LAPORAN

Ekonomi Politik 2020

Penulis Reyhan Noor, Makmur Keliat - Minggu, 14 Maret 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Sepanjang tahun 2020, fluktuasi pemberitaan ekonomi politik (ekopol) dipengaruhi oleh konten mengenai pertumbuhan ekonomi negatif, pro-kontra terkait UU Cipta Kerja, dan peresmian proyek infrastruktur perhubungan yang terus dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia. Klaster ekonomi politik menjadi perhatian publik dibandingkan tiga klaster lainnya, dengan dominasi pemberitaan sebesar 58% dan jumlah konten sebanyak 773.225. Terdapat tiga isu dominan di dalam klaster ekopol selama tahun 2020 antara lain kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan.

Isu-isu ekonomi politik, terutama kontraksi ekonomi dan ancaman resesi, membutuhkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang memadai dan situasi pandemi yang terkendali dalam rangka memperbaiki kembali kepercayaan publik dan perusahaan privat. Kepercayaan tersebut sederhananya akan terwujud dalam bentuk kembali tumbuhnya konsumsi rumah tangga sampai dengan investasi barang modal perusahaan, jika pemerintah berhasil menekan dan mengendalikan angka kasus baru melalui pelacakan yang mumpuni. Kondisi tersebut membutuhkan kerja keras pemerintah untuk tidak hanya mencari peluru perak, tetapi melindungi warga negaranya dari ancaman wabah. Karena, sekalipun vaksin tersedia, dibutuhkan proses pengadaan dan distribusi yang sangat panjang untuk dapat menjangkau 50% atau bahkan 90% warga Indonesia.

Selain itu, UU Cipta Kerja yang digadang-gadang sebagai faktor penarik investasi sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi, juga harus dilihat signifikansi dampaknya secara riil. Beberapa agenda penting yang harus diawasi adalah keberlanjutan peraturan turunan, realisasi investasi asing terhadap penciptaan lapangan kerja, dan apakah sentimen positif UU Cipta Kerja benar berasal dari publik, ataukah diciptakan oleh strategi politik yang diamplifikasi secara khusus. Terakhir, proyek-proyek pembangunan infrastruktur perhubungan tampaknya sedikit kehilangan relevansinya pada masalah kesehatan di era pandemi. Adanya pembatasan sosial misalnya, berpotensi membatasi kemanfaatan ruas jalan tol, bandara, maupun infrastruktur perhubungan lainnya yang baru selesai dibangun tahun ini. Pada saat sensitivitas publik meningkat terhadap kinerja pemerintah, selebrasi kunjungan kerja peresmian infrastruktur yang melibatkan presiden maupun pejabat tinggi sudah pasti berpotensi menjadi sumber masalah baru.

Analisis Ekonomi Politik

Pendahuluan

Tulisan ini dibagi menjadi dua bagian untuk memberikan pemahaman komprehensif, baik gambaran umum kondisi ekonomi politik selama 2020, maupun pembahasan yang menyasar isu secara spesifik, sehingga temuan-temuan dari ketiga isu dominan dapat dipelajari sebagai dasar argumentasi untuk melakukan evaluasi kebijakan. Struktur penulisan dimulai dari penelusuran kuantitatif untuk menemukan tiga isu paling dominan sepanjang 2020 yang dilanjutkan dengan pendalaman tiga isu dominan antara lain kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan.

Analisis Kuantitatif

Bagan 1. Agregat Maha Data 2020

Pemberitaan seputar selama tahun 2020 didominasi oleh klaster ekonomi politik sebanyak 773.225 yang disusul oleh klaster politik, hukum, dan keamanan, dan klaster milenial serta klaster perempuan (lihat Bagan 1). Tingginya eksposur klaster ekonomi politik sebesar 58% dari total populasi data menandakan bahwa isu seputar ekonomi masih memiliki daya tarik yang lebih tinggi, baik bagi pembuat maupun pembaca berita, dibandingkan dengan klaster lainnya. Secara umum, pantauan klaster ekonomi politik memiliki 13 topik yang terdiri dari 20 subtopik dan 91 isu.

