TILIK DATA Politik Keamanan 2020

Penulis Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Minggu, 14 Maret 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Pemberitaan politik keamanan selama tahun 2020 cenderung didominasi oleh nuansa kegaduhan akibat peristiwa-peristiwa insidental yang memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah). Isu Keterlibatan Oknum pada subtopik Kasus Korupsi, isu Oposisi Ekstraparlementer pada topik Friksi Koalisi Politik, dan isu Penanggulangan Terorisme pada topik Terorisme merupakan tiga isu utama pemberitaan politik keamanan sepanjang tahun 2020. Kasus Korupsi meliputi pemberitaan seputar terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus pergantian antarwaktu anggota DPR dan terhadap dua Menteri, serta rangkaian kasus persidangan terkait Djoko Tjandra. Sementara itu, Oposisi Ekstraparlementer mencakup pemberitaan perihal munculnya gerakan oposisi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berbagai polemik seputar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Penanggulangan Teror meliputi wacana pemulangan anggota ISIS eks WNI dan aksi teror di Sigi yang berujung pada pengejaran kelompok MIT.

Tilik Data Politik Keamanan

Pendahuluan

Analisis politik keamanan untuk sepanjang tahun 2020 memuat dua segmen. Segmen pertama laporan ini menyediakan hasil penyisiran pemberitaan politik, hukum, dan keamanan (polhukam) dari media daring. Hasil penyisiran maha data menunjukkan bahwa topik korupsi, koalisi politik, dan radikalisme memiliki isu-isu utama dengan frekuensi pemberitaan yang tinggi selama periode ini. Segmen kedua menyajikan hasil analisis kualitatif atas isu-isu utama dari ketiga topik tersebut, yakni keterlibatan aktor penting dalam kasus korupsi, kelompok oposisi politik, serta penanggulangan teror.

Analisis Kuantitatif

Untuk melakukan penyisiran pemberitaan di media daring, sistem kategorisasinya ditetapkan terlebih dahulu pada tiap-tiap klaster. Maha data menunjukkan bahwa frekuensi konten pemberitaan klaster Polhukam sebesar setengah dari frekuensi pemberitaan klaster Ekonomi, namun masih jauh lebih banyak dibandingkan pemberitaan terkait klaster Milenial dan klaster Perempuan (Bagan 1). Sistem kategorisasi dalam klaster Polhukam sendiri dilakukan melalui penetapan 9 (sembilan) topik dengan 24 (dua puluh empat) subtopik yang di dalamnya memuat total 42 (empat puluh dua) isu. Daftar seluruh topik, subtopik, dan isu polhukam yang telah diurutkan berdasarkan frekuensi pemberitaannya dapat dilihat pada Tabel 1 untuk topik, Tabel 2 untuk subtopik, dan Tabel 3 untuk isu.

Bagan 1. Agregat Maha Data 2020

Tabel 1. Frekuensi Pemberitaan 9 Topik Klaster Polhukam 2020

Secara kuantitatif, frekuensi pemberitaan dari topik Polugri (Politik Luar Negeri), Papua, dan HAM (Hak Asasi Manusia) memang lebih tinggi dibanding topik Koalisi Politik dan Radikalisme (Tabel 1). Meskipun demikian, jika frekuensinya dilihat pada level subtopik yang lebih spesifik, subtopik Friksi dalam topik Koalisi Politik menempati urutan kedua tertinggi dari keseluruhan subtopik (Tabel 2). Sementara itu, jika lebih spesifik lagi pada level isu, frekuensi isu Oposisi Ekstraparlementer dalam subtopik Friksi dan isu Penanggulangan Teror dalam subtopik Terorisme memang menempati urutan kedua dan ketiga tertinggi secara keseluruhan dalam klaster Polhukam (Tabel 3). Oleh karena itu, ketiga isu dengan frekuensi tertinggi tersebut menjadi isu utama pemberitaan polhukam pada periode 2020 yang akan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif pada segmen berikutnya. Selain itu, jumlah pemberitaan dari masing-masing isu dalam topik Polugri, Papua, dan HAM memiliki frekuensi yang jauh di bawah isu Oposisi Ekstraparlementer maupun isu Penanggulangan Teror. Sebagai catatan tambahan, isu Sentimen Anti-Islam pada topik Toleransi turut dibahas meskipun secara frekuensi pemberitaan menempati peringkat kelima terbesar. Alasannya, isu tersebut berkaitan erat dengan isu Oposisi Ekstraparlementer. Peristiwa-peristiwa yang diberitakan, terutama terkait polemik kepulangan Rizieq Shihab, sama-sama terbaca oleh mesin sebagai bagian dari kedua isu tersebut. Oleh karena itu, isu Sentimen Anti-Islam akan dianalisis secara kualitatif menjadi satu dengan isu Oposisi Ekstraparlementer. Sementara itu, visualisasi frekuensi pemberitaan teratas polhukam dapat dilihat pada Bagan 2  untuk topik dan Bagan 3 untuk subtopik.

