LAPORAN

Ekonomi Politik

Penulis Reyhan Noor, Makmur Keliat - Selasa, 06 April 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Maret meningkat cukup signifikan menjadi 70.656 konten berita. Jika dibandingkan dengan klaster lain, ekopol mencakup 33,27% atau kedua terbanyak setelah klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam), karena pada klaster tersebut terdapat aksi terorisme dan turbulensi kekuasaan di partai politik meningkat. Temuan konten berita ekopol pada Maret 2021 mengerucut pada dua isu dengan eksposur tertinggi yang perlu diantisipasi pemerintah, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, dan impor pangan. Pertama, eksposur berita isu pelemahan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan seiring dengan pelemahan secara riil terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, kekosongan narasi politik terdeteksi karena belum adanya aktor politik yang berbicara mengenai isu ini. Kedua, isu impor pangan menjadi catatan buruk bagi strategi komunikasi kebijakan pemerintah, terutama akibat polemik yang ditimbulkan dari rencana impor beras. Posisi pemerintah menjadi tersudut bukan hanya karena mendapatkan penolakan dari partai politik dan pemerintah daerah, melainkan friksi yang terjadi di internal pemerintah sendiri.

Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (1-30 Maret 2021)

Analisis Ekonomi Politik

Pendahuluan

Menggunakan maha data, tulisan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi ekonomi politik pada bulan Maret 2021. Posisi klaster ekopol dalam pantauan berita berubah ke posisi kedua selama bulan Maret di mana klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam) memiliki eksposur terbanyak (lihat Bagan 1). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan ini antara lain rekalibrasi query terhadap isu di keempat klaster dan munculnya peristiwa-peristiwa insidental di klaster polhukam seperti kasus korupsi, kudeta Partai Demokrat, dan serangan teror. Meski begitu, secara bulanan eksposur berita pantauan ekopol bulan ini mengalami peningkatan cukup signifikan yakni sebesar 70.656 konten berita atau 33,27%, dibandingkan bulan Februari hanya sebesar 34.908 konten berita.

Bagan 1. Agregat Maha Data (1–30 Maret 2021)

Analisis Isu Utama

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, perubahan eksposur yang signifikan pada bulan Maret dapat terlihat dengan jelas dari peningkatan eksposur di setiap topik pantauan (lihat Tabel 1). Lonjakan terbesar terdeteksi pada topik infrastruktur seiring beberapa kejadian di luar peristiwa rutin (peresmian atau kunjungan proyek infrastruktur) seperti kebakaran kilang milik Pertamina di Balongan dan penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terkait suap proyek infrastruktur.

Tabel 1 Rangkuman Pantauan Topik Ekonomi Politik (1-30 Maret 2021)

Bagan 2 Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (1-30 Maret 2021)

Analisis terhadap tiga belas topik pantauan selanjutnya dilakukan dengan melihat posisi topik berdasarkan jumlah eksposur dan sentimennya (lihat Bagan 2). Topik infrastruktur mengalami peningkatan cukup signifikan karena dipengaruhi oleh kasus korupsi proyek infrastruktur dari Gubernur Sulawesi Selatan. Eksposur turut meningkat karena kebakaran kilang milik Pertamina di Balongan dan kinetik pemerintah seperti peresmian atau kunjungan proyek infrastruktur. Topik blok perdagangan eksposurnya juga meningkat signifikan karena lonjakan isu-isu impor pangan yang mencakup beras dan daging.

Walaupun tidak lagi menjadi topik dengan eksposur tertinggi, topik moneter perlu diperhatikan seiring dengan munculnya isu pelemahan nilai tukar rupiah. Perguliran kasus korupsi Asabri juga masih menjadi daya tarik tersendiri meskipun lebih banyak membahas seputar penindakan secara hukum. Di sisi lain, topik koperasi-UMKM mengalami lonjakan eksposur yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara ajakan ‘benci produk asing’ cukup ramai dibicarakan, lonjakan lebih banyak dipengaruhi oleh kinetik BUMN dan perusahaan swasta yang mengeluarkan berbagai program digitalisasi dan peningkatan literasi keuangan bagi UMKM.

Seperti yang telah diprediksi pada laporan bulan Februari, topik fiskal menikmati peningkatan eksposur yang signifikan berkat diskon pajak kendaraan bermotor dan properti. Tren ini pun terus bertahan hingga akhir bulan berkat dampak positif yang diberitakan dari para pelaku usaha. Perluasan cakupan diskon pajak kendaraan bermotor yang berlaku pada bulan April diprediksi juga akan mempengaruhi eksposur dan sentimen topik ini ke depan. Namun, pemerintah masih perlu memperhatikan perguliran isu terkait insentif fiskal seperti perubahan insentif tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik bertipe hybrid yang dapat memunculkan kekecewaan dari investor yang sudah memiliki komitmen dan kondisi penerimaan negara yang tergerus karena insentif ini. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang jelas dalam rangka mengembalikan konsensus defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% dari PDB pada tahun 2023 sesuai UU No. 2 Tahun 2020, untuk menjaga kepercayaan rakyat dan pelaku pasar serta meredam berbagai kritik terkait utang ke depannya.

