TILIK DATA Ekonomi Politik

Penulis Malinda Damayanti, Makmur Keliat - Kamis, 25 Februari 2021
img

Ringkasan Eksekutif

Klaster ekonomi politik (ekopol) selama bulan Januari masih menempati pemberitaan tertinggi, dengan total 45.393 konten berita atau 48,78?ri akumulasi antar klaster. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua isu dengan capaian eksposur tertinggi yang perlu ditempatkan sebagai isu sensitif oleh pemerintah, sehingga dibangun kewaspadaan dan mitigasi risiko. Pertama, tingginya pemberitaan positif terkait narasi UU Cipta Kerja menguntungkan buruh, tetapi sumber utamanya berasal dari kegiatan sosialisasi pemerintah. Kedua, beberapa kasus kesulitan keuangan BUMN strategis yang naik pada Januari 2021. Sentimen positif terkait UU Cipta Kerja masih belum dapat dibuktikan hanya dari penantian peraturan pelaksana maupun komitmen investasi. Dibutuhkan dukungan data atas capaian pengurangan pengangguran selama 2021. Isu negatif terkait BUMN fokus kepada permasalahan utang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik.

Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (Januari 2021)

Analisis Ekonomi Politik

Pendahuluan

Tulisan ini dibagi menjadi dua bagian untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi ekonomi politik selama bulan Januari 2021. Bagian pertama menelaah kondisi yang mengarah pada justifikasi pemilihan dua fokus isu. Selanjutnya, bagian kedua memetakan aktor dari dinamika bagian pertama.

Bagan 1. Komparasi Data Agregat Empat Klaster Pemberitaan (Januari 2021)

Klaster ekonomi politik mendominasi pantauan berita di antara klaster lainnya sebesar 48,8% atau 45.352 konten berita (lihat Bagan 1). Salah satu penyebabnya adalah luasnya topik dalam klaster ekonomi politik yang meliputi banyak peristiwa sehingga turut menjaring pemberitaan yang lebih banyak dibanding klaster lainnya. Sifat berita terkait klaster ekonomi politik juga mempengaruhi tingginya eksposur karena topik ekonomi berdampak langsung terhadap kehidupan individu yang kemudian dapat dikapitalisasi sebagai bahan pemberitaan.

Analisis Isu Utama

Tabel 1. Rangkuman Pantauan Topik Ekonomi Politik (Januari 2021)

Bagan 2. Eksposur Topik Pantauan Klaster Ekonomi Politik (Januari 2021)

Analisis kuantitatif terhadap konten berita ekonomi politik juga dilakukan untuk mengetahui berbagai peristiwa penting yang terjadi selama bulan Januari 2021 (lihat Tabel 1). Dari seluruh topik pantauan ekonomi politik, topik moneter memiliki frekuensi pemberitaan terbesar berkaitan dengan rilis data beberapa indikator seperti 

inflasi dan neraca perdagangan, termasuk isu seputar pelemahan nilai tukar yang mendominasi topik moneter secara keseluruhan. Peningkatan eksposur isu pelemahan nilai tukar terjadi karena nilai tukar rupiah yang sedang dalam tren menguat sejak bulan Desember justru terus menurun dalam sebulan terakhir ini. Perkembangan terbaru dari kasus Asabri juga turut meningkatkan eksposur topik tersebut karena disebutkannya nama Moeldoko sebagai pihak yang diduga terlibat.

Pola pemberitaan topik infrastruktur dipenuhi oleh kinetik pemerintah yang mendominasi konten berita. Isu pembangunan akses perhubungan memiliki eksposur yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan isu lainnya yang berada di dalam topik ini dengan konten berita seputar kinetik pemerintah seperti peresmian ruas Tol Trans Sumatera dan realisasi penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pembangunan infrastruktur. Isu lain di dalam topik infrastruktur yang juga sempat terdeteksi yaitu gugatan Tommy Soeharto terhadap pemerintah terkait ganti rugi lahan dalam pembangunan Tol Depok-Antasari, meskipun secara kuantitatif relatif kecil.

