TILIK DATA Ekonomi Politik

Penulis Reyhan Noor, Malinda Damayanti, Makmur Keliat - Jum'at, 12 Maret 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Secara umum pantauan berita klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Februari menurun cukup signifikan, meskipun masih mendominasi pemberitaan sebanyak 34.908 konten berita atau 55,7%. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua isu dengan capaian eksposur tertinggi yang perlu ditempatkan sebagai isu sensitif oleh pemerintah, sehingga dibangun kewaspadaan dan mitigasi risiko. Pertama, peningkatan isu terasosiasi kasus-kasus lembaga keuangan menimbulkan kekhawatiran baru dengan terlibatnya kelompok buruh di dalam dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kasus korupsi Asabri berpotensi memunculkan friksi politik antara pemerintah dan militer. Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan komunikasi kebijakan kembali terulang saat rilis peraturan turunan UU Cipta Kerja yang menimbulkan resistensi politik dari kelompok kultural. Lebih lanjut, resistensi politik dari kelompok kiri yakni buruh dan pegiat lingkungan hidup perlu menjadi perhatian ke depan.

Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (Februari 2021)

 

Analisis Ekonomi Politik

Pendahuluan

Tulisan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi ekonomi politik selama bulan Februari 2021 melalui pengolahan maha data. Secara umum, terjadi penurunan jumlah pantauan berita yang cukup signifikan dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut pun dialami oleh seluruh klaster pemberitaan. Meski begitu pola pemberitaan selama bulan Februari masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya di mana klaster ekonomi politik masih mendominasi pemberitaan sebesar 55,7% atau 34.908 konten berita (lihat Bagan 1).

Bagan 1. Komparasi Data Agregat Empat Klaster Pemberitaan (Februari 2021)

 

Analisis Isu Utama

Terdapat sedikit perubahan susunan topik ekonomi politik berdasarkan eksposur konten berita selama bulan Februari. Dari 13 topik dalam pantauan, hanya dua topik yang terdeteksi mengalami peningkatan eksposur yaitu topik moneter, infrastruktur, dan indikator ekonomi. Rangkuman berbagai peristiwa penting dari setiap topik pantauan selama bulan Februari dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Pantauan Topik Ekonomi Politik (Februari 2021)

Bagan 2. Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (Februari 2021)

Topik moneter memiliki eksposur terbesar selama dua bulan terakhir akibat perguliran kasus korupsi Asabri yang kembali diangkat oleh Kejaksaan Agung sejak bulan Januari silam (lihat Bagan 2). Selain itu, dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan turut mempengaruhi peningkatan eksposur topik pada bulan ini. Pemberitaan rutin terkait topik moneter seperti pergerakan nilai tukar rupiah dan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia juga masih terdeteksi menyumbang eksposur terhadap topik. Sama seperti bulan sebelumnya, topik infrastruktur kembali memiliki eksposur cukup besar. Kinetik pemerintah berperan sangat besar untuk meningkatkan eksposur dan mempengaruhi posisi topik ini. Peristiwa insidental seperti ganti rugi lahan kilang Tuban yang digunakan untuk memborong mobil juga sempat meningkatkan eksposur secara signifikan pada pertengahan bulan. Isu ganti rugi lahan juga sempat meningkatkan eksposur Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membahas terkait ganti rugi Pelabuhan Kuala Tanjung bersama Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan. Kinetik pemerintah juga kembali menaikkan isu kebijakan cetak lahan atau lumbung pangan pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur. Peresmian Bendungan Tukul di Pacitan oleh Presiden menjadi salah satu isu dari topik infrastruktur yang merembet ke topik lainnya karena memantik perdebatan seputar kinerja Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Topik liberalisasi juga perlu menjadi perhatian berkaitan dengan rilis peraturan turunan UU Cipta Kerja. Walaupun secara eksposur tidak signifikan, topik ini memiliki nilai substansi yang berpotensi menimbulkan polemik ke depan. Resistensi politik mulai terpantau selama seminggu terakhir bulan Februari akibat perizinan usaha minuman keras dan beralkohol, serta klaster ketenagakerjaan. Setelah pembatalan izin usaha minuman keras dan beralkohol, resistensi politik selanjutnya yang perlu diperhatikan berasal dari kelompok buruh. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh akumulasi resistensi buruh yang sudah mulai terlihat sejak munculnya dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan.

Topik lain yang perlu menjadi perhatian antara lain topik blok perdagangan, indikator ekonomi, dan fiskal serta utang. Topik blok perdagangan perlu diperhatikan karena tingginya eksposur akibat perguliran kasus korupsi ekspor benih lobster. Namun, kasus ini relatif sudah berhasil dikelola dengan membiarkan penegak hukum bekerja. Selanjutnya, topik indikator ekonomi menjadi perhatian terkait rilis data pertumbuhan ekonomi yang negatif. Rilis data yang mengkonfirmasi baik kekhawatiran maupun kritik dari para ekonom selama tahun lalu ternyata tidak lagi memiliki daya tarik sekuat pertama kali memasuki resesi teknis pada kuartal kedua dan ketiga silam. Hal ini dibuktikan dari relatif rendahnya eksposur dibandingkan periode sebelumnya.

