Halaman Pencarian

The year 2024 will feature two significant landmarks in Indonesia. First, 2024 is an election year. In addition to the controversy surrounding the Constitutional Court’s decision against imposing a maximum age for presidential candidates, the upcoming general elections will be fiercely competitive owing to a row between incumbent President Jokowi and the ruling party – the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) – as well as ideological criticism of existing economic liberalisation policies from leftist-nationalist politicians and populist religious leaders.

Peringatan Hari Ikan Nasional tahun ini, pada 21 November, mengambil tema ”Ikan untuk Generasi Emas”. Ikan tidak lagi dilihat sebatas komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi asupan pangan utama guna menyiapkan generasi unggul 2045. Membesarnya manfaat ikan mensyaratkan perhatian lebih kepada nelayan kecil dan tradisional.

Autarki atau kemandirian telah lama menjadi ambisi industri pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai ambisi tersebut, termasuk pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada tahun 2010, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, serta Undang- Undang Cipta Kerja yang melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta di dalam produksi senjata nasional.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung denga internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di empat pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Dinamika global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik. Dewasa ini, negara-negara adidaya saling bersaing menawarkan kerangka kerja konektivitas dengan membangun suatu jaringan rantai nilai untuk kepentingan geopolitik mereka. Meskipun isu ini strategis, perkembangan diskusi dan literatur masih cenderung berporos pada perspektif negara-negara penggagas inisiatif global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan cara pandang baru dari negara non-penggagas dalam menghadapi beragam prakarsa konektivitas.

Globalisasi produksi merupakan karakter pasar senjata kekinian. Perubahan permintaan dan eskalasi ongkos produksi senjata menjadi faktor yang mendorong penguatan globalisasi. Partisipasi dalam rantai pasok global merupakan langkah strategis bagi industri pertahanan dalam merespons pasar yang makin terinternasionalisasi. Akan tetapi, bagi negara dengan potensi produksi pertahanan menengah, seperti Indonesia, upaya bergabung dalam rantai pasok global bukan proses yang mudah. Monograf ini menawarkan gagasan arah strategi pengembangan industri pertahanan Indonesia menuju rantai pasok global.

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesiskan keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalibrasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Dalam upaya menjadi negara maju, potensi ekonomi biru menawarkan solusi alternatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi biru yang terarah dan spesifik menjadi salah satu kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. Monograf ini bertujuan untuk memberikan panduan dan usulan pengembangan proyek ekonomi biru yang lebih konkret.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim di dunia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan di wilayah tropis membuat Indonesia terancam akan mengalami lebih banyak bencana seperti banjir dan pasang air laut. Selain itu, luas wilayah Indonesia juga bisa tereduksi oleh perubahan iklim karena kenaikan muka air laut yang menenggelamkan pulau-pulau. Maka dari itu, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki urgensi tinggi bagi kita.

Seminar ini bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang transformasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kemajuan ekonomi. Diharapkan acara ini akan menjadi forum penting untuk membahas kebijakan nasional terkait ekonomi digital. Jangan lewatkan kesempatan ini pada tanggal 14 November 2023, pukul 08.30-12.00 WIB di Universitas Padjajaran. Bergabunglah dalam diskusi ini untuk memahami peran penting teknologi dalam perkembangan ekonomi kita.