Selain melakukan analisis berdasarkan kuantitatif eksposur dan sentimen dari seluruh topik pantauan, analisis juga dilakukan di level isu untuk melihat eksposur dan substansi yang nantinya digunakan sebagai dasar pemilihan dua isu utama yang perlu menjadi perhatian terkait pemberitaan selama bulan Januari. Lebih lanjut, analisis terhadap dua isu tersebut juga akan dilaksanakan dengan melihat aktor yang bermain di kedua isu dan penilaian kedua isu terhadap spektrum konstituen serta kuadran ekonomi politik.

Topik pertama yang memuat isu utama selama bulan Januari adalah topik liberalisasi dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan buruh. Secara umum, topik liberalisasi memang didominasi oleh isu terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Kinetik pemerintah dalam mempromosikan Omnibus Law Cipta Kerja terdeteksi efektif untuk meningkatkan jumlah eksposur isu ini sehingga relatif jauh lebih tinggi dibandingkan isu lainnya. Salah satu peristiwa penting terkait isu tersebut selama bulan Januari adalah pelantikan dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebaliknya, isu negatif terkait Omnibus Law Cipta Kerja datang dari asosiasi travel haji dan umroh yang mengkritik ketentuan karantina kedatangan di dalam rancangan peraturan turunan. Realisasi investasi yang tumbuh positif pada tahun 2020 meski dilanda pandemi juga turut mendorong sentimen positif terhadap topik liberalisasi berkaitan dengan isu dampak positif investasi terhadap lapangan kerja.

Isu utama kedua yang akan dianalisis lebih lanjut pada laporan bulan ini adalah isu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kesulitan keuangan yang masuk sebagai salah satu isu di dalam topik BUMN. Dalam sebulan terakhir, utang BUMN kembali hangat diberitakan seiring dengan rilis data utang luar negeri dari Bank Indonesia. Peristiwa lainnya yang berkaitan dengan isu ini adalah restrukturisasi utang Garuda Indonesia dan tuntutan pembatalan kontrak dari Mozambik terhadap Pertamina.

Pergerakan eksposur berita klaster ekonomi politik cenderung berada pada titik puncak ketika rilis data seputar indikator ekonomi baik dari Badan Pusat Statistik maupun lembaga lainnya seperti Bank Indonesia. Hal ini terlihat pada puncak eksposur tanggal 4, 15, dan 21 Januari (lihat Bagan 3). Peristiwa penting lain dari dua isu utama yang telah dipilih juga telah disematkan ke dalam pergerakan eksposur tersebut, meskipun secara kuantitatif eksposur tidak setinggi eksposur rilis data seputar indikator ekonomi. Pola lain yang dapat disimpulkan dari bagan tersebut ialah eksposur pemberitaan menurun signifikan ketika memasuki akhir pekan atau hari libur nasional. Untuk mengetahui lebih rinci peristiwa seputar ekonomi politik yang terjadi selama bulan Januari dapat melihat grafis bagian bawah dari bagan tersebut.

Bagan 3. Pergerakan Isu Ekonomi Politik (Januari 2021)

Selama Januari 2021 Bagan 3 menjelaskan puncak dinamika klaster ekonomi politik didominasi oleh masalah keuangan BUMN, dan proses pembuatan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, di mana salah satunya adalah pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pertama, sentimen negatif di BUMN menguat karena beberapa hal. Persoalan kesulitan keuangan perusahaan negara dimulai oleh restrukturisasi utang Garuda Indonesia kepada Pertamina (US$532,05 juta) dan Angkasa Pura 2 (US$27,21 juta), yang diperpanjang tiga tahun dari semula jatuh tempo Desember 2020. Kemudian, ada pula kasus gugatan Mozambik terhadap Pertamina senilai Rp40 triliun atas pembatalan kontrak pembelian LNG. Selanjutnya, dalam Rapat Kerja KemenBUMN dengan Komisi VI DPR Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan tiga BUMN dengan utang terbesar yakni KAI (Rp30,11 triliun), BUMN Karya, dan Holding PTPN (Rp40 triliun) sangat membutuhkan restrukturisasi seperti yang telah dilakukan di Krakatau Steel tahun 2020.

