Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045

Tim Analis LAB 45, CIReS-LPPSP FISIP Universitas Indonesia Minggu, 05 Desember 2021 Research Report
Unduh Publikasi
img

Kesetaraan Gender merupakan cita-cita yang memuat keadilan bagi siapapun untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia. Hal ini menjadi perhatian masyarakat dunia dan direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui implementasi norma Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang dijadikan acuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, PBB mencantumkan Kesetaraan Gender (Gender Equality) poin kelima dari butir-butir tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dirilis pada tahun 2015, di mana sebelumnya dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 ditempatkan sebagai tujuan ketiga dari delapan tujuan yang dirumuskan. Menyikapi kondisi yang telah disebutkan, laporan riset bertajuk Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045 ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi, analisis, dan proyeksi mengenai kondisi kesetaraan gender di Indonesia tahun 2045.

Terkait dengan hal tersebut, kajian ini menemukan bahwa upaya Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, khususnya dari dimensi kebijakan dan sosial- budaya (gender role beliefs). Berdasarkan dua dimensi tantangan tersebut, kajian ini merumuskan enam skenario yang mungkin terjadi pada tahun 2045 berdasarkan temuan yang diperoleh. Skenario tersebut, yaitu: (i) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Konservatif; (ii) Kebijakan Responsif Gender (tidak optimal)-Keadaan Sosial Konservatif; (iii) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Moderat; (iv) Kebijakan Responsif Gender (kurang optimal)-Keadaan Sosial Moderat; (v) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Progresif; dan (vi) Kebijakan Responsif Gender (Optimal)-Keadaan Sosial Progresif.

Di luar temuan yang didapatkan, kajian ini merumuskan beberapa poin rekomendasi. Pertama, Indonesia perlu membuat cetak biru kebijakan untuk pencapaian agenda kesetaraan gender yang mencakup berbagai aspek, tidak hanya pada agenda pembangunan. Kedua, regulasi-regulasi turunan dari cetak biru agenda kesetaraan gender perlu didesain ulang untuk memastikan bahwa substansi dari regulasi yang telah berjalan dan yang akan dijalankan ke depannya, termasuk pula penganggaran berbasis gender. Ketiga, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia. Keempat, pemerintah Indonesia dibantu oleh aktivis dan akademisi yang bergerak di ranah kesetaraan gender perlu melakukan penguatan narasi kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya mengadopsi nilai-nilai tersebut.

 

Publikasi Terbaru

img
Kamis, 23 Desember 2021
img
Kamis, 16 Desember 2021