Publikasi Politik Keamanan

img

TILIK DATA

"Dinamika Senjata Rp1,7 Kuadriliun"

Penulis Reyhan Noor, Mutti Anggitta, Andi Widjajanto - Rabu, 02 Juni 2021

RPerpres belanja alutsista Rp. 1,7 kuadriliun  merupakan salah satu tahapan perencanaan strategis pertahanan yang menggunakan pendekatan teknokratik anggaran.

Pendekatan lain telah digunakan oleh pemerintah dalam tahapan sebelumnya seperti :

(1)pendekatan politik pertahanan melalui penetapan UU Ciptaker , Jakkum dan Jakgar Hanneg,  serta Doktrin – Strategi Pertahanan ;

(2)pendekatan skenario ancaman melalui  penetapan dokumen Analisa Lingkungan Strategis;

(3)pendekatan pengembangan kapabilitas melalui penetapan dokumen Postur Pertahanan.

 

Ada 3 model teknokratik anggaran yang bisa diterapkan untuk menghitung kebutuhan belanja alutsista hingga tahun 2044.

Model I: Postur Pertahanan 2045

Rp. 2,54 - 3,47 Kuadriliun

Model II: Proyeksi Belanja Modernisasi Alutsista

Rp. 1,1 Kudraliun

Model III : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Rp 1,7 kuadriliun

 

UU Ciptaker membuka peluang yang memungkinkan investasi asing, kolaborasi nasional –global, serta korporasi swasta terlibat langsung dalam produksi alutsista.

PT TMI merupakan entitas pertama yang memanfaatkan peluang ini yang operasionalisasinya masih harus menunggu kelengkapan kerangka regulasi turunan UU Ciptaker.

img

TILIK DATA

Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 07 Mei 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan April 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh kritikan terhadap pemenuhan alutsista oleh Kementerian Pertahanan terkait aspek BUMN Strategis, Akuisisi Senjata, dan Kenaikan Anggaran yang mengikuti
musibah kecelakaan KRI Nanggala-402. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, pemberitaan ini membuat masalah persenjataan menjadi lebih disorot. Namun, isu-isu substansial di bidang pertahanan dan militer yang tergolong high politics
seperti strategi militer atau pertahanan negara relatif belum menjadi sorotan utama pemberitaan di media daring.

Analisis media daring juga menunjukkan bahwa beberapa permasalahan utama yang menjadi kritik seputar alutsista tersebut adalah
(1) alokasi anggaran pertahanan yang lebih terfokus pada kesejahteraan prajurit dibandingkan pemenuhan alutsista,
(2) prioritas pembelian alutsista dibandingkan peremajaan/perawatan (MRO), serta (3) ketimpangan anggaran antarmatra.

Media Sosial

Pembicaraan masyarakat mengenai Kementerian Pertahanan selama bulan April 2021 didominasi oleh pembicaraan tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. Masyarakat banyak mempertanyakan kinerja Prabowo Subianto dalam memodernisasikan Alutsista TNI. Selain itu beberapa masyarakat juga membicarakan isu-isu lain seperti penembakan Kabinda Papua, penempatan kader PKS di PT PAL, serta pembentukan Denwalsus Kemhan.

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Rabu, 05 Mei 2021

Isu-isu utama pemberitaan media daring terkait politik keamanan pada bulan April 2021 meliputi isu Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, Friksi Koalisi Partai, dan KKB Papua sebagai kelompok teror. Keterlibatan oknum kasus korupsi terkait dugaan kasus suap yang mempertanyakan kredibilitas KPK dan SP3 BLBI. Friksi koalisi politik masih memuat dinamika konflik internal partai Demokrat dan ditambah dengan wacana reshuffle kabinet. Polemik wacana penetapan KKB Papua sebagai kelompok teror juga menjadi sorotan, terutama setelah penembakan Kepala BIN Daerah Papua. Berbeda dengan pantauan normal yang menyita perhatian konstituen Nasionalis-Pragmatis, pemberitaan pada periode ini turut menyita perhatian Nasionalis-Pragmatis-Kultural dengan adanya peristiwa penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang dikaitkan dengan terorisme, serta wacana reshuffle yang menyita perhatian dari seluruh partai baik oposisi maupun koalisi.

img

TILIK DATA

"Penetapan KKB sebagai Kelompok Teror"

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 30 April 2021

Media Daring

Pemberitaan dari tanggal 25-29 April 2021 mengenai penetapan KKB sebagai kelompok teror di media daring memuat perdebatan yang murni terkait dukungan dan kritikan terhadap langkah pemerintah tersebut. Pejabat pemerintah dan elite partai yang menjadi koalisi (pro) maupun oposisi (kontra) pemerintah memiliki opini yang bercampur. Tidak serta merta aktor oposisi pemerintah mengkritik langkah ini dan sebaliknya. Kritikan lebih banyak datang dari kalangan aktivis, ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah memberikan dukungan, sementara partai nasionalis cenderung belum bersuara. Berbeda dengan pantauan di media sosial, tidak ada pemberitaan yang mengaitkan KKB dengan penangkapan Munarman.

Media Sosial

Terdapat tiga klaster utama yang terbentuk dari percakapan dari tanggal 25-29 April 2021 di media sosial mengenai perubahan status KKB menjadi kelompok terori, yakni klaster pertama yang cenderung didominasi oleh kelompok kanan yang mengaitkan penetapan teroris dengan penangkapan Munarman; klaster kedua adalah akun–akun pendukung pemerintah yang menaikkan tagar #KelompokSeparatisTeroris; dan klaster tiga cenderung bersifat umum yang menaikkan tagar #NKRITolakSeparatis dan #GugurPutraBangsa. Sementara itu, kelompok aktivis masyarakat sipil belum terdeteksi melakukan framing narasi atas perubahan status KKB menjadi teroris.  Secara umum, ketiga klaster yang terbentuk cenderung positif terhadap penetapan KKB sebagai kelompok teroris. Perubahan status KKB menjadi teroris cukup mendapat dukungan pengguna media sosial utamanya akun-akun pro pemerintah

img

TILIK DATA

"Pola Kecelakaan 13 Kapal Perang Indonesia"

Penulis Iis Gindarsah - Kamis, 22 April 2021

Tercatat 13 kecelakaan laut yang dialami TNI dari tahun 2004-2021.