Kedua, sentimen positif dari UU Cipta Kerja konsisten mendominasi pemberitaan teratas menuju tenggat peraturan pelaksana selesai dibuat pada 1 Februari. Sentimen positif tersebut terbagi antara perkembangan peraturan pelaksana yang belum selesai di bidang kemudahan berusaha serta ketenagakerjaan, dan penyusunan struktur LPI sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia untuk meningkatkan alternatif pembiayaan pemerintah. Pada kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR Menaker Ida Fauziyah menjelaskan perkembangan RPP Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah selesai dan sedang disosialisasikan Kemenko Perekonomian, di samping juga membahas beberapa aturan pelaksana yang masih dalam tahap finalisasi setelah pembahasan seperti RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); dan RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja. Terkait RUU Pengupahan juga belum diselesaikan per tanggal 28 Januari 2021.

Selain peraturan pelaksana di bidang ketenagakerjaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat membahas mengenai RPP tentang Perlakuan Perpajakan LPI  yang mengatur mengenai insentif pajak yang memudahkan investor, sehingga menarik potensi investasi asing. Seiring dengan proses pemilihan dan pelantikan Dewan Pengawas LPI, melalui berbagai kesempatan Menkeu, dan MenBUMN juga menggarisbawahi signifikansi LPI untuk alternatif pembiayaan pemerintah di saat likuiditas terbatas akibat pandemi global dengan target dana himpunan sebesar US$20 miliar yang terdiri dari master fund dan thematic fund. Mengenai LPI, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu dengan 50 perwakilan investor global di antaranya IDFC AS, JBIC Jepang, CDPQ Kanada, APG Belanda, dan Macquarie.

Terakhir, terdapat beberapa peristiwa penting yang tidak termasuk dalam isu dominan tetapi sensitif karena adanya keterlibatan elite politik. Tidak biasanya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diserang bertubi-tubi di isu pemberian izin alih fungsi hutan, dan kabar keterlibatannya dengan tersangka kasus Jiwasraya yang kembali mencuat. Salah satu sebabnya adalah publik yang tidak puas oleh pernyataan Presiden dalam kunjungannya ke lokasi bencana banjir di Kalimantan Selatan. Pada waktu itu Presiden menyebutkan penyebab banjir adalah peningkatan curah hujan. Sementara penyebab sebelum itu tidak ditanggapi dan dibahas dengan serius, yakni masalah pemberian izin pengalihan fungsi lahan hutan untuk perusahaan konglomerasi di sektor tertentu. KSP Moeldoko menegaskan tidak ada 'obral' izin tambang dan kelapa sawit di Kalsel dengan menggunakan data dari KLHK, tetapi kemudian dibantah oleh WALHI. Terkait dengan tuduhan dari Partai Demokrat mengenai keterlibatannya dengan Jiwasraya, Moeldoko kembali menegaskan bantahannya bahwa tidak ada keterkaitan antara KSP dengan Jiwasraya. 

Selain KSP Moeldoko, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat memancing pemberitaan pada saat beliau menyebutkan posisinya untuk menolak ekspor benih lobster pada sebuah pertemuan virtual, dengan alasan jangan sampai kepentingan ekonomi mengalahkan pelestarian sumber daya alam kita. Pernyataan tersebut sempat meramaikan isu polemik ekspor benur di samping proses hukum Edhy Prabowo, apalagi setelah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR F-Golkar Dedi Mulyadi menyetujui sekaligus menegaskan praktik tersebut berseberangan dengan prinsip konservasi.

