TILIK DATA Perempuan dan Orang Muda 2020

Penulis Ratu Dyah Ayu Widyaswari, Birgitta A.P. Saputro, Jaleswari Pramodhawardani - Minggu, 14 Maret 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Isu Kesehatan Reproduksi, Perlindungan Perempuan, Pengangguran, Lapangan Kerja Baru, Pengembangan Diri, dan Pemberdayaan Perempuan merupakan isu utama pemberitaan pada klaster Perempuan dan Orang Muda. Isu Kesehatan Reproduksi didominasi oleh berita mengenai program sejuta akseptor. Pada isu Perlindungan Perempuan meliputi pemberitaan seputar naiknya angka kekerasan akibat pandemi Covid-19 dan RUU PKS. Sementara, isu Pengangguran dan Lapangan Kerja Baru pemberitaan mencakup berbagai polemik seputar kartu Prakerja dan UU Cipta Kerja. Isu Pengembangan Diri terkait kinetik pemerintah dalam persiapan penyelenggaraan PON, tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021, dan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Sementara, pada isu Pemberdayaan Perempuan meliputi pemberitaan mengenai perempuan dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Tilik Data Perempuan dan Orang Muda

Pendahuluan

Analisis Perempuan dan Orang Muda untuk sepanjang tahun 2020 memiliki dua segmen. Segmen pertama laporan ini menyediakan hasil penyisiran pemberitaan perempuan dan orang muda dari media daring. Hasil penyisiran menunjukkan bahwa topik kesetaraan gender, emansipasi perempuan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan merupakan isu-isu utama dengan frekuensi pemberitaan yang tinggi selama periode ini. Segmen kedua menyajikan hasil analisis kualitatif atas isu-isu utama dari keempat topik tersebut, yakni kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, pemberdayaan, pengembangan diri, pengangguran serta lapangan kerja baru.

Analisis Kuantitatif

Dalam melakukan penyisiran pemberitaan di media daring menggunakan bantuan mesin, kategorisasinya ditetapkan terlebih dahulu untuk diterapkan pada klaster pemberitaan yang diamati, yaitu klaster polhukam, klaster ekonomi, klaster orang muda, dan klaster perempuan. Maha data menunjukkan (Bagan 1) bahwa frekuensi konten pemberitaan terkait klaster orang muda (116.032 berita) memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan pemberitaan klaster ekonomi (773.323 berita) dan klaster polhukam (369.569 berita), namun masih lebih banyak bila dibandingkan dengan klaster perempuan (74.030 berita). Sistem kategorisasi dalam klaster Perempuan dan Orang Muda sendiri dilakukan melalui penetapan 8 (delapan) topik dengan 17 (tujuh belas) subtopik yang di dalamnya memuat total 23 (dua puluh tiga) isu. Daftar seluruh topik, subtopik, dan isu perempuan dan orang muda yang telah diurutkan berdasarkan frekuensi pemberitaannya dapat dilihat pada Tabel 1 untuk topik, Tabel 2 untuk subtopik, dan Tabel 3 untuk isu.

