Publikasi

Pemerintahan Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 meluncurkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengundang kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan ini salah satunya bertujuan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah dengan memangkas anggaran di sejumlah sektor, tidak terkecuali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Langkah ini kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan, terutama dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap penanganan para perempuan dan anak korban kekerasan di bawah KemenPPPA. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menyehatkan kas negara justru berbuah paradoks yang mencengangkan? Di satu sisi, anggaran KemenPPPA dipangkas. Namun di sisi lain, tuntutan dan kompleksitas kasus yang membutuhkan uluran tangan perlindungan justru kian membengkak. Pada akhirnya, tulisan ini akan menunjukkan implikasinya terhadap keberlanjutan rancangan pembangunan manusia berbasis kesetaraan gender yang tertuang dalam Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Selama masa pantauan 30 April–2 Mei 2025, Media Daring memberitakan perayaan hari buruh dengan eksposur tinggi yang memuncak pada 1 Mei. Pemberitaan diawali pada 30 April dengan sorotan terhadap persiapan aksi, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, serta janji pemerintah untuk meninjau kembali sistem outsourcing dan memberikan bantuan rumah subsidi kepada buruh. Aksi simbolik dari Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat serta aksi damai di beberapa daerah turut memperkuat eksposur media daring. Puncak pemberitaan terjadi pada 1 Mei 2025 saat hari buruh berlangsung serentak di berbagai kota besar pemberitaan banyak mengangkat isu kekerasan pada jurnalis dan peserta demo, pembakaran mobil polisi dan perusakan fasilitas umum. Pemberitaan tidak hanya berasal dari media nasional, namun juga media lokal di berbagai daerah. Sentimen negatif mendominasi, terutama dalam liputan yang menyoroti kekerasan aparat, penangkapan peserta aksi, hingga penyanderaan intelijen polisi di Semarang. Lima tokoh yang menjadi sorotan media adalah 1) Presiden RI Prabowo Subianto; 2) Ketua DPR RI Puan Maharani; 3) Presiden Partai Buruh Said Iqbal; 4) Menteri PKP Maruarar Sirait; dan 5) Kapolda Metro Jaya Karyoto. Media seperti Tribun News, Kompas, dan Demak Bicara menjadi kanal dengan intensitas pemberitaan tertinggi terkait Hari Buruh 2025. Pemberitaan media daring cenderung dibingkai dalam fokus pada konflik dan aktor elite, bukan pada isi tuntutan buruh. Narasi kekerasan mendominasi, sementara perjuangan struktural seperti penghapusan outsourcing nyaris tenggelam. Ini memperlihatkan bias event-oriented media terhadap dramatisasi ketimbang isi gerakan.

BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam. Pasal yang dimaksud ialah Pasal 30 UU ASN. Di sana disebutkan, presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada empat pihak.

Keempat pihak itu ialah menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, dan bupati/wali kota di kabupaten/kota.

Transisi Kekuasaan: Akankah AS Tersungkur?

Sejarah berdetak seperti jam tua, tak pernah abadi. Kekuasaan naik ke panggung dunia, menari, lalu meredup. Spanyol, di abad ke-16, menjulang di bawah Raja Carlos I (1516–1556) dan Raja Felipe II (1556–1598), yang memerintah imperium luas dari Amerika hingga Eropa, didorong oleh emas kolonial dan armada tak tertandingi, namun akhirnya memudar akibat perang dan kebangkrutan. 

Belanda, di abad ke-17, bersinar dalam “Zaman Emas” di bawah Republik Tujuh Provinsi, dipimpin oleh Stadhouder Willem II (1647–1650) dan kemudian Johan de Witt (1653–1672 sebagai Grand Pensionary, pemimpin de facto), menguasai perdagangan global melalui VOC, sebelum terkikis oleh persaingan Inggris dan Prancis. Inggris, di abad ke-19, memerintah lautan di bawah Ratu Victoria (1837–1901), dengan Imperium Britania mencakup seperempat bumi selama Pax Britannica, namun meredup pasca-Perang Dunia II. 

