TILIK DATA Politik Keamanan

Penulis Dizar Sabana, Reine Prihandoko, Iis Gindarsah - Kamis, 25 Februari 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Isu Keterlibatan Oknum Kasus Korupsi, isu Penanggulangan Teror, serta isu KKB dan Rasisme merupakan isu-isu utama pemberitaan politik keamanan di bulan Januari 2021. Keterlibatan oknum kasus korupsi meliputi residu penyelesaian kasus korupsi 2020. Penanggulangan Teror mencakup polemik penerbitan Maklumat Kapolri terkait pelarangan aktivitas FPI, Perpres 7/2021, dan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. KKB meliputi insiden pembakaran oleh anggotanya, baku tembak di Intan Jaya, serta penangkapan Naftali Tipagau. Rasisme mencakup ujaran rasis yang menyasar Natalius Pigai. Selain isu-isu utama tersebut, beberapa lonjakan volume pemberitaan penting untuk dicatat, seperti pencalonan LSP sebagai Kapolri yang sangat dominan akibat kinerja mumpuninya dalam memberantas korupsi dan janji penanggulangan terornya. Sementara itu, isu-isu terkait Papua jadi anomali karena pemberitaannya naik, padahal seharusnya cenderung mereda setelah naik di bulan Desember.

Eksposur Pemberitaan Pantauan Polhukam

Tilik Data Politik Keamanan

Pendahuluan

Tilik data politik keamanan pada bulan Januari 2021 menganalisis pemberitaan media daring yang terpantau sebagai klaster politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Analisis maha data menunjukkan bahwa volume pemberitaan (eksposur) klaster polhukam lebih sedikit dibandingkan klaster ekonomi, namun masih jauh lebih banyak daripada klaster perempuan dan milenial (Bagan 1). Laporan in menganalisis isu-isu utama antara lain penanggulangan teror, keterlibatan oknum pejabat pada kasus korupsi, serta isu kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan rasisme di Papua.

Bagan 1. Komparasi Data Agregat 4 Klaster Pemberitaan (Januari 2021)

Analisis Isu Utama

Berdasarkan kategorisasi yang diterapkan pada sistem analisis maha data, pemberitaan seputar polhukam terbagi dalam sebelas topik dengan 27 subtopik dan total 53 isu. Selama bulan Januari 2021, terpantau tiga topik polhukam dengan eksposur tertinggi yaitu Papua, Radikalisme, serta Korupsi (Bagan 2). Peristiwa-peristiwa penting dari setiap topik pemberitaan polhukam dapat dilihat pada kolom keterangan di Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Pantauan Topik Polhukam (Januari 2021)

Isu KKB dan Rasisme menjadi insiden yang perlu diperhatikan secara khusus. Selain penembakan di Intan Jaya, pembakaran pesawat dan BTS Telkom oleh KKB menjadi anomali karena bukan merupakan aksi yang biasa dilakukan oleh KKB. Isu Rasisme terhadap Natalius Pigai juga harus diperhatikan. Peristiwa ini berpotensi membangkitkan kembali sentimen rasisme yang meledak pada pertengahan 2020. Perseteruan tersebut harus dikontrol, terutama agar tidak semakin keruh dan memicu perselisihan di masyarakat.

Bagan 2. Eksposur Topik Pantauan Polhukam (Januari 2021)

Untuk pergerakan eksposur seluruh pemberitaan polhukam per harinya terangkum dalam Bagan 3. Dapat dilihat terjadi dua kali lonjakan eksposur yang signifikan. Lonjakan pertama terkait rekam jejak calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, pemberitaan juga menyorot anggota Komisi IX DPR RI F-PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak dan menganggap pemaksaan vaksin Covid-19 sebagai bentuk pelanggaran HAM. Aspek pelanggaran HAM dari berita tersebut meredup karena media daring lebih terfokus pada kritiknya terhadap teknis vaksinasi.

