokelat kemerahan, saling menopang, saling menindih, tumbuh keluar dari bidang yang sama seolah tidak mungkin lagi dipisahkan satu dari yang lain. Ototnya memanjang, uratnya menonjol, permukaannya kasar dan berguratan seperti tanah liat yang sengaja tidak pernah dihaluskan. Bekas jari pematungnya masih tertinggal di situ.

Luka memang tidak seharusnya dipoles.

Di sisi kiri, sesosok tubuh membungkuk hampir sampai ke tanah, kepalanya tertunduk, nyaris kehilangan bentuk manusianya. Di sebelahnya seorang lagi merunduk, seperti orang yang baru dipukul dari belakang. Di tengah, sesosok tubuh mendekap tubuh lain yang lebih kecil, merapatkannya ke dada — bukan gerakan menyerang, melainkan gerakan menyelamatkan. Dan di sisi kanan, satu lengan terangkat penuh tinggi di atas kepala, tangannya mengepal.

Lalu di puncaknya, di titik tertinggi, satu sosok mendongak ke langit dengan mulut terbuka lebar.

Berteriak.

Saya berdiri agak lama di depan bagian itu. Sebab dari segala hal yang bisa dipilih untuk dipahat dari peristiwa ini — darah, api, batu, pentungan, seragam — yang dipilih adalah sebuah suara.

Dan memang itulah yang sesungguhnya diserang pada pagi itu. Bukan gedung. Bukan kursi ketua umum. Pada malam-malam sebelum 27 Juli, yang berlangsung di halaman ini hanyalah orang bergantian memegang pengeras suara dan berbicara. Mimbar bebas. Hanya itu. Yang membuat pagi itu dianggap perlu adalah kenyataan sederhana bahwa orang-orang sedang bersuara di halaman rumah mereka sendiri.

Maka pematung itu memahat satu hal yang paling mustahil dipahat: bunyi.

Di bawahnya, pada dinding granit setinggi mata, terpasang prasasti berhuruf emas.

MONUMEN KUDATULI. Kerusuhan 27 Juli 1996.

Dan di bawahnya satu kalimat yang saya baca dua kali:

Mengenang tragedi 27 Juli 1996. Sebuah simbol perlawanan, pengorbanan, dan titik awal perjuangan demi tegaknya demokrasi.

Titik awal.

Bukan akhir, bukan kekalahan, bukan kesedihan. Titik awal. Bahkan batu itu pun tahu bahwa pagi Sabtu itu gagal mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya.

Begitulah cara monumen bekerja. Ia tidak berdebat, tidak menuduh, tidak menjelaskan. Monumen ini hanya menolak pergi. Dan karena itu ia jauh lebih keras kepala daripada berkas perkara mana pun: sebuah negara bisa menutup penyelidikan, tetapi tidak bisa menutup benda yang berdiri di halaman.

Siang itu orang-orang berkumpul di depannya. Sebagian sudah sangat sepuh — mereka yang ada di sini tiga puluh tahun lalu, kini datang dengan langkah pelan dan rambut putih. Sebagian lagi lahir jauh sesudah 1996 dan tidak mengingat apa pun. Tetapi mereka ikut mendongak, melihat mulut yang terbuka itu, dan itu saja sudah cukup untuk memulai sebuah pertanyaan.

Dan pertanyaan adalah cara sebuah bangsa menolak lupa.

Siang itu monumen itu diresmikan.

Dan saya diminta memberi kesaksian di halaman ini — bukan sendirian, melainkan bersama mereka yang benar-benar ada di sana pada 27 Juli 1996.

Itu bagian tersulit dari hari ini.

Sebab saya datang membawa kerangka. Periodisasi. Bacaan bertahun-tahun tentang hubungan sipil-militer, indeks, dan grafik. Mereka datang membawa tubuh.

Ada yang kalimatnya berhenti sendiri ketika sampai di bagian tertentu, lalu dilanjutkan dengan suara yang lain. Ada yang tidak perlu berusaha mengingat karena tidak pernah bisa lupa. Ada yang orangnya termasuk dalam dua puluh tiga itu — dan bagi keluarga seperti itu, tiga puluh tahun bukan periode sejarah. Tiga puluh tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu di depan pintu.

