Media Briefing

Jakarta, 22 Oktober 2026 – Dua tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan satu pola yang sama di empat bidang yang dievaluasi Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45): politik media, ekonomi politik, gender, serta politik, hukum, dan keamanan. Anggaran dan kewenangan berpindah ke pemerintah pusat dan program unggulan. Sementara itu, fungsi yang melindungi warga sehari-hari, layanan daerah, lembaga pelindungan korban, dan komunikasi saat krisis, menyusut.

Empat pasang angka memperlihatkan pola itu:

• Fiskal. Porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari 24,7 persen belanja negara pada 2025 menjadi 18,0 persen pada APBN 2026, penurunan satu tahun terbesar dalam dua dekade. Pada tahun yang sama, negara menganggarkan bunga utang Rp599,4 triliun, lebih dari empat perlima seluruh TKD. Sebanyak 153 pemerintah daerah tidak menerima DAK Fisik sama sekali.
• Pertahanan. Sejak Agustus 2025, Presiden meresmikan 366 satuan baru TNI. Realisasi belanja fungsi pertahanan 2025 mencapai Rp348,58 triliun, lebih dari dua kali pagu APBN. Namun, kebutuhan yang sudah direncanakan, yakni pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15, belum memiliki kontrak.
• Pelindungan perempuan. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2025, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2027 hanya sekitar Rp187 miliar, sepertiga lebih rendah dari realisasi 2025 sebesar Rp282 miliar. Badan Gizi Nasional memperoleh Rp240,2 triliun dalam APBN 2027.
• Komunikasi publik. Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) 2027 yang disetujui DPR secara prinsip mencapai Rp1,954 triliun, naik 77 kali lipat dan sekitar sepuluh kali pagu KemenPPPA. Total blunder komunikasi pejabat turun dari 163 menjadi 140, tetapi blunder Presiden naik dari 32 menjadi 48.