
Publikasi
Publikasi Kami

Revisi UU TNI: Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan Tetap Belum Selesai?
Pada 18 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyetujui pembahasan revisi UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke rapat paripurna keesokan harinya. Salah satu pertimbangan revisi ini adalah usia UU TNI sudah berusia dua puluh tahun sehingga dibutuhkan evaluasi dan perbaikan mengikuti dinamika lingkungan strategis pada masa ini. Namun, alih-alih bertujuan mendorong profesionalisme TNI sebagai kekuatan utama dalam menghadapi potensi konflik dunia yang semakin bergejolak, pembahasan revisi UU TNI terkesan terburu-buru dan belum secara signifikan menyentuh aspek fundamental dalam pembangunan pertahanan Indonesia.

Pemangkasan Anggaran Keamanan Siber
Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto menuai banyak kritik. Pemangkasan anggaran tak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Kebijakan ini juga bakal berpengaruh terhadap sektor krusial lain, seperti keamanan siber di Indonesia, yang saat ini menghadapi risiko besar.

Perempuan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah 2024
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada November tahun lalu menunjukkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal. Pada tingkat provinsi, hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia memiliki kandidat perempuan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, keterwakilan kandidat perempuan lebih merata, dengan hampir semua provinsi memiliki setidaknya satu kandidat perempuan di kabupaten atau kota. Kehadiran kandidat perempuan di berbagai tingkatan mencerminkan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan daerah.

Otentisitas Kebangsaan Megawati Soekarnoputri
Masa depan kerap sewenang-wenang memangkas masa lalu. Mungkin ini adalah salah satu pesan yang hendak disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam perayaan 52 tahun PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025.
Pesan itu lebih dari sekadar peringatan. Ia adalah sebuah panggilan untuk kembali ke akar sejarah, ke masa lalu, untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Megawati membandingkan masa lalu yang heroik dengan realitas saat ini, sebuah perbandingan yang mengundang kita pada sebuah dialektika sejarah yang mendalam.

Era Baru Geo-Trump dan Opsi Manuver Indonesia
Inaugurasi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu momentum geopolitik yang telah ditunggu semenjak November 2024. Pasalnya, dunia akan kembali dihadirkan pemimpin dunia dengan model kepemimpinan strongman. Ke depan dapat diproyeksikan tren kebijakan unilateral dan transaksional akan kental dalam berinteraksi dengan Amerika Serikat. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan mengingat upaya multilateralisme tidak kunjung pulih, konflik di berbagai belahan dunia masih terus berkecamuk hingga pertumbuhan ekonomi yang melemah dibayangi oleh resesi. Apakah ke depan Trump akan menjadi pusat gravitasi geopolitik-geoekonomi? Apakah Trump bisa menjalankan janji populismenya di tengah situasi geopolitik saat ini?

TNI Dituntut Lebih Terbuka dan Akuntabel
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwewenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer. Putusan MK menjadi langkah maju yang signifikan bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi di institusi militer.
"Putusan MK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI merupakan langkah maju yang signifikan. Jangan lupa, ini sesuai dengan komitmen dan perhatian Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi yang kerap beliau sebutkan di berbagai kesempatan," kata Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani kepada Media Indonesia, Kamis (5/12).

Senjakala Demokrasi: antara Pesona Populisme dan Jebakan Otoritarianisme
Seorang aktivis yang baik tentu tahu bahwa gerakan Reformasi 1998 adalah untuk memperjuangkan demokrasi.

Navigating the cyber future: Does Indonesia need a cyber military force?
The pivotal issue of cybersecurity is poised to dominate the upcoming third presidential debate scheduled for Sunday. This topic has gained the attention of all three presidential candidates, as mirrored in their manifestos, notably Ganjar Pranowo and Mahfud MD, who propose the establishment of an independent cyber military force.

The New Fire: War, Peace, and Democracy in the Age of AI
Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) diibaratkan seperti api, yang evolusi dan implikasinya terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, “kobaran api” (“ignition”) mengeksplorasi elemen dasar data, algoritma, dan kekuatan komputasi yang telah merevolusi AI modern, membedakannya dari rekayasa perangkat lunak tradisional. Kedua, “bahan bakar” (“fuel”) menunjukkan daya tarik keberhasilan AI dalam mendorong negara-negara untuk memanfaatkan potensinya demi kepentingan keamanannya, serta menyadari signifikansi strategisnya. Ketiga, “kebakaran” (“wildfire”) menyelidiki risiko terkait pengembangan AI yang tidak terkendali, menekankan keseimbangan antara mencapai keamanan dan mengurangi rasa takut, ketika negara-negara memasukkan AI ke dalam strategi militernya, yang berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Ketiga bagian ini dilihat secara berbeda tiga kelompok utama yang memiliki perspektif masing-masing terhadap perkembangan AI, yakni Evangelist, Cassandra, dan Warrior. Sementara para Evangelist ingin menggunakan AI untuk memajukan sains dan memberi manfaat bagi umat manusia, Cassandra mengkhawatirkan dampak bencana dari machine learning, sedangkan para Warrior menahan keinginan untuk menghakimi sambil mendorong riset-riset lebih jauh.

Indonesia’s 2024 Outlook: Are There Black Swans on the Horizon?
As 2023 draws to a close, armed conflicts continue to rage in Gaza and Ukraine. Competition for strategic resources and cutting-edge technologies is reshaping geopolitics and global trade. Given the unprecedented interest rate hikes by central banks in the world’s major financial centres, households and businesses feel the effects of high borrowing costs and tight credit conditions.
Combine these developments with issues surrounding the ongoing campaigning for elections in Indonesia. The world’s third-largest democracy will hold simultaneous legislative and presidential polls on Valentine’s Day 2024. Indonesian voters are typically non-ideological, but they care about what candidates can offer to make their lives more bearable.
Indonesia’s political environment next year will be shaped by the integrity of the electoral process, the level of societal or political frictions, and the effects of potential global disruptions. The varied combinations of these three factors yield nine possible risk scenarios that could affect the country’s outlook in the foreseeable future.