Di sebelah kesaksian semacam itu, kesaksian saya kecil. Dan memang seharusnya kecil.

Satu-satunya hal yang bisa saya kerjakan adalah memastikan bahwa apa yang mereka alami tidak diserahkan seluruhnya kepada ingatan mereka sendiri. Sebab ingatan perorangan ada batasnya. Orang menua. Orang wafat. Yang bertahan hanya apa yang sempat dituliskan, dipahat, dan diucapkan di depan orang banyak.

Karena itu saya bicara hari itu, 27 Juli 2026. Bukan untuk menambahkan apa pun pada kesaksian mereka, melainkan untuk berdiri di sampingnya.

Dan ada satu hal yang baru saya sadari justru ketika sedang berdiri di sana, menghadap halaman yang sama:

kami sedang mengerjakan persis hal yang dulu diserang.

Orang bergantian bicara, di halaman ini, di depan orang banyak. Tiga puluh tahun lalu kegiatan itu disebut ancaman dan dibubarkan sebelum matahari naik. Siang itu kegiatan yang sama berlangsung dengan pengeras suara, di depan kamera, tanpa seorang pun perlu menoleh ke arah gerbang.

Mimbar bebas itu tidak pernah selesai. Ia hanya tertunda tiga puluh tahun.

***

Maka di depan monumen itu, saya hanya ingin meninggalkan dua hal.

Satu kesaksian.

Bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Di alamat ini. Pada jam yang bisa disebutkan. Bahwa yang datang mengosongkan halaman ini bukan orang asing, melainkan orang-orang kita sendiri, berseragam negara kita sendiri, dibiayai pajak orang-orang yang mereka usir.

Bahwa ini adalah pengulangan, bukan kecelakaan: seorang pangeran yang dikhianati orang-orangnya sendiri di abad kesembilan belas; seorang panglima yang sekarat memberi perintah terakhir agar tentaranya menjauh dari politik, lalu perintah itu diabaikan setengah abad; sebuah nama yang dihapus dua puluh tahun dari buku sejarah, dan seorang perempuan yang membawanya kembali sendirian lewat pintu depan, dengan surat suara — sampai pintu depan itu didobrak.

Kesaksian ini tidak menuntut siapa-siapa. Ia hanya menolak mengizinkan peristiwa ini menjadi tidak pernah ada.

Satu harapan.

Bahwa tentara republik ini mengingat 5 Oktober 1949. Alun-alun Utara Yogyakarta, seorang panglima yang baru turun dari gunung dengan satu paru-paru, mengatakan kepada pasukannya sendiri bahwa tentara ini milik seluruh rakyat, bukan alat satu golongan, dan bahwa gelanggang politik bukan tempatnya.

Bahwa tentara republik ini mengingat 17 Agustus 1953. Seorang presiden meminta agar demokrasi yang masih bayi diberi kesempatan tumbuh tanpa laras senapan mengintip dari balik bahu — dan dua tahun kemudian permintaan itu, sekali saja, dikabulkan.

Bahwa dari dua tanggal itu tumbuh tentara yang profesional: yang tidak berpolitik, yang tidak berpihak, yang tidak pernah lagi berdiri berhadapan dengan rakyatnya sendiri, dan yang bergerak sepenuhnya di dalam koridor demokrasi — tunduk pada otoritas sipil yang dipilih, dengan senjata yang selalu menghadap ke luar.

Harapan ini bukan permintaan agar tentara diperkecil. Sebaliknya, hanya tentara yang tidak dibebani politik yang bisa sepenuhnya menjadi tentara.

***

Lalu, saya pulang.

Monumen itu tinggal di sana, seperti biasa, menghadap jalan yang memakai nama seorang pangeran yang dikhianati bangsanya sendiri.

Selama ia masih berdiri di halaman itu, kita masih punya satu teriakan sejarah yang menolak lupa.

Semoga itu cukup. Tidak boleh ada monumen yang kedua.