Publikasi

img
Rabu, 21 Juni 2023

Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel

Kategori Politik Keamanan
Author Diyauddin, Broto Wardoyo, Rizal Valentino, Kamila Rona Balqish

Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama- sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-relijius tidaklah kondusif bagi upaya rapproachment Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi rapproachment Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.

img
Selasa, 02 Mei 2023

Solusi Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Kategori Ekonomi Politik
Author M. Riza Damanik

Sebagai negara kepulauan-tropis terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar melewati ujian ekonomi tahun ini dan ke depannya dengan mengakselerasi kinerja ekonomi biru nasional.

img
Senin, 27 Maret 2023

Security and Defence: Ethical and Legal Challenges in The Face of Current Conflict

Kategori Politik Keamanan
Author Michael Christian Budianto, Muhammad Gilang Rasyid, Iqbal Riza Indrawan, Samantha Svenska Kendra

Sudut pandang multidisipliner berbasis etika menjadi pendekatan yang tepat dalam menghadapi konflik di abad ke-21. Coloquio Internacional sobre Cerebro y Agresión International Foundation bersama Antonio de Nebrija University dan didukung oleh Banco de Satander mencanangkan sebuah buku untuk mengumpulkan pendapat ahli dari berbagai bidang keilmuan tentang konflik yang terjadi pada zaman ini. Tema utama dalam buku Security and Defence: Ethical and Legal Challenges in The Face of Current Conflict dapat dibagi menjadi dua. Bagian pertama membahas masalah sains dan teknologi, khususnya pada bidang sibernetika. Sementara itu, bagian kedua mendalami permasalahan etis yang dihadapi dalam konflik di zaman ini. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini cenderung beragam, sesuai dengan realitas pascamodernisme yang kompleks, kontradiktif, dan bermacam-macam. 

img
Kamis, 16 Maret 2023

Jalan Berbatu Menuju 2045

Kategori Ekonomi Politik
Author Makmur Keliat

Perlu disadari transisi menjadi negara maju tidak berada dalam ruang hampa geopolitik dan geoekonomi. Jalan yang ditempuh hingga 2045 mungkin tidak mulus. Pembuat kebijakan harus bisa mengubah tantangan menjadi peluang.

img
Kamis, 02 Maret 2023

Orkestrasi Intelijen

Kategori Politik Keamanan
Author Diyauddin

Istilah orkestrasi intelijen yang disampaikan Presiden Joko Widodo memunculkan berbagai tafsir dan perdebatan. Istilah itu tak ada dalam UU Intelijen. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Presiden memiliki perhatian khusus.

img
Selasa, 07 Februari 2023

Semikonduktor

Kategori Ekonomi Politik
Author Indah Lestari, Reine Prihandoko, Dizar Ramadhan Sabana

Semikonduktor merupakan komoditas dengan tahapan produksi yang cukup panjang. Spesialisasi geografi dalam rantai pasoknya menyebabkan produksi sebuah chip harus melintasi antar negara bahkan benua. Di tengah kondisi tersebut, Asia Timur menjadi kawasan yang memegang kendali atas pangsa pasar komoditas ini. Pesatnya perkembangan teknologi di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence menyebabkan peningkatan kebutuhan akan komoditas semikonduktor. Meskipun sempat terdisrupsi oleh pandemi COVID-19, nyatanya grafik permintaan atas komoditas ini secara konsisten mengalami peningkatan hingga hari ini.

img
Senin, 09 Januari 2023

Anticipating Chinese Reactions to U.S. Posture Enhancements

Kategori Politik Keamanan
Author Askar Sasongkojati, Samantha Svenska Kendra

Dilema keamanan mengacu pada situasi ketika tindakan yang diambil sebuah negara untuk meningkatkan keamanannya, seperti membuat aliansi atau memperkuat kemampuan militernya, sehingga mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama dan meningkatkan tensi atau ketegangan di antara mereka. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia selama beberapa dekade terakhir. Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan kebutuhan domestik Tiongkok dan dorongan untuk memperkuat kapabilitas militernya guna mengamankan kepentingan nasional. Kebangkitan Tiongkok tersebut merupakan ancaman bagi Amerika Serikat (AS).

img
Senin, 09 Januari 2023

Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?