Bagan 1. Agregat Maha Data 2020

Tabel 1. Frekuensi Pemberitaan 8 Topik Klaster Perempuan dan Orang Muda 2020

Pemilihan berita laporan pada klaster Perempuan tahun 2020, berlandaskan pada jumlah isu pemberitaan yang tertinggi, jika dilihat dari tabel subtopik hasilnya tidak akan berbeda jauh. Oleh karena itu, tiga isu yang dipilih adalah; 1) kesehatan reproduksi dengan N (jumlah) berita 33.028, 2) perlindungan perempuan dengan N berita 19.129 dan 3) pemberdayaan dengan N berita 6.234 (Tabel 3). Pada klaster Orang Muda, mengacu pada temuan kuantitatif Tabel 1 hingga Tabel 3, dua topik dengan frekuensi pemberitaan tertinggi adalah Lapangan Pekerjaan dan Pendidikan. Dari level topik, pemberitaan dibagi ke dalam beberapa subtopik. Berdasarkan penyisiran mesin, subtopik Pengembangan Diri dari topik Pendidikan memiliki frekuensi pemberitaan tertinggi, diikuti oleh subtopik Lapangan Pekerjaan dari topik Ekonomi Kreatif. Analisi kualitatif pada laporan tahunan ini dilakukan kepada dua isu utama yang memiliki frekuensi pemberitaan tertinggi, yaitu Pengembangan Diri dan Pengangguran, tetapi sebagai catatan isu Lapangan Kerja Baru ikut dibahas karena berkaitan erat dengan isu Pengangguran. Pemberitaan yang ada terkait kartu Prakerja dan UU Cipta Kerja dibaca oleh maha data sebagai bagian dari kedua isu tersebut. Pemberitaan mengenai subtopik Lapangan Pekerjaan pada isu Lapangan Kerja Baru menjadi isu utama bulanan di awal tahun, lalu kemudia perlahan berubah menjadi isu Pengangguran akibat dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, isu Lapangan Kerja Baru akan dianalisis secara kualitatif menjadi satu dengan isu Pengangguran. Visualisasi frekuensi pemberitaan teratas perempuan dapat dilihat pada Bagan 2 untuk topik dan Bagan 3 untuk subtopik, sementara untuk orang muda dapat dilihat pada Bagan 4 untuk topik dan Bagan 5 untuk subtopik.

Tabel 2. Frekuensi Pemberitaan 17 Subtopik Klaster Perempuan dan Orang Muda 2020

Tabel 3. Frekuensi Pemberitaan Isu Teratas Klaster Perempuan dan Orang Muda 2020

Bagan 2. Frekuensi Pemberitaan Topik Teratas Klaster Perempuan 2020

Bagan 3. Frekuensi Pemberitaan Subtopik Teratas Klaster Perempuan 2020

Bagan 4. Frekuensi Pemberitaan Topik Teratas Klaster Orang Muda 2020

Bagan 5. Frekuensi Pemberitaan Subtopik Teratas Klaster Orang Muda 2020

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh berbeda bagi sejumlah kelompok rentan, perempuan dan anak dibawah umur. Analisis politik perempuan tahun 2020 kuartal satu dan dua, didominasi berita dengan permasalahan domestik seperti; turun angka partisipasi pengendalian penduduk, turun angka anak cukup gizi, tingkat angka kekerasan seksual dan eksploitasi pada anak. Frekeunsi pemberitaan tersebut turut melandai pada pergantian kuartal dua ke tiga, dengan kemunculan pemberitaan tindakan dan solusi dari pemerintah (Bagan 6).

Bagan 6. Pergerakan Eksposur Subtopik Teratas Klaster Perempuan 2020

Dalam pergerakan tiga isu klaster perempuan kuartal dua sampai dengan kuartal tiga mengalami ledakan berita isu kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan (Bagan 7). Pada isu kesehatan reproduksi, jumlah pemberitaan tinggi karena terjadi penurunan jumlah angka partisipasi perlindungan penduduk. Oleh karena itu BKKBN mempercepat program perlindungan penduduk dengan mensosialisasikan program satu juta akseptor secara door to door. Pada isu perlindungan perempuan, jumlah pemberitaan tinggi diperbincangkan karena peningkatan kasus kekerasan seksual termasuk kasus kekerasan pada perempuan dan eksploitasi pada anak. Kejadian tersebut memicu masyarakat, khususnya komunitas untuk bergerak mensukseskan kelanjutan RUU PKS. Sedangkan isu pemberdayaan terpantau stabil muncul sejak kuartal satu yaitu saat Indonesia memasuki darurat pandemi Covid-19. Darurat pandemi Covid-19 tidak menghalangi keberanian, kreatifitas dan ketulusan perempuan untuk turut membantu menanggulangi wabah virus tahun 2020.

Bagan 7. Lini Masa Isu Utama Klaster Perempuan 2020

Pada klaster Orang Muda, isu Pemberdayaan Santri tidak dimasukkan ke dalam isu utama karena jumlah pemberitaannya tidak sebesar bila dibandingkan dengan isu Pengembangan Diri dan total isu Pengangguran dan Lapangan Kerja Baru. Lonjakan pada subtopik Pemberdayaan Santri pada bulan Oktober terjadi akibat momentum Peringatan Hari Santri Nasional (Bagan 8).

