Halaman Pencarian

Upaya mengatasi perubahan iklim memiliki urgensi tinggi bagi Indonesia mengingat dampak yang ditimbulkan. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan di wilayah tropis membuat Indonesia terancam akan mengalami lebih banyak bencana seperti banjir dan pasang air laut. Meskipun Indonesia telah mencanangkan capaian target net zero emission (NZE) pada tahun 2060, Indonesia masih memiliki kekurangan krusial dalam berbagai pengukuran ekonomi hijau. Untuk itu, diperlukan transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bersahabat dengan alam.

Sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang tengah menuai bonus demografi harus secara bijak memanfaatkan momentum ini. Pasalnya, fase ini hanya dinikmati satu kali oleh sebuah negara dan dapat menjadi penentu kondisi perekonomian di masa depan. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia sejatinya dapat menjadi peluang untuk keluar dari dekapan Middle Income Trap demi mencapai tujuan sebagai negara maju pada 2045. Sementara itu, pengelolaan secara ceroboh dapat membawa pada bencana demografi berupa pengangguran masif dan ketika negara mulai masuk ke masa aging population. Sebut saja Afrika Selatan, studi oleh Oosthuizen (2015) mencatat kegagalan negara ini dalam pemanfaatan bonus demografinya salah satunya disebabkan oleh investasi pembangunan manusia dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal.

Tahun 2023 adalah tahun pelaksana jabatan (Pj). Kekosongan pemimpin daerah karena pemilihan umum diisi oleh Pj yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengadministrasi pemerintahan daerah sampai pemimpin baru dilantik. Pada tahun ini, terdapat 170 kepala daerah yang diisi Pj (Radio Republik Indonesia, 2023). Salah satunya adalah posisi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang ditinggalkan oleh Ganjar Pranowo setelah satu dekade berkuasa, berakhir tepatnya pada 5 September 2023.

Perang masih merupakan isu penting dalam hubungan antarnegara. Kemenangan dalam suatu perang berarti keberhasilan negara menggunakan beragam instrumen dalam peperangan di berbagai domain. Peperangan darat adalah salah satu domain kunci dalam memenangkan perang sejak masa lalu. Berbeda dengan domain lainnya, daratan memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik itu terdiri dari (1) pentingnya kepentingan politik atas daratan; (2) variabilitas medan pertempuran; (3) opasitas medan pertempuran di daratan; (4) resistensi akibat sulitnya bergerak dengan cepat di daratan jika dibandingkan laut maupun udara; serta (5) mutabilitas atau kemampuan modifikasi daratan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mendapatkan arahan strategis dari Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan Proyeksi Geopolitik V.

Proyeksi dilakukan dengan mengkaji Lima Pilar Ketahanan Nasional guna menegaskan lompatan strategis Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai kekuatan regional di tahun 2045.

Hasil kajian disajikan dalam bentuk kumpulan infografis agar mempermudah pemahaman atas kelima isu strategis yaitu Pembangunan Pertahanan dan Ibu Kota Nusantara, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital, dan Konsolidasi Demokrasi.

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka yang lebih moderat, yaitu sekitar 5,0% pada tahun 2023. Misi Artikel IV menyarankan Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi struktural yang meluas, memperkuat penegakkan regulasi sektor keuangan, menjaga kehati-hatian fiskal, dan melakukan diversifikasi ekonomi dengan kebijakan industrial yang tidak mendistorsi kompetisi pasar. Pandangan IMF memiliki daya pengaruh yang kuat bagi sentimen dunia terhadap perekonomian Indonesia, sehingga sebuah upaya kajian yang komprehensif terhadap hasil Artikel IV IMF menjadi penting untuk menyikapi substansi yang disampaikan IMF.

Terdapat dua konsep yang menjadi kunci dalam tulisan ini, yakni persaingan dan teater sekunder. Persaingan dalam dunia internasional melibatkan usaha memperoleh keuntungan. Usaha tersebut dilakukan melalui pengejaran kepentingan sendiri, seperti kekuatan, keamanan, kekayaan, pengaruh, dan status, yang sering dianggap pihak lain sebagai sumber tantangan atau ancaman. Dari definisi tersebut, dapat ditarik dua aspek persaingan. Pertama, persaingan adalah permainan relatif. Tulisan ini mengkaji pengaruh, kekuatan, dan status dari Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia secara relatif. Kedua, persaingan tidak terikat secara tegas dan bertempat di berbagai domain. Negara-negara memperebutkan berbagai jenis barang sehingga menggunakan seperangkat instrumen–diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi–untuk mencari keunggulan kompetitif. Dengan demikian, studi persaingan di teater sekunder perlu mempertimbangkan persaingan lintas dimensi yang berbeda. Konsep kedua adalah teater sekunder, yakni kekuatan-kekuatan besar bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya di luar wilayah mereka. Tiga teater sekunder tersebut meliputi Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, yang didefinisikan sebagian besar di sepanjang batas geografis komando daripada konvensi politik.

Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama- sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi rapproachment Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.

Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama-sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Kegiatan webinar ini bertujuan untuk membahas dampak normalisasi Arab Saudi dan Israel terhadap konstalasi geopolitik Timur Tengah dan dampaknya terhadap Palestina. Melalui pembahasan dimaksud, webinar ini diharapkan dapat mendorong diskusi evaluatif sebagai landasan perumusan strategi kebijakan politik dan komunikasi Indonesia dalam perubahan konstalasi geopolitik di Timur Tengah khususnya terkait isu Palestina.

Sebagai negara kepulauan-tropis terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar melewati ujian ekonomi tahun ini dan ke depannya dengan mengakselerasi kinerja ekonomi biru nasional.