LAPORAN

Ekonomi Politik

Penulis Reyhan Noor, Makmur Keliat - Jum'at, 04 Juni 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Mei relatif menurun dari bulan sebelumnya. Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian analisis lebih lanjut pada laporan kali ini, antara lain (1) isu proyek infrastruktur bermasalah, dan (2) isu penyelenggaraan Tax Amnesty. Pertama, eksposur isu proyek infrastruktur bermasalah dipenuhi oleh dua pemberitaan utama yakni polemik penyebutan Padang sebagai Provinsi oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan kritik presiden terhadap proyek infrastruktur di daerah. Kedua, isu penyelenggaraan Tax Amnesty yang mencuat bersamaan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan cukup perhatian dari media. Isu tersebut juga sering dikaitkan dengan rencana Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (1-28 Mei 2021)

Analisis Ekonomi Politik

Pendahuluan

Analisis Tilik Data klaster ekopol per tanggal 1-28 Mei 2021 menunjukkan terjadinya penurunan eksposur dari bulan lalu. Pola proporsi pemberitaan antara keempat klaster juga masih berulang di mana klaster ekopol berada di posisi kedua dengan eksposur terbesar setelah klaster Politik Keamanan (Polkam).

Bagan 1. Agregat Maha Data (1–28 Mei 2021)

Analisis Isu Utama

Secara umum, hampir seluruh topik dalam pantauan klaster ekopol mengalami penurunan eksposur dari bulan sebelumnya (lihat Tabel 1). Hanya topik China yang terdeteksi mengalami peningkatan eksposur yang cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China pada awal bulan yang kemudian memuncak pada hari lebaran. Kritik kebijakan berfokus dengan membandingkan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik terhadap kedatangan TKA.

Tabel 1 Rangkuman Pantauan Topik Ekonomi Politik (1-28 Mei 2021)

Bagan 2 Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (1-28 Mei 2021)

Pemetaan berdasarkan eksposur terhadap tiga belas topik pantauan dalam ekopol dapat dilihat pada Bagan 2. Walaupun mengalami penurunan jumlah eksposur, topik moneter dan infrastruktur masih menjadi topik dengan eksposur tertinggi diikuti topik koperasi-UMKM. Hal ini juga terlihat dari puncak-puncak eksposur selama bulan Mei (lihat Bagan 3). Peningkatan eksposur topik china dibandingkan bulan lalu juga terlihat jelas pada bagan di atas.

Terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian selama periode pantauan kali ini antara lain isu proyek infrastruktur bermasalah dan isu penyelenggaraan Tax Amnesty. Pertama, isu proyek infrastruktur bermasalah, yang masuk ke dalam topik infrastruktur, meningkat signifikan karena dua hal yakni penyebutan Padang sebagai provinsi oleh Presiden Joko Widodo dan kritik dari presiden terhadap proyek infrastruktur yang tidak jelas di daerah. Pemberitaan terkait polemik penyebutan Padang sebagai provinsi dimulai sejak kunjungan presiden ke pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada tanggal 19 Mei 2021. Meski menjadi polemik, isu ini tidak bertahan lama karena dapat dimitigasi cukup baik dengan mengakui kesalahan penyebutan yang lumrah terjadi.

Sementara itu, kritik presiden terhadap proyek infrastruktur yang tidak jelas disampaikan pada peresmian acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (27/5). Pernyataan tersebut memantik pemberitaan lebih lanjut terkait proyek infrastruktur yang dimaksud. Para pengamat ekonomi, seperti Faisal Basri, turut mengomentari pernyataan tersebut dengan kembali mengutip artikel yang telah ditulis beberapa tahun yang lalu di mana mengingatkan presiden terkait munculnya peluang beban-beban baru atas semangat pembangunan infrastruktur.

Kedua, isu penyelenggaraan Tax Amnesty turut menyumbang peningkatan eksposur topik fiskal pada bulan ini. Wacana penyelenggaraan Tax Amnesty Jilid II kembali muncul pada awal bulan bersamaan dengan wacana kenaikan tarif PPN dan PPh. Berdasarkan pengamatan, isu ini belum banyak menarik perhatian oleh masyarakat luas terlihat dari eksposur isu yang masih relatif rendah. Perguliran wacana Tax Amnesty Jilid II pada bulan ini diutarakan pertama kali oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani (04/05). Pernyataan wacana Tax Amnesty Jilid II dari pemerintah baru terdeteksi ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bercerita bahwa presiden telah berkirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekitar dua minggu setelah pernyataan Rosan (19/05). Pembahasan pengadaan Tax Amnesty sebenarnya pernah terdengar pada akhir tahun 2019 silam. Masih sama seperti pembahasan terakhir, sebagian pengamat melihat pengadaan kembali Tax Amnesty dalam waktu yang berdekatan justru dapat mengurangi kredibilitas pemerintah. Selain itu, penolakan juga terdeteksi dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Sebagai catatan, hingga laporan ini ditulis belum terdeteksi adanya pernyataan dari Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait wacana pengadaan Tax Amnesty Jilid II ini.