Tabel 2. Frekuensi Pemberitaan 24 Subtopik Klaster Polhukam 2020

Tabel 3. Frekuensi Pemberitaan Isu Teratas Klaster Polhukam 2020

Bagan 2. Frekuensi Pemberitaan Topik Teratas Klaster Polhukam 2020

Bagan 3. Frekuensi Pemberitaan Subtopik Teratas Klaster Polhukam 2020

Pertama, isu KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua pada kenyataannya masih banyak diwarnai oleh pemberitaan terkait penyerangan. Beberapa peristiwa penting dalam isu ini adalah terkait baku tembak TNI-Polri dengan KKB yang menyerang kantor PT Freeport di bulan Maret, penembakan di Intan Jaya yang menewaskan dua prajurit TNI, seorang warga sipil, dan Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, serta penembakan rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya pada tanggal 9 Oktober 2020, dan deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Benny Wenda selaku pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada bulan Desember. Negara memang diberitakan telah hadir dan memberikan perlawanan kepada KKB. Namun, masih disayangkan bahwa kejadian penyerangan masih terjadi, padahal seharusnya bisa dicegah sedini mungkin. Isu penyerangan ini kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat peristiwanya ramai diberitakan menjelang akhir tahun karena berdekatan dengan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) setiap tanggal 1 Desember dan hari HAM internasional pada tanggal 10 Desember. Anomali ini harus menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah, terutama karena peristiwa-peristiwa tersebut belum menemui solusinya. Hal ini kemudian berdampak pada dengan isu Pelanggaran HAM yang turut menjadi kegaduhan yang mendominasi klaster polhukam. Sebagai contoh utama, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan keterbukaannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua, seperti pada peristiwa penembakan Intan Jaya. Permasalahan tersebut otomatis menggerus kepercayaan bahwa negara mampu hadir untuk melindungi rakyatnya. Selain itu, pemerintah harus mencari jalan keluar terkait deklarasi Benny Wenda dengan bijak, misalnya merespons dugaan makar tersebut dengan mengawal penyelesaian yang mengutamakan jalur penegakkan hukum dan tanpa melibatkan TNI. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini patut diwaspadai agar tidak diangkat kembali pada bulan Desember tahun depan.

Kedua, frekuensi pemberitaan isu WNI (warga negara Indonesia) Selamat menempati posisi ketujuh tertinggi secara keseluruhan dalam klaster polhukam. Isu ini didominasi oleh pemberitaan terkait pelarungan jenazah WNI anak buah kapal (ABK) berbendera Cina. Serupa dengan pemberitaan perlindungan WNI terkait Covid-19 di awal tahun, pemberitaan pelarungan jenazah tersebut juga menunjukkan bagaimana aktor pemerintah dan partai koalisi sudah mencerminkan respons yang solid terhadap penanganan isu perlindungan WNI ABK. Selain upaya Kementerian Luar Negeri yang dengan cepat dan tanggap melalukan repatriasi terhadap awak kapal, keputusan Kepolisian untuk mengusut para perusahaan penyalur ABK dan mengembangkan penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke ranah pidana korporasi berhasil melokalisasi isu ini ke dalam ranah hukum dan mitigasi upaya politisasi isu tersebut menjadi diskursus ketenagakerjaan asing, terutama yang kental dengan elemen Cina, sehingga berpotensi mempengaruhi dinamika perpolitikan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Isu tersebut dapat memperkuat narasi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan TKA, terutama dari RRT, dibandingkan pekerja lokal serta abai terhadap kondisi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar. Kita telah melihat isu ini menjadi isu sensitif yang berpengaruh dalam kampanye-kampanye sebelumnya dan pemerintah perlu memiliki mitigasi risikonya. Isu-isu seputar Cina dapat dijadikan seruan bagi kelompok oposisi kanan untuk memperkuat basis elektoralnya yang mempunyai sejarah panjang dalam menjajakan Sinofobia. Tidak hanya itu, kasus ini juga telah menjadi isu Kasus Pelanggaran HAM yang termasuk kegaduhan teratas klaster polhukam. Negara dinilai belum hadir secara maksimal untuk melindungi keselamatan dan menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar. Peristiwa ini tergolong insidental, sehingga sudah seharusnya pemerintah menjadi waspada dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar tidak terulang.

Ketiga, terjadi beberapa lonjakan (spike) pemberitaan pada sejumlah subtopik lainnya (Bagan 4). Terjadi dua kali lonjakan pada subtopik Afiliasi PKI dari topik Komunisme di bulan Juni dan September. Lonjakan di bulan September terhitung normal, mengingat bertepatan dengan momentum peristiwa G30S/PKI seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, lonjakan di bulan Juni akibat pemberitaan terkait polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi sebuah anomali. Pasalnya, tidak ada urgensi atau momentum untuk menaikkan isu komunisme. Pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi persoalan ini, terutama karena pembahasan RUU HIP sudah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak awal tahun. Perdebatan yang muncul ke arah komunisme menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menuntun diskursus yang berkembang di ruang publik. Terlebih lagi, tidak ada urgensi di masa pandemi untuk mengundang-undangkan penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atau haluan ideologi negara terutama jika upaya itu dapat membuka kembali perdebatan seputar isu komunisme yang sudah sangat jelas dapat memecah belah opini dalam masyarakat dan menimbulkan kembali “red scare” di Indonesia. Dalam konteks pandemi, perdebatan legislasi mengenai ideologi negara dapat juga menunjukkan milieu politisi dan partai politik yang tidak tanggap dan abai terhadap kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintahan di masa sekarang. Salah satu upaya mitigasi risiko politik ini dengan pemerintah membingkai isu RUU HIP sebagai isu legislasi di dalam tubuh DPR RI. Hal ini menunjukkan kecenderungan politisi serta partai-partai politik di DPR RI untuk merancang kebijakan tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi publik yang memadai.

