TILIK DATA Politik Media Sosial

Penulis Ratu Dyah Ayu Gendiswardani, Diyauddin - Jum'at, 12 Maret 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Terdapat empat isu signifikan yang terjadi sepanjang bulan Februari 2021. Pertama Polemik Kritik dan Buzzer. Kedua, revisi UU ITE. Ketiga, polemik kudeta Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Keempat, peraturan presiden mengenai perizinan investasi minuman keras.

Dominasi eksposur selama bulan Februari dikuasai oleh isu polemik kritik dan buzzer. Pembicaraan mengenai isu ini hampir berjalan beriringan dengan pembicaraan terkait dengan isu revisi UU ITE di media sosial.

Komparasi Isu Bulan Februari 2021

Pendahuluan

Sepanjang bulan Februari 2021, terdapat beberapa isu yang menyita perhatian publik di media sosial baik dalam rentang waktu yang singkat maupun panjang. Seperti pada isu kudeta partai Demokrat yang menyita perhatian banyak masyarakat pada awal bulan Februari, dimana ketua umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa ada pihak istana yang ingin mengkudeta partai Demokrat dibawah kepemimpinannya.

Selanjutnya, isu polemik buzzer dan kritik yang sebenarnya sudah mulai dibicarakan sejak akhir bulan Januari yang lalu, dan kembali ramai dipercakapkan selama bulan Februari setelah turunnya indeks demokrasi Indonesia ke angka terendahnya selama 14 tahun terakhir dan adanya pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritik pemerintah. Pernyataan ini kemudian menuai sindiran dari sejumlah masyarakat.

Isu kritik dan buzzer ini banyak mengalami peningkatan pembicaraan pada pekan ketiga dan keempat bulan Februari seiring dengan naiknya isu revisi pasal-pasal karet yang terdapat pada UU ITE. Pada pekan terakhir bulan Februari, terdapat lonjakan pembicaraan terkait dengan isu dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai perizinan investasi minuman keras/alkohol di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua. Perpres ini kemudian banyak menuai kritikan dan penolakan dari sejumlah daerah seperti Papua dan instansi agama seperti MUI.

Berdasarkan dinamika isu diatas, maka pada laporan bulan Februari ini, akan menganalisis isu terkait, Polemik kritik dan buzzer, Revisi UU ITE, Polemik kudeta partai Demokrat dan Perpres investasi miras. Isu – isu ini akan dianalisis berdasarkan tangkapan mesin monitoring yang diambil pada dua periode. Periode pertama, isu yang akan diambil adalah Polemik kritik dan buzzer, Revisi UU ITE, Polemik kudeta partai Demokrat dengan rentang waktu 1-26 Februari 2021 dan periode kedua, Perpres  investasi miras yang akan diambil pada rentang waktu 1-28 Februari 2021.

Polemik Kritik dan Buzzer

Jejaring Percakapan

Bagan 1.Jagat Cuit

Pada jagat cuit yang terbentuk berdasarkan isu polemik kritik dan buzzer, percakapan didominasi oleh kelompok kontra pemerintah (53,78%). Kelompok ini banyak menggunakan akun-akun media online untuk mempercakapkan isu ini. Utamanya dengan menggunakan akun CNNIndonesia, Geloraco dan Tempo. Selain itu kelompok ini juga banyak menaikkan tagar-tagar bersentimen negatif terhadap pemerintahan Jokowi dan buzzer.

Kelompok kedua terbesar adalah kelompok Pro Pemerintah (23,78%). Kelompok ini banyak mengangkat tagar-tagar membela Jokowi dan cenderung menyerang kelompok kontra pemerintah. Isu ini juga dibicarakan oleh kelompok Aktivis dan akun- akun receh (12,93%). Kelompok ini cenderung lebih membawa narasi mengenai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang seolah dibatasi oleh pemerintah.

Dilihat dari jejaring percakapan yang terbentuk, ketiga kelompok terlihat saling menautkan pembicaraan satu dengan lainnya. Pembicaraan mengenai isu ini dipercakapkan oleh 46.702 akun dan telah mengangkat 1.746 tagar selama bulan Februari 2021.