Dari seluruh topik pantauan, topik moneter memiliki eksposur tertinggi sebanyak 143.290 (lihat Tabel 1 dan Bagan 2). Hal tersebut disebabkan oleh tingginya eksposur dua subtopik di bawahnya antara lain subtopik indikator moneter dan stabilitas sistem keuangan. Jika melihat data lebih rinci, subtopik indikator moneter memiliki eksposur dua kali lipat lebih besar dari subtopik stabilitas sistem keuangan. Pada posisi kedua, subtopik ketenagakerjaan lebih banyak mempengaruhi tingginya eksposur topik liberalisasi dibandingkan subtopik kemudahan berusaha, dengan eksposur hampir 25 kali lebih banyak (lihat Tabel 2). Selanjutnya, subtopik pembentuk dari topik fiskal lebih bervariasi di mana terdapat dua subtopik utama yakni subtopik bantuan sosial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun juga terjadi perbedaan yang signifikan di antara kedua subtopik tersebut. Di dalam subtopik APBN terdapat beberapa temuan antara lain tidak isu defisit APBN terkait pembiayaan stimulus COVID-19 tidak memiliki eksposur yang besar. Hal yang serupa juga terjadi dalam komposisi topik indikator ekonomi yang lebih banyak dipengaruhi oleh subtopik indikator makroekonomi daripada indikator kesejahteraan. Sementara itu, topik blok perdagangan dan infrastruktur hanya dipengaruhi oleh satu subtopik utama yaitu konflik dan kerja sama perdagangan dan pembangunan infrastruktur, secara berturut-turut. Pola yang sama juga terjadi terhadap topik koperasi dan umkm, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diplomasi COVID-19, ekonomi syariah, dan China yang masing-masing dipengaruhi oleh subtopik pengembangan koperasi dan umkm, pengelolaan BUMN, lisensi paten dan impor vaksin, pengembangan ekonomi syariah, dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Terakhir, eksposur topik investasi dan utang lebih banyak dipengaruhi oleh subtopik terkait kemudahan berinvestasi dan utang pemerintah. Sama seperti isu defisit APBN, jumlah utang pemerintah yang meningkat signifikan untuk membiayai stimulus COVID-19 tidak terlalu menarik perhatian. Kedua fenomena ini turut membuktikan bahwa meskipun pemberitaan seputar ekonomi politik memiliki eksposur yang besar, tetapi masyarakat cenderung kurang tertarik terhadap isu-isu yang membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih rumit. Secara umum, dari 20 subtopik tersebut terdapat subtopik ketenagakerjaan memiliki eksposur tertinggi dan disusul oleh indikator moneter, konflik dan kerja sama perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan indikator makroekonomi (lihat Bagan 3).

Tabel 1. Frekuensi Pemberitaan 13 Topik Klaster Ekopol 2020

Bagan 2. Frekuensi Pemberitaan Topik Teratas Klaster Ekopol 2020

Tabel 2. Frekuensi Pemberitaan 20 Subtopik Klaster Ekopol 2020

Bagan 3. Frekuensi Pemberitaan Subtopik Teratas Klaster Ekopol 2020

Tabel 3. Frekuensi Pemberitaan Isu Teratas Klaster Ekopol 2020 (Bagian 1/2)

Tabel 4. Frekuensi Pemberitaan Isu Teratas Klaster Ekopol 2020 (Bagian 2/2)

Dari seluruh topik dan subtopik yang telah dijabarkan, analisis dilanjutkan dengan memilih isu berdasarkan eksposur terbesar. Dari pantauan sebanyak 91 isu selama tahun 2020, terdapat tiga isu dengan eksposur tertinggi antara lain kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan (lihat Tabel 3 dan Tabel 4). Metode ini sekaligus melakukan justifikasi mengapa topik moneter, fiskal, dan blok perdagangan tidak menjadi pembahasan utama. Hal yang sama juga mempertegas mengapa laporan ini tidak mengambil subtopik indikator moneter dan konflik dan kerja sama perdagangan meskipun memiliki eksposur yang lebih tinggi.