Keempat, anomali juga terjadi pada bulan Oktober saat terjadi lonjakan pemberitaan yang cukup signifikan pada subtopik Kebebasan Berpendapat dalam topik HAM. Pada subtopik tersebut, isu Pembangkangan Sipil naik akibat rangkaian unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Besarnya mayoritas partai koalisi pemerintah di DPR RI telah cenderung berakibatan perumusan naskah RUU yang tidak reseptif terhadap aspirasi dan dukungan publik. Minimnya oposisi politik yang memerankan fungsi checks and balances secara efektif terhadap kinerja pemerintah dalam satu tahun terakhir justru telah membangun persepsi pemerintah yang tidak mewakili kepentingan dan prioritas masyarakat. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja menjangkau masyarakat luas dari kalangan mahasiswa, kelompok buruh, hingga aktivis civil society, serta mengonsolidasikan berbagai kelompok kanan berbasis agama Islam seperti MUI, Muhammadiyah, NU, hingga PA 212, GNPF, dan FPI. Bukti ancaman atas konsolidasi politik pemerintah dari kelompok mahasiswa dan buruh dapat dilihat dari jumlah aksi massa yang turun untuk menyuarakan oposisinya terhadap agenda prioritas pemerintah. Aksi-aksi ini juga terbukti tidak hanya sebagai show of force, namun juga berhasil membuat berbagai kepala daerah turut meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali atau bahkan membatalkan UU Cipta Kerja, seperti dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Sentimen ini menjadi kelemahan tersendiri bagi pemerintah yang perlu ditangani ke depannya. Penilaian dan kritik menjadi sangat penting karena dapat dijadikan landasan argumen dan amunisi bagi kelompok-kelompok dan tokoh oposisi untuk membangun sebuah gerakan alternatif. Terlebih lagi, RUU Cipta Kerja pada mulanya direncanakan selesai dalam 100 hari pasca pelantikan kabinet periode kedua. Apabila sesuai dengan kerangka waktu kerja seperti di awal, maka penolakan tersebut seharusnya bisa diantisipasi. Karena telah menjadi isu yang berkepanjangan, buruknya strategi komunikasi publik telah mengubah isu ini sebagai kegaduhan dan menimbulkan gejolak saat momentum satu tahun kabinet.

Bagan 4. Pergerakan Eksposur Subtopik Teratas Klaster Polhukam 2020

Sementara itu, pergerakan eksposur pemberitaan tiga isu utama klaster polhukam juga menunjukkan sejumlah lonjakan yang sangat signifikan (Bagan 5). Pertama, isu Keterlibatan Oknum pada Kasus Korupsi mengalami tiga kali lonjakan besar saat terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni penangkapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta penangkapan Menteri Kelautan dan perikanan (KP) dan Menteri Sosial. Selain itu, lonjakan terjadi setelah penangkapan buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang ternyata melibatkan aparat Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ketiga lonjakan tersebut secara signifikan telah menjadikan frekuensi pemberitaan isu Keterlibatan Oknum meningkat dengan tajam, dan bahkan jauh di atas isu-isu lain klaster polkam. Kedua, tiga lonjakan besar juga dapat diamati pada isu Oposisi Ekstraparlementer. Lonjakan tersebut terjadi saat adanya Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di bulan Agustus, Deklarasi Partai Ummat dan penangkapan petinggi KAMI di bulan Oktober, serta kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di bulan November. Ketiga, lonjakan pada isu Penanggulangan Teror terjadi di awal dan akhir tahun, yakni saat munculnya wacana pemulangan para anggota ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) eks WNI dan setelah adanya penyerangan dari kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) di Sigi yang berujung pada pemburuan Ali Kalora dkk. Ketiga isu tersebut akan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif pada segmen selanjutnya.

Bagan 5. Lini Masa Isu Utama Klaster Polhukam 2020

Analisis Kualitatif

Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi

Dalam isu Keterlibatan Oknum dalam Kasus Korupsi, pemberitaan media daring selama satu tahun akhir menyoroti tiga kasus utama. Kasus pertama adalah OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada tanggal 8 Januari 2020. Kasus bermula dari dugaan penerimaan uang suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan diduga untuk membantu Politisi PDIP Harun Masiku dalam pergantian antar waktu (PAW) calon legislatif DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas di bulan Maret 2019. Satu hari setelah OTT, KPK menetapkan Wahyu Setiawan, Harun Masiku, dan 2 orang lainnya sebagai tersangka.

