TILIK DATA Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Rabu, 05 Mei 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Isu-isu utama pemberitaan media daring terkait politik keamanan pada bulan April 2021 meliputi isu Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, Friksi Koalisi Partai, dan KKB Papua sebagai kelompok teror. Keterlibatan oknum kasus korupsi terkait dugaan kasus suap yang mempertanyakan kredibilitas KPK dan SP3 BLBI. Friksi koalisi politik masih memuat dinamika konflik internal partai Demokrat dan ditambah dengan wacana reshuffle kabinet. Polemik wacana penetapan KKB Papua sebagai kelompok teror juga menjadi sorotan, terutama setelah penembakan Kepala BIN Daerah Papua. Berbeda dengan pantauan normal yang menyita perhatian konstituen Nasionalis-Pragmatis, pemberitaan pada periode ini turut menyita perhatian Nasionalis-Pragmatis-Kultural dengan adanya peristiwa penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang dikaitkan dengan terorisme, serta wacana reshuffle yang menyita perhatian dari seluruh partai baik oposisi maupun koalisi.

Eksposur Pemberitaan Pantauan Polhukam

Tilik Data Politik Keamanan

Pendahuluan

Tilik data politik keamanan selama periode 1-30 April 2021 menganalisis pemberitaan media daring yang terpantau sebagai klaster Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Seperti pemantauan bulan Maret 2021, maha data menunjukkan anomali karena volume pemberitaan (eksposur) klaster Polhukam masih sedikit lebih banyak dibandingkan klaster Ekonomi yang biasanya paling banyak (Bagan 1). Eksposur tinggi klaster Polhukam disumbang oleh pemberitaan friksi partai Demokrat yang masih menjadi sorotan, ditambah dengan naiknya wacana perombakan kabinet, berbagai kasus yang cenderung melemahkan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan insiden-insiden kekerasan di Papua yang berujung pada polemik penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teror.

Bagan 1.  Agregat Maha Data (1–30 April 2021)

Analisis Isu Utama

Berdasarkan kategorisasi yang diterapkan pada sistem analisis maha data, pemberitaan seputar polhukam terbagi dalam sebelas topik dengan 26 subtopik dan total 51 isu. Selama periode 1–30 April 2021, terpantau tiga topik polhukam dengan eksposur tertinggi yaitu Koalisi Politik, Papua, dan Korupsi (Bagan 2). Peristiwa-peristiwa penting dari setiap topik pemberitaan polhukam dapat dilihat pada kolom keterangan di Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Pantauan Topik Polhukam (1–30 April 2021)

Bagan 2.  Eksposur Topik Pantauan Polhukam (1–30 April 2021)

Untuk pergerakan eksposur seluruh pemberitaan Polhukam per harinya terangkum dalam Bagan 3. Dapat dilihat terjadi lonjakan eksposur yang sangat signifikan di awal bulan dengan adanya konferensi pers penangkapan terduga teroris bom bunuh diri di Makassar dan kelanjutan pemberitaan seputar penembakan mabes Polri. Eksposur pemberitaan juga cukup tinggi saat KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak. Tren kenaikan eksposur Polhukam kembali meningkat tajam mendekati akhir bulan saat berbagai peristiwa terjadi secara bersamaan, yakni baku tembak KKB dengan Satgas Nemangkawi, penggeledahan terhadap Wakil Ketua DPR F-Golkar Azis Syamsuddin, pelantikan dalam rangka reshuffle Kabinet Indonesia Maju, serta penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Selain isu-isu utama, eksposur tinggi Polhukam juga disumbang oleh pemberitaan polemik Telegram Polri terkait pelarangan peliputan kekerasan oleh Polri, peresmian KRI Alugoro, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang mengundang pemimpin militer Myanmar, serta persidangan Rizieq Shihab.

Bagan 3. Pergerakan Isu Polhukam (1–30 April 2021)

Isu Keterlibatan Oknum menunjukkan peningkatan sentimen negatif terhadap KPK. Terdapat tiga insiden yang mendorong kritik terhadap profesionalisme dan integritas KPK. Pertama, pencurian emas barang bukti korupsi oleh pegawai KPK dengan motif pembayaran utang-piutang pribadi. Insiden ini membuat publik mempertanyakan keamanan dan pengelolaan barang bukti yang disimpan oleh KPK. Kedua, kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK terhadap Walikota Tanjungbalai (M Syahrial). Peristiwa ini secara langsung mencoreng citra integritas KPK. Kasus ini juga berpotensi memiliki dampak politik terhadap koalisi pemerintah karena adanya dugaan keterlibatan Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR F-Golkar) sebagai perantara. Ketiga, hilangnya barang bukti kasus korupsi pajak PT Jhonlin Baratama. Muncul dugaan kebocoran informasi penggeledahan yang memfasilitasi pencurian barang bukti. Insiden ini mendorong diskusi terkait dugaan adanya “kekuatan eksternal” yang mempengaruhi proses penyidikan KPK.