Peristiwa KRI Nanggala-402 yang hilang kontak saat latihan adalah insiden pertama yang melibatkan kapal selam Angkatan Laut.

Meski belum terpantau adanya korban jiwa, ketiga belas kecelakaan kapal TNI cenderung mengakibatkan kerusakan materiil yang tergolong berat.

Sebagian besar kapal perang  yang mengalami kecelakaan laut dibuat dengan teknologi dari blok non-NATO.

Diantara negara-negara operator kapal selam, Indonesia termasuk negara yang belum memiliki kemampuan SAR bawah laut.

img

TILIK DATA

Pertahanan

Penulis Tim Analis LAB 45 - Jum'at, 09 April 2021

Media Daring

Pemantauan media daring selama bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh kinetik Kementerian Pertahanan, TNI, dan BUMN Strategis. Sayangnya, isu-isu substansial di bidang pertahanan dan militer yang tergolong high politics relatif belum menjadi sorotan utama pemberitaan di media daring.

Analisis media daring juga menunjukkan bahwa isu yang terpantau paling dominan adalah Kesejahteraan Prajurit menyoal gaji, perumahan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan ketrampilan. Kemudian isu Korupsi dari Anggaran Pertahanan terkait kelanjutan penyelidikan kasus korupsi PT Asabri. Lalu isu BUMN Strategis seputar perkembangan kemajuan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Media Sosial

Pembicaraan netizen terkait dengan Kementerian Pertahanan selama bulan Maret 2021 didominasi oleh narasi mengenai diamnya Menteri Pertahanan Prabowo di saat terjadinya beberapa kali aksi teror di Indonesia. Masyarakat di media sosial juga membicarakan penyerahan pesawat karya anak bangsa CN235-220 kepada AU Senegal dan peresmian kapal selam Alugoro-405 buatan dalam negeri.

Dibandingkan pantauan media sosial, diamnya Prabowo cenderung tidak mengundang kritikan dan diangkat di pemberitaan daring. Dua peristiwa aksi teror cenderung tidak menguatkan wacana percepatan penuntasan Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, baik di media daring maupun media sosial.

img

LAPORAN

Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Senin, 05 April 2021

Isu-isu utama pemberitaan media daring terkait politik keamanan pada bulan Maret 2021 meliputi isu Friksi Oposisi Pemerintah, Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, dan Penanggulangan Teror. Friksi Oposisi Pemerintah memuat dinamika konflik internal partai Demokrat, terutama seputar Kongres Luar Biasa (KLB). Keterlibatan oknum kasus korupsi mencakup residu penyelesaian kasus korupsi 2020. Penanggulangan Teror merupakan pemberitaan seputar bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan penangkapan jaringan teror yang mengikutinya. Pemberitaan seputar partai Demokrat menyumbang lonjakan jumlah pemberitaan yang sangat tinggi, disusul dengan pemberitaan terkait terorisme.

img

TILIK DATA

"Aksi Teror 553 di Mabes Polri"

Penulis Tim Analis LAB 45 - Rabu, 31 Maret 2021

Aksi teror ke-553 yang terjadi hanya tiga hari setelah teror bom di Makassar meniscayakan kewaspadaan ekstra aparat keamanan.

Aksi ini merupukan serangan bersenjata ke-149 dan serangan ke-97 terhadap kepolsian.

Serangan terbaru ini berbeda dari kejadian sebelumnya karena merupakan serangan frontal terhadap Markas Besar Polri yang dilengkapi prosedur pengamanan ketat.

Pola aksi teror dari tahun 2000-2021 menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan serangan menjelang momentum gerakan teroris internasional di bulan September.

Aksi ke 553 mengharuskan adanya peningkatan koordinasi lintas instansi kontra teror khususnya antara Polri dan TNI oleh BNPT.

img

TILIK DATA

"Pola 552 Serangan Teror di Indonesia"

Penulis Tim Analis LAB 45 - Senin, 29 Maret 2021

Tercatat 552 aksi teror di Indonesia dari tahun 2000-2021.
Kulminasi serangan teroris terjadi di masa pemerintah Yudhoyono.
Terjadi peralihan karakter dari pola serangan kelompok JI ke pola aksi teror jejaring JAD dan MIT.
Teror bom Gereja Katedral Makassar menunjukkan kecenderungan penggunaan kembali metode pengeboman oleh sel teror.

img

TILIK DATA

"Pemberitaan Media Daring Bom Gereja Katedral Makassar"

Penulis Tim Analis LAB 45 - Senin, 29 Maret 2021

Mulai dari pukul 09.00 sampai 24.00 hari Minggu, berita seputar pengeboman Gereja Katedral Makassar di media daring didominasi oleh pemberitaan terkait detail peristiwa di tempat kejadian perkara.

Pemberitaan media daring juga diramaikan oleh kecaman-kecaman dan pernyataan dari berbagai tokoh yang mengutuk aksi kekerasan tersebut yang tidak diajarkan dalam agama mana pun.

Narasi beredar bahwa pihak kepolisian telah secara responsif dan cepat dalam mengusut aksi teror tersebut. Pemerintah juga diberitakan telah hadir dalam memberikan perlindungan terhadap korban.