Bagan 6. Lini Masa Isu Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi 2020

Hingga kini, Harun Masiku belum diketahui keberadaannya. Upaya penangkapan Harun Masiku juga menimbulkan polemik lantaran imigrasi menyatakan bahwa Harun pergi ke luar negeri pada tanggal 6 Januari dan belum kembali. Padahal, terjadi keterlambatan data imigrasi mengenai kembalinya Harun ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan Menkum HAM mendapatkan banjir kritik karena telah mencopot dua anak buahnya yang paling bertanggung jawab atas validitas informasi keberadaan Harun, yakni Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Alif Suadi dari jabatan Direktur Teknologi Keimigrasian.

Kasus kedua adalah kasus suap Djoko Tjandra kepada aparat Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Perkara hukum yang melibatkan Djoko Tjandra terbagi ke tiga klaster peristiwa, yaitu kasus suap surat jalan, suap red notice Interpol, dan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Dinamika proses persidangan ketiga perkara Djoko Tjandra terus mengisi pemberitaan sejak keberadaan buron kelas kakap tersebut diungkap oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada tanggal 14 Juni 2020. Sejak itu, peran dan keterlibatan berbagai oknum kepolisian, kejaksaan, dan pengusaha yang terduga membantu Djoko Tjandra terus diusut hingga sekarang. Akibatnya, kepercayaan publik pada aparat penegak hukum dan pejabat publik semakin tergerus.

Kasus korupsi yang diduga menjerat kedua menteri telah menjadi polemik. Kebijakan ekspor benih lobster atau benur merupakan pembalikan dari kebijakan yang diterapkan oleh mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benur. Pembalikan kebijakan tersebut di bawah Menteri Edhy Prabowo juga kental dengan unsur politis karena posisi Edhy sebagai satu dari dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dari Partai Gerindra dan pelaksanaan ekspor yang dianggap banyak menguntungkan elite politik Partai Gerindra. Sementara itu, pengungkapan perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 menjerat pejabat Kementerian Sosial, termasuk Juliari P. Batubara. Jejaring Juliari dalam rekam jejaknya selama ini akan menjadi perhatian khusus media dalam pengawalan kasus korupsi bansos Covid-19, sehingga kasus ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mitigasi risiko politik ke depannya.

Oposisi Ekstraparlementer

Kelompok oposisi yang dominan diberitakan dalam isu Oposisi Ekstraparlementer adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), serta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan FPI. Pemberitaan terkait kelompok-kelompok tersebut terpantau menjadi penyebab utama adanya lonjakan volume pemberitaan (Bagan 7).

Bagan 7. Lini Masa Isu Oposisi Ekstraparlementer 2020

Pertama, Deklarasi KAMI menunjukkan konsolidasi tokoh-tokoh oposisi, termasuk Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Ahmad Yani, dan Rocky Gerung. Hadirnya KAMI memunculkan kegaduhan, terutama pada saat penangkapan sejumlah tokoh Gerakan itu yang terkait aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, munculnya kontroversi pemecatan Gatot Nurmantyo yang merupakan presidium KAMI, dan terkait pembubaran Deklarasi KAMI di sejumlah kota. Kedua, pemberitaan terkait PA 212 dan FPI didominasi oleh polemik kepulangan Imam Besar, sekaligus pendiri FPI, Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Kepulangan tokoh ini menjadi momentum kelompok oposisi religius konservatif mengkonsolidasikan diri. Rangkaian peristiwa pasca kepulangan Rizieq Shihab juga menjadi pemberitaan utama, seperti berbagai pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, pelibatan TNI dalam penertiban umum, penundaan reuni PA 212, dan baku tembak antara aparat kepolisian dengan anggota FPI. Peristiwa-peristiwa tersebut juga erat hubungannya dengan isu Sentimen Anti-Islam, mengingat permasalahan muncul akibat adanya narasi kuat bahwa Islam ditindas dan aktivitasnya dibatasi pemerintah. Narasi dengan sentimen anti-Islam tersebut telah membenturkan “kelompok kanan” dengan pemerintah. Tidak hanya KAMI, PA 212, dan FPI, pemberitaan mengenai Deklarasi Partai Ummat turut mewarnai isu Oposisi Ekstraparlementer. Hal ini merupakan buntut dari friksi internal PAN pasca Kongres ke-V di Kendari antara kubu Amien Rais dan Ketua Umum Zulkifli Hasan yang berujung pada keluarnya Amien Rais dan simpatisannya dari PAN untuk mendirikan partai baru.

Bagan 8. Tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Ahmad Yani selaku Ketua Komite Eksekutif mendeklarasikan KAMI sebagai “gerakan moral rakyat” yang bersifat nasional dan terdiri dari berbagai elemen dan komponen lintas sektor, agama, suku, profesi, dan afiliasi politik. Delapan butir tuntutan “Maklumat Menyelamatkan Indonesia” yang dibacakan di Tugu Proklamasi didasari oleh keprihatinan para tokoh-tokoh KAMI terhadap kondisi Indonesia. Mereka menuntut ketegasan pemerintah mulai dari penanggulangan pandemi Covid-19, penanganan resesi ekonomi, hingga pelaksanaan fungsi dan pengelolaan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maklumat tersebut juga menuntut pemerintah untuk “menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.”