Tidak biasanya juga isu-isu negatif bermain konsisten di isu unggulan seperti pembangunan infrastruktur pada bulan Januari lalu. Setelah pada tahun lalu sempat meresmikan ruas jalan tol (JT) Trans-Sumatera secara virtual, pada 26 Januari kemarin Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja untuk meresmikan JT Kayuagung-Palembang. Besoknya, Rapat Kerja KemenPUPR dengan Komisi V DPR membahas mengenai kekurangan dana Hutama Karya dalam pengerjaan JT Trans-Sumatera mengancam keberlanjutan proyek tersebut. Kekurangan pendanaan tersebut bersumber dari anggaran penyertaan modal negara (PMN) yang defisit Rp60 triliun. Hutama Karya ditunjuk mengerjakan proyek JT Trans-Sumatera dengan skema penugasan pemerintah, seharusnya konsekuensinya dukungan PMN dapat diupayakan mendapatkan dukungan politik yang maksimal. Apalagi dengan kunjungan presiden dalam peresmian ruasnya, tampaknya keberhasilan penyelesaian proyek ini masih diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Selain itu, isu kontraksi ekonomi juga sempat mencuat seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 11 Januari dan kemudian diperpanjang hingga 8 Februari. Meskipun pemerintah mengetatkan kebijakan pembatasan sosial, upaya untuk membedakan PPKM dengan PSBB masih menyiratkan kepentingan pemerintah guna menghindari penurunan konsumsi masyarakat dan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Isu lainnya yang sempat mengemuka adalah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin pada 25 Januari yang masih perlu dipelajari skema pembiayaan dari modal wakaf umat tersebut.

Setelah menjabarkannya dalam bentuk lini masa, pemetaan aktor yang membicarakan mengenai isu dominan dilakukan dengan memilih sepuluh aktor teratas di masing-masing isu. Baik untuk ontologi subjek pemberitaan (Lihat Bagan 4) maupun objek pemberitaan (Lihat Bagan 5) didominasi oleh tokoh pemerintah. Hanya Presiden Joko Widodo yang membicarakan mengenai UU Cipta kerja dan masalah keuangan BUMN dengan jumlah eksposur yang sebanding. Sedangkan untuk objek pemberitaan, Menkeu menduduki pola yang sama.

Pada isu BUMN, Andre Rosiade menyoroti sindiran terhadap kinerja Pupuk Indonesia, selain pemberitaan yang kurang relevan terkait putusan KPPU mengenai penjualan semen di Kalsel. Mengenai hasil dari subsidi pupuk sebesar Rp30 triliun per tahunnya, Andre Rosiade mengatakan jangan sampai Pupuk Indonesia disalahkan secara sepihak sebagai BUMN yang mengemban tanggung jawab penugasan pemerintah. Sehingga pemerintah pusat perlu untuk memenuhi kewajibannya, apalagi melunasi hutangnya sebesar Rp6 triliun ke Pupuk Indonesia dan memperbaiki distribusi logistik pupuk bersubsidi. Pemberitaan mengenai Andre Rosiade juga dipengaruhi oleh pengumuman putusan KPPU terkait hukuman pada PT Conch South Kalimantan Cement atas predatory pricing penjualan semen, yang dilaporkan olehnya dengan  Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-ISI) Agustus 2019. Sedangkan di isu UU Cipta Kerja Ketua DPD bermain di dua kubu, yakni menyetujui dan mengkritik regulasi tersebut dalam kesempatan yang berbeda. Untuk pemberitaan terkait sosialisasi UU Cipta Kerja, Ketua DPD mengungkapkan dukungan pada bagian UMKM, tetapi menyatakan kritiknya di bagian aturan umroh.

Bagan 4. Jejaring Ontologi Aktor (Influencer/Subjek Pemberitaan) Isu Utama Klaster Ekonomi Politik (Januari 2021)

Bagan 5. Jejaring Ontologi Aktor (Top Person/Objek Pemberitaan) Isu Utama Klaster Ekonomi Politik (Januari 2021)

Download Publikasi