Bagan 3. Pergerakan Isu Polhukam (Januari 2021)

Lonjakan kedua terjadi akibat tingginya frekuensi pemberitaan terkait kasus rasisme terhadap Natalius Pigai. Di saat yang sama, pemberitaan dalam isu Korupsi pada topik Pertahanan juga menyumbang lonjakan eksposur. Pemberitaan diramaikan dengan dugaan aliran dana korupsi PT Dirgantara Indonesia (DI) ke Kementerian Sekretariat Negara RI dan penargetan tujuh calon tersangka kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

Isu Keterlibatan Oknum (koruptor) merekam dua peristiwa dengan sorotan tertinggi, yakni pencalonan LSP sebagai Kapolri dan residu penyelesaian kasus korupsi 2020. Pencalonan LSP menyoal rekam jejak dan komitmennya dalam memberantas korupsi. Sentimen pemberitaan ini positif karena berisi capaian LSP sebagai Kepala Bareskrim Polri. Kritik yang disampaikan pun lebih mengarah pada rekomendasi yang positif, seperti dorongan untuk memberantas korupsi di internal Polri. Pemberitaan terkait residu penyelesaian kasus korupsi 2020 cukup intens terekam dengan empat peristiwa yang menjadi sorotan. Pertama, pembacaan vonis Andi Irfan Jaya dan Jaksa Pinangki dengan memiliki sentimen negatif akibat kritik dari ICW dan MAKI yang menganggap vonisnya terlalu ringan. Kedua, klaim Boyamin Saiman (Koordinator MAKI) bahwa Harun Masiku meninggal dunia meningkatkan kembali sorotan terhadap kasus korupsi PAW yang sudah berjalan selama satu tahun. Ketiga, dugaan keterlibatan elite PDIP, yakni Herman Herry (Ketua Komisi III) dan Ihsan Yunus (Wakil Ketua Komisi VIII), pada kasus korupsi bansos menjadi polemik karena munculnya diskursus ‘madam’ dan ‘anak pak lurah’. Keempat, sikap Megawati (Ketum PDIP) yang mendukung perlindungan Benur dan mengecam ekspor secara masif diterima secara positif oleh publik, terlebih lagi karena didukung Susi Pudjiastuti (Eks Menteri KKP). Masih terkait korupsi, kasus PT DI dan PT Asabri perlu diperhatikan karena memiliki sensitivitas tinggi karena mengakibatkan jumlah kerugian negara yang besar.

Isu Penanggulangan Teror merekam empat peristiwa dengan sorotan tertinggi. Pertama, penerbitan Maklumat Kapolri terkait pelarangan aktivitas FPI sejak bulan lalu hingga awal bulan masih gencar diberitakan. Kritik menyasar butir (2d) yang dinilai melanggar HAM serta butir (3) yang dianggap sebagai bentuk upaya represif pemerintah. Klarifikasi tanggap pihak kepolisian, bahwa maklumat hanya menyasar pada konten yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian, telah berhasil memitigasi memburuknya polemik. Kedua, berbeda dari isu Keterlibatan Oknum (Korupsi), pencalonan LSP terekam dalam isu ini terkait komitmennya terhadap pemberantasan terorisme. Pemberitaan yang bersentimen positif terkait LSP semakin intens disorot saat Uji Kepatutan dan Kelayakannya dilakukan. Ketiga, penerbitan Perpres 7/2021 terkait RAN PE menjadi polemik karena adanya kekhawatiran potensi persekusi akibat ketidakjelasan definisi dan kriteria ekstremisme dan terkait motif pemerintah menerbitkan Perpres tersebut padahal ada UU Antiteror. Keempat, pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tidak menciptakan kegaduhan dan bahkan mendapatkan respons yang terkonsolidasi dari seluruh pihak. Pemberitaan kemudian lebih terfokus pada aktivitas Ba’syir setelah bebas.