Pantauan maha data April 2021 juga merekam peningkatan narasi melemahnya KPK karena kasus BLBI. BLBI menjadi kasus pertama yang mendapatkan SP3 oleh KPK sejak adanya revisi UU KPK yang memberikan kewenangan. Keputusan ini membuat kasus BLBI ditindaklanjuti secara perdata dan menggugurkan status tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim. Kebijakan ini menuai banyak kritik dari pegiat antikorupsi serta partai oposisi (Demokrat dan PKS). Kritik utama cenderung seragam, yakni penerbitan SP3 menjadi bukti melemahnya KPK serta menekankan kerugian yang dialami negara dalam kasus BLBI. Narasi melemahnya KPK makin menguat seiring tidak dilibatkannya KPK dalam Satgas BLBI. Mahfud MD menjelaskan bahwa KPK tidak dimasukkan karena merupakan lembaga penegak hukum pidana. Meskipun tidak dilibatkannya KPK tidak bertentangan dengan norma, tetapi sentimen melemahnya KPK tidak dapat dihindari dari proses ini.

Eksposur pemberitaan topik Koalisi Pemerintah terpecah dalam dua isu dominan, yakni friksi oposisi dan koalisi pemerintah. Pada isu Friksi Oposisi Pemerintah, residu friksi internal partai Demokrat masih menjadi tema pemberitaan utama. Secara substansial tidak ada perkembangan signifikan dan pemberitaan didominasi oleh manuver kubu AHY yang menyerang Moeldoko. Di sisi lain, isu Friksi Koalisi Pemerintah merekam diskusi publik terkait wacana reshuffle kabinet pasca peleburan Kemristek-Kemdikbud serta pembentukan Kementerian Investasi. Pemberitaan terkait reshuffle cenderung terfokus pada diskusi terkait menteri-menteri yang dinilai perlu diganti serta diskusi tokoh-tokoh yang layak diangkat sebagai menteri. Nadiem Makarim dan Moeldoko menjadi menteri yang menerima sentimen negatif terbesar di media daring. Narasi mendekatnya PAN pada koalisi pemerintah juga muncul, serta diskusi terkait tokoh-tokoh yang layak diangkat sebagai menteri seperti Abdul Mu’ti (Sekum PP Muhammadiyah), Witjaksono (Kader NU), dan Ahok (Komut Pertamina). Pemberitaan terkait reshuffle cenderung tidak menimbulkan kegaduhan berarti. Narasi dari partai-partai koalisi cenderung seragam, yakni reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden. Dari partai oposisi, narasi yang disampaikan adalah harapan agar momentum reshuffle tidak menjadi sarana mengakomodasi kepentingan parpol.

Selain itu, kinetik dalam rangka konsolidasi politik menuju pemilu 2024 juga terekam. Pemberitaan ini menerima eksposur relatif rendah secara kuantitatif, tetapi memiliki dampak besar. AHY (Demokrat), Anies Baswedan, serta PKS dengan Golkar terekam menjalankan safari politik guna membangun konsolidasi politik di bulan April 2021. Dinamika yang perlu dicermati adalah potensi pergeseran pola koalisi di tahun 2024. Pada bulan April, interaksi antar partai koalisi dan oposisi terpantau menguat. Muncul narasi-narasi koalisi baru untuk pemilu 2024, seperti koalisi partai Islam dan koalisi Nasionalis-Islam. Pemberitaan terkait konsolidasi politik 2024 juga diwarnai oleh deklarasi Partai Ummat Amien Rais yang didukung oleh banyak tokoh oposisi.

Isu terkait KKB Papua, penetapannya kelompok teroris dan dugaan pelanggaran HAM akibat aksi kekerasan telah menjadi satu kesatuan polemik yang cukup hangat di pemberitaan media daring selama bulan April 2021. Sejak Januari 2021, tercatat lebih dari 20 kali aksi kekerasan oleh KKB terhadap aparat TNI/Polri maupun masyarakat sipil yang cukup intens (Bagan 4 dan 5).

