Covid-19 memiliki dampak sistemik bagi perekonomian, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai sebuah perekonomian yang bergantung pada konsumsi, pemerintah Indonesia dihadapkan oleh dilema antara menekan laju penyebaran virus atau mempertahankan roda perekonomian. Kebijakan pembatasan sosial menjadi ‘pil pahit’ bagi perekonomian untuk dapat memulihkan aktivitas ekonomi sebelum pandemi terjadi. Meski begitu, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah untuk memperbaiki scarring effect akibat Pandemi Covid-19.

Pemerintah telah membuat langkah positif membuka kembali keran ekspor minyak sawit. Juga telah melakukan investigasi pelanggaran bisnis minyak sawit. Namun, upaya itu perlu dilengkapi agenda kebijakan untuk perbaikannya.

Produktivitas komoditas gula dalam negeri tidak dapat berkembang akibat dua hal, yaitu: (1) rendahnya upaya intensifikasi seperti mesin dari pabrik gula yang mayoritas berumur 100-184 tahun; dan (2) terbatasnya kegiatan ekstensifikasi terlihat dari ketersediaan lahan tanam tebu.

Hingga kini institusi-institusi internasional belum efektif mengatasi kelabilan global sebagai akibat dari tindakan perang dan agresi militer. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.

Pasar minyak goreng di Indonesia mendapat banyak intervensi. Di hulu, intervensi dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) melakukan intervensi di hilir.

Dalam konteks ekonomi politik, fiskal tahun 2023 memiliki risiko yang sangat mungkin terjadi dengan dampak yang sedang berdasarkan penilaian dari tiga risiko utama.

Anak muda, perempuan, dan ekonomi hijau akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Pembenahan ekosistem bekerja di laut menjadi kunci.

Seperti halnya industri ekstraktif di sumber daya alam (SDA) lainnya, industri batubara dapat dikategorikan sebagai kegiatan penghasil rente. penataan bisnis rente ini adalah suatu keharusan.

Pengelolaan batu bara sebaiknya dilihat dalam kerangka rente sumber daya milik pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

Tren pemulihan ekonomi nasional masih dibayangi berbagai ketidakpastian sehingga kebijakan yang responsif dan terbuka masih diperlukan.