Selama tahun 2020, terdapat tiga isu yang menjadi isu utama karena eksposur yang tinggi antara lain isu kontraksi ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan pembangunan akses perhubungan. Analisis lebih lanjut terhadap ketiga isu dengan eksposur tertinggi dilakukan dengan membahas pergerakan eksposur dan melakukan komparasi eksposur terhadap isu yang serupa tetapi memiliki posisi isu yang berlawanan. Lebih lanjut, salah satu analisis lainnya terhadap ketiga isu tersebut dilakukan dengan melakukan komparasi pergerakan eksposur dengan isu yang berlawanannya. Isu kontraksi ekonomi akan dipadankan dengan isu pertumbuhan ekonomi untuk melihat seberapa kuat narasi pemerintah yang menitikberatkan terhadap kata pemulihan pertumbuhan ekonomi untuk melawan narasi negatif dari kontraksi ekonomi yang didukung oleh data konkret dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, isu terbesar kedua yakni isu Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh akan dipadankan dengan isu mempercepat Omnibus Law Cipta Kerja. Terakhir, isu pembangunan akses perhubungan akan dipadankan dengan isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur bermasalah, dan masalah pembebasan lahan proyek infrastruktur. Dengan menambahkan isu padanan dari tiga isu utama yang dipilih maka jumlah data yang dianalisis dalam laporan ini meningkat menjadi 26,2% dari total populasi atau meningkat 3,8% apabila hanya menghitung tiga isu utama (22,4% dari populasi).

Sebagai catatan tambahan, subtopik indikator moneter memiliki eksposur yang tinggi akibat beberapa hal antara lain isu pelemahan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang rendah. Kedua hal ini cukup wajar menjadi isu utama topik moneter karena merupakan dua fungsi utama Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Isu terkait stabilitas nilai tukar rupiah menjadi perhatian setelah nilai tukar melemah cukup tajam ketika pandemi COVID-19 mulai merebak pada bulan Maret silam. Oleh karena itu, pemberitaan terkait pelemahan nilai tukar rupiah memiliki eksposur yang jauh lebih tinggi dibandingkan isu lawannya, penguatan nilai tukar, hingga hampir dua kali lipat. Isu terkait inflasi juga menjadi perhatian dan sering dikaitkan dengan pelemahan ekonomi. Beberapa pengamat menilai inflasi yang rendah sebaiknya bukan menjadi keberhasilan yang patut dibanggakan oleh BI, karena inflasi yang terlalu rendah merupakan gejala turunnya permintaan domestik yang justru menyumbang lebih dari separuh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, isu pengelolaan suku bunga BI yang rendah juga sempat dibicarakan seiring waktu ketika BI melakukan penurunan suku bunga acuan sebanyak lima kali selama tahun 2020. Hal ini ditujukan sebagai respons BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, serta membantu pemerintah dalam membiayai stimulus COVID-19.

Catatan lain adalah subtopik konflik dan kerja sama perdagangan yang memiliki eksposur terbesar karena beberapa isu utama antara lain polemik ekspor benih lobster, impor pangan pada musim panen, peningkatan ekspor, dan kerja sama perdagangan negara. Jika melihat pergerakan eksposurnya, maka eksposur polemik ekspor benih lobster baru benar-benar meningkat ketika terjadi penangkapan Edhy Prabowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada bulan November silam. Eksposur meningkat bukan karena kasus korupsi yang menjadi dasar penangkapan, melainkan berkaitan dengan substansi ekspor benih lobster yang terganggu akibat adanya tindakan korupsi tersebut. Isu lainnya yang mempengaruhi subtopik ini adalah impor pasokan pangan, seperti bawang, yang sempat terhambat karena permasalahan perizinan di antara Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan). Impor yang justru baru dilakukan ketika mendekati musim panen turut menjadi perhatian pelaku pasar domestik. Di sisi lain, terdapat isu yang turut memenuhi pemberitaan terkait konflik dan kerja sama perdagangan yakni peningkatan ekspor dan kerja sama perdagangan negara. Kedua isu ini lebih banyak memberitakan kinetik pemerintah yang melakukan seremonial pelepasan ekspor dan pertemuan internasional. Salah satu hal yang patut diapresiasi berkaitan dengan kinerja kerja sama perdagangan adalah penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di ASEAN Summit pada pertengahan bulan November lalu. Namun, kecilnya eksposur berita terkait hal tersebut dibandingkan isu lainnya menandakan bahwa isu hubungan internasional merupakan isu elite yang hanya menarik perhatian segelintir orang. Peningkatan eksposur subtopik konflik dan kerja sama perdagangan terlihat pada bulan Februari dan Maret hingga memuncak pada bulan November yang disebabkan oleh beberapa isu yang telah dijelaskan di atas (lihat Bagan 4).

