Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama- sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi rapproachment Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.