Bagan 4. Jumlah Aksi Kekerasan oleh KKB per Bulan (Januari–April 2021)

Bagan 5. Intensitas Aksi Kekerasan oleh KKB di Papua (Januari–April 2021)

Mengikuti insiden penembakan Kabinda Papua, BIN menyebut KKB sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST). Wacana penetapan KKB sebagai kelompok teror pun kembali muncul. Ketua MPR Bambang Soesatyo turut meminta hal yang sama. Menko Polhukam Mahfud Md kemudian mengadakan rapat lengkap dengan Mabes Polri, Mabes TNI, Kepala BAIS, BNPT, PPATK, dan Menteri Luar Negeri untuk membahasnya dan memutuskan bahwa KKB sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan di dalam daftar teroris. Kenaikan status KKB juga dianggap layak oleh dewan adat Papua, permusyawaratan adat Papua, dan lembaga masyarakat adat. Oleh karena intensitas serangkaian aksi kekerasan dan teror dari KKB yang sedemikian rupa, Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teror.

Analisis Aktor Utama

Selain pemantauan isu, sistem analisis maha data turut memantau aktor-aktor yang muncul di pemberitaan media daring. Secara umum, aktor-aktor terekam sesuai topik pemberitaan dan eksposur masing-masing isu. Berbeda dengan pemantauan periode sebelumnya yang lebih terkonsentrasi pada beberapa topik utama saja, eksposur aktor-aktor teratas klaster Polhukam pada periode ini lebih menyebar pada berbagai topik. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang naik di pemberitaan selama bulan April 2021 sangat beragam (Bagan 6).

Bagan 6. Analisis Aktor Polhukam terhadap Topik dalam Klaster Polhukam (1–30 April 2021)

Presiden Joko Widodo menjadi aktor dengan eksposur terbesar dan terekam pada hampir seluruh topik di klaster Polhukam, terutama topik Koalisi Politik terkait wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Aktor lain yang terpantau muncul di lintas topik datang dari kalangan aparat TNI/Polri, seperti Panglima Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kabagpenum Divhumas Polri Ahmad Ramadhan, Karopenmas Divhumas Polri Rusdi Hartono, Kadivhumas Polri Prabowo Argo Yuwono, dan Kapuspen TNI Achmad Riad. Pantauan menunjukkan bahwa mereka menjadi penyedia informasi utama pada berbagai pemberitaan seputar Polhukam.

Sementara itu, beberapa aktor juga ada yang terekam hanya pada topik spesifik yang sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya, Kapolda Papua Mathius D. Fakhiri dan Kabid Humas Polda Papua di topik Papua seputar KKB, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin di topik Koalisi Politik menyoal reshuffle, serta Plt Jubir KPK Ali Fikri dan Ketua KPK Firli Bahuri di topik Korupsi terkait kasus-kasus. Aktor lainnya yang menarik dari pantauan periode ini adalah Azis Syamsuddin. Wakil Ketua DPR F-Golkar tersebut diberitakan secara positif di topik Radikalisme dan Papua karena mendesak agar pemerintah segera menetapkan KKB sebagai kelompok teror, namun pada topik Korupsi terekam secara negatif karena terseret kasus dugaan suap penyidik KPK hingga dilakukan penggeledahan ruang kerja dan rumahnya.

Peristiwa yang terekam dalam topik Korupsi, Koalisi Pemerintah, dan rangkaian dinamika penetapan KKB sebagai kelompok teror tidak memiliki korelasi antaraktor yang berarti. Hal ini bukanlah anomali karena memang tidak ada peristiwa yang saling mengaitkan, maupun persamaan kebijakan, karakter, dan sektor aparat pemerintah yang menangani ketiganya. Meskipun demikian, polemik pelabelan KKB sebagai kelompok teror muncul dalam isu Penanggulangan Teror (Radikalisme), isu Pelanggaran HAM (Papua), dan isu KKB (Papua) dari pantauan maha data, sehingga korelasi antaraktornya menjadi menarik untuk disorot (Bagan 7 dan 8). Eksposur pemberitaan ditunjukkan oleh ukuran lingkaran aktor, sementara sentralitas aktor terhadap isu oleh ukuran garis jejaring. Kedua peta ontologi menunjukkan bahwa aktor-aktor terpantau memiliki eksposur yang berimbang dan posisi terhadap isu yang juga sepadan. Perlu dicatat bahwa Kabinda Papua I. G. P. Danny N. K. dan Kapolda Papua Mathius Fakhri memiliki eksposur yang lebih besar dibanding aktor-aktor lain karena memang menjadi pusat pemberitaan terkait polemik KKB. Aktor-aktor yang saling memiliki keterkaitan adalah aparat TNI/Polri daerah Papua dan pusat yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, ketua dan anggota DPR, serta para korban. Di sisi lain, aktor yang eksklusif tidak berhubungan sama sekali dengan polemik KKB sebagai kelompok teror adalah aktor-aktor yang terkait dengan penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman.

Bagan 7. Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Membicarakan Isu Utama dalam Klaster Polhukam (1–30 April 2021)

Bagan 8. Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Dibicarakan terkait Isu Utama dalam Klaster Polhukam (1–30 April 2021)

Download Publikasi