Masih berkaitan dengan laporan bulan sebelumnya, topik liberalisasi juga mengalami peningkatan eksposur cukup signifikan karena polemik izin investasi minuman keras dan beralkohol seperti prediksi yang sudah disampaikan. Selain itu, penolakan terhadap peraturan turunan UU Cipta Kerja juga masih terdeteksi yakni terkait limbah kelapa sawit dan batu bara yang dikeluarkan dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Perlu dicatat bahwa untuk pertama kalinya juga, kinetik pemerintah tidak berhasil mendominasi konten berita terkait UU Cipta Kerja.

Bagan 3 Pergerakan Isu Ekonomi Politik (1-30 Maret 2021)

Analisis lonjakan eksposur terhadap pemetaan peristiwa penting dalam klaster ekonomi politik selama bulan Maret dapat dilihat di Bagan 3. Pemetaan peristiwa juga difokuskan terhadap dua isu utama yang memiliki nilai substansi relatif lebih signifikan dibandingkan isu lainnya meskipun secara eksposur tidak terlalu besar. Pertama, isu pelemahan nilai tukar rupiah yang muncul secara gradual meskipun belum banyak dibicarakan oleh aktor politik lain sehingga eksposur pemberitaan yang cenderung terbatas. Kedua, isu impor pangan yang menjadi pusaran debat yang dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk menaikkan eksposur pemberitaan dengan menyampaikan penolakan dan simpati terhadap petani akibat rencana impor beras. Lebih lanjut, bagan di atas juga mencantumkan beberapa peristiwa yang masuk ke dalam isu lainnya tetapi menjadi penting untuk dalam perkembangan situasi ekonomi politik selama sebulan terakhir.

Isu pelemahan nilai tukar rupiah melonjak signifikan sejak rupiah menembus Rp14.300 terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) pada tanggal 2 Maret silam (lihat Bagan 4). Pelemahan terus terjadi hingga puncaknya pada akhir bulan Maret ketika rupiah sempat menembus Rp14.500. Sejak awal aktor yang membicarakan isu ini lebih banyak diisi dari para pelaku keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjadi pejabat pemerintah pertama yang menanggapi isu ini bertepatan dengan pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret. Kekhawatiran pasar tertuju kepada kebijakan bank sentral dan pemerintah Amerika Serikat sehingga pelemahan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Namun, minimnya aktor politik yang terdeteksi berkecimpung di dalam isu ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dengan cara menyampaikan pesan aman kepada investor dan masyarakat bahwa kondisi rupiah masih terjaga.

Bagan 4 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS (1 Januari – 30 Maret 2021)

Perdebatan rencana impor beras menjadi fokus utama di dalam pemberitaan isu impor pangan selama sebulan terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh dua momentum utama yakni munculnya rencana impor beras yang bertepatan dengan ajakan ‘benci produk asing’ dari presiden pada tanggal 4 Maret dan menjelang masa panen raya. Setelah muncul rencana impor beras dari hasil rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah lain juga menambah tingginya eksposur pemberitaan. Sehari setelah munculnya rencana tersebut di media, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) stok beras yang ada saat ini masih cukup. Perbedaan persepsi terkait rencana impor juga disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso yang mengatakan bahwa belum ada perintah untuk melakukan impor hingga saat ini. Media juga tidak menahan diri untuk mengutip aktor politik yang menolak rencana ini dengan mengaitkan ajakan presiden untuk benci produk asing. Alhasil, posisi pemerintah semakin tersudut.

Rapat kerja Kementerian Pertanian dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 Maret menjadi perhatian utama dengan membahas polemik impor beras. Selain posisi Mentan yang segan untuk melanjutkan rencana impor, rapat kerja tersebut juga dimanfaatkan oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk menyatakan penolakannya terhadap rencana ini. Berbagai penolakan juga terdeteksi datang dari para pemimpin daerah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Susi Pudjiastuti juga terdeteksi mendukung posisi Mentan yang menolak rencana impor beras pada tanggal 21 Maret.

Konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 19 Maret dan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penghentian impor beras pada tanggal 26 Maret terdeteksi mendapatkan eksposur yang relatif rendah dibandingkan peristiwa lain di dalam isu ini selama sebulan terakhir.