Bagan 4. Pergerakan Eksposur Subtopik Teratas Klaster Ekopol 2020

Bagan 5. Lini Masa Isu Utama Klaster Ekonomi Politik 2020

Sebagai penutup analisis kuantitatif, analisis dilakukan untuk melihat pergerakan eksposur tiga isu utama yang akan dibahas lebih dalam pada bagian selanjutnya (lihat Bagan 5). Analisis pergerakan eksposur dilakukan secara dwi mingguan dengan memetakan lonjakan eksposur sepanjang tahun 2020. Isu kontraksi ekonomi baru mulai melonjak ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kekhawatiran akan adanya resesi baik di dalam dan luar negeri terlihat dari nilai tukar dan indeks harga saham. Puncaknya adalah rilis laporan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua oleh BPS pada tanggal 5 Agustus. Narasi resesi ekonomi pun muncul terkait dengan berbagai prediksi dari para ekonom. Eksposur isu ini pun konsisten hingga berada di puncak terakhir ketika Indonesia secara resmi mengalami resesi teknikal merujuk kepada data yang dirilis oleh BPS pada tanggal 5 November.

Berbeda dari isu kontraksi ekonomi, pergerakan eksposur isu Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh sudah melonjak pada awal tahun, terkait penyusunan oleh pemerintah. Sebelum kembali melandai, beberapa tokoh politik baik dari partai koalisi maupun oposisi turut mengomentari penyusunan draf yang terkesan terlalu terburu-buru. Lonjakan isu mencapai puncaknya ketika pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 5 Oktober. Dampak dari pengesahan tersebut adalah berbagai demonstrasi yang dilakukan pada minggu yang sama. Selain itu, pembahasan juga mengarah kepada kebingungan masyarakat dalam mencari draf paling mutakhir yang telah disahkan oleh DPR RI. Terakhir, isu pembangunan akses perhubungan hampir tidak memiliki lonjakan yang signifikan seperti isu lainnya. Namun, memiliki konsistensi pemberitaan yang cukup tinggi akibat kinetik pemerintah dalam melakukan tinjauan lokasi atau membahas masalah pembiayaan.

Analisis Kualitatif

Isu Kontraksi Ekonomi

Bagan 6. Komparasi Eksposur Isu dalam Subtopik Indikator Makroekonomi 2020

Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis kuantitatif, analisis isu utama dilakukan melalui komparasi pergerakan eksposur isu padanannya. Selain itu, analisis lebih dalam dilakukan dengan memetakan aktor utama yang sering berbicara terkait isu tersebut. Setelah membahas ketiga isu utama tersebut, analisis ontologi terhadap aktor utama dari setiap isu dilakukan untuk mencari tahu keterkaitan dan posisi aktor dalam pemetaan isu utama.

Dalam melakukan analisis kualitatif, laporan ini membandingkan pergerakan eksposur isu kontraksi ekonomi sebagai isu utama dengan isu pertumbuhan ekonomi sebagai isu padanannya. Dalam satu tahun terakhir narasi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan seiring dengan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang telah melanda Tiongkok pada bulan Desember silam. Sebaliknya, ketidakpastian tersebut mengarah kepada kekhawatiran akan terjadinya kontraksi ekonomi terutama bagi negara-negara yang telah mengalami pandemi. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial yang menghambat pergerakan orang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian. Akibatnya, terjadi peningkatan eksposur isu kontraksi ekonomi sejak awal tahun.  Lonjakan isu pertama kali terjadi setelah ditemukannya pasien pertama positif COVID-19 pada tanggal 1 Maret (lihat Bagan 6), hingga mencapai puncak yang pertama pada minggu ketiga bulan Maret di mana posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di titik terlemah pada tanggal 23 Maret dan posisi terendah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehari setelahnya.

