Publikasi

Dunia sedang mengalami pergeseran dalam konteks metode peperangan. Dunia kini menghadapi peperangan tingkat rendah yang berkelanjutan. Perang sering muncul secara tidak disadari, tanpa deklarasi, tidak akan berakhir, serta membuka potensi bagi kawan atau sekutu untuk juga dapat menjadi lawan atau pesaing. Konfrontasi yang terjadi saat ini nyatanya tidak lagi dilakukan di medan perang, tetapi menggunakan aspek kehidupan yang “dipersenjatai” untuk mencapai kepentingan nasional. Beberapa contoh aspek tersebut adalah sanksi ekonomi, disinformasi antivaksinasi, hingga hooliganisme penggemar sepak bola, layaknya yang terjadi ketika konfrontasi antara penggemar sepak bola Rusia dengan Inggris dalam ajang turnamen sepak bola Eropa di Perancis pada tahun 2016 yang dikatakan sebagai sebuah kelanjutan dari ‘perang hibrida/hybrid war’ yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Oleh karena itu, beberapa aspek yang berpotensi dipersenjatai akan dieksplorasi lebih jauh, termasuk bisnis, kejahatan, kehidupan secara umum, hukum, teknologi informasi, dan budaya.

Indonesia kembali berdiri di persimpangan lama: antara ambisi kemandirian dan pengingkaran terhadap batas ekologinya sendiri. Atas nama swasembada energi, Papua dibayangkan semata sebagai ruang produksi, lahan yang dapat ditanami, dihitung, dan dipercepat, seolah bukan benteng ekologis terakhir bagi bangsa ini dan ruang hidup bagi masyarakat adat. Imajinasi pembangunan negara kembali rapi di atas kertas, namun rapuh ketika bersentuhan dengan tanah, hutan, dan kehidupan manusia. Dari Sumatera, kita telah belajar bahwa ekspansi komoditas yang mengabaikan ekologi berujung kepada bencana dan konflik. Pertanyaannya kini menentukan: apakah luka yang sama akan diulang di Papua, kali ini dengan nama yang lebih megah, swasembada energi?

Rapat Kerja Nasional partai politik (Rakernas parpol) sepanjang 2025 berlangsung nyaris tanpa kegaduhan. Kata-kata yang beredar adalah konsolidasi, stabilitas, kesinambungan. Tak ada nada tinggi. Tak ada perdebatan terbuka. Dalam tafsir optimistis, hal ini bisa dibaca sebagai tanda kedewasaan politik. 

Namun demikian, demokrasi tidak tumbuh dari ketenangan semacam itu. Demokrasi hidup dari ketegangan, dari perbedaan yang dipertaruhkan, dari konflik gagasan yang tidak segera diselesaikan demi kenyamanan bersama.

Kesenyapan Partai

Yang mencolok dari Rakernas bukan apa yang dibicarakan, melainkan apa yang tidak dibicarakan. Warga nyaris tak disebut, kecuali sebagai istilah abstrak: “rakyat”, “masyarakat”, “basis pemilih”. Mereka hadir sebagai konsep, bukan sebagai pengalaman hidup.

Rakernas memberi petunjuk penting justru lewat kesenyapannya, kesenyapan tentang absennya warga dari pusat percakapan politik. Bisa jadi justru yang paling menentukan dalam rakernas itu adalah apa yang tidak dibicarakan.

Kesenyapan itu barangkali bukan semata tanda kesepakatan, melainkan cermin kegelisahan yang tak menemukan bahasa. 

Proses kriminalisasi tidak selalu berujung pada vonis: sering kali cukup dengan efek gentarnya. Pesannya sederhana dan efektif: berhati-hatilah berpikir. Berhati-hatilah berbicara.

Dalam konteks Indonesia, urusan Pandji  ini menjadi lebih rumit ketika agama mencoba dipaksa masuk ke dalam pusaran. 