Trendline Eksposur

Bagan 2. Eksposur dan Aktor

Pada bulan Februari, isu polemik buzzer dan kritik pada pemerintah naik setelah adanya kritikan yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie  yang kemudian disetujui oleh Susi Pudjiastuti. terhadap buzzer pemerintah yang dianggap telah membuat masyarakat takut untuk mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, pembicaraan ini terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang menurun dan mencapai nilai terendahnya selama 14 tahun terakhir.

Isu ini sendiri mengalami tiga kali spike selama bulan Februari. Spike pertama muncul pada tanggal 10 Februari setelah pernyataan Jokowi terkait dengan kritik yang kemudian banyak menuai sindiran dari berbagai kalangan seperti YLBHI, Ernest Prakasa, Sujiwo Tejo dan sejumlah tokoh politik lain yang menyindir buzzer pemerintah sebagai salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mengkritik pemerintah.

Sindiran – sindiran ini kemudian dijawab oleh KSP yang menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan buzzer. Spike kedua muncul setelah mantan wakil presiden, Jusuf Kalla memberikan tanggapan mengenai pernyataan Jokowi terkait dengan kritik dan buzzer ini. Isu ini kemudian mengalami spike tertingginya pada tanggal 16 Februari setelah Jokowi menyatakan akan merevisi UU ITE.

Eksposur isu kemudian turun hingga pada akhir bulan. Pembicaraan mengenai isu ini dapat terbilang cukup tinggi, hingga mencapai 135.968 total post. Isu ini lebih banyak dimainkan oleh kelompok akun media online dan akun-akun kontra pemerintah.

Tagar

Bagan 3. Tagar

Pada jagat tagar yang terbentuk, dapat dilihat bahwa isu ini banyak menggunakan akun media online tempo sebagai landing page percakapan. Selain menggunakan akun media online, beberapa dari tagar-tagar ini banyak dinaikkan oleh akun-akun program follback  dan promotor.

Tagar  MenagihJanjiPakLurah (#5) dan  #KebebasanDikebiri (#10) merupakan tagar-tagar yang paling diangkat oleh warganet dan sempat memasuki 10 besar trending topik Indonesia selama bulan Februari

Jagat Kata

Bagan 4. Jagat Kata

Pada jagat kata yang terbentuk, narasi yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai kritik mantan wakil presiden, Jusuf Kalla terhadap pemerintahan Jokowi  yang dilakukan secara intens melalui isu kebebasan berpendapat dan buzzer.

Selain itu pembicaraan mengenai kritik terhadap pemerintah juga sering dikaitkan dengan ancaman undang-undang ITE. Nama petinggi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat turut dibicarakan karena dianggap sebagai korban represif dalam mengkritik pemerintah.

Pernyataan Sujiwo Tedjo mengenai buzzer yang dianggap sebagai penumpang gelap demokrasi di Indonesia juga dibicarakan masyarakat di media sosial. Netizen mempolemikkan cara kritik kepada pemerintah untuk menghindari jeratan pasal karet UU ITE.

Revisi UU ITE

Jejaring Percakapan

Bagan 5.Jagat Cuit

Pembicaraan mengenai revisi UU ITE di twitter membentuk empat kelompok percakapan yang didominasi oleh kelompok kontra pemerintah (38,99%). Kelompok ini banyak menggunakan akun media online sebagai landing page percakapannya. Pada kelompok ini, @ustadtengkuzul, @HukumDan dan @tempodotco menjadi akun utama yang paling banyak ikut dalam memperbincangkan isu ini.

Kelompok percakapan kedua adalah kelompok lintas kluster yang didominasi oleh akun-akun aktivis (26,28%). Kelompok ini banyak mengangkat tagar acara mata najwa #matanajwakritiktanpaintrik sedangkan dalam membahas permasalahan isu ini, akun @safenetvoice menjadi akun utama yang kerap kali membuka diskusi mengenai kasus UU ITE. Akun ini terlihat juga banyak melakukan engagement dengan kelompok akun media (2,74%).