Secara umum, isi maklumat KAMI merupakan kompilasi kritikan-kritikan yang sudah lama disampaikan oleh tokoh-tokoh KAMI secara individu terhadap Presiden Jokowi. KAMI terlihat berupaya untuk menaikkan kembali isu-isu gaduh yang selama ini membayangi pemerintah. Banyak juga yang menganggap bahwa KAMI merupakan upaya balas dendam politik para deklarator terhadap pemerintah secara umum, atau bahkan terhadap Presiden Jokowi secara personal. Media mencirikan tokoh-tokoh KAMI sebagai “barisan sakit hati.” Ditinjau dari afiliasi partainya, sejumlah deklarator KAMI cenderung tidak terakomodasi dalam struktur partai mereka akibat friksi internal dan oposisi mereka terhadap pemerintahan Presiden Jokowi (Bagan 8). Selama pemberitaan seputar KAMI terfokus pada latar belakang tokoh-tokohnya atau terkait Covid-19 dan tidak pada butir-butir maklumatnya, pengaruh dan kekuatan KAMI dapat diantisipasi.

Namun, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap substansi dari kritik yang disampaikan dalam maklumat KAMI. Tidak bisa dipungkiri, KAMI cukup berhasil mengidentifikasi isu-isu utama bagi masyarakat yang tidak mendukung dan/atau kecewa terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, peristiwa terkait KAMI lainnya yang menjadi sorotan pemberitaan adalah saat delapan petinggi KAMI ditangkap dan ditahan terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh. Meski telah meminta para kader dan simpatisan tidak meributkan penangkapan delapan petingginya, KAMI menilai tindakan yang dilakukan Polri represif. Mereka menilai penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan dkk aneh, tidak lazim, dan menyalahi prosedur jika melihat waktu dasar laporan polisi. Peristiwa ini menjadi perdebatan hangat di publik yang menggerus kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Pemerintah dengan demikian perlu berhati-hati dalam merespons berbagai kritikan KAMI agar tidak justru memberikan legitimasi dan menaikkan eksposur pemberitaan mereka di media. Pemerintah telah melalukan hal bijak dengan tidak melibatkan pejabat senior pemerintah dalam menanggapi konsolidasi, kritik, maupun insiden penangkapan petinggi KAMI.

Kemampuan KAMI untuk menggiring opini publik melalui tokoh-tokoh, seperti Din Syamsuddin, Rocky Gerung, dan Said Didu yang memang mempunyai nilai berita tinggi, memang tidak dapat disepelekan. Hal ini berpotensi menjadi kekuatan akar rumput yang didukung oleh afiliasi ormas atau partai politik figur-figur KAMI, seperti halnya Din Syamsuddin dengan Muhammadiyah. Dalam kasus ekstrem, KAMI berpotensi menjadi gerakan yang mampu menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi sebelum 2024. Namun untuk sementara, KAMI disinyalir akan memberikan panggung bagi tokoh oposisi dan menjadi kendaraan untuk capres pada Pilpres 2024. Kehadiran KAMI pada akhirnya bisa dianggap mengukuhkan kredensial pemerintah Presiden Jokowi sebagai pemerintah yang terbuka akan kritik dan tidak mengintervensi hadirnya gerakan oposisi. Deklarasi KAMI juga tidak bisa dipisahkan dengan berakhirnya aliansi politik antara PA 212 dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Alasannya antara lain karena faktor usia dan bergabungnya Prabowo ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Dengan berakhirnya aliansi Gerindra dengan gerakan kelompok kanan yang diwakili PA 212, KAMI dapat menjadi wadah bagi kelompok yang dikecewakan oleh pendekatan yang dilakukan Prabowo dan Presiden Jokowi.

Masih sehubungan dengan Pilpres 2024, Gatot Nurmantyo dalam perannya sebagai anggota Presidium KAMI muncul sebagai tokoh oposisi alternatif. Mantan Panglima TNI tersebut terpantau vokal dengan safari politiknya sebagai pentolan deklarasi KAMI di berbagai daerah. Dengan posisinya, Gatot berhasil menaikkan eksposurnya dengan mengomentari isu-isu sensitif seperti ancaman komunisme laten yang masih relevan di Indonesia, termasuk pencopotannya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akibat memutarkan film G30S/PKI. Pernyataan kontroversial telah menjamin eksposur dirinya sebagai figur dengan nilai berita yang tinggi. Pemilihan komunisme sebagai isu tunggal disinyalir terkait motivasinya menjaring dukungan dari kelompok kanan yang kerap menganggap hal ini sebagai isu penggerak massa. Gatot bisa dilihat mencoba mengisi power vacuum sebagai tokoh oposisi utama setelah peran itu ditinggalkan oleh Prabowo. Bedanya, Gatot tidak memiliki partai politik untuk menjadi kendaraan membangun jejaring dan massa. Posisi tersebut berubah ketika KAMI dibentuk sebagai salah satu gerakan oposisi ekstraparlementer. Hubungan antara Gatot dan KAMI juga saling menguntungkan; statusnya sebagai mantan Panglima TNI dapat memberikan aura kredibilitas dan sebaliknya, KAMI dapat memberikan basis massa dan panggung politik yang signifikan untuk menuju jabatan politik. Sejauh ini Gatot berada dalam posisi yang cukup strategis karena minimnya tokoh oposisi yang kredibel. Namun, dukungan partai politik tetap menjadi pertanyaan besar dalam menyikapi munculnya Gatot Nurmantyo sebagai tokoh oposisi alternatif. Maka dari itu, dinamika antar kelompok oposisi parlementer maupun ekstraparlementer perlu terus menjadi perhatian pemerintah.