Bagan 8. Pergerakan Eksposur Subtopik Teratas Klaster Orang Muda 2020

Pergerakan eksposur pemberitaan tiga isu utama klaster orang muda juga menunjukkan sejumlah lonjakan yang signifikan (Bagan 9). Pertama, isu Pengembangan Diri mengalami tiga kali lonjakan yaitu akibat rekrutmen TNI AD pada bulan Februari dan bulan Oktober – November yang terjadi akibat momentum Sumpah Pemuda (Oktober) dan Kemenpora yang memberikan 14.442 paket APD kepada KONI NTB (November). Kedua, terdapat dua lonjakan pada isu Pengangguran, yakni pada bulan April dan Oktober. Lonjakan pada bulan April terjadi akibat polemik kartu Prakerja, sementara untuk bulan Oktober lonjakan terjadi akibat polemik UU Cipta Kerja. Polemik UU Cipta Kerja juga menjadi alasan lonjakan pada bulan yang sama di isu Lapangan Kerja Baru. Ketiga isu tersebut akan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif pada segmen selanjutnya.

Bagan 9. Lini Masa Isu Utama Klaster Orang Muda 2020

Analisis Kualitatif

Isu Kesehatan Reproduksi

Pantauan berita klaster perempuan tahun 2020 menetapkan kesehatan reproduksi menjadi isu dengan frekuensi paling tinggi. Berita program sejuta akseptor adalah kontributor berita terbesar dalam isu kesehatan reproduksi. Isu berita tersebut muncul sebagai upaya pemerintah dalam menangani turunnya jumlah pengendalian penduduk melalui program Bangga Kencana serta menangani meningkatnya kasus anak kurang gizi setelah masa pandemi Covid-19.

Jauh sebelum masa pandemi Covid-19, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga pemerintah diluar kementrian yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga nasional. Dengan koordinasi dibawah kementrian kesehatan, BKKBN gencar melaksanakan fungsi pengendalian penduduk dengan harapan mewujudkan penduduk Indonesia tumbuh seimbang dalam keluarga yang berkualitas.  Fungsi BKKBN semakin sempurna setelah dapat mandat untuk kontribusi secara langsung terhadap dua dari tujuh agenda pembangunan prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sertam membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Memasuki awal tahun 2020, Wakil Presiden Indoneisa turut mendorong BKKBN memanfaatkan alat digital untuk kampanye menekan angka pernikahan dini kepada keluarga baru khususnya generasi muda. Dorongan tersebut bertujuan agar calon dan keluarga baru memahami beberapa hal, seperti; arti kualitas pernikahan, penggunaan alat kontrasepsi yang tepat, persiapan pasca pernikahan yang meliputi persiapan pendidikan dan kesehatan gizi anak (Bagan 10).

Bagan 10. Lini Masa Isu Kesehatan Reproduksi 2020

Faktanya, BKKBN begitu tanggap adaptasi era digital dengan memperkenalkan transformasi logo baru pada awal bulan Maret 2020. Alasan transformasi logo dan beberapa nama program adalah menyesuaikan kondisi masyarakat, khususnya untuk para calon keluarga baru yang biasa dengan konsep minimalis serba instan. Program KKB-PK (Kependudukan KB & Pembangunan Keluarga) disesuaikan dengan istilah baru, yaitu Program Bangga Kencana. Proses sosialisasi transformasi logo dan program di setiap daerah juga mengalami proses adaptasi situasi kenormalan baru akibat datangnya Covid-19 di Indonesia. Disatu sisi, situasi kenormalan baru membawa dampak baik dalam proses adaptasi era digital. Namun disisi lain, program Bangga Kencana butuh adaptasi proses, salah satunya proses distribusi dan edukasi alat kontrasepsi selama masa pandemi atau di situasi kenormalan baru.