Kelompok lainnya adalah kelompok pro pemerintah (25,82%) yang juga banyak menautkan akun media berita online dan banyak melakukan engagement dengan kelompok kontra pemerintah dan kelompok aktivis. Pembicaraan mengenai revisi UU ITE ini dibicarakan oleh 38.654 akun dan menaikkan 1.127 tagar selama bulan Februari 2021.

Trendline Eksposur

Bagan 6. Trendline dan Aktor

Pembicaraan mengenai revisi UU ITE ini pertama kali naik pada tanggal 8 Februari 2021 ketika warganet banyak menyindir pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk aktif dalam mengkritik pemerintah. Masyarakat banyak mengaitkan sindiran mereka dengan UU ITE yang dianggap tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi ini.

Isu ini mengalami spike tertingginya pada tanggal 16 Februari ketika Jokowi menyatakan akan merevisi pasal karet pada UU ITE yang dianggap telah banyak merugikan masyarakat, utamanya dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Pada tanggal yang sama, Kapolri Listyo Sigit juga mengeluarkan pernyataan bahwa pelapor UU ITE harus merupakan korban langsung.

Pembicaraan mengenai isu ini cenderung menurun namun tetap banyak dipercakapkan karena adanya pernyataan mengenai pedoman interpretasi resmi mengenai UU ITE oleh Menkominfo. Isu ini kembali naik pada tanggal 23 Februari, dimana partai Demokrat mengusulkan untuk membebaskan orang-orang yang sudah ditangkap karena diduga telah melanggar UU ITE. Pembicaraan mengenai isu ini mencapai 81.268 total post. @ustadtengkuzul menjadi salah satu influencer yang paling banyak membahas dan di-engage terkait dengan isu revisi UU ITE ini.

Tagar

Bagan 7. Tagar

Pada jagat tagar terlihat bahwa isu ini banyak dimotori oleh kluster akun program follback. Tagar TempoNasional menjadi Tagar terbesar pada isu ini dikarenakan akun media online Tempo banyak di-engage oleh warganet dan menjadi landing page dari pembicaraan terkait isu ini. Isu ini banyak diangkat oleh akun-akun media online seperti Tempo dan Kumparan.

Jagat Kata

Bagan 8. Jagat Kata

Pada jagat kata, narasi yang mendominasi percakapan adalah mengenai pelaporan  aktivis lingkungan, Marco Kusumawijaya. Marco dianggap sebagai salah satu korban dari pasal karet UU ITE karena mengkritik iklan yang dikeluarkan oleh pihak Pantai Indah Kapuk 2.

Isu ini banyak diangkat oleh aktivis lingkungan, salah satunya adalah @safenetvoice yang kerap kali mengangkat isu ini dan meminta agar kasus Marco dihentikan. Masyarakat kemudian juga membahas revisi UU ITE ini dilakukan sebagai upaya  melindungi kelompok pendukung pemerintah, salah satunya adalah Abu Janda. Masyarakat juga membahas kembali kasus Ustadz Maaher yang dianggap sebagai korban dari pasal karet UU ITE lainnya yang dilaporkan dan dihukum atas dugaan penghinaan terhadap Habib Luthfi.

Polemik Kudeta Partai Demokrat

Jejaring Percakapan

Bagan 9.Jagat Cuit

Hanya terdapat dua kelompok percakapan yang terbentuk pada jagat cuit terkait dengan polemik kudeta partai Demokrat. Kelompok pertama adalah kelompok kontra pemerintah dan media berita (61,33%). Kelompok ini banyak diisi oleh akun-akun yang terafiliasi dengan Partai Demokrat dan pemberitaan akun media online yang di engage dalam pembicaraan mengenai isu ini.

Kelompok kedua adalah kelompok Pro Pemerintah (29,57%) yang membawa tagar mendukung Moeldoko seperti #kamibersamamoeldoko dan tagar yang menyerang AHY dan Demokrat. Pada kelompok ini akun @Dennysiregar dan @Aryprasetyo85 menjadi akun yang paling banyak di-engage pada percakapan mengenai isu ini di kelompok pro pemerintah.

Pembicaraan ini dipercakapkan oleh 12.503 akun dan mengangkat 674 tagar. Kedua kelompok ini cenderung melakukan engagement antara satu dengan lainnya walaupun tidak dilakukan secara intens.