Peristiwa penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemberlakuan diskon pajak kendaraan bermotor dan properti pada tanggal 1 Maret berhasil menyumbang eksposur yang tinggi. Pencabutan izin investasi minuman keras dan beralkohol pada tanggal 2 Maret relatif efektif untuk menghentikan polemik di mana pergeseran isu tersebut tidak terdeteksi lagi muncul setelahnya. Polemik impor baja yang sempat disampaikan pada tanggal 9 Maret tidak berhasil menggeser fokus isu dari impor beras. Ke depan, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperhatikan isu impor garam yang telah muncul pada tanggal 15 Maret meskipun belum memiliki eksposur cukup tinggi. Sebagai catatan tambahan, kinetik Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Toraja dan Pantar pada tanggal 18 Maret memiliki eksposur tertinggi di dalam topik infrastruktur selama bulan tersebut. Di sisi lain, konferensi pers pendirian Indonesia Battery Corporation (IBC) juga terdeteksi minim eksposur meskipun telah dinantikan oleh banyak pihak.

Analisis Aktor Utama

Selama Maret 2021 terdapat tiga topik yang sebarannya mempengaruhi peringkat aktor-aktor ekonomi politik secara signifikan. Pertama, topik blok perdagangan membahas polemik impor pangan yang dipicu oleh rencana pemerintah mengimpor beras menjelang musim panen, dan keberlanjutan proses hukum dalam kasus suap Edhy Prabowo. Kedua, isu pelemahan nilai tukar yang disebabkan oleh menguatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, dan isu lembaga keuangan bermasalah yakni Asabri dalam topik moneter. Ketiga, topik infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur perhubungan, dan irigasi, serta pemeriksaan tersangka Nurdin Abdullah terkait kasus suap proyek infrastruktur.

Sebagaimana diperlihatkan oleh Bagan 5, ketiga topik dengan jumlah paling banyak tadi kemudian mempengaruhi pemetaan konstituen, di mana topik blok perdagangan melingkupi ketiga kelompok konstituen, topik moneter mempengaruhi konstituen Nasionalis-Pragmatis dan Pragmatis-Kultural, dan topik infrastruktur yang memiliki pengaruh bagi konstituen Nasionalis-Pragmatis. Lima aktor terbawah di setiap bagan adalah aktor dengan eksposur terbanyak. Ini berarti Presiden Joko Widodo posisinya masih menempati urutan teratas dengan pola rutin di topik infrastruktur terkait peresmian Bandara Toraja (Sulsel), Pantar (NTT), Kuabang (Maluku Utara), Bendungan Sindang Heula (Banten), sampai mengawasi pembangunan Ambon New Port (Maluku).

Bagan 5 Analisis Aktor Ekopol terhadap Topik dalam Klaster Ekopol (1–30 Maret 2021)

Di samping itu, presiden juga mendapatkan eksposur negatif dari topik liberalisasi karena kekisruhan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal yang memperbolehkan investasi minuman keras di Provinsi Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Pada akhirnya presiden mencabut perihal minuman keras dalam lampiran tersebut atas desakan beberapa organisasi keagamaan, namun eksposur negatif terkait Perpres Miras tetap menjadi pengaruh buruk terbesar bagi presiden. Dampak buruk lainnya yang ikut diklarifikasi oleh presiden adalah keputusan pemerintah menunda rencana impor beras, setidaknya hingga Juni setelah masa panen sudah lewat.

Peringkat kedua, Juru Bicara KPK Ali Fikri masuk dalam pantauan ekonomi politik karena proses hukum kasus suap ekspor benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo. Aktor ketiga, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan Edhy Prabowo ikut masuk karena kinerjanya di topik kelautan dan perikanan. Beberapa pemberitaan menyebutkan kinerja Menteri KP di antaranya target meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap menjadi Rp12 triliun dari Rp600 miliar PNBP keseluruhan KKP sebelumnya, rencana Lumbung Ikan Nasional di Maluku, revitalisasi pelabuhan perikanan Tj. Adikarta di Kulon Progo, kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Karangsong di Indramayu, target menjadikan Indonesia negara pembudidaya lobster terbaik di dunia, hingga kerja sama dengan Pemkab Lombok Timur dalam membina Pusat Perikanan Budi Daya Lobster Nasional. Sedangkan untuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita masuk karena popularitas isu-isu dalam bidang yang mereka tangani, yakni dalam topik infrastruktur (peresmian dan pembangunan proyek infrastruktur) dan perindustrian (insentif PPnBM).

Selain tabulasi silang antara aktor-aktor ekonomi politik dengan konstituen politik, kedua isu dominan yang sebelumnya dibahas dapat dijabarkan melalui pemetaan konsentrasi aktor. Bagan 6 dan 7 menjelaskan ontologi aktor untuk memastikan adakah irisan di antara aktor-aktor yang membicarakan isu dominan. Untuk periode Maret, antara isu Impor Pangan dengan Pelemahan Nilai Tukar tidak memiliki aktor yang beririsan karena perbedaan bidang kebijakan, dan karakter isu. 

Bagan 6 Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Membicarakan terkait Isu Utama dalam Klaster Ekopol (1–30 Maret 2021)

Bagan 7 Jejaring Ontologi Aktor yang Aktif Dibicarakan terkait Isu Utama dalam Klaster Ekopol (1–30 Maret 2021)

Download Publikasi