Terakhir, posisi topik fiskal menguat berkat tambahan insentif fiskal berupa diskon pajak kendaraan bermotor dan properti. Akan tetapi, kehangatan sambutan dari publik terhadap kebijakan ini diprediksi tidak akan lama seiring meningkatnya narasi seputar pengelolaan utang pemerintah yang buruk. Peningkatan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 40% per bulan Februari 2021 yang baru dirilis pada tanggal 2 Maret kemarin mengkonfirmasi narasi kritik bahwa pemerintahan saat ini hanya bisa terus berutang dan menambah beban bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, berbagai insentif baru yang dikeluarkan pemerintah dinilai semakin melemahkan penerimaan negara. Pemerintah perlu mengkomunikasikan strategi yang jelas dalam rangka mengembalikan konsensus defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% dari PDB pada tahun 2023 sesuai UU No. 2 Tahun 2020, untuk menjaga kepercayaan rakyat dan pelaku pasar serta meredam berbagai kritik terkait utang ke depannya.

Bagan 3. Pergerakan Isu Ekonomi Politik (Februari 2021)

Pemetaan peristiwa penting dalam klaster ekonomi politik selama bulan Februari berdasarkan eksposur dan waktu dapat dilihat di Bagan 3. Pola peningkatan eksposur berita masih sama dengan bulan sebelumnya yakni peningkatan cenderung terjadi pada saat rilis data ekonomi oleh pemerintah dan kinetik pemerintah melalui kebijakan dan program terkait ekonomi. Terdapat tiga kategori utama peristiwa penting antara lain isu terasosiasi kasus-kasus lembaga keuangan, isu Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh, dan isu lainnya. Kategorisasi isu lainnya merupakan gabungan dari beberapa peristiwa penting yang tidak termasuk ke dalam dua isu utama.

Pertama, eksposur isu kasus-kasus lembaga keuangan mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun seiring dengan kembali dimulainya pengusutan kasus korupsi Asabri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hukum masih menjadi substansi utama pemberitaan seperti penetapan tersangka baru pada tanggal 1 dan 16 Februari, penyitaan aset tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokro pada tanggal 10 dan 11 Februari, dan pemeriksaan saksi Direktur Utama PT OSO dan manajer investasi terkait lainnya pada 2 Februari 2021. Perguliran kasus ini juga lebih banyak direspons oleh pejabat pemerintah di bidang keamanan yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar yang menjamin keamanan dana pensiun yang dikelola dan pengusutan kasus hingga tuntas termasuk menghukum para tersangka. Temuan lain adalah pengelolaan komunikasi media kasus korupsi Asabri terdeteksi sedikit berbeda dari kasus Jiwasraya di mana pejabat pemerintah dari bidang ekonomi, terutama dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), relatif lebih sedikit berbicara terkait kasus Asabri.

Kemunculan dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan lalu turut mempengaruhi peningkatan eksposur isu ini. Strategi komunikasi melalui tanggapan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani cukup membantu meredam isu negatif terhadap pemerintah. Namun, dugaan kasus ini tidak hanya mencoreng capaian kinerja lembaga yang selama ini dinilai lebih baik dari BPJS Kesehatan, melainkan turut memantik kekesalan dari kelompok buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal telah menulis surat kepada presiden pada 17 Februari dan melakukan aksi unjuk rasa sehari setelahnya. Isu ini berpeluang memantik aksi yang lebih besar lagi ke depan seiring dengan rilis peraturan turunan yang disinyalir tidak ada pembahasan terlebih dahulu dengan KSPI.

Kedua, pengelolaan isu terkait peraturan turunan UU Cipta Kerja relatif lebih baik dari sebelumnya di mana isu Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh terdeteksi lebih mendominasi pemberitaan. Berbagai kesalahan administratif sebelumnya berhasil dihindari dengan memberikan jeda selama 20 hari antara waktu penetapan (2 Februari) dan peluncuran peraturan (21 Februari). Secara umum, resistensi politik terhadap peraturan turunan tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perilisan UU Cipta Kerja sebelumnya, termasuk pada saat pelantikan dewan direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada tanggal 16 Februari 2021. Namun, keadaan berubah menjelang akhir bulan di mana terjadi resistensi yang cukup tinggi dari kelompok kultural terkait pembukaan investasi untuk minuman keras dan beralkohol. Resistensi dari kelompok buruh juga terdeteksi meningkat menjelang akhir bulan akibat pernyataan Presiden pada tanggal 21 Februari yang memberikan kesan bahwa pemerintah telah melepas tanggung jawabnya dalam menyejahterakan rakyat melalui pembukaan lapangan kerja setelah menyelesaikan peraturan turunan UU Cipta Kerja. KSPI terdeteksi kembali menjadi kelompok buruh utama yang mengkritik UU Cipta Kerja sebagai ‘perbudakan modern’ pada tanggal 25 Februari 2021.