Ketidakpastian situasi pada kuartal dua mendorong BKKBN mengungkap catatan penurunan angka partisipasi pengendalian penduduk kurang lebih sebesar 10%. Media luar pernah memperkirakan, jika pengguna kontrasepsi di Indonesia menurun 10%, resiko kehamilan bisa mencapai sekitar 400 ribu. Estimasi angka kehamilan, secara gencar diantisipasi oleh BKKBN agar fenomena baby boom tidak terjadi. Bedasarkan penelitian BKKBN, Hasto Wardoyo selaku kepala lembaga dengan tegas mengingatkan bahwa ketika fenomena terjadi lebih dari 7% baik pemerintah maupun keluarga akan terbebani.

Upaya BKKBN antisipasi fenomena baby boom terealisasi dengan program sejuta akseptor serentak di seluruh Indonesia, beriringan dengan perayaan Hargarnas 2020 (Hari Keluarga Nasional). Gubernur Riau mendapat penghargaan dari BKKBN karena sukses lampaui target, dengan catatan angka layanan sebanyak 24.807. Konsisten sampai kuartal empat tahun 2020, BKKBN andate sukses dalam program Bangga Kencana yang diikuti oleh mayoritas PUS (pasangan usia subur). Isu kesehatan reproduksi tahun 2020 ditutup dengan penghargaan program satu juta akseptor yang diterima kota lain yaitu Banyuasin Palembang.

Isu kesehatan reproduksi tahun 2020 diwarnai dengan peran lembaga pemerintah dan peran masyarakat yang begitu kontributif, khususnya dalam penanganan pengendalian penduduk di masa pandemi Covid-19. Lembaga terpilih wajib mengemban pelaksanaan fungsi dalam mencapai tujuan, khususnya atas Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dengan pendekatan yang terus mengikuti perkembangan masyarakat, harapannya proses dapat terwujud lebih efektif. Mulai dari kebutuhan edukasi kesehatan hingga pembagian alat kontrasepsi bagi yang membutuhkan, tanpa memandang status dan jabatan sehingga bisa mengangkat norma kesetaraan pada perempuan di masa pandemi. Hal tersebut juga dapat dikonfirmasi atas kecenderungan pemberitaan dari BBKBN dengan sentimen positif. Intensi lain untuk lembaga terkait adalah menjaga kualitas program dan pelayanan tidak hanya di masa Pandemi, khususnya untuk mencapai penduduk Indonesia tumbuh seimbang dalam keluarga yang berkualitas sesuai mandat RPJMN 2020-2024.

Isu Perlindungan Perempuan 

Dilanjutkan isu tertinggi nomor dua klaster perempuan tahun 2020 adalah perlindungan perempuan. Isu perlindungan perempuan berdiri dari subtopik diskriminasi perempuan. Selain isu yang dibahas, subtopik terdiri dari isu kasus kekerasan seksual dan ketimpangan strata sosial. Kedua isu tersebut berkaitan erat dengan isu perlindungan perempuan di Indonesia, yaitu pengesahkan RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual).

Dampak pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya bagi kelompok rentan, perempuan dan anak-anak. Pengaruh isu kelompok rentan dan eksploitasi pada anak tertangkap dalam pantauan klaster perempuan karena Pemerintah Indonesia melindungi kesetaraan perempuan dan anak dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPPPA). Kasus kekerasan seksual, ekspolitasi pada anak, dan kasus kekerasan siber selama masa pandemi menjadi sorotan, akibat meningkat secara signifikan. Situasi pandemi, membuat korban yang merasa jenuh mencoba aplikasi atau fasilitas medsos sehingga bertemu dengan pelaku. Kasus eksploitasi pada anak meningkat dengan alasan darurat ekonomi. Eksposur berita sahkan RUU PKS semakin tinggi akibat polemik pencabutan RUU dari prolegnas 2020 dan angka kasus kekerasan yang meningkat selama pandemi. Penyebab RUU PKS dicabut dari prolegnas 2020 oleh DPR Komisi VIII adalah perbedaan pandangan antara kelompok perempuan dengan kelompok kanan konservatif (Bagan 11).