Trendline Eksposur

Bagan 10. Trendline dan Aktor

Perbincangan mengenai isu kudeta partai Demokrat ini muncul dan mengalami spike tertingginya pada tanggal 2 Februari 2021, disaat Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan pernyataan bahwa ada pihak yang berasal dari lingkaran istana yang ingin mengkudeta partai Demokrat pada konferensi pers virtual yang diadakan Partai Demokrat.

Nama Moeldoko menjadi salah satu nama yang disebut oleh AHY. Percakapan mengenai isu ini kemudian menurun dan mengalami kenaikan volum pembicaraan disaat banyaknya kiriman karangan bunga sebagai tanda dukungan kepada Moeldoko dan masuknya nama Moeldoko sebagai calon presiden potensial pada tahun 2024.

Pembicaraan mengenai isu ini kembali naik Ketika Ruhut Sitompul menyatakan bahwa ada beberapa kader demokrat yang ingin menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa (KLB) ini. Isu ini Kembali menjadi pembicaraan Ketika partai Demokrat memecat beberapa kadernya yang dianggap terlibat kudeta partai Demokrat dan AHY. Total Pembicaraan mencapai 47.257 total post dan didominasi oleh media-media sosial yang sifatnya netral.

Tagar

Bagan 11. Tagar

Pada jagat tagar yang terbentuk, terlihat bahwa terjadi perang tagar yang dilakukan diantara kedua kubu yaitu pendukung partai Demokrat-AHY dan pendukung Moeldoko.

Jagat tagar sendiri didominasi oleh tagar-tagar serangan kepada pihak Demokrat dan AHY, kendati demikian tagar terbesar pada isu adalah tagar yang dinaikkan oleh pendukung partai Demokrat. Tagar DEMOKRATsemakinSolid sempat menempati peringkat ketiga trending topik Indonesia pada bulan Februari ini.

Jagat Kata

Bagan 12. Jagat Kata

Pada jagat kata, pembicaraan masih didominasi oleh isu kudeta yang berada dalam tubuh partai Demokrat. Narasi lebih banyak menyerang AHY dan partai demokrat yang dituduh melakukan politik viktimisasi. Nama Jokowi juga muncul setelah adanya klarifikasi oleh AHY terkait dengan tidak tahunya Jokowi dengan adanya kudeta di tubuh partai Demokrat

Selain serangan terhadap AHY dan partai Demokrat, serangan juga ditujukan kepada Moeldoko yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap demokrat dan menuduh Din Syamsuddin radikal melalui organisasi GAR ITB. Isu Konferensi Luar Biasa (KLB) yang diajukan oleh beberapa kader partai Demokrat belum menjadi pembicaraan yang signifikan pada pembahasan warganet terkait isu ini.

Perpres Investasi Miras

Jejaring Percakapan

Bagan 13.Jagat Cuit

Pada jagat cuit yang terbentuk mengenai isu Perpres investasi miras, terdapat tiga kelompok pembicaraan yang didominasi oleh kelompok kontra pemerintah (80,81%). Pada kelompok ini isu banyak dibicarakan oleh akun-akun terafiliasi dengan kelompok agama dan banyak mengangkat tagar-tagar penolakan terhadap Perpres investasi miras ini. Akun ustad Tengku Zul, hnurwahid dan OposisiCerdas menjadi akun utama yang banyak di engage oleh kelompok ini.

Pada kelompok ini hanya sedikit ditemukan engagement percakapan dengan dua kelompok lain yaitu kelompok pro pemerintah (8,78%) dan kelompok akun khilafah (6,52%). Ketiga kelompok cenderung memiliki narasinya masing-masing dan jarang berinteraksi satu dengan lainnya.

Percakapan di media sosial mengenai isu ini mencapai 11.588 akun dan mengangkat setidaknya 309 tagar selama akhir Februari sejak isu ini muncul.

Trendline Eksposur

Bagan 14. Trendline dan Aktor

Volume pembicaraan warganet mengenai Perpres investasi minuman keras (miras) meningkat pada penghujung bulan Februari. Pembicaraan meningkat ketika Jokowi mengeluarkan peraturan presiden No. 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditetapkan pada bulan Februari yang mengizinkan investasi Miras di daerah Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua.