Kategori Politik Keamanan
Author Askar Sasongkojati, Gufron Gozali

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan perubahan-perubahan. Secara historis, Indonesia selama tahun 1945–1998 telah melewati lima (5) fase perkembangan demokrasi yang juga beriringan dengan perkembangan pemikiran mengenai dasar ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Periodisasi ini didasari dengan perubahan konstitusi yang disertai dengan dinamika politik domestik. Periode-periode tersebut merupakan masa terjadinya perubahan yang signifikan di Indonesia. Perubahan itu diawali dengan dimulainya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempertemukan kalangan kaum kebangsaan, kaum Islamis, dan kaum liberal Barat dalam sebuah forum rembuk untuk menyepakati apa yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia. Sidang BPUPKI juga bertujuan untuk menyepakati apa yang akan menjadi wilayah teritorial, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar (UUD), ekonomi, pendidikan, dasar negara, dan bentuk pemerintahan Indonesia.

img
Rabu, 04 Januari 2023

Otonomi Strategis Indonesia

Kategori Ekonomi Politik
Author Makmur Keliat

Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa yang telah menerapkan pendekatan otonomi strategis sejak 2013. Bertindak mandiri di bidang kebijakan strategis, seperti pertahanan, ekonomi, dan penegakan nilai-nilai demokrasi.

img
Rabu, 04 Januari 2023

Implikasi Kebijakan Pemberlakuan Ambang Batas Harga Ekspor Minyak Rusia terhadap Indonesia dan Dunia

Kategori Ekonomi Politik
Author Fariz Raffandi Marzuki, Irsyan Maududy Hayat

Konflik dan perang antara Rusia dengan Ukraina telah menimbulkan gejolak geopolitik dan memperparah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih sejak Pandemi Covid-19. Berbagai tekanan dan sanksi ekonomi diberikan terhadap Rusia agar Rusia dapat menghentikan invasi terhadap Ukraina. Namun, saat ini invasi Rusia terhadap Ukraina masih berlanjut. Sebagai tekanan lanjutan, pada tanggal 2 September 2022, Menteri keuangan G7 + Australia sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan price cap (batasan harga beli tertinggi) terhadap minyak Rusia. Kebijakan penerapan harga maksimal pada minyak Rusia diharapkan dapat menciptakan tekanan pendapatan Rusia sehingga menghentikan perang. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak global yang naik sejak perang bergulir.

Kebijakan pembatasan harga untuk minyak Rusia akan efektif berlaku pada 5 Desember 2022, dan pembatasan harga pada produk turunannya (refined products) akan efektif berlaku pada 5 Februari 2023.  Koalisi G7, Uni Eropa, dan Australia telah menyepakati pembatasan harga  sebesar 60 Dolar AS per barel. Harga ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak mentah yang dijual Rusia (ural oil), mengingat Rusia telah melakukan diskon harga untuk menarik substitusi impor, seiring dengan sanksi yang diberikan oleh Koalisi G7 dan Uni Eropa.

Kajian ini mengulas dampak secara global akan cenderung negatif. Pada sisi geopolitik internasional, kebijakan pembatasan harga G7 + Australia membuat situasi semakin tegang situasi antara Rusia dengan Ukraina dan pendukungnya (koalisi G7+Australia). Sedangkan dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat bagaimana pengaruh pembatasan harga G7 + Australia terhadap harga minyak dunia. Jika Rusia tidak melakukan kebijakan yang menentang berupa memangkas produksi minyak, kebijakan pembatasan harga G7+Australia berpotensi menurunkan harga minyak dunia seiring dengan pelemahan ekonomi global pada tahun mendatang. Apabila harga minyak menurun, kondisi APBN akan lebih baik karena defisit APBN akan cenderung turun (kondisi Cateris Paribus). Selain pada APBN, turunnya harga minyak juga memiliki dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan minyak diskon dari Rusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok dan India. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan aspek hubungan internasional, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut. politik bebas-aktif yang juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.