Menanggapi hal tersebut, KPPPA menggalang konsolidasi untuk mendorong pengesahan RUU PKS secara virtual. Dalam sosialisasi KPPPA mengupas tuntas bahwa RUU PKS bukan sebuah rancangan yang menghalu ke Budaya Barat, mendukung perzinaan, seks bebas, penyimpangan seksual dan konotasi negatifnya. I Gusti Ayu Bintang Puspayoga (Menteri PPPA) mengatakan bahwa polemik menjadi tanggung jawab KPPPA untuk kembali di luruskan dan menyampaikan yang benar demi keadilan dan kesetaraan perempuan dan anak.

Bagan 11. Lini Masa Isu Perlindungan Perempuan 2020

Memasuki kuartal tiga tahun 2020, laporan kekerasan kian meningkat mencapai angka 768 kasus. Angka kasus tersebut termasuk angka kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak perempuan dan anak-anak di bawah umur. Situasi pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sistem pembelajaran tatap muka dan memberlakukan sistem PJJ (pembelajaran jarak jauh). Peraturan sistem PJJ untuk pertama kali dilakukan serentak secara daring dari tingkat sekolah sampai universitas. Evaluasi sistem PJJ di kuartal tiga menemukan beberapa dampak negatif bagi pelajar, yaitu; 1) putus sekolah akibat terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga, 2) kendala tumbuh kembang anak karena kesenjangan capaian belajar, 3) tekanan psikososial di dalam rumah tangga atau lingkungan yang tidak terdeteksi guru. Mendikbud menyesali dampak negatif sistem PJJ sehingga membenarkan persepsi orang tua terhadap minim peranan sekolah apabila pembelajaran tidak dilakukan tatap muka. Hal tersebut turut didukung Menteri PPPA yang menerima jumlah laporan BPA (Badan Peradilan Agama) tentang adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan calon mempelai belum berusia 19 tahun. Menurutnya angka tersebut sangat berpengaruh terhadap penyebab putus sekolah, sehingga pendidikan tatap muka 2021 didukung Pemerintah dengan memberikan keleluasaan pada Pemda.

Menjelang penghujung tahun 2020, Komnas Perempuan, komunitas peduli perempuan, hingga beberapa fraksi DPR kembali mendesak pengesahan RUU PKS. Salah satunya dengan aksi memasang ratusan sepatu korban kekerasan, sepatu tersebut dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Aksi tersebut dilakukan pada Hari Anti Kekerasan yaitu 25 November 2020. Aksi demonstrasi ini didukung komunitas peduli, komnas ham dan beberapa perusahaan kosmetik. Alhasil, RUU PKS masuk priotitas prolegnas 2021 dengan harapan dapat menurunkan tren kekerasan seksual di Indonesia. Rieke Diah Pitaloka perwakilan fraksi PDIP turut menekankan komitmen pada empat fraksi lainnya.

Isu Pengangguran dan Lapangan Kerja Baru

Seperti yang dijelaskan pada bagian kuantitatif, segmen ini membahas isu Pengangguran sekaligus isu Lapangan Kerja Baru yang terdapat pada subtopik Lapangan Pekerjaan. Pengangguran khususnya di kalangan orang muda, masih menjadi masalah selama ini. Namun, masalah pengangguran menjadi semakin membesar semenjak adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Permasalahan utama yang terpantau dalam pemberitaan ini adalah terkait polemik UU Cipta Kerja dan Kartu Prakerja, yang merupakan program dan inisiatif dari Pemerintah. Pada bulan Januari dan Februari, pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja masih memiliki tone negatif yang kecil, meskipun kalangan buruh sudah mulai menolak RUU ini. Namun, beberapa kalangan menilai RUU Cipta Kerja memiliki dampak terhadap peningkatan ketenagakerjaan dan mendukung RUU tersebut. Pada bulan Maret mulai terjadi pergeseran isu dari isu Lapangan Kerja Baru menjadi isu Pengangguran bersamaan dengan kasus pertama Covid-19.

