Publikasi

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan perubahan-perubahan. Secara historis, Indonesia selama tahun 1945–1998 telah melewati lima (5) fase perkembangan demokrasi yang juga beriringan dengan perkembangan pemikiran mengenai dasar ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Periodisasi ini didasari dengan perubahan konstitusi yang disertai dengan dinamika politik domestik. Periode-periode tersebut merupakan masa terjadinya perubahan yang signifikan di Indonesia. Perubahan itu diawali dengan dimulainya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempertemukan kalangan kaum kebangsaan, kaum Islamis, dan kaum liberal Barat dalam sebuah forum rembuk untuk menyepakati apa yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia. Sidang BPUPKI juga bertujuan untuk menyepakati apa yang akan menjadi wilayah teritorial, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar (UUD), ekonomi, pendidikan, dasar negara, dan bentuk pemerintahan Indonesia.

Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa yang telah menerapkan pendekatan otonomi strategis sejak 2013. Bertindak mandiri di bidang kebijakan strategis, seperti pertahanan, ekonomi, dan penegakan nilai-nilai demokrasi.

Konflik dan perang antara Rusia dengan Ukraina telah menimbulkan gejolak geopolitik dan memperparah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih sejak Pandemi Covid-19. Berbagai tekanan dan sanksi ekonomi diberikan terhadap Rusia agar Rusia dapat menghentikan invasi terhadap Ukraina. Namun, saat ini invasi Rusia terhadap Ukraina masih berlanjut. Sebagai tekanan lanjutan, pada tanggal 2 September 2022, Menteri keuangan G7 + Australia sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan price cap (batasan harga beli tertinggi) terhadap minyak Rusia. Kebijakan penerapan harga maksimal pada minyak Rusia diharapkan dapat menciptakan tekanan pendapatan Rusia sehingga menghentikan perang. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak global yang naik sejak perang bergulir.

Kebijakan pembatasan harga untuk minyak Rusia akan efektif berlaku pada 5 Desember 2022, dan pembatasan harga pada produk turunannya (refined products) akan efektif berlaku pada 5 Februari 2023.  Koalisi G7, Uni Eropa, dan Australia telah menyepakati pembatasan harga  sebesar 60 Dolar AS per barel. Harga ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak mentah yang dijual Rusia (ural oil), mengingat Rusia telah melakukan diskon harga untuk menarik substitusi impor, seiring dengan sanksi yang diberikan oleh Koalisi G7 dan Uni Eropa.

Kajian ini mengulas dampak secara global akan cenderung negatif. Pada sisi geopolitik internasional, kebijakan pembatasan harga G7 + Australia membuat situasi semakin tegang situasi antara Rusia dengan Ukraina dan pendukungnya (koalisi G7+Australia). Sedangkan dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat bagaimana pengaruh pembatasan harga G7 + Australia terhadap harga minyak dunia. Jika Rusia tidak melakukan kebijakan yang menentang berupa memangkas produksi minyak, kebijakan pembatasan harga G7+Australia berpotensi menurunkan harga minyak dunia seiring dengan pelemahan ekonomi global pada tahun mendatang. Apabila harga minyak menurun, kondisi APBN akan lebih baik karena defisit APBN akan cenderung turun (kondisi Cateris Paribus). Selain pada APBN, turunnya harga minyak juga memiliki dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan minyak diskon dari Rusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok dan India. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan aspek hubungan internasional, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut. politik bebas-aktif yang juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.

Degradasi lingkungan secara global membuat kesadaran akan aspek lingkungan dalam kebijakan pemerintah semakin tinggi. Upaya-upaya untuk mengatasi krisis perubahan iklim terus bermunculan dari seluruh dunia seiring agenda mencapai target Paris Agreement. Sebagai salah satu negara yang menyepakati Paris Agreement, Tiongkok mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembiayaan investasi sektor batu bara di luar negeri, termasuk pada Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong negara-negara berkembang, khususnya yang terkait dengan program Belt and Road Initiative, untuk mengedepankan potensi penggunaan energi hijau. Sejak tahun 2020, tren investasi energi domestik Tiongkok sudah menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan, ketika investasi pada sumber energi terbarukan, khususnya solar, semakin mendominasi dan investasi pada sektor batu bara semakin minim.

Kajian ini mengulas dampak pemberhentian pendanaan Tiongkok pada sektor batu bara terhadap Indonesia. Terlepas dari target Pemerintah untuk mempercepat transisi energi, Indonesia masih membutuhkan sumber energi yang berasal dari batu bara. Adanya pemberhentian pembiayaan sektor batu bara oleh Tiongkok akan membuat industri batu bara kesulitan melakukan pencarian sumber pendanaan baru. Substitusi pendanaan oleh perbankan juga hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat beberapa Bank sudah bertekad untuk menghentikan pendanaan pada sektor energi fosil. Hingga 2030, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyedia jasa akan memanfaatkan PLTU existing untuk mencapai target bauran energi pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal ini juga sejalan dengan larangan pemerintah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU baru.

