Indonesia adalah negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Selain perairannya yang luas mencapai 3.257.357 km2; garis pantainya juga terpanjang kedua di dunia dengan panjang mencapai 108.000 kilometer. Letaknya yang strategis menempatkan Indonesia memiliki mega biodiversity sekaligus produsen ikan terbesar kedua di dunia, setelah China. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai US$1,5 milyar termasuk di antaranya potensi wilayah pesisir, bioteknologi, perikanan, minyak bumi, transportasi laut dan wisata bahari, dengan pemanfaatan hingga tahun 2021 masih pada kisaran 25%.

Menyadari potensi kelautan dan perikanan yang besar, pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi termasuk pengelolaan kelautan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry dan kemaritiman. Selain itu pemerintah juga merencanakan pembangunan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon. Bahkan pada Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, pemerintah telah menetapkan cetak biru kebijakan kelautan Indonesia 2021-2025 yang berbasis pada konsep ekonomi biru.

Secara umum, ada banyak tantangan untuk ekonomi biru Indonesia di masa depan. Tembok penghalang kemajuan itu berkisar kepada pola pengelolaan sumber daya, regulasi dan desain kelembagaan yang belum sesuai, serta efek berkepanjangan dari disrupsi Pandemi Covid-19 terhadap berbagai aspek kehidupan. Sintesis dari semua itu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut kita masih terlalu eksploitatif, regulasinya kurang fleksibel, serta mitigasi yang masih kurang dipersiapkan untuk menghadapi efek ekor jas disrupsi Pandemi Covid-19 atau krisis lain di masa depan.