Pada bulan April, terjadi lonjakan pertama pada isu Pengangguran. Pemberitaan di media daring berbicara mengenai tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi dan polemik kartu prakerja (Bagan 12). Kartu Prakerja dianggap gagap dalam menghadapi masalah pandemi karena program pelatihan yang diberikan kartu prakerja dianggap tidak relevan dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan perlu dikaji ulang efektivitasnya. Selain itu, kontroversi terkait masuknya ruangguru sebagai salah satu mitra pelatihan kartu prakerja tanpa tender menjadi sorotan masyarakat. Masuknya ruangguru dikaitkan publik dengan staf khusus (stafsus) milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, yang juga CEO dan founder Ruangguru. Tudingan mengenai adanya konflik kepentingan pun muncul. Pada 21 April 2020, Belva Devara resmi mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden agar tidak terjadi polemik berkepanjangan terkait kasus kartu prakerja.

Bagan 12. Lini Masa Isu Pengangguran dan Lapangan Kerja Baru 2020

Pada bulan Juni hingga Agustus, tone negatif dan eksposur pemberitaan isu Pengangguran perlahan – lahan mulai berkurang. Kartu Prakerja yang awalnya mendapatkan banyak kritik akhirnya berhasil membuktikan menjadi program unggulan untuk mengatasi pengangguran dan PHK akibat pandemi Covid-19. Pemberitaan mengenai pengangguran yang di dalamnya juga terdapat solusi atas masalah tersebut juga berhasil menurunkan tone negatif pada isu Pengangguran. Namun, pada bulan September, eksposur isu Pengangguran kembali meningkat, yang berakibat pada lonjakan kedua isu Pengangguran dan isu Lapangan Kerja Baru di bulan Oktober, yang juga lonjakan tertinggi pada kedua isu tersebut selama tahun 2020.

Lonjakan berita pada bulan Oktober diakibatkan kontroversi UU Cipta Kerja. Demonstrasi selama 4 hari untuk menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, dan serikat buruh ini berujung perusakan fasilitas umum sebagai respons disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR. Kontroversi UU Cipta Kerja ini terjadi akibat buruknya sosialisasi UU ini kepada masyarakat. Keadaan kembali menjadi lebih kondusif setelah Presiden Jokowi muncul untuk memberikan keterangan mengenai UU Cipta Kerja. Aktor – aktor Pemerintah seperti Airlangga Hartanto, Teten Masduki, Ida Fauziyah, dan Bahlil Lahadalia semakin sering menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Bahkan Bahlil Lahadalia, menjawab tantangan debat UU Cipta Kerja yang diajukan oleh mahasiswa. Eksposur pemberitaan isu Pengangguran mulai menurun. Pada bulan November, terlihat sedikit kenaikan pada pemberitaan kedua isu, hal itu disebabkan oleh Google yang memberikan dana bantuan sebesar US$11 juta untuk membantu mengatasi pengangguran pada orang muda.

Isu Pengembangan Diri

Sepanjang tahun 2020 terdapat empat kali lonjakan terkait eksposur pemberitaan isu Pengembangan Diri (Bagan 13). Lonjakan pertama terjadi saat TNI AD membuka penerimaan prajurit dalam acara 29 tahun Indonesia International Education Training Expo and Scholarship 2020. Wakil Asisten Personel (Waaspers) Kasad Brigjen TNI Agus Setiawan mengatakan sistem rekrutmen prajurit TNI AD akan relatif lebih mudah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini, TNI AD akan merekrut 17.264 prajurit, dimana di tahun sebelumnya hanya 15.547 prajurit. Perekrutan ini menjadi hal yang wajar sebab TNI AD memang melakukan perekrutan pada awal tahun. Frekuensi pemberitaan perekrutan tinggi karena perekrutan yang dilakukan oleh TNI AD terjadi saat mengikuti acara Indonesia International Education Training Expo and Scholarship 2020.