Terakhir, isu lain yang menjadi perhatian meliputi topik indikator ekonomi, infrastruktur, dan moneter. Eksposur yang relatif rendah pada saat rilis data pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada tanggal 5 Februari, apabila dibandingkan dengan rilis ekonomi kuartal kedua dan ketiga, menandakan isu ini sudah mengalami pengurangan sensitivitas di media. Salah satu kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah indikator ekonomi yang negatif tidak lagi menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Asumsi tersebut juga terkonfirmasi pada saat penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada tanggal 9 Februari. Berbeda dari penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada periode sebelumnya, kebijakan PPKM tidak banyak dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang akan memburuk. 

Peristiwa penting lainnya termasuk ke dalam topik infrastruktur berkaitan dengan dugaan conflict of interest dalam pengesahan MNC Lido City menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tanggal 10 Februari dan penyampaian target penyelesaian Tol Bogor-Sukabumi Seksi II sekitar dua minggu setelahnya. Selain dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, yang juga merupakan anak dari pemilik MNC Group, dugaan conflict of interest juga muncul dari proses dari pengajuan hingga pengesahan yang relatif sangat singkat. Peristiwa ini berpotensi menambah kasus conflict of interest pada pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah setahun sebelumnya berkutat dengan Staf Khusus Milenial di program Kartu Prakerja.

Isu dari topik infrastruktur lain yang menjadi perhatian selama bulan Februari adalah peresmian Bendungan Tukul pada tanggal 14 Februari oleh presiden yang bergulir menjadi sindiran dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Sindiran bermula dari pernyataan presiden yang mengatakan bendungan tersebut diselesaikan setelah sekian lama. Perdebatan dari Rachland pun melebar hingga membandingkan capaian kinerja antara pemerintah saat ini dan sebelumnya. Sementara itu, viralnya berita terkait penggantian lahan Kilang Tuban pada tanggal 16 Februari seharusnya dapat dimanfaatkan ke depan sebagai bukti nyata pembangunan infrastruktur tanpa menyengsarakan rakyat.

Isu lainnya berkaitan dengan topik moneter yaitu penurunan suku bunga acuan dan pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait rupiah digital. Penurunan suku bunga acuan disambut baik oleh masyarakat untuk mendukung insentif pajak kendaraan bermotor dan properti. Namun, realisasi bunga kredit di perbankan menjadi sorotan utama di mana Gubernur BI Perry Warjiyo mengeluarkan fakta bahwa bunga kredit perbankan tertinggi justru diterapkan oleh bank BUMN. Pada acara CNBC Indonesia Outlook 2021 Gubernur BI Perry Warjiyo juga telah mengatakan BI akan mengeluarkan central bank digital currency (CBDC). Kebijakan CBDC ini juga sekaligus menegaskan posisi bank sentral terhadap kehadiran bitcoin sebagai alat tukar yang ilegal. Walaupun secara eksposur relatif kecil, kabar terkait CBDC terdeteksi mendapatkan respons baik dari masyarakat, terutama para pelaku industri keuangan.

Analisis Aktor Utama

Pada bulan Februari ini pola isu ekonomi politik tidak jauh berbeda dengan periode bulan Januari 2021. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, aktor-aktor yang terasosiasi dengan isu kasus-kasus hukum lembaga keuangan maupun penerbitan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja muncul dominan di Bagan 4. Dengan eksposur tertinggi, Presiden Joko Widodo terpantau memiliki eksposur paling tebal untuk pembahasan UU Cipta Kerja dalam topik liberalisasi sebanyak 322 konten, dan peresmian proyek-proyek infrastruktur sejumlah 283 temuan. Meskipun memiliki rekam jejak yang cenderung positif, konten presiden dalam media daring yang dipantau sempat berada di posisi negatif. Posisi tersebut disebabkan oleh kutipan "kunci perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, bukan dari pemerintah" dalam Perayaan Imlek Nasional Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, 20 Februari 2021. Penyebarluasan kutipan tersebut tanpa disertai konteks bahwa penyediaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama pelaku bisnis dengan pemerintah, sehingga dapat diinterpretasikan pemerintah tidak ingin disalahkan jika pengangguran tidak terserap.

Setelah presiden, kedua aktor di peringkat teratas selanjutnya terkait dengan proses hukum suap ekspor benih lobster kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang masih ditelusuri oleh KPK. Secara substansial pemberitaan menyoroti pemeriksaan saksi dan penyitaan aset-aset Edhy Prabowo di beberapa lokasi. Kasus korupsi benur Edhy Prabowo, dan bantuan sosial Juliari Batubara sempat naik karena pernyataan Wamenkumham Edward O. S. Hiariej terkait hukuman mati pada koruptor di masa pandemi, meskipun lebih berfokus pada perdebatan hukumnya. Kemudian dari topik moneter yang muncul dominan adalah Kapuspen Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai penyedia informasi utama terkait perkembangan investigasi kasus PT Asabri terhadap beberapa perusahaan sekuritas yang diduga terlibat. Ditambah lagi, Kejagung sedang memeriksa dugaan penyimpangan investasi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang diperkirakan mencapai Rp 43 triliun.

Bagan 4. Analisis Aktor Ekopol terhadap Topik (Februari 2021)

 

 

Download Publikasi