Topik Papua menjadi anomali karena eksposur pemberitaannya sangat tinggi di bulan Januari 2021, dengan menyorot isu KKB dan Rasisme. Hal ini di luar kewajaran, mengingat intensitas pemberitaan Papua normalnya tinggi pada bulan Desember dan menurun di bulan Januari. Perkembangan ini disebabkan oleh empat faktor, yaitu: pertama, keberhasilan Polri menangkap Naftali Tipagau (pemasok senjata KKB); kedua, tewasnya prajurit TNI dalam dua insiden baku tembak antara KKB dan TNI di Intan; ketiga, kecaman terhadap aksi teror berupa pembakaran pesawat MAF dan BTS Telkom; dan keempat, polemik terkait ujaran rasisme oleh Ambroncius Nababan dan Permadi Arya alias Abu Janda terhadap Natalius Pigai.

Berdasarkan analisis big data, ada lima temuan mengenai korelasi antaraktor yang terlibat dalam pemberitaan polhukam pada bulan Januari 2021. Pertama, tidak ada anomali aktor yang muncul pada isu Keterlibatan Oknum dan Penanggulangan Teror selama bulan Januari 2021. Hal ini berkaca pada aktor-aktor pada periode sebelumnya mengingat kedua isu sifatnya berkelanjutan (Bagan 4 dan 5).

Kedua, eksposur pemberitaan ditunjukkan oleh ukuran lingkaran aktor, sementara sentralitas aktor terhadap isu oleh ukuran garis jejaring. Peta ontologi kedua isu menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki eksposur yang berimbang dan posisinya terhadap isu juga cukup setara.

Ketiga, Presiden Jokowi, Kapolri Idham Aziz, Ketua Kompolnas Mahfud Md, dan Wakil Ketua MPR F-PKB Jazilul Fawaid adalah aktor yang terpantau pada kedua isu karena muncul sebagai subjek atau objek pemberitaan seputar pencalonan LSP sebagai Kapolri. Aktor-aktor tersebut diberitakan secara netral karena muncul sesuai jabatan dan tugasnya, serta cenderung mendukungnya.

Keempat, aktor-aktor yang muncul pada isu KKB dan Rasisme cenderung unik di bulan Januari 2021 (Bagan 6 dan 7). Pasalnya, insiden pembakaran oleh KKB dan kasus rasisme Natalius Pigai merupakan peristiwa insidental. Meskipun demikian, Benny Wenda dan Sebby Sambom masih terpantau sejak bulan Desember sebagai residu pemberitaan polemik Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Kelima, ukuran lingkaran aktor yang besar dan garis jejaring yang tebal menjadi bukti bahwa terdapat peristiwa yang menjadi sorotan utama pada isu Rasisme. Ambroncius Nababan dan Natalius Pigai sebagai kedua aktor utama dalam kasus rasisme menjadi fokus pemberitaan, baik sebagai subjek maupun objek. Meskipun Permadi Arya juga terlibat kasus serupa, namun peta ontologi menunjukkan bahwa Ambroncius Nababan lebih disorot secara signifikan karena posisinya yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi.

Keenam, hanya Presiden Jokowi dan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpaw yang terpantau pada kedua isu. Hal ini lumrah, mengingat cenderung tidak ada peristiwa yang saling mengaitkan kedua isu tersebut.

Bagan 4. Jejaring Ontologi Aktor (Influencer/Subjek Pemberitaan) Isu Keterlibatan Oknum dan Penanggulangan Teror (Januari 2021)

Bagan 5. Jejaring Ontologi Aktor (Top Person/Objek Pemberitaan) Isu Keterlibatan Oknum dan Penanggulangan Teror (Januari 2021)

Bagan 6. Jejaring Ontologi Aktor (Influencer/Subjek Pemberitaan) Isu KKB dan Rasisme (Januari 2021)

Bagan 7. Jejaring Ontologi Aktor (Top Person/Objek Pemberitaan) Isu KKB dan Rasisme (Januari 2021)

 

 

Download Publikasi