Lonjakan Kedua di tahun 2020 terjadi akibat polemik dua staf khusus (stasus) milenial Presiden Jokowi, yakni Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan. Polemik terjadi ketika masyarakat mulai menyoroti masuknya ruangguru sebagai salah satu mitra pelatihan kartu prakerja tanpa melalui tender. Masuknya ruangguru kemudian dikaitkan dengan stafsus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara yang juga merupakan CEO dan founder Ruangguru. Tudingan mengenai adanya konflik kepentingan pun muncul. Pada tanggal 15 April, Belva Devara mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan resmi mengundurkan diri pada 21 April 2020. Pengunduran diri Belva Devara agar tidak terjadi polemik berkepanjangan terkait kasus kartu prakerja. Selain Belva Devara, Andi Taufan menjadi stafsus kedua yang mengundurkan diri. Permasalahan mengenai Andi Taufan bermula dari surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimkan kepada camat di seluruh Indonesia pada 1 April 2020, yang isinya meminta kerjasama dengan perusahaan yang dipimpinnya, PT Amartha Mikro Fintek, untuk relawan desa lawan Covid-19 yang merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Surat tersebut kemudian menjadi viral dan menuai kritikan di media sosial. Tanggal 14 April 2020, Andi Taufan meminta maaf kepada publik dan menarik kembali surat edaran tersebut. Lalu, tiga hari setelah pengunduran diri Belva Devara, 24 April 2020, Andi Taufan membuat surat terbuka mengenai pengunduran dirinya sebagai stafsus Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun ikut berbicara mengenai pengunduran diri dua stafsus milenialnya.

Lonjakan ketiga pada isu Pengembangan Diri terjadi saat peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada bulan September. Dalam acara Puncak Haornas, Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk segera menyiapkan langkah besar untuk kemajuan dunia olahraga nasional. Presiden mengajak semua pihak terkait dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet secara besar-besaran dan meminta laporan terkait hal tersebut secepat mungkin. Selain acara Haornas 2020, salah satu momen penting pada bulan September adalah pembentukan panitia Piala Dunia U-20. Pada tanggal 15 September 2020, Presiden Jokowi resmi membentuk panitia nasional penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-20 tahun 2021. Panitia ini diberi nama Indonesia FIFA U-20 World Cup 2021 Organizing Committee (INAFOC) yang melibatkan perwakilan lintas kementerian. Lonjakan terakhir di tahun 2020 terjadi di bulan Oktober saat peringatan Sumpah Pemuda ke-92. Selain peringatan Sumpah Pemuda, beberapa acara seperti Grand Final Piala Menpora Esports 2020 dan Wushu Championship 2020 juga membuat pemberitaan pada bulan Oktober meningkat. Selain lonjakan yang terjadi sepanjang tahun 2020, pemberitaan mengenai Indonesia yang akhirnya memiliki Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) pada bulan Januari 2020 dan Indonesia yang resmi mengakui Esports sebagai cabang olahraga prestasi pada bulan Agustus 2020 perlu disoroti sebagai salah satu keberhasilan pemerintah dalam mengakomodir minat orang muda di Indonesia.

Bagan 13. Lini Masa Isu Pengembangan Diri 2020

Isu Pemberdayaan Perempuan

Kuartal satu tahun 2020, isu pemberdayaan perempuan diramaikan dengan kumpulan berita hari peringatan perempuan sedunia (Bagan 14) yang mengangkat tagar #eachforequal yang merupakan hasil gagasan individualisme kolektif. Menurut sejarah gerakan ini di rayakan sejak tahun 1900 dan merupakan bentuk perayaan atas pencapaian sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan. Hingga akhirnya memasuki masa pandemi Covid-19, peran perempuan begitu masif untuk memerangi situasi baru tersebut. Upaya-upaya tersebut tersalurkan melalui gerakan komunitas atau kelompok misalnya dalam bentuk bantuan masker, sembako dan juga kesempatan usaha.

Bagan 14. Lini Masa Isu Pemberdayaan Perempuan 2020

Kesempatan usaha dari perempuan untuk perempuan dijaga untuk tetap berkembang melalui program UMKM (usaha mikro kecil menengah). Menyesuaikan dengan kondisi saat ini, produk-produk yang dikembangkan perempuan beralih ke produk kebersihan; hand sanitizer dan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan prekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki membenarkan bahwa perempuan tidak hanya kelompok yang terdampak akibat Covid-19 tetapi juga kelompok yang membawa peran besar.