Kini, Amerika Serikat (AS), yang menjulang pasca-Perang Dunia II, berdiri di tepi jurang. Di hadapannya, Tiongkok melangkah, bukan dengan dogma Barat, melainkan dengan jaringan digital dan lompatan teknologi pasca-kuantum, menawarkan konektivitas tanpa utopia. Pertanyaannya bukan apakah hegemoni AS akan runtuh, tetapi kapan—dan bagaimana bayang-bayang kiamat geopolitik, bak empat penunggang kuda dalam Kitab Wahyu, akan mewarnai akhirnya. 

Gelombang petisi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar riak kecil dalam dinamika politik pascapemilu. Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.

Ini adalah simtom dari pertanyaan mendasar tentang legitimasi, etika kekuasaan, dan bagaimana fondasi republik ini dibangun. Kita dihadapkan pada sebuah kairos—titik krusial—yang memaksa kita untuk merefleksikan kembali arah perjalanan bangsa ini. Reaksi publik terhadap isu ini pun beragam, mencerminkan kompleksitas pandangan dalam masyarakat kita. Pemerintah perlu merespons dinamika ini dengan bijaksana, mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara di satu sisi, namun juga mempertimbangkan implikasi sosial, politik, dan hukum di sisi lain. Kemampuan pemerintah dalam menavigasi persoalan ini akan menentukan citranya, bukan sekadar  sebagai pengendali keamanan yang efektif, tetapi juga sebagai pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pascapengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI oleh DPR, 17 Maret 2025, sebuah babak baru dalam dinamika legislasi nasional terbuka lebar.

Presiden RI telah membubuhkan tanda tangan pengesahan sebelum perayaan Idul Fitri, menandai finalisasi sebuah proses yang tak luput dari sorotan publik. Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua DPR mengumumkan agenda prioritas pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) pada masa sidang III tahun sidang 2024-2025.

Di sudut-sudut ingatan kolektif bangsa ini, setiap 21 April masih terpatri kuat sosok Raden Ajeng Kartini. Ia bukanlah sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan juga bara api emansipasi yang menyala-nyala. Surat-suratnya ialah jendela jiwa seorang perempuan yang mendambakan kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan bagi kaumnya.

Namun, lebih dari sekadar romantisme masa lalu, warisan Kartini hari ini justru terasa begitu mendesak, relevan, bahkan getir ketika kita menelisik belantara patriarki yang masih mencengkeram perempuan Indonesia di abad ke-21 ini.

Bagaimana masa depan multilateralisme dengan kebijakan peningkatan tarif secara sepihak (unilateral) yang dilakukan Amerika Serikat, 2 April lalu?

Ada tiga alasan mengapa pertanyaan tersebut di atas diajukan.

Pertama, tidak ada satu pun negara yang membawa kasus ini ke mekanisme multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sampai dengan tulisan ini dibuat, reaksi dari WTO sangat formal. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, pada 3 April, menyatakan sedang mencermati situasi yang ada.

The Indonesian military has a new role in cybersecurity but, worryingly, no clear doctrine on what to do with it nor safeguards against human rights abuses.

Assignment of cyber responsibility to the military is part of controversial amendments to the Armed Forces Law which the parliament passed in March and which significantly broadened the armed forces’ role in civilian governance.

The government says these amendments are crucial for strengthening Indonesia’s capabilities in information operations, with the military playing a pivotal role in safeguarding national interests in cyberspace. Military officials have also said the military’s cyber capabilities will not be used to police digital spaces or restrict freedom of expression. They point to the establishment of the Singaporean armed forces’ cyber force in 2022 as a precedent and to cyber operations in the Russia-Ukraine war as developments the amendments aim to address.

Indonesia's new sovereign wealth fund, Danantara, has drawn public scepticism due to concerns over transparency, accountability and potential conflicts of interest. To regain public trust, Danantara needs to clearly outline its investment guidelines, risk management strategies and governance practices. Danantara would benefit from taking cues from Indonesia's first sovereign wealth fund, the Indonesia Investment Authority, which effectively follows the Santiago Principles — such as ensuring fair competition, independent governance and transparent investment strategies.