Kekhawatiran mulai mereda menyusul respons cepat pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 26 Maret yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang sekitar sebulan setelahnya. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 2 April juga tidak terlalu mempengaruhi tingginya eksposur isu kontraksi ekonomi seiring dengan dikeluarkannya perubahan postur APBN yang pertama. Rilis prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dari International Monetary Fund (IMF) yang menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan positif setidaknya turut membantu penurunan eksposur isu kontraksi ekonomi. Penurunan drastis harga minyak dunia yang mencapai titik terendah pada tanggal 20 April juga terdeteksi tidak berpengaruh terhadap pergeerakan eksposur isu tersebut. Tren penurunan terus berlanjut pada bulan Mei yang dipengaruhi oleh rilis data pertembuhan ekonomi kuartal pertama dari BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu tumbuh positif di angka 2,97% dan rilis kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Eksposur isu baru kembali melonjak menjelang akhir bulan Juni ketika IMF merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi -0,3%. Lonjakan yang signifikan terjadi pada akhir bulan Juli menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada tanggal 5 Agustus. Beberapa negara asing terlah terlebih dahulu mengeluarkan data kuartal kedua mereka yang sebagian besar menandakan ekonomi negara tersebut telah mengalami resesi teknis. Dalam mengantisipasi rilis data dari BPS, beberapa pengamat dari institusi seperti Center of Reform on Economics (CORE) dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengeluarkan prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi.

Puncak dari isu ini terjadi pada awal bulan Agustus yang bertepatan dengan rilis laporan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Angka pertumbuhan yang negatif menunjukkan kontraksi ekonomi pertama kali bagi Indonesia selama 20 tahun terakhir. Hal tersebut mengonfirmasi prediksi para pengamat akan terjadinya resesi mengingat penyerapan stimulus PEN yang sangat lambat. Sementara itu, jajaran pejabat pemerintah di bidang ekonomi cenderung lebih optimis daripada prediksi pengamat dan pasar. Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa penyerapan stimulus PEN perlu ditingkatkan agar pertumbuhan kuartal ketiga tidak lagi negatif sehingga Indonesia tidak mengalami resesi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Namun, beberapa pengamat berpendapat bahwa pemerintah terkesan berhalusinasi dan menghindari kenyataan apabila Indonesia masih bisa selamat dari jurang resesi. Strategi komunikasi pemerintah untuk menghindari resesi pun pada akhirnya pupus akibat munculnya friksi internal pemerintah dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menyatakan bahwa Indonesia pasti memasuki resesi. Selain menyimpang dari narasi besar pemerintah, kedua pernyataan tersebut juga semakin memperburuk kekhawatiran pasar karena tidak memiliki kredibilitas mengingat isu ekonomi berada di luar pokok tugas dari kedua menteri tersebut. Friksi antar pejabat pemerintah juga semakin terlihat di mana Presiden Joko Widodo sempat beberapa kali mengungkapkan kekesalannya pada rapat kabinet terkait penyerapan stimulus PEN yang rendah. Menkeu Sri Mulyani juga sempat mengkritik kinerja menteri teknis yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan akibat kurangnya pengalaman di bangku birokrasi.

Isu ini kembali melonjak ketika Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan prediksinya yang menunjukan Indonesia akan mengalami resesi pada akhir bulan September. Pembahasan terkait resesi juga menarik perhatian Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang membandingkan pola penanganan kontraksi ekonomi pada masa pemerintahan sebelumnya. Revisi prediksi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh berbagai lembaga internasional yang memprediksi Indonesia akan mengalami kontraksi pada tahun 2020, seperti Bank Dunia yang mengurangi prediksinya menjadi -1,6% dan IMF sebesar -1,5%. Eksposur isu ini juga mengalami penurunan seiring dengan naiknya isu Omnibus Law pada bulan Oktober karena pengesahan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum melonjak kembali pada bulan November.