Ontologi isu klaster perempuan (Bagan 15) dan orang muda (Bagan 16) dipetakan menjadi dua gambar jejaring, yaitu: (1) jejaring top persons; dan (2) jejaring influencers. Peta jejaring top influencers merepresentasikan para aktor yang menjadi subjek pemberitaan dalam isu, sedangkan top persons merepresentasikan para aktor yang menjadi objek pemberitaan dalam isu. Nama aktor yang terdapat dalam satu isu, memungkinkan mengalami irisan atau pengulangan di isu yang berbeda.

Bagan 15. Jejaring Ontologi Pemberitaan Isu Kesehatan Reproduksi, Isu Perlindungan Perempuan, dan Isu Pemberdayaan Perempuan 2020

Pada isu kesehatan reproduksi, klaster perempuan tahun 2020 memetakan nama Hasto Wardoyo (Kepala BKKBN) pada kedua peta jejaring. Dominasi berita isu tersebut muncul dari program dan peran BKKBN. Selain wakil lembaga pemerintah, nama artis Nikita Mirzani juga dipetakan dalam peta top influencer. Dalam isu kesehatan reproduksi, Nikita dianggap frontal atas cara penyampaian informasi reproduksi kepada anak remajanya. Untuk isu perlindungan perempuan, Nikita Mirzani sempat ditangkap dan diamankan dalam sel atas dugaan penganiayaan mantan suami, namun diberikan keterangan bebas, lantaran mengemban tugas sebagai ibu atas bayi berusia depalan bulan. Sedangkan untuk isu pemberdayaan, nama Nikita Mirzani masuk radar karena adanya dukungan dari perempuan Pro Demokrasi atas laporan ustad Maheer.

Untuk isu perlindungan perempuan, nama Marwan Dasopang (Wakil Ketua Komisi VIII) tercatat pada kedua peta jejaring. Marwan merupakan aktor yang mencabut RUU PKS dari Prolegnas 2020 karena polemik yang tidak kunjung usai. Berbeda dengan Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP yang menunjukan komitmen mendukung RUU PKS menjadi agenda prioritas prolegnas. Dengan upaya konsolidasi dengan empat friksi lain dan dukungan komnas serta kelompok perempuan, pada awal Desember 2020 RUU PKS dinyatakan masuk dalam agenda prioritas Prolegnas 2021. Untuk isu pemberdayaan, nama Bintang Puspayoga (Menteri PPPA) muncul sebagai subjek maupun objek pemberitaan. Nama Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) yang mendukung perempuan tetap berperan menghadapi pandemi Covid-19 juga muncul pada isu Pemberdayaan Perempuan.

Bagan 16. Jejaring Ontologi Pemberitaan Isu Pengangguran, Isu Lapangan Kerja Baru, dan Isu Pengembangan Diri

Pada klaster Orang Muda, aktor utama yang berbicara pada tiga isu utama kebanyakan merupakan aktor dari pemerintah. Selain tokoh – tokoh Pemerintah, Sandiaga Uno dan Bambang Soesatyo juga sering berbicara mengenai isu Pengangguran dan Lapangan Kerja Baru. Kedua tokoh tersebut tercatat beberapa kali berbicara mengenai ajakan berwirausaha, khususnya di masa pandemi dan digitalisasi UMKM. Keterkaitan antara isu Pengangguran dan isu Lapangan Pekerjaan membuat banyak aktor – aktor seperti Ida Fauziyah, Sandiaga Uno, Teten Masduki, dan Airlangga Hartanto, saling beririsan. Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) merupakan aktor yang terlihat berbicara di ketiga isu utama terkait program dari kementeriannya. Sementara, Presiden Jokowi menjadi satu – satunya aktor yang ikut berbicara maupun dibicarakan terkait ketiga isu utama dan hal ini lumrah.

 

 

Download Publikasi