Pembicaraan ini mencapai spikenya pada tanggal 26 Februari yang mempercakapkan tentang banyaknya penolakan mengenai Perpres ini, salah satunya Majelis Rakyat Papua yang dengan keras menolak investor miras di Papua dan dari kalangan agama seperti MUI, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia dan ustadtengkuzul.

Pembicaraan ini mencapai 9.051 total post dan banyak dibicarakan oleh akun-akun kontra pemerintah seperti @hnurwahid, @ustadtengkuzul, @maspiyuaja dan @MCAOps.

Tagar

Bagan 15. Tagar

Jagat tagar yang terbentuk didominasi oleh tagar-tagar yang menolak keras investasi miras (minuman keras).

Tagar TolakInvestasiMiras (#1), MirasPangkalSejutaMaksiat (#4) dan TolakLegalisasiMiras (#10) merupakan tagar-tagar yang paling diangkat oleh warganet dan sempat memasuki 10 besar trending topik Indonesia selama bulan Februari.

Jagat Kata

Bagan 16. Jagat Kata

Narasi didominasi oleh penolakan dan desakan masyarakat kepada Jokowi untuk mencabut Perpres perizinan investasi miras di empat daerah prioritas yaitu; Sulawesi Utara, Bali, NTT dan Papua. Pembicaraan mengenai penolakan investasi miras ini banyak menyoroti penolakan yang berasal dari Papua, khususnya dari Gubernur Papua, Senator Papua, dan Majelis Rakyat Papua.

Selain itu, beberapa tokoh dan Lembaga nasional juga meminta perpres ini untuk segera dicabut, antara lain Watim MUI, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia dan partai PKS.

Masyarakat kemudian juga menyindir Jokowi, Ma’ruf Amin sebagai ulama dan wakil presiden, dan BPIP yang anggotanya adalah beberapa wakil tokoh keagamaan, yang menyetujui dan membiarkan Perpres ini berlaku.

Investasi miras ini dianggap tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan visi Jokowi serta membahayakan masa depan generasi bangsa.

Narasi pembicaraan mengenai perizinan investasi miras ini juga dikaitkan dengan pembubaran FPI

Analisis Kualitatif

Trendline Isu

Bagan 17. Komparasi Trendline Isu Februari

Bagan 17 di atas menunjukkan perbandingan semua isu yang menjadi pantauan selama bulan Februari 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa polemik kritik dan buzzer cukup tinggi diperbincangkan netizen. Eksposurnya menyentuh angka kurang lebih 1,4 juta percakapan. Terlihat isu ini beberapa kali mengalami spike pada momen-momen tertentu. 

Sementara isu revisi UU ITE naik pada 20 Februari yang diiringi juga trend naiknya isu polemik buzzer dan kritik. Jika dicermati, pasca naiknya isu revisi UU ITE, isu soal kritik dan buzzer mengalami tren penurunan yang cukup drastis. Revisi UU ITE menjadi isu mitigasi atas sentimen negatif dari polemik kritik dan buzzer.

Adapun isu kudeta Partai Demokrat dan Perpres Miras, tidak begitu signifikan dibanding dua isu di atas. Isu Demokrat setelah spike mengalami pelandaian eksposure. Sementara Perpres miras, pada akhir pekan baru mulai menunjukkan tren kenaikan dan diprediski akan mengalami spike jika pemerintah memberikan respon atas polemik ini. Mitigasi atas isu ini berupa respon belum ada dari Pemerintah hingga laporan ini disusun. 

Persentase Isu Februari

Bagan 18. Persentase Isu Februari

Persentase atas isu-isu signfikan selama bulan februari menunjukkan, isu polemik kritik dan buzzer menduduki persentase tertinggi dengan 47 persen atau sekitar 150.829 unggahan. Selanjutnya isu revisi UU ITE dengan 28 persen, polemik kudeta Demokrat sekitar 16 persen dan isu Perpres miras 9 persen.

Persentase eksposur pada bagan 18 merupakan persentase unggahan asli yang tidak termasuk reply dan engagement lainnya.

 

 

Download Publikasi