Bagan 3 Pergerakan Isu Ekopol (1-28 Mei 2021)

Analisis Aktor Utama

Persebaran aktor-aktor ekonomi politik Mei 2021 pada Bagan 4 disebabkan oleh isu-isu dalam tiga topik terbesar, yakni infrastruktur, moneter, dan koperasi UMKM. Sedikit berbeda dengan pembahasan dari bagian sebelumnya, topik infrastruktur memiliki jumlah pembicaraan terbesar oleh para aktor, dibandingkan topik moneter yang berada di posisi teratas. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingginya kinetik pemerintah terkait perkembangan pembangunan infrastruktur, dibandingkan dengan eksposur Gubernur BI dalam pemaparan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode bulan Mei dan perkembangan data inflasi. Kinetik pemerintah dalam bentuk kunjungan kerja Presiden dan Menteri PUPR bergulir lebih lama di media, bahkan mengalahkan jumlah serangan dan kritik dari oposisi yang menyoroti permasalahan pembebasan lahan atau pun peran pengawasan KPK pada proyek-proyek infrastruktur yang tidak dikerjakan dengan baik. Sedangkan, isu koperasi UMKM tetap menjadi perhatian media karena kegiatan-kegiatan  transformasi digital pelaku UMKM di pasar digital, dan stimulus PEN untuk UMKM yang masih berlangsung.

Dari sisi aktor pada Bagan 4, empat dari lima tokoh dengan eksposur terbesar yang berada di paling bawah adalah presiden dan pejabat-pejabat teknokrat terkait ketiga topik atau bidang kerja yang relevan dengan penugasan kerjanya. Sampai bulan Mei 2021 Presiden Joko Widodo konsisten menempati posisi eksposur pemberitaan terbanyak di antaranya karena kunjungan kerja ke Provinsi Riau terkait pembangunan jalan tol Bangkinang-Padang, dan kritik beliau terhadap kualitas pembangunan infrastruktur yang kurang baik perencanaannya. Perencanaan infrastruktur yang buruk seperti waduk tanpa irigasi dan pelabuhan tanpa akses jalan, menurutnya, menimbulkan terputusnya manfaat yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat lokal dari pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menempati posisi terbesar ketiga atas kinetiknya mengawasi pembangunan di daerah. Terkait dengan masalah korupsi di bidang infrastruktur dengan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah, Juru Bicara KPK Ali Fikri juga ikut masuk dalam pengamatan. Berikutnya, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki muncul dalam pemberitaan terkait koperasi dan UMKM, terutama mengenai digitalisasi UMKM dan kunjungan ke Kebumen, Jawa Tengah untuk melihat Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Kutowinangun yang merupakan hasil kolaborasi BUMN Pertamina, Bank Mandiri, dengan PT Mitra BUMDes Nusantara dan PT Mitra Desa Kebumen. Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pun ada di posisi teratas karena menjelaskan hasil Rapat Dewan Gubernur periode Bulan Mei dengan menetapkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate di angka 3,5%. Meskipun tidak menjadi isu tiga besar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masuk menjadi aktor teratas karena pertemuannya dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Jakarta, menindaklanjuti rencana pengembangan pusat budidaya lobster di Lombok yang ditargetkan pembangunannya dimulai 2022.

Bagan 4 Analisis Aktor Ekopol terhadap Topik dalam Klaster Ekopol (1–28 Mei 2021)

Pemetaan aktor dalam dua isu dominan yang dibahas dalam bagian isu secara kuantitatif dipetakan dalam Bagan 5 dan 6, yakni terkait isu proyek infrastruktur bermasalah dan penyelenggaraan pengampunan pajak (tax amnesty). Dalam ontologi tidak ditemukan irisan yang relevan. Aktor yang beririsan hanya Presiden Joko Widodo sebagai aktor yang dibicarakan, meskipun beliau belum memberikan keterangan terkait rencana mengadakan pengampunan pajak jilid 2.

Bagan 5 Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Membicarakan terkait Isu Utama dalam Klaster Ekopol (1–28 Mei 2021)

Bagan 6 Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Dibicarakan terkait Isu Utama dalam Klaster Ekopol (1–28 Mei 2021)

 

Download Publikasi