Penyebab utama lonjakan isu pada bulan November adalah rilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dari BPS yang mengonfirmasi Indonesia mengalami resesi. Pada saat yang sama BPS juga merilis data terkait ketenagakerjaan yang menyorot tingkat pengangguran terbuka per bulan Agustus 2020. Namun, isu ini tidak menjadi perhatian utama karena angka pengangguran yang tidak seburuk perkiraan sebelumnya. Selain membahas data-data terkait kontraksi ekonomi, pemberitaan terkait isu ini juga meluas hingga memberikan tips-tips keuangan. Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, pemerintah terdeteksi mencoba mengangkat isu pemulihan dan melakukan komparasi kinerja terhadap negara lain. Dengan dua narasi utama tersebut, strategi komunikasi pemerintah terkait isu ini terdeteksi lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, isu pemulihan ekonomi diangkat oleh Menkeu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa titik nadir ekonomi telah dilewati pada kuartal kedua mengingat angka pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal ketiga. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa kinerja Indonesia adalah masih lebih baik dibanding negara lainnya. Namun, strategi tersebut membuahkan hasil yang jauh dari harapan. Bagan 6 menunjukkan bahwa eksposur isu pertumbuhan ekonomi, termasuk pemulihan, masih berada jauh di bawah kontraksi ekonomi. Hal ini jauh berbeda dari Amerika Serikat yang berhasil mengangkat isu pemulihan dengan mengangkat data pertumbuhan secara kuartalan, bukan tahunan.

Walaupun ramalan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik berdasarkan data kuartal ketiga, pemerintah perlu memperhatikan dua hal antara lain permasalahan serapan anggaran dan konsekuensi pembiayaan stimulus dari utang. UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mendasari pembiayaan stimulus ekonomi merupakan keberhasilan konsensus politik selama pandemi. Namun, konsensus tersebut telah mengorbankan prinsip-prinsip anggaran yang sehat seperti rasio defisit anggaran dan pajak terhadap PDB. Konsekuensi dari konsensus tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja makroekonomi, khususnya fiskal, dalam tiga tahun mendatang ketika peraturan rasio terkait defisit anggaran terhadap PDB tidak berlaku lagi. Konsekuensi lainnya secara moneter adalah pembelian surat utang negara oleh BI yang berpotensi menyebabkan inflasi karena uang yang justru lebih banyak berputar di sektor keuangan, bukan sektor riil. Hal tersebut dibuktikan dari peningkatan dana pihak ketiga yang lebih besar dari pemberian kredit. Dalam konteks politik, konsekuensi tersebut akan mempengaruhi daya tawar pemerintah di mata investor. Pelemahan daya tawar tersebut juga berpotensi akan memunculkan persepsi pemerintah yang lemah dan dapat dikendalikan oleh investor sehingga memunculkan pertarungan lainnya dari kelompok tenaga kerja, terutama kelompok buruh.

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Buruh

Sepanjang 2020, isu-isu terkait Omnibus Law menjadi dominan karena kecepatan proses pembuatannya. Pada awal tahun, Presiden Joko Widodo menargetkan empat Omnibus Law akan selesai drafnya hingga akhir Februari atau 100 hari sejak pelantikan, dan akan selesai disahkan sebelum lebaran. Keempat rancangan regulasi tersebut meliputi RUU Ibu Kota Negara Baru, RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Perpajakan. Target yang sangat singkat tersebut dikritisi oleh berbagai politisi, baik dalam  koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi. Dari sisi partai pengusung, Ketua DPR Puan Maharani sempat menekankan bahwa sebelum menentukan target yang terburu-buru ada baiknya pemerintah melakukan sosialisasi ke publik terkait substansi Omnibus Law.

Selain itu, Wali Kota Bogor dan Politisi PKS Bima Arya mengklaim Omnibus Law merugikan publik karena banyak pasal-pasal yang otoriter, seperti adanya kewenangan Mendagri untuk memecat kepala daerah yang dinilai tidak melaksanakan proyek strategis nasional maupun penghapusan kewajiban izin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan. Sebagai tokoh yang partainya sudah masuk koalisi, Arief Poyuono yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga lantang menyemangati kelompok buruh untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, pasal-pasal UU Ketenagakerjaan banyak yang diubah dengan kondisi yang lebih merugikan bagi kelompok buruh. Terakhir, Pengamat Politik Rocky Gerung mengungkit periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak membutuhkan Omnibus Law untuk memacu perekonomian tumbuh tinggi di atas 6%.