Dalam jangka pendek, kajian ini mengusulkan agar pemerintah fokus membenahi masalah  disparitas harga batu bara agar kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dapat terpenuhi. Program pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertujuan untuk menutup disparitas harga melalui skema kompensasi perlu dilanjutkan. Dalam jangka Panjang, Indonesia harus mengambil peluang dari reorientasi pendanaan Tiongkok untuk mempercepat transisi energi. Selain itu, pemerintah dapat membentuk atau menggunakan BLU yang sudah ada untuk melakukan pendanaan transisi energi dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara.

Kini, sekat antara dunia nyata dan maya kian kabur. Media online dan media sosial menjadi arena baru pertarungan berbagai macam kepentingan. Di era post-truth, emosi memainkan peran sentral dalam laga tersebut. Megan Boler dan Elizabeth Davis (editor) dalam Affective Politics of Digital Media: Propaganda by Other Means menyajikan potret eksploitasi dan komodifikasi emosi yang marak terjadi dalam ekosistem media digital.

Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada 2016, bersamaan juga dengan keputusan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (Brexit) memicu diskusi panjang perihal fenomena post-truth. Post-truth sendiri dapat diartikan sebagai situasi di mana realitas tidak lagi objektif. Artinya, orang akan lebih menerima argumen-argumen berdasarkan emosi yang subjektif, alih-alih fakta empirik. Dalam fenomena ini, realitas didisrupsi dengan kehadiran info-info yang kebenarannya diragukan dan membentuk kebingungan publik. Media sosial menjadi poin pembicaraan krusial ketika membicarakan post-truth karena ia memungkinkan berita tersebar dengan cepat dan, melalui algoritmanya, lebih targeted kepada pengguna tertentu. Peran media sosial dalam kondisi post-truth kemudian berhubungan dengan konteks global yakni keresahan terkait tatanan liberal yang dibangun oleh Barat.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya selalu menjadi variabel penting bagi seluruh negara di dunia untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat akan memberikan dampak, baik positif ataupun negatif, bagi seluruh negara di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu (midterms election) yang diselenggarakan pada 8 November 2022 menjadi variabel pengaruh terhadap dinamika tataran politik dunia yang semakin tidak pasti.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sejumlah analisis terhadap hasil pemilu paruh waktu dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil pemilu paruh waktu memiliki empat makna: (1) mengevaluasi bagaimana pemerintah telah bekerja; (2) menilai isu yang menjadi prioritas masyarakat; (3) menata kembali mekanisme cek dan perimbangan antara badan eksekutif dan legislatif; serta (4) menjadi indikator awal terhadap tren pemilu presiden pada tahun 2024. Adapun temuan analisis menunjukkan bahwa proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung bersifat bipartisan pada Kongres akan cenderung statis sebelum pemilu paruh waktu.

Secara spesifik kebijakan Amerika Serikat terhadap IPEF akan memiliki sinyal positif antara Kongres dan Pemerintahan Biden. Sedangkan, kebijakan terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Rusia, dan OPEC+ menuai sinyal negatif sehingga tekanan Kongres terhadap kebijakan Pemerintahan yang lebih keras cenderung menguat, utamanya dengan Dewan Perwakilan serta kursi ketiga di jajaran pemerintahan Amerika Serikat berada di bawah Partai Republik.

Indonesia, salah satu negara besar di kawasan Indo-Pasifik, perlu memainkan perannya sebagai stabilizer dalam mengurai sejumlah tantangan yang mengemuka guna memastikan stabilitas kawasan terjaga. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memanfaatkan kondisi terkini melalui modalitasnya, seperti Keketuaan ASEAN Tahun 2023 dan penggunaan mekanisme multilateral lainnya serta sumber daya nasional, yang dapat menjadi kekuatan dan daya tawar untuk memberikan ruang gerak Indonesia bermanuver sesuai kepentingan nasionalnya.

Pasca Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok (PKT), kekuasaan politik Xi Jinping menjadi sangat terkonsolidasi. Dalam hal ini, faksionalisasi politik dalam kepemimpinan puncak, sebagaimana tercermin dalam komposisi anggota Politbiro Standing Committee dan Politbiro, menjadi tidak signifikan.

Seluruh negara tengah menghadapi krisis planet (planetary crisis) yang tidak dapat diselesaikan oleh beberapa negara saja. Inisiatif mitigasi yang diselenggarakan secara multilateral telah membuahkan Kesepakatan Paris yang menuntut komitmen tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang dalam menurunkan emisi, salah satunya adalah Indonesia. Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui praktik Ekonomi Hijau. Berdasarkan kondisi tersebut, monograf ini mencoba melakukan 1) Evaluasi perkembangan Ekonomi Hijau; 2) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia; 3) memberikan strategi dan rekomendasi; dan 4) Menyusun proyeksi perkembangan Indonesia ke depan.

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari lahir mereka setiap 5 Oktober. Cukup banyak peristiwa global yang mengiringi momentum bersejarah tersebut pada tahun ini. Sebut saja perang Rusia-Ukraina, ketegangan baru di Selat Taiwan dan Semenanjung Korea, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada November nanti.