Selain KAMI, isu Oposisi Ekstraparlementer juga didominasi oleh pemberitaan terkait pergerakan kelompok kanan, yakni PA 212 dan FPI. Pemberitaan tersebut juga berkaitan erat dengan isu Sentimen Anti-Islam yang muncul karena adanya anggapan bahwa pemerintah membatasi aktivitas ormas Islam. Semenjak kepulangan Rizieq Shihab pada tanggal 10 November 2020, kelompok religius konservatif kanan terbukti semakin terkonsolidasi, serta peran pentingnya dan FPI sebagai tokoh utama oposisi pemerintah semakin menguat. Rizieq Shihab sendiri telah lama menjadi tokoh oposisi yang lantang dalam konstelasi politik Indonesia ketika isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. Lazim apabila ia disinyalir kembali bergerak untuk mulai memobilisasi kelompok kanan sebagai oposisi yang dibenturkan terhadap pemerintah, terutama menuju Pilpres 2024 mendatang.

Benturan tersebut sudah terlihat sejak munculnya anggapan bahwa pemerintah enggan membantu menyelesaikan permasalahan keimigrasiannya selama di Arab Saudi. Para simpatisan dan kelompok kanan banyak yang merasa bahwa pemerintah mampu, namun tidak melakukannya karena sengaja menghalangi kepulangannya sebagai salah satu tokoh oposisi yang vokal. Setelah lama sebatas wacana, kepulangan Rizieq Shihab akhirnya terkonfirmasi dan menjadi lonjakan pemberitaan di awal bulan November 2020. Lonjakan pemberitaan selanjutnya datang ketika Rizieq Shihab sudah pulang dan kemudian menggelar acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan anaknya di area markas FPI di Petamburan. Penyelenggaraan acara tersebut juga secara alami menimbulkan lonjakan pemberitaan isu Sentimen Anti-Islam karena pemerintah dianggap menghalangi penyelenggaraan acara keagamaan FPI. Padahal, acara itu melanggar protokol kesehatan, sehingga kelalaiannya membuat citra buruk baginya dan ormasnya. Hal ini juga berdampak terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut dipanggil terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap dinamika politik, apalagi Anies Baswedan disinyalir menjadi salah satu aktor yang akan bermain dalam Pilpres 2024. Anies dianggap sengaja mengabaikan protokol kesehatan karena memihak FPI dan Rizieq Shihab.

Pada minggu terakhir bulan November, spekulasi terkait kesehatan Rizieq Shihab juga naik di pemberitaan karena dicurigai mengidap Covid-19 saat dikabarkan masuk ke Rumah Sakit Ummi Bogor. Hal ini memperburuk citranya di masyarakat terkait kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Lebih lanjut lagi, penetapan Rizieq Shihab dan 5 pentolan FPI sebagai tersangka terkait kasus kerumunan acaranya menimbulkan anggapan adanya kriminalisasi terhadap ulama. Menko Polhukam Mahfud Md mengklarifikasi bahwa status tersangka yang ditetapkan tersebut bukan merupakan bentuk kriminalisasi karena pemerintah telah menjalankan proses hukum secara benar. Polemik pelanggaran protokol kesehatan tersebut menjadi “pukulan” bertubi-tubi pada FPI dan kelompok Islam konservatif, terlebih lagi karena beberapa hari sebelumnya terjadi insiden baku tembak antara aparat kepolisian dengan simpatisan Rizieq Shihab yang menewaskan 6 orang. Hal ini memperdalam benturan antara para kelompok kanan dengan pemerintah. Agar tidak berlarut menjadi permasalahan sentimen Anti-Islam, insiden penembakan segera diusut tuntas dengan melibatkan tidak hanya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, tetapi juga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM.

Di sisi lain, terjadi polemik seputar pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku memerintahkan penurunan tersebut. Banyak pihak menilai bahwa TNI tak perlu membangun narasi agresif dalam menyikapi pencopotan spanduk dan baliho bergambar pimpinan FPI tersebut di DKI Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang juga merupakan Presidium KAMI, mengaku tak mau menyalahkan siapa pun terkait polemik ini. Alasannya penurunan tersebut merupakan perintah atasan, yakni Panglima TNI atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah dan tidak mungkin TNI bermusuhan dengan FPI. Polemik ini menjadi penting, mengingat permasalahannya menyangkut ormas FPI dan bahkan dikomentari oleh salah satu aktor utama dari kelompok oposisi pemerintah yang baru-baru ini menjadi hangat di pemberitaan, yakni KAMI. Polemik ini berpotensi memperkeruh hubungan antara kelompok oposisi dengan pemerintah. Selain itu, isu agama pada konteks ini sangat berpotensi dimobilisasi dan dibenturkan dengan pemerintah yang direpresentasikan oleh aparat.