Perlu dicatat secara jernih bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menegaskan bahwa aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU bukanlah bagian dari struktur resmi organisasi NU dan tidak mewakili sikap institusional NU maupun Muhammadiyah. 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Demokrasi tidak pernah mati oleh kudeta. Ia lebih sering dilemahkan oleh kesepakatan yang rapi, senyap, dan diberi alasan konstitusional. Pernyataan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt ini kerap dikutip oleh para ahli politik untuk menjelaskan How Democracies Die (2018). 

Marhaenisme adalah suatu paham atau ajaran (-isme) yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Marhaenisme pertama kali dirumuskan oleh Soekarno. Istilah ini ia temukan ketika sedang berjalan-jalan tanpa arah tujuan di Bandung dan menemui seorang petani bernama Marhaen. Petani tersebut sedang memacul di sawahnya sendiri, menggunakan cangkulnya sendiri, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan (Feith & Castels, 1988). Sejak bertemu dengannya, Soekarno kerap menggunakan istilah Marhaenisme sebagai simbol perjuangan melalui ajaran-ajarannya. Marhaenisme sebagai ideologi memiliki tafsir yang beragam semenjak awal kemunculannya. Keberagaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan resmi yang cukup lengkap, baik dari partai-partai pada masa itu yang menggunakan Marhaenisme sebagai asas, maupun dari Soekarno sendiri.

More than two decades have transpired since the establishment of Indonesia’s Constitutional Court in 2003. Over the relatively long period of time that the Court has been in existence, the number of cases has traditionally fluctuated from one year to another. This assumption remains true, specifically in cases relating to the Court’s law review power. In that context, the trajectory of these numbers has never been a single, progressing arrow, where the sum of registered cases in the succeeding year is always greater than the preceding year, or vice versa. In 2016, for instance, the number of registered law review cases was fewer than in 2015 (Mahkamah Konstitusi RI, 2025a). On the other hand, in 2023, the Court witnessed an increase in the number of registered cases compared to 2022 (Mahkamah Konstitusi RI, 2025a).

Judul tulisan ini adalah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Hor (purn) Muhammad Herindra dalam rapat koordinasi pemerintah daerah seluruh Indonesia pada 7 November 2024, kira-kira satu bulan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik. Ucapan “Rajawali” kode untuk menyebut Herindra itu cukup viral di media sosial. setelah banyak potongan video pendek yang beredar melalui media sosial paling populer di Indonesia, Tiktok. Tulisan pendek ini berupaya menelaah kinerja BIN dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Pergantian kepemimpinan nasional memang selalu memicu penataan ulang arsitektur keamanan negara. Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor intelijen di simpul vital. Posisi ini menentukan keseimbangan antara stabilitas politik, keamanan nasional, dan legitimasi demokrasi. Hal ini bukan semata karena perubahan figur pemimpin. Ini terjadi karena adanya perubahan fundamental dalam policy temperament negara.

In the political realm, there is often a fascination with the idea of a "strong man", a leader who can cut through complicated rules to bring order to our democracy. For such a leader, dealing with an enemy is often the easier task. A powerful president usually knows exactly what to do when attacked from the outside. If an opposition party criticizes a policy, the leader can push them aside. If the media reports negative news, the leader’s team has tools to pressure them. If foreign powers try to interfere, the leader can effectively use nationalism to bring the people together.

However, history suggests a surprising lesson: the greatest danger to a strong leader may not be the enemy they fight in public. Instead, it might be the silence inside the palace. While they can manage attacks from the outside, they are often defenseless against a loyal aide who is afraid to deliver bad news.

This dynamic could create what we might call the "paradox of protection”.

The more a staff tries to shield the president from stress and criticism, the more they might increase the risk of failure. By building a wall to keep the leader happy, they effectively block him from seeing reality. Ultimately, a president may stop making decisions based on the real world and begin to govern based on a fantasy created by his staff. 

In the unstable world of global politics, it often seems that legitimacy is more valuable than truth. When crises happen, such as high inflation, social unrest or military failure, leaders face a difficult choice that could decide their political survival. They can either accept responsibility, which puts their position at risk, or play it safe by blaming someone else.