Kemudian, terjadinya pandemi sempat menurunkan tensi pemerintah dengan elite politik dan juga kelompok buruh. Hal ini terpantau dari landainya pemberitaan mengenai persiapan RUU Cipta Kerja, meskipun masih ada rapat pembahasan yang berjumlah 64 kali di parlemen. Di bulan September isu ini kembali memanas karena Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengutarakan target pemerintah merampungkan RUU Cipta Kerja pada bulan September. Pada saat itu, pembahasan yang belum rampung tinggal Bab Ketenagakerjaan.

Pemberitaan media mulai menyoroti pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan tertutup oleh DPR. Pada minggu akhir September, anggota DPR diberitakan rajin lembur, dan bahkan melakukan rapat-rapat akhir pekan di beberapa hotel di Jakarta dan Tangerang Selatan. Berbeda dengan rapat di Gedung DPR, dalam rapat-rapat tersebut kelompok perwakilan buruh maupun masyarakat sipil yang tidak diundang langsung mengaku kesulitan mengakses substansi rapatnya. Kelompok buruh yang sempat menerima ajakan pembahasan juga kembali mengeras. Salah satu perwakilan kelompok buruh, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan keinginan buruh untuk tidak mengubah pasal-pasal UU Ketenagakerjaan.

Pemberitaan naik secara organik dalam volume yang sangat signifikan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna hari Senin, 5 Oktober 2020. Konteks yang mendasari kemarahan dan kebingungan publik pada saat itu adalah kabar bahwa hingga 7 Oktober pembahasan masih berlangsung, karena paripurna akan berlangsung 8 Oktober. Dengan demikian, semula jadwal demo buruh dan mahasiswa berlangsung secara paralel dengan proses pembahasan di parlemen. Dari sisi anggota DPR, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengungkapkan alasan memajukan rapat paripurna tersebut dilakukan adalah sebagai tindakan pencegahan untuk menurunkan laju penularan COVID-19 di DPR. Di sisi lain, mayoritas publik, terutama buruh dan mahasiswa, merasa dilangkahi dan tidak dianggap pendapatnya terkait RUU Cipta Kerja. Itulah di antaranya yang menyebabkan demo di kota-kota besar berujung ricuh dan rusuh, terutama pada 8 Oktober 2020 dengan adanya perusakan fasilitas publik seperti gedung-gedung perkantoran milik pemerintah maupun halte transportasi umum di beberapa tempat. Ditambah lagi, pada Oktober juga terjadi kebingungan di masyarakat akibat beredarnya naskah UU Cipta Kerja dengan jumlah halaman yang berbeda.

Bagan 7. Komparasi Eksposur Isu Omnibus Law 2020

Dalam menghadapi sentimen negatif tersebut, pemerintah menekankan UU Cipta Kerja mendatangkan investasi yang akan membuka potensi lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim sudah dikabari oleh 153 perusahaan dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut datang seiring dengan penyederhanaan perizinan UU Cipta Kerja. Perusahaan luar negeri yang sudah tercatat berasal dari Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika, China, maupun negara-negara Eropa, yang sebagian di antaranya melakukan relokasi pabrik dari China akibat terganggunya rantai pasok produksi terkait kebijakan lockdown di awal tahun.

Selain itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga konsisten melakukan sosialisasi dengan kantor World Bank di Jakarta maupun dengan Presiden World Bank Group David Malpass dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada bulan November. Setelahnya, World Bank yang sempat mengkritisi Omnibus Law secara negatif, akhirnya pada 16 Oktober mengakui bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya reformasi perizinan yang sangat penting untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di masa depan. Dalam acara-acara pertemuan dengan pelaku UMKM, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki juga aktif menerangkan manfaat UU Cipta Kerja adalah kemudahan mengurus bisnis bagi wira usaha dan juga perluasan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan.