Apabila melihat dari pembahasan terkait isu Oposisi Ekstraparlementer dan isu Sentimen Anti-Islam selama tahun 2020, beberapa pola dapat terlihat terkait jejaring aktor utamanya (Bagan 9). Wajar bagi Rizieq Shihab sebagai tokoh yang paling berpolemik untuk menjadi aktor utama di kedua isu, bersama dengan Ketum PA 212 Slamet Maarif.  Sementara aktor utama pemerintah datang dari Kadiv Humas Polri Brigjen Prabowo Argo Yuwono selaku garda terdepan aparat yang merespons terkait acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi, seperti acara Deklarasi KAMI dan terkait kerumunan yang ditimbulkan akibat kepulangan Rizieq Shihab. Selain itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga seharusnya muncul sebagai aktor utama pada kedua isu karena yang paling vokal terkait isu kepulangan Rizieq Shihab. 

Bagan 9. Jejaring Ontologi Subjek Pemberitaan Isu Oposisi Ekstraparlementer dan Isu Sentimen Anti-Islam 2020

Penanggulangan Teror

Sepanjang tahun 2020, terjadi dua kali lonjakan volume pemberitaan terkait isu Penanggulangan Teror. Pertama, perihal wacana pemulangan anggota ISIS eks WNI ISIS eks WNI selama bulan Februari. Kedua, terkait aksi teror di Sigi yang berlanjut pada pemburuan anggota kelompok MIT selama bulan November dan Desember. Selain pada kedua lonjakan tersebut, pemberitaan terkait penanggulangan teror umumnya seputar kinetik pemerintah sepanjang tahun (Bagan 10)

Bagan 10. Lini Masa Isu Penanggulangan Teror 2020

Wacana pemulangan para anggota ISIS eks WNI ISIS eks WNI diduga pertama kali terlontarkan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi selaku Ketua Umum Bravo Lima saat ia membicarakan mengenai ISIS dalam sambutannya pada acara ormas tersebut. Meskipun demikian, Menag kemudian mengaku tidak pernah menyampaikannya. Presiden Jokowi sendiri secara pribadi menolak wacana tersebut, namun secara formal terbuka untuk dibahas dalam rapat terbatas dengan Menko Polhukam, Menkum HAM, Menag, Menlu, dan Kepala BNPT. Setelah rapat pada tanggal 11 Februari 2020, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemulangan karena mempertimbangkan tanggung jawab keamanan 267 juta penduduk Indonesia. Untuk sementara, Presiden Jokowi memberikan perintah agar mengidentifikasi satu per satu dari 689 orang yang diduga sebagai WNI di Suriah. Sementara itu, eks Presiden ISIS Regional Indonesia sebenarnya meragukan wacana pemulangan tersebut karena mereka berpenghasilan besar sebagai anggota ISIS, yakni minimal 25 juta rupiah, sehingga cenderung betah di Suriah tidak ingin pulang.

Sempat muncul ketakutan bahwa mereka akan melakukan aksi teror setelah dipulangkan, namun berdasarkan pertemuan di tahun 2010, WNI yang menjadi anggota ISIS sudah berikrar tidak akan melakukan aksi teror di Indonesia. Kepala KSP juga menyatakan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi dengan baik di perbatasan apabila ada yang mencoba menyelinap ke Indonesia. Upaya kehadiran negara dapat diwujudkan melalui penguatan ideologi kebangsaan, nasionalisme, rehabilitasi secara tuntas dan pendampingan sosial. Di sisi lain, Juru Bicara Menhan mengatakan bahwa jika para anggota ISIS eks WNI tersebut dipulangkan dan sudah melalui program deradikalisasi dengan baik, nantinya berpeluang untuk bergabung dalam komponen cadangan apabila memenuhi syarat. Melihat dinamika perdebatan atas wacana pemulangan para anggota ISIS eks WNI, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan kebijakan yang signifikan di dalam tubuh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berhasil memiliki satu keputusan untuk tidak memulangkan para anggota ISIS eks WNI. Jika mengingat isu ini terangkat karena kabar yang beredar setelah pertemuan Menag dalam acara ormas Bravo Lima, maka sebenarnya isu ini bisa saja dicegah kemunculannya oleh pemerintah karena sifatnya tidak genting. Namun, dikarenakan isunya sudah menimbulkan perdebatan, langkah yang telah diambil pemerintah bisa dikatakan sudah tepat karena telah sigap meredam isu dan tidak menimbulkan polemik lanjutan yang tidak perlu.

Meskipun tidak menunjukkan adanya lonjakan volume pemberitaan yang signifikan, polemik revisi PP Nomor 99 tahun 2012 terpantau menjadi isu dominan di bulan April 2020. Polemik ini mengenai pembebasan napi tindak pidana khusus untuk mengatasi permasalahan Lapas, LPKA, dan Rutan yang sesak (overcrowded) di masa pandemi. Menkum HAM mencetuskan wacana pembebasan napi melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Pembebasan napi telah dilakukan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 tahun 2020, namun Menkum HAM menilai peraturan tersebut masih belum cukup karena pembebasan hanya berlaku untuk narapidana umum saja. Sehingga, Menkum HAM mengusulkan untuk merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 agar narapidana khusus, termasuk tindak terorisme, juga dapat diberikan asimilasi dengan beberapa kriteria ketat. Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa pembebasan hanya diberikan untuk narapidana umum dan tidak untuk narapidana khusus. Hal ini ditekankan kembali oleh Menko Polhukam karena kelebihan kapasitas Lapas narapidana khusus hanya terjadi pada sel napi narkotika. Secara umum, langkah pemerintah pusat yang memberikan klarifikasi cepat perihal perbedaan narapidana umum dan khusus sudah tepat. Sementara itu, perdebatan terkait narapidana khusus memang lebih didominasi oleh pertentangan yang menyangkut napi korupsi jika dibandingkan dengan napi terorisme. Namun, pemerintah sudah melakukan hal yang tepat dengan menjaga perdebatan tersebut tidak meluas sehingga mencakup napi terorisme juga.

