Tahun 2023 adalah tahun pelaksana jabatan (Pj). Kekosongan pemimpin daerah karena pemilihan umum diisi oleh Pj yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengadministrasi pemerintahan daerah sampai pemimpin baru dilantik. Pada tahun ini, terdapat 170 kepala daerah yang diisi Pj (Radio Republik Indonesia, 2023). Salah satunya adalah posisi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang ditinggalkan oleh Ganjar Pranowo setelah satu dekade berkuasa, berakhir tepatnya pada 5 September 2023.
Ketika jabatan kepala daerah diisi oleh Pj, kemungkinan besar pemerintahan daerah akan berjalan seperti pesawat dalam mode autopilot karena ketiadaan insentif politik. Terlebih lagi, tampuk Gubernur Jateng selama tahun 2013 hingga 2023 juga dipegang oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden dan partai terbesar di DPRRI. Jadi, hampir tidak ada kemungkinan pelaksana jabatan akan memainkan tuas kendali.
Kita sudah sepakat bahwa sistem pemerintahan yang sudah dibangun oleh Ganjar Pranowo selama 10 tahun akan berjalan secara autopilot hingga pelantikan pejabat baru setelah Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November tahun depan. Dengan kata lain, kerangka kebijakan sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh proses politik yang dipimpin oleh Ganjar selama satu dekade terakhir, selanjutnya akan dipanggil sebagai Ganjarnomics, akan terus bergulir. Lantas, bagaimana efektivitas Ganjarnomics sebagai kerangka sistem yang sudah dibangun?