Pembangunan Akses Perhubungan

Kinerja proyek-proyek infrastruktur yang berkontribusi memenangkan Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu, mendapatkan prioritas untuk dimaksimalkan seiring dengan komitmennya untuk mengedepankan peninjauan investasi dan perbaikan rantai logistik. Pada awal tahun 2020, proyek infrastruktur perhubungan terdiri atas proyek-proyek yang belum selesai pada periode sebelumnya. Beberapa pemberitaan bermuara pada keberlanjutan destinasi wisata prioritas atau 10 Bali Baru, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), Jalan Tol Trans-Sumatera, Kereta Cepat Jakarta - Bandung, dan Pelabuhan Patimban. Kelima proyek perhubungan tersebut mendapatkan eksposur terbesar di pemberitaan karena adanya kunjungan kerja presiden, maupun isu-isu sensitif terkait tenaga kerja asing.

Karena jenis pembiayaan yang bervariasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, pembangunan infrastruktur perhubungan terus berjalan bahkan di saat pandemi. Komitmen tersebut diutarakan presiden di bulan Juli 2020, ketika dalam rapat terbatas dibahas pantauan progress Jalan Tol (JT) Cisumdawu yang menyambungkan Bandara Kertajati namun sempat berhenti. Dalam kesempatan yang sama juga dibahas pembiayaan pembangunan JT Trans-Sumatera, diupayakan untuk tidak terlalu menekan APBN.

Bagan 8. Komparasi Eksposur Isu dalam Subtopik Pembangunan Infrastruktur 2020

Media juga cukup konsisten meliput jumlah tenaga kerja asing dari China yang bekerja untuk PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), terkait pandemi COVID-19 yang juga berasal dari China. Menyikapi hal itu, Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra mengutarakan bahwa jumlah TKA dari China tidak sebanding dengan tenaga kerja lokal yang diserap oleh korporasi yakni sebesar 10.537 orang. Jumlah tersebut lima kali lebih banyak dari 670 orang TKA yang bekerja tahun ini.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh presiden dan dapat diapresiasi adalah peresmian proyek perhubungan secara virtual. Hal itu sudah dilakukan pada September 2020 ketika meresmikan salah satu ruas JT Trans-Sumatera di Pekanbaru-Dumai, dan juga JT Manado-Bitung. Meskipun, di sisi lain terdapat berita negatif terkait infrastruktur pada saat yang bersamaan dengan demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Pada saat puncak demo di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, presiden melakukan kunjungan kerja ke Kalteng terkait proyek lumbung pangan (food estate). Sentimen negatif mengenai infrastruktur muncul karena kecurigaan publik bahwa presiden menghindari demonstrasi massa dengan dalih memantau progres pembangunan infrastruktur.

Analisis Ontologi

Berdasarkan telaah kualitatifnya, terdapat beberapa aktor kunci yang membicarakan mengenai ketiga isu secara konsisten. Jika dilihat dari aktor sebagai subjek pemberitaan dalam Bagan 9, maka hanya Presiden Joko Widodo yang muncul membicarakan ketiga isu dari sepuluh aktor teratas. Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan potensi investasi dari UU Cipta Kerja dan infrastruktur perhubungan terkait dengan Patimban. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih menonjol membicarakan manfaat UU Cipta Kerja yang menyerap pengangguran dari kondisi ekonomi sulit akibat pandemi. Kemudian, Presiden KSPI Said Iqbal muncul karena tidak setuju dengan konsekuensi UU Cipta Kerja, yang menyebabkan upah buruh tidak naik tahun ini. Sedangkan, jika dilihat dalam ontologi aktor sebagai objek pemberitaan dalam Bagan 10, Menteri BUMN Erick Thohir muncul sebagai tokoh yang membicarakan isu pembangunan akses perhubungan dan kontraksi ekonomi.

Bagan 9. Jejaring Ontologi Subjek Pemberitaan Isu Utama Klaster Ekopol 2020

Bagan 10. Jejaring Ontologi Objek Pemberitaan Isu Utama Klaster Ekopol 2020

Download Publikasi