Selanjutnya selama pertengahan tahun 2020, pemberitaan isu Penanggulangan Teror cenderung mengenai kinetik pemerintah. Terdapat dua lonjakan kecil terkait hal pemberitaan tersebut, pertama saat pelantikan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) dan kedua saat pengangkatan dokter Reisa Broto Asmoro sebagai juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Pasalnya, berbagai media memberitakan bagaimana dokter Reisa pernah bergabung sebagai anggota Disaster Victim Identification yang terlibat dalam proses investigasi korban aksi terorisme di Jakarta. Hal ini otomatis dibaca oleh mesin sebagai bagian dari isu Penanggulangan Teror. Selain itu, kinetik lainnya didominasi oleh aktivitas BNPT, seperti kunjungan ke Kejaksaan Agung, penyuluhan untuk menangkal virus radikalisme di masa pandemi, serta sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kepala BNPT juga ramai diberitakan terkait pernyataannya bahwa narasi kebangsaan dan Pancasila harus menang dan tidak boleh kalah oleh kaum radikal di ruang publik. Berbagai pemberitaan kinetik pemerintah yang diulang menunjukkan strategi komunikasi publik sudah tepat dan bila perlu lebih ditingkatkan kembali.

Lonjakan pemberitaan dari isu Penanggulangan Teror kembali terjadi sejak akhir bulan November saat terjadi aksi teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa tersebut, satu keluarga dilaporkan dibunuh oleh orang tidak dikenal. Menko Polhukam meyakini pelaku di balik aksi kekerasan itu adalah kelompok MIT. Kasus pembunuhan yang menewaskan empat orang itu sempat menyebabkan warga sekitar ketakutan lalu lari ke hutan untuk bersembunyi. Hingga kemudian 150 kepala keluarga di desa tersebut kini diungsikan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sekitar 100 orang pasukan dari Satgas Tinombala, Brimob Polda Sulteng, dan TNI telah dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Peristiwa tersebut berujung pada pengejaran terhadap Ali Kalora dan anggota kelompok MIT lainnya oleh tim khusus dari unsur TNI, Satgas Tinombala, dan Densus 88 yang masih berlangsung. Tujuh anggota sudah tertangkap, sementara pengejaran masih dilakukan terhadap 11 orang lainnya. Kelompok MIT diduga masih berada di antara tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Sigi, Poso, dan Parigi Moutong atau berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu yang membentang dari Sigi hingga Poso. Pengejaran cukup sulit dilakukan karena kelompok Ali Kalora sangat menguasai medan hutan dan gunung, sementara beberapa anggota baru Satgas Tinombala juga belum terbiasa sehingga perlu penyesuaian. Untuk itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpendapat bahwa Mabes Polri perlu mengkonsolidasikan Brimob dan TNI yang memang punya pengalaman di medan tempur hutan, apalagi karena Densus 88 cenderung lebih piawai di perkotaan. Syarat lain yang harus dipenuhi Mabes Polri adalah biaya operasional harus memadai dan tidak dipotong oknum pimpinan, begitu juga insentif bisa diperoleh ketika mereka berhasil menangkap anggota kelompok MIT, misalnya diberikan akses pendidikan atau memegang posisi jabatan.

Kelompok MIT sebenarnya telah terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap warga sekitar Kabupaten Poso sepanjang 2020. Namun berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, kejadian di akhir bulan November ini menyebabkan lonjakan pemberitaan yang signifikan lantaran tagar #PrayForSigi masuk daftar trending Twitter. Naiknya eksposur peristiwa ini di media sosial secara otomatis membuat peningkatan pemberitaan di media daring. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam merumuskan strategi komunikasi publiknya. Pasalnya, peristiwa aksi teror Sigi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, melindungi rakyatnya. Sementara pada waktu yang berdekatan, pemerintah sebenarnya telah mengukir prestasi saat berhasil menangkap salah satu DPO, yakni Zulkarnain yang merupakan “panglima” teroris Bom Bali I. Namun sayangnya, penangkapan orang penting di kelompok Jaringan Islamiyah tersebut kurang mendapatkan eksposur pemberitaan bila dibandingkan dengan peristiwa aksi teror di Sigi. Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi strategi komunikasi publik yang tepat untuk mengangkat pemberitaan yang menunjukkan prestasi dan kinerja aparat penegak hukum. Dalam hal ini, pemberitaan dan eksposur di media sosial perlu diperhatikan agar mampu dimanfaatkan sebagai pendongkrak eksposur pemberitaan di media daring.

 

Download Publikasi